Bombana, sultranet.com – Penanganan bencana alam yang diberikan kepada korban musibah angin puting beliung di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana menuai sorotan. Pasalnya, salah seorang penerima penanganan tanggap darurat hanya menerima Rp200 ribu dalam bentuk non-tunai, jumlah yang dinilai tidak masuk akal dan sulit digunakan untuk keperluan mendesak.

Kepala Desa Biru, Sainal Abidin, SH, menjelaskan bahwa musibah tersebut terjadi pada Kamis, 7 November 2024. Peristiwa itu merusak beberapa fasilitas, di antaranya rumah warga, tempat usaha penggilingan padi, serta area parkiran sekaligus tempat wudhu Masjid Al-Muhajirin Dusun Pangi-Pangi.

“Bantuan memang turun bertahap. Pada 9 Desember, bantuan berupa dana diterima tiga warga dan masjid. Hj. Rosi menerima Rp3 juta, Hj. Lina Rp2 juta, dan Masjid Al-Muhajirin Rp2 juta. Namun, setelah itu, bantuan bagi dua warga lainnya baru masuk pada 16 Desember,” ungkap Sainal Abidin. Selasa (17/12/2024)

Warga bernama Baharuddin menerima dana penanganan bencana sebesar Rp1 juta, sementara Kamaluddin hanya mendapat Rp200 ribu dalam bentuk non-tunai. Penanganan bencana senilai Rp200 ribu ini sontak memicu reaksi kekecewaan.

“Saya heran, bagaimana bisa bantuan senilai Rp200 ribu diberikan dalam bentuk non-tunai? Untuk membuka rekening bank saja sudah memakan biaya. Ini seperti main-main, bantuan bukan solusi tetapi malah menyusahkan,” keluh Sainal Abidin.

Ia juga menyoroti proses pencairan yang dinilai sangat lambat. “Kejadiannya 7 November, tapi bantuan baru turun sebulan kemudian pada 9 Desember. Bahkan ada yang baru cair tanggal 16 Desember,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, dengan tegas meminta evaluasi terhadap kinerja pihak terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Jangan bercanda mengurus kebutuhan rakyat, apalagi ini soal musibah yang menimpa masyarakat. Kami minta kepada PJ Bupati Bombana agar mengevaluasi kepala instansi terkait yang tidak serius dan tidak tepat sasaran dalam menangani kebutuhan warga,” ujar Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami korban.

“Tidak ada alasan bantuan bisa hanya Rp200 ribu. Ini tidak masuk akal dan tidak manusiawi,” tegasnya.

Musibah angin puting beliung di Desa Biru sempat mengakibatkan kerusakan pada rumah warga, tempat usaha, dan fasilitas umum.

Dikonfirmasi terpisah, Harnoto Anas, S.TP., M.AP., Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Bombana menjelaskan bahwa penyaluran penanganan tanggap darurat tersebut telah sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) BPBD. Berdasarkan kaji cepat tim BPBD yang turun langsung ke lokasi bencana, kerusakan yang dialami Kamaluddin masuk dalam kategori ringan.

“Tim sudah turun dan melakukan verifikasi di lapangan. Untuk kasus Pak Kamaluddin, hanya dua lembar seng yang terdampak dan tidak bisa digunakan lagi, sementara seng lainnya sudah terpasang rapi. Dengan konversi harga seng sekitar Rp100 ribu per lembar, total kerugian materiilnya mencapai Rp200 ribu,” jelas Harnoto.

Harnoto yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Bombana itu menegaskan bahwa SOP BPBD mengatur penaganan tanggap darurat maksimal hingga Rp2 juta untuk kategori rusak ringan, namun jumlah nominal tetap ditentukan berdasarkan hasil kaji cepat dan tingkat kerusakan riil di lapangan. “Penentuan ini penting agar tidak menimbulkan masalah saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tambahnya.

Terkait dengan proses penyaluran dana penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan melalui rekening non-tunai, Harnoto menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

“Semua transaksi dilakukan secara non-tunai agar pendistribusiannya lebih cepat dan transparan,” katanya.

Ia juga membantah adanya pengulur-uluran waktu dalam proses pencairan. Menurutnya, keterlambatan pencairan terjadi karena prosedur tanggap darurat memerlukan Surat Keputusan (SK) yang harus dikeluarkan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati.

