Jakarta, sultranet.com – Dr. H. Abdurrahman Shaleh, S.H., M.Si. (ARS) mantan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dua periode yang kini menjabat sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa Inklusi, hadir sebagai saksi dalam pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa. Selasa (24/12/2024)

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung hari ini Selasa, 24 Desember 2024, di Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nanggark, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Acara dimulai pukul 07.30 WIB dengan nuansa adat Nusantara sebagai dress code resmi yang menambah khidmat prosesi.

Abdurrahman Shaleh hadir sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipimpin Yandri Susanto.

Kehadiran ARS dinilai strategis dalam memberikan dukungan moral sekaligus memastikan pelantikan ini berjalan sesuai dengan visi pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan daerah tertinggal yang inklusif.

Fajar Ishak Dg Jaya, anggota DPRD Sulawesi Tenggara dua periode dari Partai Hanura sekaligus sahabat dekat Abdurrahman Shaleh, memberikan pandangannya mengenai keterlibatan Abdurrahman sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa.

“Pak Abdurrahman adalah figur yang tepat di posisi ini (Penasehat Menteri.red) Dengan kapasitas dan pengalaman sebagai politisi senior, saya yakin beliau dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan desa, khususnya dalam menciptakan inklusivitas yang lebih baik,” ujar Fajar.

Ia juga mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Abdurrahman Shaleh untuk mendukung Menteri Desa dalam mewujudkan program-program strategis Nasional.

“Saya percaya dengan kemampuan beliau dapat memberikan masukan dan telaah cerdas kepada Bapak Menteri Desa sebagai upaya untuk mewujudkan desa yang inklusi,” tegasnya.

Tak lupa, Fajar menyampaikan ucapan selamat atas tugas yang diemban oleh sahabatnya tersebut sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa.

“Pada akhirnya kami ucapkan selamat dan sukses kepada Saudaraku Abdurrahman Shaleh atas tugas negara yang diamanahkan di tingkat nasional ini,” tandasnya.

Selain dikenal sebagai politisi senior, Abdurrahman Shaleh juga merupakan salah satu juru kampanye pasangan Andi Sumangerukka dan Hugua dalam Pilkada Sultra 2024.

Sosoknya yang berpengalaman dan berintegritas membuatnya dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa.

Acara pelantikan ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi jajaran pejabat di Kementerian Desa untuk melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah tertinggal secara inklusif.

Kehadiran Abdurrahman Shaleh juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan desa.

MUNA, Sultranet.com – Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Kabupaten Muna memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polres Muna yang sukses mengamankan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Muna dan Muna Barat.

Ketua TKBM Raha, Darmono, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas peran Polres Muna yang dipimpin AKBP Indra Sandy Purnama Sakti dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama proses Pilkada berlangsung.

Ia menilai, situasi aman, damai, dan kondusif di Bumi Sowite tidak terlepas dari upaya maksimal jajaran Polres Muna.

“Kami dari TKBM sangat mengapresiasi kinerja Polres Muna yang berhasil mengamankan Pilkada. Hingga penghitungan perolehan suara, situasi di wilayah ini tetap aman, damai, sejuk, dan kondusif,” ujar Darmono, Senin (23/12/2024).

Ia menambahkan, pihaknya siap mendukung penuh langkah Polres Muna dalam menjaga stabilitas Kamtibmas hingga pelantikan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati terpilih.

Sementara itu, Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung terciptanya suasana kondusif selama pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, keberhasilan ini adalah hasil kerja sama semua pihak.

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan semua elemen masyarakat. Berkat kebersamaan ini, Pilkada di Kabupaten Muna dan Muna Barat berjalan dengan aman, damai, dan terkendali,” kata Indra.

Kapolres menambahkan bahwa situasi di kedua wilayah tersebut hingga saat ini tetap terkendali dan diharapkan terus terjaga.

Pilkada di Kabupaten Muna dan Muna Barat menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya menjaga stabilitas keamanan selama proses demokrasi berlangsung.

Kesuksesan dalam mengawal tahapan Pilkada ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Muna bersama masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif.

Bombana, sultranet.com – Aksi heroik dilakukan oleh personel Pos Pam Lantari Jaya saat menggagalkan percobaan bunuh diri seorang petani berinisial KW (31), warga Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Minggu (22/12/2024) dini hari.

