KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas komitmen dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Hal ini diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa (19/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan bahwa penerapan Analisis Standar Belanja merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan berbasis perencanaan dan penganggaran. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar penerapan ASB lebih optimal. Ia mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama memperbaiki dan menyesuaikan implementasi ASB demi tercapainya pengelolaan anggaran yang efisien.

Asrun menjelaskan bahwa penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fokus utama. Selain itu, penyusunan ASB untuk kegiatan non-fisik juga harus menjadi perhatian agar perencanaan dan penganggaran lebih lengkap. Ia optimistis semua kendala dapat diatasi melalui kerja sama tim penyusun ASB, bahkan bila diperlukan, melibatkan universitas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Rapat ini, menurut Asrun, sangat penting dalam memastikan setiap belanja daerah dilakukan secara efisien dan sesuai amanat peraturan. Ia merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menegaskan pentingnya ASB, standar harga satuan, dan standar teknis sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini, lanjutnya, tidak hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran tetapi juga menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Asrun memberikan apresiasi atas kehadiran pimpinan OPD yang tetap berkomitmen menghadiri rapat meskipun di tengah kesibukan akhir tahun. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan penting dari para peserta untuk menyempurnakan dokumen ASB yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Dengan masukan konstruktif dari berbagai pihak, Sekda optimistis dokumen ASB dapat menciptakan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh OPD.

Di akhir sambutannya, Asrun menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman bersama agar semua pihak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan solusi atas kendala yang ada tetapi juga mampu menciptakan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan di Sultra.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sultra, peserta rapat koordinasi ASB, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan semangat kerja sama yang tinggi, Pemprov Sultra optimistis mampu memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak positif bagi masyarakat. (adv)

Bombana, sultranet.com – Tiga Anggota DPRD Kabupaten Bombana yaitu Yudi Utama Arsyad, Kusmardin dan Rahman meninjau kondisi jembatan penghubung antara Desa Tampabulu dan Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, yang kini dalam keadaan memprihatinkan. Selasa (19/11).

Saat meninjau lokasi jembatan itu, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang Yudi Utama Arsyad berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur vital tersebut.

Menurutnya, Jembatan yang menjadi jalur penting bagi masyarakat kedua desa dan antar Kecamatan tersebut mengalami kerusakan parah dan dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dalam kunjungannya itu, Yudi menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) di Kota Kendari agar perbaikan dapat dilakukan sebelum kondisinya semakin buruk.

“Kami melihat langsung kondisi jembatan ini dan sangat prihatin. Ini harus menjadi prioritas karena menyangkut akses masyarakat dan kami berkomitmen memperjuangkan agar pemerintah segera memperbaikinya,” ujar Yudi Utama Arsyad.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya yang juga berasal dari Partai Bulan Bintang, Kusmardin menegaskan bahwa kehadiran mereka di lokasi tersebut sebagai wujud komitmen mereka untuk terus mendampingi masyarakat dan memastikan persoalan yang dihadapi mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga pusat.

“Sebagai wakil rakyat, kami terus berjuang bersama masyarakat untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rahman berharap adanya perhatian dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) di Kendari agar dapat mempercepat proses rehabilitasi jembatan ini.

Ia mengingatkan pentingnya langkah cepat untuk mencegah terjadinya insiden atau dampak yang lebih buruk.

“Kondisi jembatan ini sudah mendesak untuk dilakukan perbaikan atau pergantian karena kondisinya ini sudah sangat berbahaya untuk pengguna jalan,” tegas Rahman

Kehadiran 3 Anggota DPRD merupakan bagian dari komitmen anggota DPRD Bombana untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Kunjungan lapangan ini mendapat apresiasi dari warga yang berharap jembatan penghubung tersebut segera diperbaiki demi kelancaran aktivitas sehari-hari.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pengelolaan Mangrove Lestari pada Selasa, 19 November 2024, di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Gubernur Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyoroti pentingnya hutan mangrove sebagai ekosistem vital dengan manfaat ekonomi dan ekologi. Mangrove berfungsi sebagai habitat bagi berbagai makhluk hidup sekaligus melindungi kawasan pesisir dari abrasi. Namun, ancaman dari pembangunan, konversi lahan, dan aktivitas manusia terus memperburuk kondisi ekosistem tersebut.

