BOMBANA, sultranet.com – Kelompok mahasiswa Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri (HM-TRKI) Politeknik Bombana yang tergabung dalam Tim Program ORMAWA Membangun Negeri (POMN) menggelar kegiatan diseminasi hasil program di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, pada Selasa, 12 November 2024.

Kegiatan yang bertujuan memperkenalkan hasil pengembangan produk turunan dari pohon aren ini merupakan tahap akhir dari program yang telah berlangsung sejak Agustus 2024.

Mengusung tema “Pengembangan Keragaman Potensi Hasil Arenga Pinnata sebagai Sentra Industri Kecil Menengah untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Poea,” tim mahasiswa didampingi dosen pembimbing, Asrianti, S.T., M.T., melakukan berbagai tahapan selama program, termasuk sosialisasi dan pelatihan, pendampingan kelompok, pemberian alat pengolahan aren, hingga evaluasi.

Dalam sambutannya, Sahirul, S.P., M.Ap., Lurah Poea yang membuka kegiatan secara resmi, mengapresiasi upaya mahasiswa dalam membantu masyarakat setempat memanfaatkan hasil pohon aren. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Bombana, Rizal, S.Km., para kelompok tani binaan, serta warga Poea yang antusias mengikuti diseminasi hasil program.

Para peserta juga diperkenalkan pada berbagai produk olahan aren seperti gula aren cetak, gula cair, gula semut, manisan kolang-kaling, serta produk kreatif sapu dari lidi.

Inovasi dari mahasiswa juga mencakup pembuatan alat pengupas buah aren, yang mempercepat proses pengolahan kolang-kaling, sebuah produk pangan fungsional dengan nilai ekonomi tinggi yang selama ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Asrianti, dosen pembimbing kegiatan, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan program yang dijalankan. “Alhamdulillah, kegiatan yang dilaksanakan selama tiga bulan ini telah memberi dampak positif bagi masyarakat. Kami belajar dari mereka mengenai pengolahan aren, sementara mahasiswa berkontribusi dengan inovasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi,” ujar Asrianti.

Pada kesempatan ini, turut hadir pula akademisi dari Universitas Halu Oleo (UHO) di antaranya Prof. Dr. Alida Palilati, S.E., M.Si., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Dr. Salma Saleh, M.Si., dosen Manajemen UHO. Kedua akademisi UHO tersebut mengapresiasi inisiatif mahasiswa dalam pengembangan produk lokal serta memberikan masukan terkait uji mutu dan perizinan edar produk, guna mendorong terciptanya kewirausahaan yang berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Hal ini dinilai dapat membuka peluang kolaborasi antar perguruan tinggi dalam mengembangkan produk-produk lokal di Sulawesi Tenggara.

Selain memaparkan hasil program, mahasiswa juga melakukan simulasi pengolahan kolang-kaling yang disambut positif oleh warga setempat. Program ini diharapkan terus berkembang melalui evaluasi keberlanjutan yang akan dilaksanakan dua bulan pasca-program untuk memastikan masyarakat tetap melanjutkan usaha pengolahan aren sebagai sumber ekonomi baru.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa Politeknik Bombana berhasil memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi kreatif di Kelurahan Poea, sekaligus memperkuat keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal yang selama ini belum dioptimalkan.

MUNA, Sultranet.com – Sebanyak 60 persen warga di Muna Timur, yang dijuluki Bumi Sowite, menyatakan komitmennya untuk mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2, La Ode Muhammad Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna 2024. Dukungan solid ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Pasir Putih, La Pini bin La Kontau, pada Rabu (13/11/2024) di Desa Kogholifano, Muna, Sulawesi Tenggara.

La Pini mengatakan bahwa keluarga besar pendukung RAHMATnya Muna di wilayah Muna Timur sangat optimistis dengan kepemimpinan Rajiun-Purnama. Menurutnya, pengalaman Rajiun Tumada sebagai mantan Bupati Muna Barat menjadi alasan utama warga memilih pasangan ini untuk memimpin Kabupaten Muna.