Pos Pam Lantari Jaya ini dibentuk dalam rangka mendukung Operasi Lilin Anoa 2024 yang dilaksanakan oleh Polres Bombana.

Operasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Personel Pos Pam terdiri dari gabungan anggota TNI dari Kodim Bombana, Polri dari Polres Bombana, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari Pemerintah Daerah Bombana.

Upaya penyelamatan terjadi setelah laporan dari keluarga pelaku diterima pada pukul 00.10 Wita.

Sebelumnya, KW diketahui mendatangi rumah iparnya untuk mengajak istrinya pulang.

Namun, sang istri, GS (26), menolak karena kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pelaku kemudian pamit pulang sambil mengancam akan mengakhiri hidupnya.

Ipar pelaku yang khawatir langsung menyusul ke rumah KW dan menemukan pelaku sedang bersiap menggantung diri dengan tali sapi.

Ia segera melaporkan kejadian tersebut ke Pos Pam Lantari Jaya.

Menanggapi laporan itu, delapan personel gabungan Pos Pam dipimpin Kapospam IPDA Prasetyo Nento, SH., CPM, bergerak cepat ke lokasi.

Setibanya di rumah pelaku pada pukul 00.20 Wita, mereka mendobrak pintu dan menemukan KW dalam posisi berdiri di atas kursi dengan tali sudah melilit lehernya.

Tindakan cepat dilakukan dengan memotong tali menggunakan parang yang tersedia di rumah tersebut, sehingga nyawa KW berhasil diselamatkan.

“Pelaku kemudian ditenangkan dan dibawa ke Polsek Lantari Jaya untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut,” ujar IPDA Prasetyo Nento.

Kapolsek Lantari Jaya itu menambahkan, dari hasil investigasi awal, tindakan tersebut didasari oleh tekanan permasalahan keluarga dan ekonomi yang dialami KW.

“Puncak konflik terjadi pada 17 Desember 2024, ketika istrinya memutuskan meninggalkan rumah. Upaya pelaku untuk membujuk istrinya pulang pada 21 Desember juga ditolak, bahkan istrinya meminta cerai karena merasa tidak tahan dengan KDRT yang dialaminya,” jelasnya.

Selain itu, sebelum aksi nekat tersebut, pelaku diketahui meminum delapan butir obat sakit kepala yang dicampur dengan minuman bersoda.

Setelah kondisi pelaku stabil, ia dikembalikan ke rumah dengan pengawasan.

Pada pagi harinya, pukul 08.00 Wita, personel Pos Pam bersama Bhabinkamtibmas Desa Kalaero kembali mengunjungi rumah KW untuk memastikan kondisinya.

Dalam mediasi yang dilakukan, sang istri tetap menegaskan keinginannya untuk bercerai karena trauma dengan perlakuan KW, termasuk kejadian pembakaran rumah secara sengaja oleh pelaku di masa lalu.

Kapospam Lantari Jaya menyampaikan apresiasi atas respons cepat anggotanya dan menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani kasus semacam ini.

“Tindakan penyelamatan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memberikan dukungan psikologis kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakan serupa,” kata Prasetyo.

Ia mengimbau masyarakat untuk melibatkan pihak berwenang saat menghadapi persoalan berat agar tindakan ekstrem seperti bunuh diri dapat dicegah.

“Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa masalah seberat apa pun selalu ada solusinya jika dibicarakan dengan pihak yang tepat,” pungkasnya.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana memastikan akan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Bombana 2024 setelah menerima Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) dari Mahkamah Konstitusi (MK). Penegasan ini disampaikan Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, dalam keterangan resminya kepada media, Sabtu (21/12/2024).

Menurut Hasdin, tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dipatuhi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. “Pasca KPU menerima BPRK dari MK, barulah KPU daerah yang hasil Pilkadanya tidak terdapat sengketa dapat menetapkan pasangan calon terpilih,” ujar Hasdin.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, BPRK dijadwalkan akan disampaikan kepada KPU pada 3 Januari 2025. Setelah itu, KPU memiliki waktu maksimal tiga hari untuk menetapkan pasangan calon terpilih bagi daerah yang tidak terdapat sengketa perselisihan hasil Pilkada di MK. “Untuk daerah yang tidak terdapat sengketa, penetapan dilakukan segera setelah kami menerima BPRK. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan,” jelas Hasdin.