“Kerusakan hutan mangrove jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Sultra telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2022. KKMD bertugas mengoordinasikan kebijakan pengelolaan mangrove lintas sektor agar lebih terintegrasi.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini, ekosistem mangrove dapat dipulihkan secara optimal sehingga tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutup Asrun Lio.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Kehutanan RI, TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Sultra, perguruan tinggi, kelompok tani mangrove, dan pegiat lingkungan. Tokoh penting lainnya yang hadir termasuk Kepala Balai DAS Sampara, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO), Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO, serta Direktur Yayasan Hutan Biru.

Ketua panitia sekaligus Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sultra, La Ode Yulardhi, menjelaskan tujuan utama workshop ini.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan Balai Kehutanan Masyarakat Desa (BKMD), meningkatkan koordinasi antar-stakeholder, serta mengembangkan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelatihan dan edukasi yang diberikan mencakup pembibitan, pengelolaan hasil mangrove, hingga pengembangan usaha berbasis mangrove untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, Sultra memiliki luas hutan mangrove mencapai 93.564,98 hektare. Dari jumlah tersebut, 64.995,53 hektare merupakan mangrove eksisting, sedangkan 28.609,45 hektare merupakan potensi habitat mangrove. Asrun Lio menegaskan bahwa mangrove memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, ekologi, dan keamanan wilayah pesisir.

Workshop ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. (adv)

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Selasa, 19 November 2024, di ruang pola Kantor Gubernur Sultra. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., yang menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa pengendalian inflasi adalah kunci mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor melalui 8 misi strategis (Asta Cita) dan 17 program prioritas nasional, termasuk peningkatan gizi masyarakat dengan pemberian makan siang gratis untuk pelajar dan bantuan gizi bagi balita serta ibu hamil.

“Kita harus satu visi dalam memandang pengendalian inflasi sebagai langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra selaku Ketua Pelaksana Harian TPID, pimpinan OPD, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra, para bupati dan wali kota, serta sejumlah narasumber seperti Kepala BPS Sultra, Kepala Perum Bulog, dan akademisi dari perguruan tinggi di Sultra.

Rakorda membahas sejumlah langkah strategis, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta memastikan ketahanan stok beras di Sultra. Dalam diskusi, beberapa tantangan ekonomi di Sultra juga diungkapkan, seperti angka inflasi Sultra yang berada di 0,71%, lebih rendah dari target nasional 1,5%–3,5%, serta pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal ketiga 2024 tumbuh 4,95%, lebih rendah dibandingkan kuartal kedua. Selain itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25% untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.

Pj. Gubernur juga mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

“Konsumsi domestik yang stagnan harus diatasi segera karena menjadi salah satu pilar utama PDB,” tegasnya.

Rakorda menghasilkan beberapa rekomendasi strategis untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” seperti penguatan daya beli masyarakat melalui program subsidi pangan dan intervensi harga, optimalisasi ekspor dan investasi guna mendongkrak perekonomian daerah, serta implementasi kebijakan moneter dan fiskal yang selaras dengan kondisi global dan domestik. Langkah kontijensi juga disiapkan untuk menghadapi potensi kedaruratan ekonomi.

Dalam arahannya, Pj. Gubernur meminta seluruh peserta memahami dan melaksanakan hasil Rakorda secara maksimal. Ia menekankan perlunya sinergi antar-stakeholder untuk menjawab tantangan ekonomi Sultra.

“Satukan hati, pikiran, dan komitmen kita untuk pengendalian inflasi yang efektif demi Sultra yang lebih sejahtera,” tutupnya.

Rakorda ditutup dengan diskusi panel yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil rapat diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sultra yang stabil dan berkelanjutan.

MUNA, Sutranet.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM Rajiun Tumada-Purnama Ramadhan (RahmaT-nya Muna), terus menunjukkan kekuatannya dengan arus dukungan yang semakin besar.

Sejumlah pendukung dari berbagai latar belakang kini menyatakan sikap bergabung ke barisan RahmaT-nya Muna. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di kediaman LM Rajiun Tumada, Jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, pada Senin malam, 18 November 2024.