“Dari Kecamatan Pasikolaga, Pasir Putih, hingga Kecamatan Maligano, sekitar 60 persen warga mendukung Rajiun Tumada-Purnama Ramadhan. Kami terus berjuang keras agar bisa mencapai kemenangan di atas 70 persen demi mengalahkan calon lain,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa basis keluarga besar RAHMATnya Muna di Muna Timur tetap solid tanpa perpecahan. La Pini yakin suara untuk paslon nomor 2 akan mendominasi perolehan suara di wilayah itu.

“Tidak ada yang berpaling mendukung calon lain. Insya Allah, nomor 2 akan menang di Muna Timur. Target kami 70 persen agar La Ode Muhammad Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan bisa ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna periode 2025-2030,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Media Center RAHMATnya Muna, Anton Laeti, membenarkan pernyataan La Pini dan menyebutkan bahwa dukungan dari warga Muna Timur untuk paslon Rajiun-Purnama sudah mencapai sekitar 60 persen berdasarkan data internal.

“Apa yang disampaikan Pak La Pini benar. Keluarga besar di Muna Timur sangat bekerja keras. Berdasarkan data kami, sekitar 60 persen warga di sana siap memilih paslon nomor 2 pada hari pemilihan nanti,” ujar Anton.

Soliditas dan antusiasme warga di Muna Timur diharapkan menjadi kekuatan besar untuk pasangan Rajiun-Purnama dalam meraih kemenangan di Pilkada Muna 2024.

MUNA, Sultranet.com — Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial Kota Raha (GERMAS Kota Raha) mengagendakan bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna dan memasukkan laporan guna menuntut pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muna.

Aksi ini akan digelar terkait dugaan kekurangan volume pada 18 paket pekerjaan di bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Jenderal Lapangan GERMAS Kota Raha, La Mbosa, menyatakan bahwa rencana aksi ini adalah wujud komitmen mereka dalam mengawal kasus-kasus dugaan korupsi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna.

Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Penjabat Bupati Muna tahun 2023 yang dinilai kurang tegas menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut di tengah buruknya kondisi infrastruktur di Muna.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap infrastruktur Kabupaten Muna yang masih jauh dari kata maju. Kami menilai PLT Bupati Muna seharusnya bertindak lebih serius terhadap Kadis PUPR atas dugaan kerugian negara ini,” ujar La Mbosa. Rabu (13/11/2024)

Lebih lanjut, La Mbosa menjelaskan bahwa berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Muna, terdapat temuan kekurangan volume dalam 18 paket pekerjaan di Dinas PUPR. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan indikasi bahwa pekerjaan yang dibiayai dengan anggaran besar tersebut tidak dilaksanakan dengan optimal.

“Kami memiliki data yang sudah kami kaji lebih dalam, dan benar ada dugaan kekurangan volume pada 18 paket pekerjaan di Dinas PUPR. Kami khawatir kerugian ini belum dikembalikan ke kas negara,” tambahnya.

La Mbosa menekankan bahwa korupsi harus menjadi musuh bersama. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk serius menindaklanjuti laporan mereka. Ia juga menegaskan bahwa GERMAS Kota Raha akan segera mengajukan laporan resmi kepada Kejari Muna dalam waktu dekat.

“Insyaallah, kami akan memasukkan laporan resmi dan terus mengawal kasus ini agar pihak terkait segera diperiksa. Kami berharap penegak hukum bersungguh-sungguh menindaklanjuti laporan ini sesuai amanat undang-undang,” pungkasnya.

Hingga berita ini dipublis Kadis PUPR Muna belum terkonfirmasi terkait kebenaran tudingan dari Germas Kota Raha tersebut.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana berhasil menggelar debat publik kedua untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024. Acara ini berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bombana pada Rabu, 13 November 2024, dengan tema “Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”.

Debat yang diikuti dengan antusias oleh pendukung masing-masing pasangan calon ini berjalan dengan aman dan tertib, meski suasana sempat riuh oleh sorakan semangat dari para pendukung. Masing-masing pasangan calon berkesempatan untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka di depan masyarakat Bombana.

Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa debat publik ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengenal lebih dekat calon pemimpin mereka. “Debat publik ini sangat penting untuk memberi kesempatan kepada masyarakat agar lebih memahami visi dan misi pasangan calon, serta bagaimana program mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Bombana,” ujar Hasdin.