KPU RI sebelumnya telah menyampaikan bahwa sejumlah daerah di Indonesia tidak terdapat pengajuan sengketa hasil Pilkada di MK. Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah Pilgub Banten, Pilgub Bali, serta sejumlah Pilbup dan Pilwalkot lainnya. Untuk daerah-daerah ini, penetapan pasangan calon dapat dilakukan sesegera mungkin setelah BPRK diterima.

Namun, di Bombana, Hasdin menegaskan bahwa Pilkada Bombana 2024 tidak memiliki gugatan di MK. Hal ini membuka jalan bagi KPU Bombana untuk segera menetapkan pasangan calon terpilih sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dalam Pilkada Bombana 2024, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasangan nomor urut 2, Hj. Andi Nirwana S., SP., MM. dan Heryanto, SKM, diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedangkan pasangan nomor urut 3, Hasrat Haji Nabi, SH. dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hasil rekapitulasi perolehan suara sah dari setiap kecamatan, berdasarkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan pasangan nomor urut satu, Burhanuddin dan Ahmad Yani, unggul dengan perolehan suara sebanyak 51.053 suara.

Pasangan ini mengalahkan dua pasangan calon lainnya. Pasangan Andi Nirwana dan Heryanto berada di posisi kedua dengan 37.711 suara, terpaut selisih 13.342 suara. Sementara itu, pasangan Hasrat Haji Nabi dan Rifai Gunawas menempati posisi ketiga dengan 5.900 suara.

JAKARTA, sultranet.com – Pro Jurnalismedia Siber (PJS) terus meneguhkan eksistensinya sebagai organisasi yang berkomitmen membangun profesionalisme jurnalis media siber di Indonesia. Jumat (20/12/2024)

Dalam usianya yang baru menginjak tiga tahun, PJS berhasil mengajukan 25 provinsi untuk proses verifikasi menjadi konstituen Dewan Pers, termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Suhardi, SP, sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PJS, Mahmud Marhaba, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen organisasi untuk mendukung kompetensi jurnalis di tanah air.

“Langkah ini menunjukkan bahwa visi kami untuk melahirkan jurnalis berintegritas, kompeten, dan profesional bukan sekadar jargon. Dengan dukungan dari seluruh pengurus daerah, kami optimis dapat segera menjadi konstituen Dewan Pers. Hal ini juga diharapkan mampu mengangkat kredibilitas wartawan media siber di Indonesia,” ujar Mahmud.

Mahmud menegaskan, profesionalisme merupakan prioritas utama dalam organisasi PJS. Ia memastikan seluruh anggota memiliki kompetensi yang diakui melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Tidak boleh ada lagi stigma wartawan bodrex atau abal-abal. PJS hadir untuk menjaga marwah pers Indonesia dengan mendukung standar kompetensi bagi seluruh jurnalis media siber,” tegas Mahmud, yang juga merupakan Ahli Pers Dewan Pers dan penguji UKW.

Sementara itu, di Sulawesi Tenggara, Suhardi, SP, sebagai Ketua DPD PJS, telah menunjukkan kinerja yang membanggakan.

Ia berhasil membangun kepengurusan yang solid di tingkat provinsi dan merencanakan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini menjadi bukti komitmen PJS Sultra dalam mendukung program nasional organisasi.

“Kami berkomitmen penuh untuk membawa PJS menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers. Sulawesi Tenggara siap menjadi contoh bagaimana organisasi jurnalis dapat berperan aktif dalam membangun kredibilitas media siber,” kata Suhardi.

Dengan jumlah anggota yang terus bertambah dan jangkauan yang meluas, PJS kini memiliki lebih dari 1.000 anggota di 28 provinsi.

Upaya ini semakin mengukuhkan posisi PJS sebagai salah satu organisasi pers yang serius memperjuangkan profesionalisme jurnalis di Indonesia.

Pencapaian strategis di 25 provinsi ini menjadi tonggak penting bagi PJS untuk melangkah lebih jauh dalam menguatkan perannya sebagai pilar kontrol sosial yang kredibel.

Optimisme tinggi mengiringi langkah PJS untuk segera diakui sebagai konstituen Dewan Pers, demi mendukung pers Indonesia yang bermartabat dan profesional.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengajak seluruh masyarakat untuk terus mempererat solidaritas dan semangat gotong royong sebagai kunci menghadapi berbagai tantangan.

Hal ini disampaikan Andap ketika ditanya awak media terkait kegiatan bakti sosial memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024 yang berlangsung di Sungai Lasolo, Kelurahan Sanua, Kota Kendari, Jumat (20/12/2024).

“Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional adalah momentum penting untuk memperkuat solidaritas sosial. Semangat gotong royong seperti ini harus terus kita jaga untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih peduli terhadap sesama,” ujar Andap.

Andap menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dan berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk ASN Pemprov Sultra, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta masyarakat setempat.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi tradisi yang terus dipertahankan demi kesejahteraan bersama,” tambahnya.

Pj Gubernur juga menekankan pentingnya solidaritas dalam menghadapi bencana alam, seperti banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Menurutnya, mitigasi bencana harus menjadi tanggung jawab bersama dengan memupuk kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Kegiatan bakti sosial ini melibatkan lebih dari 500 peserta dari berbagai elemen masyarakat yang secara bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan aliran Sungai Lasolo.

Sungai ini diketahui sering meluap pada musim hujan, sehingga menjadi ancaman bagi permukiman warga di sekitarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Sultra, Haris Ranto, menambahkan bahwa bakti sosial ini merupakan bentuk nyata semangat kesetiakawanan sosial yang terus digelorakan pemerintah.

“Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai wujud kepedulian nyata kepada masyarakat. Selain manfaat langsung, kami juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat rasa kebersamaan,” kata Haris Ranto.

Selain kerja bakti, masyarakat juga mendapatkan sosialisasi mengenai mitigasi bencana, khususnya terkait penanganan banjir.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana alam yang kerap terjadi.

Kegiatan ditutup dengan makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Hidangan yang disiapkan oleh Tim Dapur Umum Lapangan TAGANA menambah kehangatan suasana dan menjadi bagian dari upaya mempererat solidaritas sosial.

Melalui peringatan HKSN 2024, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya untuk mendorong semangat gotong royong sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin langsung pemaparan hasil evaluasi kinerja triwulan (TW) V di hadapan tim evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diketuai Inspektur I Itjen Kemendagri, Rustam Mansur, di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Selasa (17/12/2024).  

Dalam paparannya, Andap menyampaikan bahwa seluruh kebijakan dan program Pemprov Sultra berpedoman pada visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ia menegaskan visi tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai arah pembangunan nasional.

“Setiap langkah kami mengikuti arahan Presiden dan Wakil Presiden, serta amanat UU No. 59/2024. Visi ini menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” kata Andap.

Selama masa kepemimpinan Andap, Pemprov Sultra berhasil meraih 34 penghargaan nasional, termasuk penghargaan Indeks Inovasi Daerah kategori “Inovatif” dari Menteri Dalam Negeri, apresiasi kinerja Pemda untuk fiskal rendah dan pelayanan publik tingkat provinsi, serta Juara I Provinsi Terbaik dalam Ajang Apresiasi Bangga Berwisata di Wilayah Indonesia (ABBWI) atas implementasi strategi kebijakan daerah di sektor pariwisata.

Selain itu, Andap memaparkan berbagai program prioritas yang telah dijalankan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar ribuan penerima manfaat di Kendari, Kolaka Utara, Konawe, Konsel, dan Kolaka Timur.

Ia juga menjelaskan keberhasilan Pemprov Sultra menekan inflasi hingga 1,05% yang berada dalam target nasional, pelaksanaan operasi bedah jantung terbuka perdana di RS Jantung Sultra, serta ekspansi Mal Pelayanan Publik (MPP) dari tiga lokasi menjadi delapan untuk meningkatkan layanan masyarakat di seluruh wilayah Sultra.

Ketua Tim Evaluator, Rustam Mansur, memuji pencapaian Pemprov Sultra dan menekankan pentingnya kesinambungan program agar manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Keberhasilan Pemprov Sultra ini sangat membanggakan. Namun, evaluasi ini memastikan semua program berjalan efektif dan terus ditingkatkan,” ujar Rustam.

Andap juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemendagri dalam memantau dan mengevaluasi program Pemprov Sultra.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tegas Andap.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Inspektorat Itjen Kemendagri, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Sultra.

Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan di Sulawesi Tenggara menuju visi Indonesia Emas 2045.

Bombana, sultranet.com – Penanganan bencana alam yang diberikan kepada korban musibah angin puting beliung di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana menuai sorotan. Pasalnya, salah seorang penerima penanganan tanggap darurat hanya menerima Rp200 ribu dalam bentuk non-tunai, jumlah yang dinilai tidak masuk akal dan sulit digunakan untuk keperluan mendesak.

