Kolaka Utara, sultranet.com – Desa Delang Delang, Kecamatan Kodeoha, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus pada Jumat, 14 Februari 2025.

Musyawarah ini membahas perencanaan dan implementasi program ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan desa.

Musdes yang berlangsung di kantor desa ini dihadiri oleh Plt. Camat Kodeoha Syahlan Launu, S.H., Kepala Desa Delang Delang Anwar, S.E., Ketua TP PKK, Ketua BPD, pendamping kecamatan, Kepala BPP Kodeoha Tiwu, serta penyuluh pertanian dan perikanan.

Dalam forum tersebut, disepakati alokasi dana sebesar Rp124.500.000 dari Dana Desa (DD) untuk pengembangan kolam ikan air tawar sebagai program tematik ketahanan pangan.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan desa.

“Kita berharap Desa Delang Delang bisa menjadi lumbung desa dalam penyediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana yang dialokasikan harus benar-benar tepat guna dan memberikan manfaat ekonomi bagi BUMDes, sehingga mampu menopang ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Syahlan.

Ia juga menekankan bahwa perencanaan penggunaan dana ketahanan pangan yang sebesar 20% dari Dana Desa akan direviu oleh camat, sesuai dengan amanat Kemendes/PDT Nomor 3 Tahun 2025.

Selain itu, tim RKP Desa dan Kaur Keuangan diminta untuk menyusun dokumen APBDes dengan mengacu pada Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang proporsional penggunaan Dana Desa.

Kepala Desa Delang Delang, Anwar, S.E., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musdes ini memiliki empat agenda utama yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan desa ke depan, yaitu Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025, Penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2025, Penetapan Ketua BUMDes Delang Delang dan Penetapan prioritas dan tematik program ketahanan pangan desa.

Anwar menegaskan bahwa program ketahanan pangan ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan kolam ikan air tawar ini adalah bagian dari rencana besar desa untuk mencapai swasembada pangan. Kami ingin memastikan bahwa desa mampu memproduksi sendiri sumber protein bagi masyarakat, yang nantinya dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengurangi ketergantungan pada pasokan luar,” jelasnya.

Penyuluh pertanian dan perikanan Kecamatan Kodeoha turut menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung program ini melalui pendampingan teknis dan pembinaan kepada kelompok tani dan nelayan desa.

Dengan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan stakeholder terkait, diharapkan Desa Delang Delang dapat menjadi contoh sukses dalam implementasi program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Kodeoha.

MUNA, Sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, Sulawesi Tenggara, membatasi akses wartawan saat menerima sekelompok pendemo dari Desa Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, yang menyuarakan dugaan korupsi dana desa (DD), Kamis (13/2/2025).

Dalam aksi tersebut, wartawan yang hendak meliput demonstrasi dilarang masuk oleh pihak Kejari.

Seorang staf Kejari Muna, Muchsin, mengaku hanya menjalankan instruksi dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) agar unjuk rasa ini ditangani secara “satu pintu” tanpa keterlibatan media.

“Minta maaf berapa orang wartawan. Ada penyampaian dari Kasi Pidsus, kalau bisa untuk demo ini, nanti satu pintu,” ucap Muchsin kepada awak media.

Pendemo yang menuntut penanganan serius atas dugaan korupsi dana desa di Desa Kombikuno diterima secara tertutup di ruang Intelijen Kejari Muna.

Tidak hanya wartawan, petugas keamanan yang mengawal jalannya aksi pun tampak terkejut dengan kebijakan ini, mengingat Kejari Muna sebelumnya tidak pernah menerapkan pembatasan serupa.

Sejak dipimpin Robin Abdi Ketaren, Kejari Muna memang dikenal lebih tertutup dalam menangani perkara dugaan korupsi, terutama yang menyangkut dana desa. Akses media untuk memperoleh informasi terkait perkembangan kasus-kasus tersebut semakin sulit.

Sikap tertutup Kejari Muna ini menuai sorotan, mengingat peran media dalam mengawal transparansi penegakan hukum sangat penting.

Pembatasan terhadap pers dikhawatirkan dapat menghambat keterbukaan informasi publik, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

MUNA, Sultranet.com – Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tenggara resmi melantik Ramaddan sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Muna. Pelantikan ini menjadi momentum kebangkitan organisasi setelah vakum selama sembilan tahun terakhir.

BPD Gapensi Sultra menugaskan Ramaddan untuk segera membentuk kepengurusan harian masa bakti 2025-2030 serta menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) VI selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantikan.

Selain itu, ia diberi tanggung jawab untuk menginventarisasi dan mengoordinasikan minimal 20 perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang tergabung dalam Gapensi Muna.

Dalam sambutannya, Ramaddan menyatakan komitmennya untuk membawa perubahan positif serta menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna dalam mendorong pembangunan daerah.

