KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Penjabat Gubernur Sultra, Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, secara resmi membuka kegiatan pembinaan penyedia e-katalog lokal lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), Kamis (21/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan arahan Pj. Gubernur bahwa salah satu isu strategis yang menjadi visi dan misi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Asta Cita adalah peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, serta dorongan terhadap industri kreatif.

“Untuk merealisasikan cita-cita ini, diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang didukung semangat terus berbenah dan meningkatkan kemampuan dari semua pihak terkait,” ujarnya.

Sekda juga menegaskan langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Sultra, termasuk mendorong percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK). Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan UMKK pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Langkah Strategis Pengadaan Berbasis E-Katalog Lokal
Sekda memaparkan tiga langkah konkret Pemprov Sultra dalam mendukung kebijakan tersebut:

1. Percepatan Penayangan Produk dalam E-Katalog Lokal
   Pelaku usaha didorong segera membuat akun dan menayangkan produknya sesuai etalase yang tersedia, termasuk untuk pekerjaan konstruksi. Pemprov juga mendukung platform Bosara sebagai sarana belanja online lokal.
2. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKK
   Semua kontrak kerja sama harus mencantumkan syarat penggunaan produk lokal. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menghitung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari setiap paket pekerjaan.
3. Pengalihan Proses Pengadaan ke Sistem Elektronik
   Sistem pengadaan manual akan dialihkan sepenuhnya ke pengadaan berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan monitoring serta pengambilan keputusan.

Dorong Kesejahteraan dan Integritas
Melalui penerapan kebijakan ini, Pemprov Sultra berharap dapat mendorong pemanfaatan produk lokal sehingga berdampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan langkah-langkah ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Asrun Lio.

Ia juga mengimbau para peserta untuk mengikuti pembinaan hingga akhir guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Pasar Digital LKPP RI, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sultra, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Kolaka Utara, Sultranet.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pemerintah Kecamatan Kodeoha menggelar rapat koordinasi (Rakor) pada Kamis (21/11/2024) di Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara. Rakor yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri berbagai elemen stakeholder untuk membahas pelaksanaan, pengawasan, netralitas, dan stabilitas keamanan Pilkada.

Acara dipimpin oleh Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, dan dihadiri Kapolsek Kodeoha Ipda Riyanto Sarira, SH; Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baso Maryam M.; perwakilan Panwascam Kodeoha, Ariyadi Saputra; kepala desa dan lurah se-Kecamatan Kodeoha; ketua PKK kecamatan dan desa/kelurahan; serta ketua BPD dan LPM. Kegiatan diawali doa bersama yang dipimpin oleh Nurdin, S.Ag., staf Kantor Kecamatan Kodeoha, sebagai bentuk harapan agar seluruh tahapan kegiatan berjalan lancar.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN, kepala desa, dan aparat desa dalam menjalankan tugas selama tahapan Pilkada. “Netralitas adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Saya harap kita semua bisa menjaga profesionalisme dan integritas,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga kelancaran pesta demokrasi ini Pilkada 2024 agar berjalan lancer dan menghasilkan pemimpin terbaik untuk daerah.

“Kesuksesan Pilkada adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Pilkada yang damai, netral, dan berkualitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolsek Kodeoha, Ipda Riyanto Sarira, SH, menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mengawal Pilkada yang aman dan tertib. Ia menjelaskan bahwa Polsek Kodeoha telah memetakan potensi kerawanan pada setiap tahapan Pilkada, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemungutan suara.

“Kami siap memastikan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Kecamatan Kodeoha. Pihak keamanan akan menindak tegas pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya Pilkada,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan ASN dan aparat desa untuk berhati-hati dalam bersikap agar tidak terlibat dalam pelanggaran yang dapat berdampak hukum.

Ketua PPK Kecamatan Kodeoha, Baso Maryam M., menjelaskan berbagai langkah persiapan teknis yang telah dilakukan, termasuk pendataan wajib pilih. Hingga saat ini, Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan sebanyak 7.985 pemilih, tersebar di 21 TPS di 11 desa dan satu kelurahan.