“Dalam proses tanggap darurat, SK ini menjadi dasar hukum utama penyaluran tanggap darurat. Kepala BPBD tidak bisa mengeluarkan SK tersebut secara mandiri,” tandasnya

Kolaka Utara, sultranet.com – PLT Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, menghadiri sekaligus memantau pelaksanaan kegiatan Posyandu di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Senin (16/12/2024). Didampingi sejumlah pejabat kecamatan, Syahlan turut menyerahkan bantuan berupa susu gratis kepada balita peserta Posyandu.

Kegiatan tersebut disambut oleh Kepala Desa Koroha, Aldi Nugraha, ST, bersama tim Posyandu Puskesmas Mala-Mala dan kader Posyandu Desa Koroha. Bantuan berupa susu SGM diberikan kepada dua balita yang terindikasi stunting, sementara susu Ultra dibagikan kepada seluruh peserta Posyandu yang berjumlah 94 balita.

Dalam sambutannya, Syahlan, yang juga menjabat sebagai Kabid IKP dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara, mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam menjaga pola asuh, pola makan, serta kebersihan lingkungan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal.

“Orang tua harus senantiasa memperhatikan pola asuh dan pola makan anak, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini penting agar anak-anak kita memiliki daya tumbuh dan kembang yang baik,” ujar Syahlan.

Kegiatan monitoring Posyandu dan pembagian susu gratis ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Kodeoha. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Desa Jabal Nur pada 13 Desember, Kelurahan Mala-Mala pada 14 Desember, dan Desa Jabal Kubis pada 15 Desember. Rangkaian kegiatan ini akan berlanjut ke Desa Meetoo pada 17 Desember dan Desa Kamisi pada 18 Desember 2024.

Selain PLT Camat Kodeoha, kegiatan di Desa Koroha juga dihadiri oleh Penyuluh KB Kecamatan Kodeoha, petugas gizi dari Puskesmas Kodeoha, serta kader Posyandu Desa Koroha.

Syahlan berharap program ini dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Kodeoha, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu sebagai salah satu upaya pemantauan kesehatan ibu dan anak. “Kami akan terus berupaya menghadirkan program yang mendukung tumbuh kembang anak di Kecamatan Kodeoha, khususnya melalui kegiatan Posyandu,” pungkasnya.

MUNA, Sultranet.Com – Wakil Ketua I Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, melakukan kunjungan kerja reses di Kabupaten Muna pada Minggu (15/12/2024). Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, Ridwan mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pesisir pantai Raha yang rusak parah akibat abrasi.

“Menyedihkan melihat kondisi pantai by pass Kota Raha ini. Dari bupati ke bupati, tidak pernah ada perhatian serius. Pesisirnya hancur diterjang ombak, dan abrasi terus terjadi,” kata Ridwan, yang juga mantan Bupati Muna dua periode, dalam sambutannya.

Ridwan mendorong Pemkab Muna untuk menyusun program penataan pesisir yang dapat disinergikan dengan Cipta Karya dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari. “Silakan usulkan program ini agar bisa saya perjuangkan di tingkat pusat,” tambahnya.

Ridwan mengungkapkan bahwa pada 2024 lalu, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp19 miliar dari APBN untuk membangun tanggul laut sepanjang 710 meter di pesisir by pass Kota Raha. Untuk tahun 2025, ia kembali mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp43 miliar melalui dana aspirasi.

“Dana ini nantinya digunakan untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut sepanjang 1,3 kilometer. Harapannya, tanggul ini dapat mengatasi bencana abrasi yang terus mengancam pesisir Kota Raha,” jelas Ridwan.

Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, Adi Andi Umar, yang menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp43 miliar untuk proyek tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2025. “Pembangunan tanggul laut ini akan dilakukan secara bertahap hingga selesai,” ungkapnya.

Selain penanganan abrasi, Ridwan Bae bercita-cita menjadikan Raha sebagai kota wisata. Ia menekankan pentingnya pembenahan sarana olahraga (SOR) serta pembangunan fasilitas kolam renang untuk mendukung kemajuan daerah tersebut.