“Saya ingin membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah untuk Muna yang lebih maju dan berkembang,” ujar Ramaddan, Rabu (12/2/2025).

Ia juga mengajak para kontraktor di Muna untuk bersatu dalam membangun kembali eksistensi Gapensi sebagai wadah yang solid dan profesional.

“Gapensi adalah organisasi besar yang berisi para kontraktor hebat. Mari bersama-sama kita berkomitmen mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Gapensi Muna dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur serta menciptakan peluang bagi para kontraktor lokal untuk berkembang dan bersaing secara profesional.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meninjau lokasi tanah longsor yang terjadi di Desa Batu Lamburi, Kecamatan Masaloka Raya. Senin (10/2/2025)

Longsor tersebut mengakibatkan jalan poros yang menghubungkan Dusun 1 dan Dusun 2, serta akses menuju Kantor Kecamatan dan Puskesmas Masaloka Raya, mengalami kerusakan dan sulit dilalui masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST, M.P.W., menegaskan bahwa pihaknya bakal segera mengambil langkah penanganan agar akses jalan kembali normal.

“Kami telah melakukan peninjauan bersama BPBD Bombana untuk melihat langsung dampak longsor ini. Langkah cepat akan diambil agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam beraktivitas, terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan dan administrasi di kantor kecamatan,” ujar Sofian Baco.

Ia menjelaskan bahwa tanah longsor ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Masaloka Raya dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tanah yang labil semakin memperparah kerusakan jalan, sehingga perlu upaya penanganan segera agar tidak membahayakan pengguna jalan.

“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah teknis yang paling tepat dalam perbaikan jalan ini. Keselamatan dan kelancaran akses masyarakat menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

Selain itu, Dinas PUPR Bombana juga berencana mengusulkan penguatan struktur jalan di titik rawan longsor agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan jalan terhadap kondisi cuaca ekstrem.

Sementara itu, warga setempat berharap agar proses perbaikan bisa segera dilakukan mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan proses perbaikan bisa segera direalisasikan sehingga akses masyarakat kembali lancar dan aman.

Kendari, sultranet.com – Dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Buton dan seorang jurnalis dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Dekan Fakultas Hukum Unismuh Buton.

Laporan ini dibuat oleh kuasa hukum korban, Sukdar, S.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUKDAR-PARTNERS & LAW FIRM, pada 10 Februari 2025.

Sukdar menjelaskan, kasus ini berawal dari munculnya rumor yang menuduh kliennya melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi.

Menanggapi hal tersebut, kliennya telah mengklarifikasi langsung kepada pengurus BEM Fakultas Hukum dan organisasi mahasiswa terkait, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

“Klien kami memang dekat dengan mahasiswa karena selain sebagai pengajar, ia juga seorang pendidik. Istrinya sedang sakit, sehingga terkadang ia membimbing mahasiswa di rumah. Beberapa mahasiswa tidak keberatan dengan hal tersebut,” ujar Sukdar dalam konferensi pers, Selasa (11/2/2025).

Kuasa hukum lainnya, Hasrianil, menambahkan bahwa pada 4 Februari 2025, sekelompok mahasiswa menggelar demonstrasi di Kampus Unismuh Buton, menuduh kliennya melakukan pelecehan seksual secara verbal.

Aksi ini kemudian diberitakan oleh media online Publiksatu dengan judul “Dekan Hukum UM Buton Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi, Rektor Terkesan Bungkam”.

“Klien kami kaget dengan tuduhan itu. Setelah ditelusuri, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ia melakukan pelecehan. Bahkan, media tersebut kemudian mengubah redaksi beritanya pada 6 Februari 2025,” jelas Hasrianil.

Tak hanya itu, pada 5 Februari 2025, salah seorang mahasiswa berinisial A kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kampus, yang diberitakan oleh media Paduanrakyat.com dengan judul “Dekan Hukum UM Buton Diduga Melakukan Pelecehan, IMMawati Minta Agar Dicopot Tidak Hormat”.

Dalam pemberitaan tersebut, A menuduh kliennya sering mengirim pesan bernada rayuan kepada mahasiswinya.

“Yang kami sesalkan, baik aksi maupun pemberitaan ini tidak didasari bukti kuat. Tidak ada laporan resmi dari korban yang merasa dirugikan. Ini murni fitnah yang mencemarkan nama baik klien kami,” tegas kuasa hukum lainnya, Moh. Zuhdy Al Ghiffari.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum resmi melaporkan mahasiswa berinisial EY dan A, serta seorang jurnalis berinisial M, ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

“Kami berharap kasus ini dapat memberikan keadilan bagi klien kami. Tuduhan tanpa bukti ini telah merugikan korban, keluarganya, dan mencoreng nama baik institusi pendidikan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini,” tutup Sukdar.