“Kami juga telah mendata 58 pemilih tambahan dalam DPTb. Saat ini, kami masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Kolaka Utara untuk distribusi logistik dan pemberitahuan pemilih ke TPS,” ungkapnya.

Ia berharap kepala desa dapat mendukung kesiapan lokasi distribusi logistik di masing-masing desa.

Sementara itu, perwakilan Panwascam Kodeoha, Ariyadi Saputra, menegaskan bahwa pengawasan terhadap tahapan Pilkada akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada penetapan DPT, pemetaan TPS, dan pelanggaran kode etik ASN maupun aparat desa.

“Panwascam akan memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan. Kami juga akan menindaklanjuti temuan yang berpotensi melanggar kode etik atau regulasi Pilkada,” katanya.

Rakor berjalan lancar dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan sukses.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, menegaskan bahwa Pilkada merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan di Kabupaten Bombana selama lima tahun ke depan.

“Pilkada serentak 2024 adalah hak konstitusi setiap warga negara. Kami berharap masyarakat tidak melewatkan kesempatan ini untuk menentukan masa depan daerah kita,” ujar Hasdin. Kamis (21/11/2024)

Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pilkada, KPU juga mengimbau seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung partisipasi para pekerja dengan memberikan waktu kepada mereka untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Kami berharap pihak swasta turut mendukung dengan memberi kesempatan kepada karyawannya menggunakan hak pilih tanpa hambatan. Hal ini penting untuk memastikan setiap warga Bombana dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi,” lanjut Hasdin.

Pemerintah telah menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor 1 Tahun 2024.

Penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemilih. KPU juga mengingatkan warga untuk memanfaatkan waktu libur ini dengan bijak, memastikan mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan untuk memberikan suaranya.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bombana akan diikuti oleh tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan suara rakyat. Ketiga pasangan tersebut adalah Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selanjutnya, Hj. Andi Nirwana Sebbu, S.P., MM dan Heryanto, S.Km yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Pasangan ketiga adalah Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

KPU Bombana mengajak seluruh masyarakat untuk mengenali lebih dalam visi, misi, serta program kerja dari masing-masing pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Menurut Hasdin, pemilih yang cerdas adalah mereka yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memastikan pilihannya berdasarkan pertimbangan matang.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mencermati program kerja yang ditawarkan para calon. Pilihlah pemimpin yang memiliki komitmen nyata untuk memajukan Bombana,” katanya.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, KPU Bombana telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Hasdin juga meminta warga untuk mengecek nama mereka di Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih.

“Jangan sampai hak pilih Anda hilang hanya karena tidak terdaftar di DPT. Segera cek dan laporkan jika ada kendala,” tegasnya.

Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 akan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil mulai 27 November hingga 16 Desember 2024. Hasdin berharap, proses ini dapat berjalan lancar, jujur, dan adil.

Ia juga meminta semua pihak, termasuk para pendukung pasangan calon, untuk menjaga ketertiban selama masa Pilkada berlangsung.

“Kami ingin Pilkada di Bombana menjadi contoh proses demokrasi yang damai dan bermartabat. Mari bersama-sama kita wujudkan pemilihan yang sukses dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah ini,” tutupnya.

Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, KPU Bombana optimis partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak tahun ini akan meningkat, memberikan legitimasi kuat bagi pemimpin terpilih.

Makassar , sultranet.com – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bombana melakukan kunjungan studi banding ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (20/11/2024).

Kunjungan ini diterima langsung oleh Sekretaris Bappelitbangda Sulsel, Dr. Andy, M.Si, bersama Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ristati Rahayu, AP, M.Si, di Ruang Rapat Bosowasipilu, lantai 1.

Dr. Andy, M.Si, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penghargaan atau reward untuk memotivasi OPD agar aktif berinovasi. Menurutnya, pemberian penghargaan akan menjadi insentif yang efektif untuk mendorong semangat inovasi di tingkat pemerintah daerah.