“Saya ingin melihat Raha menjadi kota wisata yang memiliki daya tarik, termasuk dengan adanya fasilitas olahraga yang memadai,” kata Ridwan.

Plt Bupati Muna, Bachrun Labuta, mengapresiasi perhatian Ridwan Bae terhadap pembangunan di Kabupaten Muna. “Kehadiran beliau membawa harapan baru bagi kami. Kami sangat membutuhkan dukungan dari pusat, khususnya dari Pak Ridwan Bae, untuk mendorong percepatan pembangunan di Muna,” ujar Bachrun.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Bae juga menyempatkan diri berdiskusi dengan jajaran Pemkab Muna, termasuk Plt Bupati Muna, Sekda Muna Eddy Uga, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kolaka Utara, sultranet.com – Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., memimpin kegiatan pembagian susu gratis kepada balita di Desa Jabal Kubis, Kecamatan Kodeoha.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan stunting yang menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Minggu, 15 Desember 2024

Dalam kunjungannya, Ny. Nurhayati didampingi oleh Sekretaris TP PKK Kolaka Utara, Dra. Nurjaya, serta beberapa pengurus TP PKK lainnya. Kehadiran rombongan ini disambut langsung oleh Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., yang juga menjabat sebagai Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut, Ketua TP PKK Kecamatan Kodeoha beserta pengurus, Kepala Desa Jabal Kubis beserta istri, Kepala Puskesmas Kodeoha, dan petugas gizi Kecamatan Kodeoha.

Dalam sambutannya, Ny. Nurhayati menekankan pentingnya peran masyarakat, terutama para ibu, dalam mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal.

“Kasus stunting bukan hanya persoalan kurang gizi, tetapi juga berdampak pada masa depan anak-anak kita. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong para orang tua untuk memahami pentingnya asupan gizi yang seimbang, seperti susu, demi tumbuh kembang anak yang maksimal,” katanya.

Ny. Nurhayati juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kolaka Utara.

Selain pembagian susu, TP PKK juga memberikan edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat serta pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Jabal Kubis. Para ibu hadir membawa anak-anak mereka untuk menerima susu gratis sekaligus mendapatkan penyuluhan langsung dari TP PKK dan petugas gizi.

Melalui langkah-langkah ini, Pemkab Kolaka Utara berharap dapat menciptakan generasi yang bebas dari stunting, sekaligus mewujudkan tata kelola kesehatan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Komitmen untuk mencegah stunting ini, menurut Ny. Nurhayati, adalah bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kolaka Utara.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., menyampaikan apresiasi atas kunjungan TP PKK Kabupaten Kolaka Utara ke pelayanan posyandu di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua TP PKK Kolut dan seluruh pengurus yang telah berkunjung. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa pemberian susu gratis kepada balita akan terus dilakukan secara berkelanjutan di posyandu-posyandu Kecamatan Kodeoha sebagai upaya meningkatkan gizi anak.

“Selain itu, kami akan fokus pada langkah-langkah preventif seperti edukasi tentang pentingnya ketercukupan gizi kepada ibu hamil, penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini, serta kerja sama dengan Kementerian Agama dalam memberikan kursus kepada calon pengantin,” jelasnya.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Kecamatan Kodeoha diharapkan menjadi salah satu wilayah percontohan dalam penerapan langkah-langkah preventif dan inovatif untuk menekan angka stunting di Kolaka Utara.

Kolaka Utara, sultranet.com – Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., M.M., memantau langsung pemberian makanan bergizi gratis di Kecamatan Batu Putih, Sabtu (14/12).

Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara dengan PT Tambang Mineral Maju sebagai upaya meningkatkan pemenuhan nutrisi bagi anak-anak sekolah.

Kegiatan tersebut menyasar siswa SMP 3 Satap Kolaka Utara dan PAUD/TK Binaan Batu Putih. Para siswa menerima makanan bergizi yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.

Dalam sambutannya, Ny. Nurhayati Yusmin menyampaikan pentingnya perhatian terhadap gizi anak sebagai investasi masa depan bangsa.