Bombana, sultranet.com – Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menggelar silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bombana.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Rekonfu Polres Bombana pada Selasa (11/2/2025) ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kepada awak media sultranet.com, AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya tugas kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Kami ingin membangun kerja sama yang erat dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar tercipta situasi yang aman dan kondusif di Bombana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberagaman suku yang ada di Bombana, baik suku asli Moronene maupun pendatang, yang selama ini hidup berdampingan dengan harmonis. Menurutnya, kebersamaan ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah.

Selain perkenalan dan diskusi mengenai kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polres Bombana, pertemuan ini juga membahas penguatan nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial.

“Dengan keimanan yang kuat, kita bisa membentuk karakter masyarakat yang lebih baik. Ini akan berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban,” tambahnya.

Kapolres juga menyampaikan komitmen institusi yang dipimpinnya itu untuk melakukan perbaikan perbaikan internal agar kepolisian lebih dekat dan dicintai masyarakat.

Silaturahmi ini turut dihadiri Waka Polres Bombana, Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., serta para pejabat utama Polres Bombana. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dalam menjaga kamtibmas di Bombana.

Pertemuan berlangsung dengan lancar dan kondusif, menandai komitmen kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan harmonis.

Lasusua, sultranet.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dibawah kepemimpinan Pj. Ketua Nurhayati Yusmin, S.Pd., M.M., menghadiri kegiatan Posyandu Integrasi Layanan Terpadu (ILP) di Desa Bukit Baru, Kecamatan Batu Putih, Senin (10/2).

Kehadiran istri orang nomor satu di Kolaka Utara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan layanan kesehatan ibu, anak, dan lansia di tingkat desa.

Saat menghadiri kegiatan tersebut, Nurhayati Yusmin menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam memastikan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

Ia juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta kader Posyandu yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya Posyandu dan aktif memanfaatkannya untuk menjaga kesehatan keluarga. Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di desa,” ujarnya.

Selain memantau jalannya layanan kesehatan, Tim Penggerak PKK juga memberikan edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi seimbang.

Mereka mengajak warga untuk rutin membawa anak-anak ke Posyandu guna memantau tumbuh kembang mereka.

Nurhayati Yusmin juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung kesehatan anak.

“Peran orang tua sangat besar dalam memastikan anak-anak tumbuh sehat. Dengan rutin ke Posyandu, kita bisa mendeteksi dini jika ada masalah kesehatan dan segera menanganinya,” tandasnya.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Mereka merasa diperhatikan dan didukung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Dengan adanya dukungan dari TP PKK Kolut, diharapkan Posyandu di Batu Putih semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sumber: diskominfo Kolut

Kendari, sultranet.com – Seorang pengusaha berinisial AT, yang menjabat sebagai ketua salah satu organisasi pengusaha di Sulawesi Tenggara, dilaporkan ke Polda Sultra atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Laporan ini diajukan oleh kuasa hukum korban, Sukdar, S.H., M.H., dari Sukdar-Partners Law Firm, pada 6 Februari 2025.

Sukdar mengungkapkan bahwa kasus ini berawal sejak Oktober 2011, ketika kliennya, berinisial HT, berencana terjun ke bisnis pertambangan nikel namun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Korban kemudian diperkenalkan kepada AT, yang mengaku bisa membantunya mendapatkan kerja sama Joint Operation (JO) dengan salah satu perusahaan tambang di Marombo, Konawe Utara.

“AT menyampaikan bahwa untuk mendapatkan JO, korban harus menyiapkan dana minimal Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Karena keterbatasan dana, korban hanya mampu menyediakan Rp1,1 miliar,” ungkap Sukdar saat ditemui di kantornya.

Pada 2 November 2011, korban bertemu dengan AT di Kota Kendari. Dalam pertemuan itu, AT menjanjikan bahwa dalam waktu 15 hingga 30 hari setelah dana diserahkan, kontrak JO akan diberikan. AT beralasan bahwa prosesnya masih menunggu pengurusan IUP Operasi Produksi. Meyakini janji tersebut, korban menyerahkan uang sebesar Rp1,15 miliar kepada AT melalui transfer di Bank Mandiri Cabang Kendari, yang dibuktikan dengan kuitansi bermaterai dan ditandatangani oleh AT.

Namun, setelah 17 hari, korban mulai mempertanyakan perkembangan kontrak JO yang dijanjikan. AT meminta korban untuk bersabar. Hingga tiga tahun berlalu, pada April 2014, korban kembali menagih uangnya, tetapi AT tidak memberikan kejelasan. Upaya mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan, termasuk teguran tertulis, namun AT hanya bersedia mengembalikan Rp800 juta, yang ditolak oleh korban.