“Selain memotivasi, kegiatan inovasi ini juga menjadi ajang berbagi solusi kreatif yang bisa direplikasi. Ada banyak inovasi di Sulsel yang dapat diadopsi Kabupaten Bombana, dan sebaliknya. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya kedua daerah dalam mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Dr. Andy.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, AP, M.Si, memaparkan alur dan mekanisme teknis pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Sulsel pada 2023. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kriteria penilaian lomba agar sesuai dengan standar penginputan Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan secara nasional.

“Kriteria penilaian harus disusun secara detail dan terukur agar hasil inovasi yang terjaring dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan daerah. Kami juga menekankan aspek keberlanjutan dalam setiap inovasi yang diajukan,” jelas Ristati.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja sama antara BRIDA Kabupaten Bombana dan Bappelitbangda Sulsel. Kedua pihak sepakat untuk terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dalam upaya pengembangan riset dan inovasi di masing-masing wilayah.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting, terutama dalam era yang menuntut inovasi sebagai solusi untuk tantangan pembangunan. Kami siap berbagi pengalaman dan mendukung upaya Bombana dalam meningkatkan kapabilitas kelitbangan,” ujar Ristati Rahayu.

Kepala BRIDA Bombana, Sumarni mengungkapkan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari teknis dan alur pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang telah diterapkan di Sulawesi Selatan.

“Kami ingin menggali informasi mengenai tata cara dan langkah-langkah strategis yang diterapkan Bappelitbangda Sulsel dalam menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah. Harapannya, kami dapat mereplikasi model ini di Bombana untuk menjaring lebih banyak inovasi dan meningkatkan motivasi berinovasi di lingkungan pemerintahan,” ujar Sumarni.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, BRIDA Bombana berencana menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah pada tahun 2025. Lomba tersebut akan mencakup kategori untuk OPD dan masyarakat umum, dengan tujuan menjaring inovasi-inovasi potensial sekaligus mendorong budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Kami berharap lomba ini dapat menjadi platform bagi masyarakat dan OPD untuk menunjukkan kreativitas mereka dalam mencari solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peringkat Indeks Inovasi Daerah Bombana di tingkat nasional,” jelas Sumarni.

Selain membahas teknis pelaksanaan lomba, kunjungan ini juga menjadi forum diskusi untuk saling bertukar informasi terkait program kelitbangan yang telah berjalan di kedua daerah. Kabupaten Bombana berharap dapat mereplikasi beberapa program unggulan Sulsel yang dinilai relevan dan memberikan dampak positif.

Dengan kunjungan ini, BRIDA Bombana optimis dapat mengadopsi pengalaman dan praktik terbaik dari Sulawesi Selatan untuk memperkuat pelaksanaan program inovasi di Bombana. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong inovasi yang adaptif dan berkelanjutan, demi mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan inklusif. (adv)

MAKASSAR, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., meresmikan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra yang berlokasi di Kota Makassar, Rabu (20/11/2024).

Gedung enam lantai yang memiliki 32 kamar ini diharapkan menjadi fasilitas strategis untuk mendukung pelayanan dan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peresmian diawali dengan laporan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra, Martin Efendi Patulak. Ia menjelaskan bahwa pembangunan mess dimulai pada 2019 di masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, dengan total anggaran Rp36,46 miliar. Proyek ini melalui enam tahap pembangunan hingga selesai pada 2024.

“Gedung ini menjadi aset penting yang telah melalui review Inspektorat dan siap dioperasionalkan untuk mendukung tugas pemerintah,” katanya.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendukung kinerja ASN, dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mess Pemda Sultra bukan hanya tempat tinggal sementara bagi ASN, tetapi juga simbol pelayanan pemerintah. Aset ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengelolaan mess harus memedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

“Mulai dari perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, hingga pengawasan, semua harus dilakukan secara sistematis agar tidak ada lagi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Dalam arahannya, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga mess dari praktik yang tidak bermoral.