“Anak-anak yang sehat dan tercukupi gizinya adalah generasi emas kita. Kami berterima kasih atas peran swasta yang turut mendukung program ini. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut,” ujar Ny. Nurhayati.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menegaskan komitmennya untuk mendorong program serupa di berbagai wilayah guna memastikan anak-anak bebas stunting dan memiliki masa depan cerah.

Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari agenda prioritas pembangunan di bidang kesehatan.

Sementara itu, A. Jafar, perwakilan manajemen PT Tambang Mineral Maju, menyatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi program pemberian makanan bergizi ini. PT Tambang Mineral Maju siap berkolaborasi dengan pemerintah demi kesuksesan program nasional di bidang kesehatan,” ujarnya.

Antusiasme para siswa terlihat saat menikmati makanan yang disediakan. Salah satu guru di PAUD Batu Putih,  menyebut kegiatan ini sangat membantu anak-anak di daerah tersebut.

“Ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, terutama di wilayah yang sulit mendapatkan akses makanan bergizi setiap hari,” ungkapnya.

Kolaka Utara terus mengupayakan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda, tetap terjaga.

Program pemberian makanan bergizi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung target nasional menurunkan angka stunting di Indonesia.

Bombana, sultranetcom – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana secara resmi mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye (LDK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berdasarkan berita acara penerimaan hasil audit, dua pasangan calon dinyatakan patuh, sementara satu pasangan calon dinyatakan belum memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan tersebut.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, menyampaikan bahwa laporan audit dana kampanye merupakan kewajiban bagi setiap pasangan calon yang berpartisipasi dalam Pilkada. “Laporan ini menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Kami memastikan setiap pasangan calon mematuhi aturan yang berlaku,” ujar Hasdin, Jumat (13/12)

Berdasarkan hasil audit yang diumumkan, pasangan calon Ir. Burhanuddin, M.Si – Ahmad Yani, S.Pd., M.Si melaporkan penerimaan dana kampanye sebesar Rp3.200.000.000,00 dengan pengeluaran Rp3.198.980.000,00. Saldo akhir yang tercatat sebesar Rp1.020.000,00, dan pasangan ini dinyatakan patuh terhadap aturan pelaporan dana kampanye.

Pasangan calon kedua, Hj. Andi Nirwana S., SP., MM – Heryanto, SKM, melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masing-masing sebesar Rp744.352.000,00. Dengan saldo akhir Rp0,00, pasangan ini juga dinyatakan patuh oleh KPU Bombana.

Namun, pasangan calon Hasrat Haji Nabi, SH – Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si mengalami ketidaksesuaian dalam laporan mereka. Berdasarkan audit, pasangan ini melaporkan penerimaan sebesar Rp248.660.000,00 dengan pengeluaran Rp249.601.000,00, sehingga saldo akhir mengalami defisit sebesar Rp-941.000,00. KPU menyatakan pasangan ini tidak patuh terhadap ketentuan pelaporan dana kampanye.

Hasdin menegaskan bahwa audit dana kampanye ini menjadi bagian penting dari proses pemilihan yang transparan. “Hasil ini harus menjadi perhatian semua pihak, bahwa pengelolaan dan pelaporan dana kampanye wajib dilakukan sesuai aturan. Kepatuhan adalah cerminan integritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, KPU Bombana menyampaikan bahwa tahapan ini merupakan proses akhir dari pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye. “Kami mengapresiasi pasangan calon yang telah mematuhi ketentuan pelaporan. Bagi yang belum patuh, hasil ini akan menjadi catatan penting dalam evaluasi,” kata Hasdin.

Pengumuman ini sekaligus menjadi penutup rangkaian proses pelaporan dana kampanye Pilkada Bombana 2024. KPU berharap hasil pemilihan yang telah ditetapkan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas. Selain itu, KPU mengajak masyarakat untuk tetap mengawal hasil pemilihan dan memastikan pemimpin terpilih menjalankan amanah dengan baik.

Dengan selesainya audit dana kampanye ini, KPU Bombana menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pemilihan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkualitas. (ADV)

Link Pengumuman dibawah ini:

PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA BOMBANA 2024-1

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menerima penghargaan Pelayanan Publik Terbaik untuk Provinsi dengan Fiskal Rendah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Acara ini merupakan kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Tempo Media Group, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Penilaian dilakukan melalui proses yang mendalam, melibatkan berbagai indikator, dan metode triangulasi data yang dianggap kredibel.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Kriteria yang digunakan Tempo sangat ketat dengan metode triangulasi, melibatkan data objektif dan survei publik. Penghargaan ini bukan sekadar formalitas,” tegas Tito.