Andong, salah satu pendukung baru, menyatakan bergabungnya ia dan rekan-rekannya didasari oleh nurani tanpa tekanan atau paksaan. Ia merasa bangga dapat bergabung dan optimis kemenangan dapat diraih.

“Semoga dengan bergabungnya kami, barisan RahmaT-nya Muna yang sudah kuat menjadi semakin solid dan mampu memenangkan Pilkada 27 November nanti,” ujar Andong disambut sorak semangat dari para simpatisan.

Hal senada disampaikan oleh Zulkifli, Anton, dan Hj. Nunuk Hermansyah, yang kini mendukung penuh RahmaT-nya Muna. Nunuk, seorang pedagang di Pasar Sentral Laino Raha, menyampaikan harapan besar agar Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan dapat membawa perubahan signifikan, khususnya dalam penataan pasar yang dinilai sudah tidak teratur.

“Sebagai putra daerah terbaik, kami yakin Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan mampu mensejahterakan masyarakat Muna dan menjadikan daerah ini lebih baik ke depannya,” ungkap Nunuk.

LM Rajiun Tumada menyambut baik dukungan baru ini dengan penuh rasa syukur. Ia menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Tentu RahmaT-nya Muna sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang lahir dari hati nurani ini. Bersama-sama kita akan berjuang untuk kemajuan Muna,” ujar Rajiun dalam sambutannya.

Bergabungnya pendukung baru ini semakin memperkokoh posisi RahmaT-nya Muna dalam kontestasi politik, sekaligus menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pasangan ini.

Kendari, sultranet.com – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun 2024 dengan tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama” digelar pada Senin (18/11/2024) di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Upacara yang dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda, Kapolda Sultra, Danrem, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, serta kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sultra dan para pimpinan lembaga kesehatan.

Upacara ini juga dihadiri oleh Komandan TNI se-Sultra, Danlanud, Danlanal, serta pimpinan perguruan tinggi di Sultra, di antaranya Rektor Universitas Mandala Waluya, Ketua STIKES Pelita Ibu, Ketua STIKES Budi Mulia Kendari, dan Direktur Poltekkes. Tak ketinggalan, Ketua organisasi profesi kesehatan dan berbagai pimpinan rumah sakit pemerintah maupun swasta turut memeriahkan acara ini.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menjaga kesehatan masyarakat Sultra. “Saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60. Mari kita terus berkolaborasi untuk menjaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik, menuju generasi emas 2045,” kata Andap.

Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya kesehatan sebagai dasar bagi pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan tangguh. “Sering saya katakan, kesehatan bukan segalanya, namun tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak berarti,” tambahnya.

Upacara tersebut turut dibacakan sambutan resmi Menteri Kesehatan RI, yang menyoroti keberhasilan Indonesia keluar dari masa sulit pandemi Covid-19 dan masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. “Ini adalah bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Meski demikian, kita harus tetap bekerja keras untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ungkap Menteri Kesehatan dalam pesan tersebut.

Dengan melihat periode bonus demografi yang tengah dialami Indonesia, pemerintah menargetkan capaian ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045, seperti pendapatan per kapita setara negara maju, pengurangan kemiskinan hingga 0%, dan pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emissions. Tiga prioritas utama dalam transformasi kesehatan juga telah ditetapkan, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus Tuberkulosis (TB), dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil.

Upacara HKN ke-60 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Di akhir acara, Pj. Gubernur Sultra mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, mulai dari diri sendiri hingga lingkungan sekitar.

“Mari kita bangun budaya sehat demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” tutupnya, mengakhiri rangkaian upacara yang penuh makna ini.

Kendari, 18 November 2024 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra. Dalam rapat ini, hadir narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Wakil Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendagri. Dari pihak Pemprov Sultra, turut hadir Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, perwakilan Bulog, Karantina Kendari, dan dinas-dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan menghadapi dua agenda besar, yaitu potensi bencana hidrometeorologi dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada Rabu, 27 November 2024. “Kita perlu mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat, khususnya pada masa kampanye hingga hari tenang (24–26 November). Koordinasi dengan Bulog dan distributor pangan juga sangat penting, mengingat adanya fenomena aksi borong bahan pokok selama masa pemilu. Selain itu, kita juga harus bersiap menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru,” ujar Tito.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa fenomena La Nina lemah diprediksi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia hingga Maret 2025. Hal ini bersamaan dengan musim hujan yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada Januari–Februari 2025. “Potensi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), tanah longsor, angin kencang, dan kilat/petir, perlu diwaspadai. Sebanyak 15% wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara bagian timur dan utara, diprediksi mengalami curah hujan di atas normal,” jelas Dwikorita.