“Mess ini bukan tempat untuk hal-hal negatif seperti korupsi, perjudian, prostitusi, atau penyalahgunaan lainnya. Ini adalah uang rakyat, jadi pastikan fasilitas ini dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Andap berharap mess ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ASN yang bertugas di luar daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.

“Mess ini adalah wajah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Selatan. Jadikan fasilitas ini sebagai tempat tinggal yang nyaman sekaligus pusat promosi daerah,” imbuhnya.

Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemprov Sultra dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Ia menyebut, mess ini dapat menjadi simbol kolaborasi antarwilayah yang memberikan manfaat strategis bagi kedua provinsi.

Setelah menyampaikan sambutan, Pj Gubernur secara resmi meresmikan Mess Pemda Sultra dengan menekan hand sign pada layar dan memotong pita.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, 20 November 2024, Saya meresmikan Mess Pemda Sultra di Makassar,” ungkapnya dengan khidmat.

Dalam kesempatan itu, Andap juga meninjau langsung fasilitas mess, mulai dari kamar tamu hingga ruang rapat dan ruang kerja atau working space. Ia memastikan semua fasilitas telah siap mendukung tugas ASN.

“Kehadiran fasilitas ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASN yang bertugas di Makassar. Selain itu, mess ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembangunan di Sultra,” katanya kepada awak media.

Peresmian ini turut dihadiri Sekda Sultra, Plh. Asisten I Setda Sulsel, Sekda Kota Makassar, dan pejabat tinggi lainnya. Dalam penutupnya, Andap kembali mengingatkan semua pihak untuk merawat fasilitas ini dengan baik.

“Jangan biarkan aset sebesar ini terbengkalai atau disalahgunakan. Mari kita manfaatkan untuk mendukung tugas pemerintahan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara,” harapnya.

Dengan pengelolaan yang baik, Mess Pemda Sultra di Makassar diharapkan menjadi model pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi masyarakat. (Adv)

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 02, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, mendapat dukungan besar dalam kampanye dialogis di Desa Motewe, Kecamatan Lasalepa, Selasa (19/11/2024).

Dukungan ini datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh setempat yang optimistis pasangan ini mampu membawa perubahan signifikan bagi Kabupaten Muna.

Ali, salah satu tokoh masyarakat Desa Motewe, mengungkapkan keyakinannya bahwa LM Rajiun Tumada akan kembali meraih kemenangan di desanya, sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada 2020 saat Rajiun berpasangan dengan La Pili dan meraih suara terbanyak.

“Marilah kita bersama-sama datang ke TPS pada 27 November nanti untuk kembali memenangkan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna,” ajaknya.

Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Muna, Jafarudin, turut menegaskan dukungannya. Ia menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Muna yang menurutnya memerlukan pemimpin yang mampu membawa solusi nyata.

“Muna harus bangkit agar bisa bersaing dengan daerah lainnya. Solusinya adalah LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan. Mereka memiliki pengalaman dan jaringan luas di pusat, khususnya melalui Partai Gerindra,” ungkapnya.

Partai Garuda berkomitmen bekerja keras untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 serta mengawal setiap langkah mereka dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna.

Dalam kampanye dialogis tersebut, LM Rajiun Tumada memaparkan visi dan misi unggulan untuk membangun Muna, di antaranya program makan siang gratis untuk masyarakat sesuai visi Presiden terpilih Prabowo Subianto, pakaian sekolah gratis bagi siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP, serta STR kesehatan gratis.

Pasangan ini juga menawarkan tunjangan bagi RT/RW, peningkatan honor tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, pegawai sara, dan Satpol PP, jaminan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN, serta perbaikan infrastruktur jalan di desa dan kota Raha.

“Tinggal delapan hari lagi masyarakat Muna akan menentukan pemimpin daerah ini. Saya yakin, masyarakat Desa Motewe akan kembali memberikan kepercayaannya kepada pasangan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan,” ujar Rajiun.