Kepala Desa Biru, Sainal Abidin, SH, menjelaskan bahwa musibah tersebut terjadi pada Kamis, 7 November 2024. Peristiwa itu merusak beberapa fasilitas, di antaranya rumah warga, tempat usaha penggilingan padi, serta area parkiran sekaligus tempat wudhu Masjid Al-Muhajirin Dusun Pangi-Pangi.

“Bantuan memang turun bertahap. Pada 9 Desember, bantuan berupa dana diterima tiga warga dan masjid. Hj. Rosi menerima Rp3 juta, Hj. Lina Rp2 juta, dan Masjid Al-Muhajirin Rp2 juta. Namun, setelah itu, bantuan bagi dua warga lainnya baru masuk pada 16 Desember,” ungkap Sainal Abidin. Selasa (17/12/2024)

Warga bernama Baharuddin menerima dana penanganan bencana sebesar Rp1 juta, sementara Kamaluddin hanya mendapat Rp200 ribu dalam bentuk non-tunai. Penanganan bencana senilai Rp200 ribu ini sontak memicu reaksi kekecewaan.

“Saya heran, bagaimana bisa bantuan senilai Rp200 ribu diberikan dalam bentuk non-tunai? Untuk membuka rekening bank saja sudah memakan biaya. Ini seperti main-main, bantuan bukan solusi tetapi malah menyusahkan,” keluh Sainal Abidin.

Ia juga menyoroti proses pencairan yang dinilai sangat lambat. “Kejadiannya 7 November, tapi bantuan baru turun sebulan kemudian pada 9 Desember. Bahkan ada yang baru cair tanggal 16 Desember,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, dengan tegas meminta evaluasi terhadap kinerja pihak terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Jangan bercanda mengurus kebutuhan rakyat, apalagi ini soal musibah yang menimpa masyarakat. Kami minta kepada PJ Bupati Bombana agar mengevaluasi kepala instansi terkait yang tidak serius dan tidak tepat sasaran dalam menangani kebutuhan warga,” ujar Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami korban.

“Tidak ada alasan bantuan bisa hanya Rp200 ribu. Ini tidak masuk akal dan tidak manusiawi,” tegasnya.

Musibah angin puting beliung di Desa Biru sempat mengakibatkan kerusakan pada rumah warga, tempat usaha, dan fasilitas umum.

Dikonfirmasi terpisah, Harnoto Anas, S.TP., M.AP., Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Bombana menjelaskan bahwa penyaluran penanganan tanggap darurat tersebut telah sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) BPBD. Berdasarkan kaji cepat tim BPBD yang turun langsung ke lokasi bencana, kerusakan yang dialami Kamaluddin masuk dalam kategori ringan.

“Tim sudah turun dan melakukan verifikasi di lapangan. Untuk kasus Pak Kamaluddin, hanya dua lembar seng yang terdampak dan tidak bisa digunakan lagi, sementara seng lainnya sudah terpasang rapi. Dengan konversi harga seng sekitar Rp100 ribu per lembar, total kerugian materiilnya mencapai Rp200 ribu,” jelas Harnoto.

Harnoto yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Bombana itu menegaskan bahwa SOP BPBD mengatur penaganan tanggap darurat maksimal hingga Rp2 juta untuk kategori rusak ringan, namun jumlah nominal tetap ditentukan berdasarkan hasil kaji cepat dan tingkat kerusakan riil di lapangan. “Penentuan ini penting agar tidak menimbulkan masalah saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tambahnya.

Terkait dengan proses penyaluran dana penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan melalui rekening non-tunai, Harnoto menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

“Semua transaksi dilakukan secara non-tunai agar pendistribusiannya lebih cepat dan transparan,” katanya.

Ia juga membantah adanya pengulur-uluran waktu dalam proses pencairan. Menurutnya, keterlambatan pencairan terjadi karena prosedur tanggap darurat memerlukan Surat Keputusan (SK) yang harus dikeluarkan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati.

“Dalam proses tanggap darurat, SK ini menjadi dasar hukum utama penyaluran tanggap darurat. Kepala BPBD tidak bisa mengeluarkan SK tersebut secara mandiri,” tandasnya

Kolaka Utara, sultranet.com – PLT Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, menghadiri sekaligus memantau pelaksanaan kegiatan Posyandu di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Senin (16/12/2024). Didampingi sejumlah pejabat kecamatan, Syahlan turut menyerahkan bantuan berupa susu gratis kepada balita peserta Posyandu.