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas selama Oktober 2024. “Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, dan emas perhiasan,” ungkap Amalia. Ia juga menyebutkan bahwa Kabupaten Buton Utara menjadi salah satu wilayah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sulawesi Tenggara, mencapai 2,60%. “Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah daging ayam ras, cabai rawit, ikan gembung, dan berbagai jenis ikan lainnya,” tambahnya.

Dalam Rakor tersebut, Pemprov Sultra melalui Kepala Biro Perekonomian menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Bulog, distributor pangan, dan dinas-dinas terkait untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Selain itu, pemerintah daerah juga akan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kita akan memastikan seluruh langkah mitigasi dilakukan dengan baik, termasuk menjaga stok bahan pokok di pasaran agar masyarakat tidak terdampak secara ekonomi,” ujar Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan akhir tahun. Dengan kolaborasi yang solid, masyarakat di Sulawesi Tenggara dapat melewati periode ini dengan aman, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika, baik dari sisi ekonomi maupun potensi bencana alam.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Lokakarya Perluasan Desa Antikorupsi Tahun 2024. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman kepala desa terkait pengelolaan keuangan ini berlangsung di Kendari, Senin malam (18/11/2024).

Lokakarya tersebut dibuka oleh Penjabat Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyebutkan bahwa desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki kewenangan besar untuk mengelola pembangunan berbasis masyarakat. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian pemerintah terhadap desa terus meningkat, salah satunya melalui alokasi Dana Desa.

“Tahun 2024, alokasi Dana Desa mencapai Rp71 triliun, di mana Rp69 triliun untuk APBDes induk, dan Rp2 triliun untuk desa berprestasi,” ungkapnya.

Namun, Asrun juga menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi desa dalam pengelolaan keuangan. Ia menyebut rendahnya tingkat pendidikan kepala desa menjadi salah satu penyebab pengelolaan dana desa sering tidak efektif dan rawan penyalahgunaan. Sekitar 40 persen kepala desa di Sultra diketahui hanya berpendidikan setara SLTA.

“Banyak yang salah persepsi, menganggap Dana Desa adalah milik pribadi, sehingga penggunaannya tidak sesuai regulasi,” tegas Asrun.

Ia menambahkan, lokakarya ini menjadi langkah strategis Pemprov Sultra untuk mencegah potensi korupsi di tingkat desa. Korupsi yang melibatkan kepala desa atau perangkatnya dinilai dapat menghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Kami berharap pengetahuan yang diperoleh dari lokakarya ini dapat diterapkan di wilayah masing-masing, sehingga tidak ada lagi kepala desa yang tersandung kasus korupsi,” pesannya.

Lokakarya tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Sekda Sultra juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk berperan aktif mengawasi pengelolaan keuangan desa demi terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju dan bebas korupsi.

Acara ini turut dihadiri Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Kepala BPKP Perwakilan Sultra, Kepala Dinas PMD Sultra, Inspektur Daerah Sultra, serta perwakilan dari dinas dan kepala desa se-Sultra. Lokakarya ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendukung visi nasional membangun desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan bangsa.

MUNA, Sultranet.com – Kepala Desa (Kades) Ghonebalano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, La Ode Muhammad Ery, angkat bicara soal dugaan dirinya menekan warga untuk mendukung pasangan calon (Paslon) tertentu dalam Pilkada 2024.

Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar.

“Tidak benar. Semua itu hanya fitnah,” ujarnya saat diwawancarai, Minggu (17/11).

Ery menilai isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan nama baiknya sebagai kepala desa.