Pasangan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Desa Motewe yang antusias menyambut program-program unggulan mereka, yang dinilai menjawab kebutuhan masyarakat Muna secara langsung dan nyata.

Jakarta, sultranet.com – Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., menghadiri pelantikan Ketua Umum dan Pengurus Pusat TP-PKK serta Tim Pembina Posyandu masa bakti 2024-2029 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Acara ini sekaligus menjadi momentum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP-PKK tahun 2024 dengan tema “Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui Persiapan Rakernas X PKK yang Berkualitas untuk Mendukung RPJMN 2024-2029”.

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga bertindak sebagai Pembina TP-PKK. Mendagri melantik Tri Suswati sebagai Ketua Umum TP-PKK dan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu masa jabatan 2024-2029.

Dalam arahannya, Tito meminta jajaran pengurus untuk fokus menjalankan program prioritas, termasuk visi besar Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Saya berharap TP-PKK dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan, misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan lorong-lorong untuk menanam komoditas seperti cabai dan tomat. Program ini telah terbukti efektif dan perlu diperluas,” ujar Tito dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Ny. Nurhayati Yusmin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam mendukung program nasional ketahanan pangan. Ia menyampaikan, Pemkab Kolut telah meluncurkan beberapa inisiatif penting, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang menyasar 2.025 siswa.

“Selain itu, kami juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian seluas 5 hektare untuk menanam delapan jenis komoditas hortikultura, dengan melibatkan seluruh OPD. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal,” kata Nurhayati.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, TP-PKK Kolut aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan, seperti penyebaran 150 ribu benih ikan nila dan bandeng, yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan.

“Semua program ini telah diinisiasi bersama sejak awal Oktober dan akan terus kami tingkatkan. TP-PKK Kolaka Utara berkomitmen untuk menjadi bagian penting dari solusi ketahanan pangan, sejalan dengan visi nasional yang dicanangkan Presiden dan Mendagri,” tambahnya.

Kegiatan pelantikan diikuti oleh seluruh Ketua TP-PKK provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Setelah pelantikan, agenda dilanjutkan dengan Rakornas TP-PKK sebagai persiapan menuju Rakernas X PKK mendatang.

Rakornas ini bertujuan menyusun strategi implementasi program yang berkontribusi langsung pada capaian RPJMN 2024-2029.

Sumber: Diskominfo Kolaka Utara

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas komitmen dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Hal ini diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa (19/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan bahwa penerapan Analisis Standar Belanja merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan berbasis perencanaan dan penganggaran. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar penerapan ASB lebih optimal. Ia mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama memperbaiki dan menyesuaikan implementasi ASB demi tercapainya pengelolaan anggaran yang efisien.

Asrun menjelaskan bahwa penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fokus utama. Selain itu, penyusunan ASB untuk kegiatan non-fisik juga harus menjadi perhatian agar perencanaan dan penganggaran lebih lengkap. Ia optimistis semua kendala dapat diatasi melalui kerja sama tim penyusun ASB, bahkan bila diperlukan, melibatkan universitas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Rapat ini, menurut Asrun, sangat penting dalam memastikan setiap belanja daerah dilakukan secara efisien dan sesuai amanat peraturan. Ia merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menegaskan pentingnya ASB, standar harga satuan, dan standar teknis sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini, lanjutnya, tidak hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran tetapi juga menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Asrun memberikan apresiasi atas kehadiran pimpinan OPD yang tetap berkomitmen menghadiri rapat meskipun di tengah kesibukan akhir tahun. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan penting dari para peserta untuk menyempurnakan dokumen ASB yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Dengan masukan konstruktif dari berbagai pihak, Sekda optimistis dokumen ASB dapat menciptakan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh OPD.