Tim hukum korban, Moh. Zuhdy Al Ghiffari, S.H., M.H., menambahkan bahwa hingga saat ini korban mengalami kerugian sebesar Rp1,14 miliar. “Kasus ini sudah berjalan 14 tahun. Klien kami tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga waktu dan penderitaan lainnya. Karena itu, kami melaporkan AT ke Polda Sultra atas dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP,” jelas Zuhdy.

Selain AT, korban juga melaporkan seseorang berinisial JN, yang diduga berperan dalam memperkenalkan korban kepada AT serta turut melakukan tipu muslihat yang menyebabkan kerugian tambahan sebesar Rp300 juta. Dengan demikian, total kerugian korban mencapai Rp1,44 miliar.

“Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya Subdit 1 Unit 2 Reskrimum Polda Sultra, agar korban mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialaminya,” pungkas Zuhdy.

BOMBANA, sultranet.com – Polres Bombana menggelar Apel Pasukan tanda dimulainya Operasi Keselamatan Anoa 2025 di halaman Mapolres Bombana. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta jajaran TNI-Polri. Senin (10/2/2025) pagi.

Operasi Keselamatan Anoa 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dalam amanatnya menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas.

“Kami ingin membangun budaya tertib lalu lintas di Bombana. Operasi ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya,” ujar Kapolres.

Apel gelar pasukan turut dihadiri Dandim 1431 Bombana Letkol Inf. Andi Irfandi, S.I.P., Kepala Dinas Perhubungan Bombana Ramsi Rafiu, S.H., M.Si., serta Sekretaris Satpol PP Bombana Dr. Muslimin, S.Ag., M.Pd., M.Si. Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., beserta Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebagai bagian dari operasi ini, Satlantas Polres Bombana menetapkan 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas penindakan. Di antaranya, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, serta pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang.

Selain itu, pelanggaran seperti tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara motor dan tidak memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil juga menjadi sasaran operasi.

Pelanggaran lain yang mendapat perhatian adalah berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, serta melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimensi dan over loading (ODOL) juga masuk dalam kategori pelanggaran yang ditindak.

Tak hanya itu, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta kendaraan yang memakai sirine dan strobo tanpa izin turut menjadi fokus dalam operasi ini.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Bombana, Kevin Fahri, S.Tr.K, S.I.K., menegaskan bahwa operasi ini lebih mengutamakan pendekatan persuasif, tetapi tetap akan ada penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Penggunaan helm, sabuk pengaman, serta tidak menggunakan ponsel saat berkendara adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa,” jelas Kevin Fahri.

Kasat Lantas juga mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam berkendara.

“Mari kita wujudkan lalu lintas yang tertib dan aman di Bombana. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh pengguna jalan,” pungkasnya.

Apel ini diikuti oleh berbagai satuan, termasuk barisan perwira Polres Bombana, TNI-AD, Sat Samapta, Staf Polres, Sat Lantas, gabungan Resintel dan Narkoba, serta unsur Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Kegiatan berakhir pukul 08.40 WITA dan ditutup dengan doa bersama. Dengan digelarnya Operasi Keselamatan Anoa 2025, diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta jalan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

MUNA, Sultranet.com – Ketua Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Sulawesi Tenggara, Kamal Rahmat, menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian bangsa.

Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, yang mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa.”

Menurut Kamal, pers bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga pilar demokrasi yang turut mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa di tengah tantangan global saat ini, ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus mendapat perhatian serius.

“Pers yang berintegritas dan profesional memiliki peran penting dalam memastikan transparansi kebijakan, distribusi pangan yang adil, serta pemberdayaan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan. Tanpa pers yang kritis dan independen, upaya mewujudkan kemandirian bangsa bisa terhambat,” ujar Kamal, Minggu (9/2/2025).

Kamal juga menyoroti perkembangan media di era digital yang semakin dinamis. Menurutnya, pers menghadapi tantangan besar dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, termasuk di sektor ketahanan pangan.

“Di era digital, arus informasi begitu cepat dan luas. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga integritas dan objektivitas. Pers harus tetap memegang teguh prinsip keberimbangan, menyajikan berita yang faktual, serta mengedukasi publik agar tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Dengan begitu, pers akan semakin kuat dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jurnalisme yang sehat dan profesional akan menjadi fondasi kuat bagi visi Indonesia Emas 2045. Pers yang bebas dan bertanggung jawab dinilai mampu membantu mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Di momen Hari Pers Nasional ini, GERADIN Sulawesi Tenggara juga memberikan apresiasi tinggi kepada insan pers yang terus berkomitmen menyajikan informasi berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami dari GERADIN Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Tetaplah menjadi mata dan telinga rakyat, mengawal keadilan, serta menjadi kekuatan bagi demokrasi yang sehat dan bermartabat,” kata Kamal.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pers yang berintegritas akan menjadi bagian penting dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berdaulat.