Ia menegaskan, tidak pernah memaksa warganya dalam menentukan pilihan politik, apalagi mengancam pencoretan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Soal pilihan, itu urusan pribadi mereka. Saya tidak pernah mengancam warga atau mengatakan BLT akan dihapus jika tidak mendukung calon tertentu,” katanya.

Namun, tuduhan ini mencuat setelah salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku keluarganya mendapatkan tekanan.

Ia menyebutkan, Kades Ery datang ke rumahnya dan meminta agar orang tuanya mendukung Paslon nomor urut 01, dengan ancaman pencoretan BLT jika tidak mengikuti arahan tersebut.

“Pak Desa datang ke rumah, suruh bapak dan ibu saya pilih 01. Kalau tidak, katanya BLT kami akan dicoret,” ungkap warga itu.

Meskipun merasa tertekan, warga tersebut menegaskan tetap memilih berdasarkan hati nurani dan meminta orang tuanya tidak takut kehilangan bantuan.

“Saya bilang ke orang tua, pilihlah dengan hati. Jangan biarkan suara kita dipengaruhi oleh orang lain,” tambahnya.

Kasus ini memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi keluarga yang mengandalkan bantuan pemerintah desa.

Dugaan intervensi politik semacam ini dianggap mencederai asas demokrasi dan kebebasan memilih.

Sejumlah pihak mendesak agar aparat terkait segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini demi menjaga integritas Pilkada.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Senin (18/11/2024) untuk membahas rencana investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Sultra. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dan dihadiri oleh delegasi Federasi Rusia serta sejumlah pejabat daerah.

Delegasi Rusia dipimpin oleh Duta Besar Rusia, Mr. Sergei Gennadievich Tolcenov, didampingi oleh Mr. Alexander Masaltsev (Perwakilan Perdagangan Rusia) dan Anna Belokoneva (Perwakilan Rosatom). Turut hadir dalam pertemuan ini, Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, perwakilan kabupaten, perguruan tinggi, dan UPTD PLN Persero Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa Sultra memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, seperti nikel, emas, dan aspal. Potensi ini sedang diarahkan untuk hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan mendukung pembangunan industri berbasis nikel. Asrun menekankan bahwa hilirisasi industri membutuhkan pasokan energi yang besar, sementara saat ini pasokan energi di Sultra masih didominasi oleh batu bara (76%), minyak bumi (19%), dan gas bumi. Sumber energi terbarukan hanya menyumbang 5% dari total kebutuhan.

“Dengan proyeksi kebutuhan listrik industri pertambangan yang mencapai 4,02 MW, pembangunan PLTN akan menjadi solusi penting untuk menyediakan energi bersih, stabil, dan efisien,” ungkap Asrun.

Rencana investasi PLTN oleh Rosatom di Sultra tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan energi, ketahanan ekonomi, dan mendukung target global pengurangan emisi karbon.

Duta Besar Rusia, Sergei Gennadievich Tolcenov, mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah positif untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia, yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Ia menekankan pentingnya kolaborasi di bidang energi dan pengembangan sumber daya manusia, serta menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, di Moskow pada Juli 2024, telah dibahas peluang kerja sama di bidang energi nuklir, termasuk transfer teknologi dan pendidikan.

Tolcenov juga menyampaikan bahwa Pemerintah Rusia menawarkan peluang beasiswa untuk mahasiswa Indonesia, khususnya dari Sultra, guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang energi nuklir.

Sementara itu, Anna Belokoneva, perwakilan Rosatom, menjelaskan bahwa perusahaannya telah membangun 33 reaktor nuklir skala besar di berbagai negara, termasuk India, Cina, dan Bangladesh. Rosatom juga menawarkan teknologi reaktor kecil dengan kapasitas 55 hingga 110 MW yang teruji keamanannya, termasuk perlindungan dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir sejalan dengan kebijakan energi nasional yang baru, yang menggantikan PP No. 79 Tahun 2014. Energi nuklir diproyeksikan menjadi bagian dari bauran energi nasional untuk mencapai target Indonesia pada 2060 untuk mencapai nol emisi karbon.

Rakor ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta penyerahan cendera mata dari anggota Dewan Energi Nasional kepada Duta Besar Rusia. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan investasi PLTN yang mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan ketahanan energi di Sulawesi Tenggara.