Di akhir sambutannya, Asrun menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman bersama agar semua pihak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan solusi atas kendala yang ada tetapi juga mampu menciptakan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan di Sultra.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sultra, peserta rapat koordinasi ASB, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan semangat kerja sama yang tinggi, Pemprov Sultra optimistis mampu memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak positif bagi masyarakat. (adv)

Bombana, sultranet.com – Tiga Anggota DPRD Kabupaten Bombana yaitu Yudi Utama Arsyad, Kusmardin dan Rahman meninjau kondisi jembatan penghubung antara Desa Tampabulu dan Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, yang kini dalam keadaan memprihatinkan. Selasa (19/11).

Saat meninjau lokasi jembatan itu, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang Yudi Utama Arsyad berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur vital tersebut.

Menurutnya, Jembatan yang menjadi jalur penting bagi masyarakat kedua desa dan antar Kecamatan tersebut mengalami kerusakan parah dan dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dalam kunjungannya itu, Yudi menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) di Kota Kendari agar perbaikan dapat dilakukan sebelum kondisinya semakin buruk.

“Kami melihat langsung kondisi jembatan ini dan sangat prihatin. Ini harus menjadi prioritas karena menyangkut akses masyarakat dan kami berkomitmen memperjuangkan agar pemerintah segera memperbaikinya,” ujar Yudi Utama Arsyad.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya yang juga berasal dari Partai Bulan Bintang, Kusmardin menegaskan bahwa kehadiran mereka di lokasi tersebut sebagai wujud komitmen mereka untuk terus mendampingi masyarakat dan memastikan persoalan yang dihadapi mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga pusat.

“Sebagai wakil rakyat, kami terus berjuang bersama masyarakat untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rahman berharap adanya perhatian dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) di Kendari agar dapat mempercepat proses rehabilitasi jembatan ini.

Ia mengingatkan pentingnya langkah cepat untuk mencegah terjadinya insiden atau dampak yang lebih buruk.

“Kondisi jembatan ini sudah mendesak untuk dilakukan perbaikan atau pergantian karena kondisinya ini sudah sangat berbahaya untuk pengguna jalan,” tegas Rahman

Kehadiran 3 Anggota DPRD merupakan bagian dari komitmen anggota DPRD Bombana untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Kunjungan lapangan ini mendapat apresiasi dari warga yang berharap jembatan penghubung tersebut segera diperbaiki demi kelancaran aktivitas sehari-hari.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pengelolaan Mangrove Lestari pada Selasa, 19 November 2024, di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Gubernur Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyoroti pentingnya hutan mangrove sebagai ekosistem vital dengan manfaat ekonomi dan ekologi. Mangrove berfungsi sebagai habitat bagi berbagai makhluk hidup sekaligus melindungi kawasan pesisir dari abrasi. Namun, ancaman dari pembangunan, konversi lahan, dan aktivitas manusia terus memperburuk kondisi ekosistem tersebut.

“Kerusakan hutan mangrove jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Sultra telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2022. KKMD bertugas mengoordinasikan kebijakan pengelolaan mangrove lintas sektor agar lebih terintegrasi.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini, ekosistem mangrove dapat dipulihkan secara optimal sehingga tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutup Asrun Lio.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Kehutanan RI, TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Sultra, perguruan tinggi, kelompok tani mangrove, dan pegiat lingkungan. Tokoh penting lainnya yang hadir termasuk Kepala Balai DAS Sampara, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO), Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO, serta Direktur Yayasan Hutan Biru.

Ketua panitia sekaligus Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sultra, La Ode Yulardhi, menjelaskan tujuan utama workshop ini.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan Balai Kehutanan Masyarakat Desa (BKMD), meningkatkan koordinasi antar-stakeholder, serta mengembangkan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelatihan dan edukasi yang diberikan mencakup pembibitan, pengelolaan hasil mangrove, hingga pengembangan usaha berbasis mangrove untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, Sultra memiliki luas hutan mangrove mencapai 93.564,98 hektare. Dari jumlah tersebut, 64.995,53 hektare merupakan mangrove eksisting, sedangkan 28.609,45 hektare merupakan potensi habitat mangrove. Asrun Lio menegaskan bahwa mangrove memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, ekologi, dan keamanan wilayah pesisir.

Workshop ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. (adv)