Kegiatan tersebut disambut oleh Kepala Desa Koroha, Aldi Nugraha, ST, bersama tim Posyandu Puskesmas Mala-Mala dan kader Posyandu Desa Koroha. Bantuan berupa susu SGM diberikan kepada dua balita yang terindikasi stunting, sementara susu Ultra dibagikan kepada seluruh peserta Posyandu yang berjumlah 94 balita.

Dalam sambutannya, Syahlan, yang juga menjabat sebagai Kabid IKP dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara, mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam menjaga pola asuh, pola makan, serta kebersihan lingkungan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal.

“Orang tua harus senantiasa memperhatikan pola asuh dan pola makan anak, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini penting agar anak-anak kita memiliki daya tumbuh dan kembang yang baik,” ujar Syahlan.

Kegiatan monitoring Posyandu dan pembagian susu gratis ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Kodeoha. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Desa Jabal Nur pada 13 Desember, Kelurahan Mala-Mala pada 14 Desember, dan Desa Jabal Kubis pada 15 Desember. Rangkaian kegiatan ini akan berlanjut ke Desa Meetoo pada 17 Desember dan Desa Kamisi pada 18 Desember 2024.

Selain PLT Camat Kodeoha, kegiatan di Desa Koroha juga dihadiri oleh Penyuluh KB Kecamatan Kodeoha, petugas gizi dari Puskesmas Kodeoha, serta kader Posyandu Desa Koroha.

Syahlan berharap program ini dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Kodeoha, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu sebagai salah satu upaya pemantauan kesehatan ibu dan anak. “Kami akan terus berupaya menghadirkan program yang mendukung tumbuh kembang anak di Kecamatan Kodeoha, khususnya melalui kegiatan Posyandu,” pungkasnya.

MUNA, Sultranet.Com – Wakil Ketua I Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, melakukan kunjungan kerja reses di Kabupaten Muna pada Minggu (15/12/2024). Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, Ridwan mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pesisir pantai Raha yang rusak parah akibat abrasi.

“Menyedihkan melihat kondisi pantai by pass Kota Raha ini. Dari bupati ke bupati, tidak pernah ada perhatian serius. Pesisirnya hancur diterjang ombak, dan abrasi terus terjadi,” kata Ridwan, yang juga mantan Bupati Muna dua periode, dalam sambutannya.

Ridwan mendorong Pemkab Muna untuk menyusun program penataan pesisir yang dapat disinergikan dengan Cipta Karya dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari. “Silakan usulkan program ini agar bisa saya perjuangkan di tingkat pusat,” tambahnya.

Ridwan mengungkapkan bahwa pada 2024 lalu, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp19 miliar dari APBN untuk membangun tanggul laut sepanjang 710 meter di pesisir by pass Kota Raha. Untuk tahun 2025, ia kembali mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp43 miliar melalui dana aspirasi.

“Dana ini nantinya digunakan untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut sepanjang 1,3 kilometer. Harapannya, tanggul ini dapat mengatasi bencana abrasi yang terus mengancam pesisir Kota Raha,” jelas Ridwan.

Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, Adi Andi Umar, yang menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp43 miliar untuk proyek tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2025. “Pembangunan tanggul laut ini akan dilakukan secara bertahap hingga selesai,” ungkapnya.

Selain penanganan abrasi, Ridwan Bae bercita-cita menjadikan Raha sebagai kota wisata. Ia menekankan pentingnya pembenahan sarana olahraga (SOR) serta pembangunan fasilitas kolam renang untuk mendukung kemajuan daerah tersebut.

“Saya ingin melihat Raha menjadi kota wisata yang memiliki daya tarik, termasuk dengan adanya fasilitas olahraga yang memadai,” kata Ridwan.

Plt Bupati Muna, Bachrun Labuta, mengapresiasi perhatian Ridwan Bae terhadap pembangunan di Kabupaten Muna. “Kehadiran beliau membawa harapan baru bagi kami. Kami sangat membutuhkan dukungan dari pusat, khususnya dari Pak Ridwan Bae, untuk mendorong percepatan pembangunan di Muna,” ujar Bachrun.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Bae juga menyempatkan diri berdiskusi dengan jajaran Pemkab Muna, termasuk Plt Bupati Muna, Sekda Muna Eddy Uga, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).