Penghargaan ini diberikan setelah melalui serangkaian tahapan, mulai dari analisis data sekunder kementerian/lembaga, survei persepsi publik, hingga wawancara langsung dengan kepala daerah. Indikator yang dinilai meliputi pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, tata ruang, administrasi kependudukan, serta ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, juga mempresentasikan capaian dan inovasi pemerintah provinsi di hadapan Dewan Juri pada Rabu (4/12/2024).

Presentasi tersebut menjadi penentu terpilihnya Sultra sebagai provinsi dengan pelayanan publik terbaik meskipun memiliki keterbatasan fiskal.

Usai menerima penghargaan, Pj Gubernur menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian ini.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Namun, ini bukan akhir dari perjuangan. Kita harus terus meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Andap.

Ia juga mengajak seluruh kabupaten/kota di Sultra menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus berinovasi.

“Jangan cepat berpuas diri. Meskipun fiskal terbatas, kita harus tetap bersemangat melayani masyarakat dengan kualitas terbaik,” tambahnya.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Ombudsman RI, Peneliti Utama BRIN, dan Direktur Utama Tempo Media Group, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Penghargaan ini menegaskan komitmen Sultra di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas meski di tengah tantangan keterbatasan anggaran. (Rls)

Kolaka Utara, sultranet.com – Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., memimpin kegiatan Posyandu di Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, dengan membagikan susu gratis kepada balita dan anak-anak terdampak stunting. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kecamatan dalam meningkatkan gizi anak-anak dan menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Jumat, 13 Desember 2024

Dalam kegiatan tersebut, Syahlan didampingi oleh jajaran perangkat kecamatan, termasuk Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Meliyawardana, S.Pd., M.M.; Kepala Seksi Pemerintahan, Wildania, S.T.; Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Terpadu, Radiah, S.Pd.I; dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Rahwana, S.P.

Pada kesempatan ini, dua anak terdampak stunting menerima susu formula SGM, sementara balita lainnya mendapatkan susu Ultra Milk yang diserahkan langsung oleh Syahlan.

“Kegiatan ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung perbaikan gizi anak-anak di Kecamatan Kodeoha. Dengan pemberian susu ini, kami berharap anak-anak, khususnya yang terdampak stunting, dapat memperoleh asupan nutrisi tambahan yang mendukung tumbuh kembang mereka,” ujar Syahlan, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan di Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka Utara.

Selain di Desa Jabal Nur, kegiatan serupa akan dilaksanakan secara bergilir di enam desa dan kelurahan lainnya yang belum melaksanakan Posyandu bulan ini. Jadwal Posyandu selanjutnya adalah sebagai berikut:

• Kelurahan Mala-Mala, Sabtu, 14 Desember 2024
• Desa Jabal Kubis, Minggu, 15 Desember 2024
• Desa Korooha, Senin, 16 Desember 2024
• Desa Meeto, Selasa, 17 Desember 2024
• Desa Kamisi, Rabu, 18 Desember 2024

Posyandu di Kecamatan Kodeoha rutin dihadiri oleh rata-rata 30 balita setiap sesi, kecuali pada bulan-bulan tertentu seperti Februari, yang biasanya mencatat peningkatan jumlah kehadiran karena adanya program pemberian vitamin.

Kecamatan Kodeoha secara konsisten melaksanakan berbagai program kesehatan melalui Posyandu untuk menekan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor terus diupayakan untuk memastikan bahwa anak-anak di wilayah tersebut tumbuh sehat dan terbebas dari masalah gizi buruk.

Melalui kegiatan ini, diharapkan target penurunan stunting di Kabupaten Kolaka Utara dapat tercapai, sekaligus memperkuat kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bidang Sosial Budaya melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem tahun 2024.

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Katoi ini dihadiri oleh Camat Katoi, Kodeoha, dan Lasusua, serta kepala desa/kelurahan dari tiga kecamatan tersebut.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Kolaka Utara, Syamsuddin, S.H., yang menyampaikan sambutan mewakili Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H.

Dalam sambutannya, Syamsuddin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“kita berharap dengan kegiatan ini akan terwujud data tentang kuantitas dari keluarga yang masuk kategori miskin ekstrim atau keluarga yang rentan miskin ekstrim di kolaka utara” Ungkap syamsuddin.

Untuk di ketahui pelaksanaan musdes ini merupakan kali ke-4 dimulai dari batu putih, pakue tengah, Ngapa, kodeoha dan terakhir besok 13 desember 2024. di kecamatan wawo. Yang setiap pelaksanaannya melibatkan 3 kecamatan.

Plt Camat Kodeoha, Syahlan Launu, yang turut hadir menyampaikan bahwa musyawarah ini menjadi bagian penting untuk memastikan validitas data yang akan digunakan dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kegiatan ini adalah langkah strategis untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan. Dengan begitu, kita dapat memastikan program pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Musyawarah ini merupakan bagian dari tahap ketiga dalam proses verifikasi dan validasi Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Sebagai informasi, data kemiskinan ekstrem didasarkan pada standar Bank Dunia (2023), di mana garis kemiskinan ekstrem ditetapkan sebesar Rp15.571 per orang per hari atau Rp467.137 per orang per bulan.

Jika kemampuan pengeluaran sebuah keluarga dengan empat anggota di bawah Rp1.868.548 per bulan, maka keluarga tersebut tergolong miskin ekstrem.

Musyawarah kali ini berfokus pada pembaruan data di tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan program pemerintah dapat lebih inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.

“Kami berharap melalui proses ini, data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat sehingga program yang dirancang pemerintah dapat dijalankan secara efektif,” tambah Syahlan.

Proses verifikasi dan validasi data ini telah dimulai sejak Oktober hingga November 2024, dan saat ini memasuki tahap musyawarah. Data yang telah diverifikasi kemudian akan dibahas di tingkat kabupaten sebagai langkah akhir.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Kolaka Utara, sultranet.com – Sebanyak 20 lansia dari Sekolah Lansia Husnul Khatimah di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, mengikuti wisuda Standar Satu (S1) dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh, Rabu (11/12).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dan SDM Nurjaya, SE., MM mewakili Pj. Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.Pd.

Dalam sambutannya yang dibacakan Nur Jaya, Pj. Bupati Yusmin menegaskan pentingnya perhatian terhadap lansia, mengingat proses penuaan sering kali membawa tantangan baik secara fisik, mental, maupun sosial.

“Sekolah Lansia Husnul Khatimah menjadi percontohan yang membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk belajar. Kami sangat mengapresiasi semangat para lansia yang terus ingin meningkatkan kualitas hidup mereka,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara Drs. Asmar, M.Si., Plh. Sekretaris Daerah Kolaka Utara Dra. Nurjaya yang mewakili Pj. Bupati Kolaka Utara, Ketua TP PKK Kolaka Utara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kolaka Utara, serta tokoh masyarakat lainnya.

Sekolah Lansia Husnul Khatimah di Desa Ujung Tobaku menjadi salah satu inovasi untuk membekali lansia dengan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kehidupan mereka.

Kurikulum sekolah ini meliputi materi tentang kesehatan, gizi, penanganan stres, keagamaan, dan keterampilan khusus.

Dari 20 peserta, 12 di antaranya aktif mengikuti kegiatan rutin, seperti senam lansia dan pembelajaran di Posbindu Lansia.

“Melalui program ini, kami ingin lansia tetap produktif dan mandiri, sehingga mereka bisa memberikan dampak positif bagi diri mereka sendiri maupun komunitas di sekitarnya,” Pesan Yusmin.

Para lansia yang mengikuti wisuda juga mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan semangatnya dalam menyelesaikan program tersebut.

Dengan toga yang dikenakan, mereka menjadi simbol keberhasilan program Bangga Kencana yang dijalankan di Kolaka Utara.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di Kabupaten Kolaka Utara sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan lansia.

“Semoga dengan upaya ini, kita dapat menciptakan lansia yang tangguh, mandiri, dan bahagia,” harap Yusmin.

Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh kehangatan, menandai komitmen pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.