Lebih lanjut, Hasdin berharap debat ini dapat menjadi media edukasi politik yang bermanfaat bagi pemilih. “Kami ingin agar masyarakat dapat memilih dengan bijak, berdasarkan informasi yang jelas mengenai program kerja para calon,” tambahnya.

Debat publik kedua ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian, Hj. Andi Nirwana Sebbu, S.P., MM dan Heryanto, S.Km, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Terakhir, pasangan Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Setiap pasangan calon memaparkan program kerja mereka yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang lebih merata, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Program-program ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

Hasdin Nompo juga mengingatkan masyarakat yang hadir untuk mengikuti dengan seksama pemaparan para calon. “Debat ini memberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh kandidat kita. Kami harap masyarakat dapat membuat pilihan yang bijak pada Pilkada 27 November mendatang,” ungkapnya.

Debat ini menjadi momen penting dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024. Dengan diselenggarakannya debat publik ini, KPU Kabupaten Bombana semakin memastikan bahwa pemilu kali ini akan berjalan dengan transparan, jujur, dan adil. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih mereka dengan penuh pertimbangan, demi masa depan Bombana yang lebih baik. (adv)

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat konsolidasi pengendalian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tingkat daerah, Selasa (12/11/2024), di Kendari. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil rekomendasi rapat konsolidasi tahap I yang dilaksanakan pada September 2024 dan menyamakan persepsi terkait percepatan pembangunan desa.

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, menyambut baik pertemuan ini. Dia menekankan pentingnya kerjasama antar semua pihak dalam memajukan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Desa kini bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya,” ujar Sekda Sultra.

Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa salah satu pokok penting dalam rapat ini adalah implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi legitimasi kuat bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, UU Desa juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, sehingga pengelolaan desa dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat konsolidasi tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan Desa melalui Anggaran
   Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengatur pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk pengembangan kawasan perdesaan, pengelolaan data desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
   Desa diminta untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dengan fokus pada pengakomodasian aspirasi masyarakat miskin.
3. Konsolidasi antara Stakeholder
   Meningkatkan kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa sangat penting. Hal ini termasuk pengawasan intensif terhadap target kinerja, penyelesaian masalah, serta pencapaian penyaluran dan penggunaan dana desa.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa
   Pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa terus dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas. Semua proses harus berbasis data yang akurat dan dilaporkan secara rutin ke provinsi.
5. Pengawasan Sejak Tahap Perencanaan
   Pengawalan sejak awal, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, sangat diperlukan untuk memastikan dana desa tepat sasaran dan efektif.

Dalam penutupannya, Sekda Sultra berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama lebih erat untuk mempercepat pembangunan di desa. Menurutnya, hanya dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat, cita-cita untuk membangun Sultra dari desa dapat terwujud.

“Untuk itu, mari kita bergotong-royong membangun daerah kita dari desa, agar pembangunan yang ada benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas PMD Provinsi Sultra, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Sultra, DPMD Kabupaten se-Sultra, tenaga ahli, narasumber, dan peserta rapat lainnya.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sultra di Kendari, Selasa malam (12/11/2024).

Rakorda ini juga dihadiri oleh Pimpinan Baznas RI, Rizaludin Kurniawan, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Dalam acara tersebut, Sekda Sultra menyampaikan sejumlah pesan penting yang disampaikan oleh Pj. Gubernur kepada seluruh peserta rakor.

“Malam ini, saya menyampaikan salam takzim dari Bapak Pj. Gubernur Sultra. Beliau seharusnya hadir di sini, namun karena tugas kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan, beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau,” ujar Asrun Lio.

Sekda Sultra menyambut baik pelaksanaan Rakorda Baznas Provinsi Sultra Tahun 2024. Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi Baznas untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Selain itu, penting bagi Baznas untuk merencanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat memberi dampak positif.

Sekda juga menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang sangat penting. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga memiliki peran sosial yang besar dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat.

“Dengan sinergi pengelolaan zakat yang lebih inklusif, kita bisa menciptakan sistem zakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui peluang-peluang yang ada, kita bisa memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat serta pemberdayaan mustahiq,” tambah Asrun Lio.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengingatkan bahwa Baznas sebagai lembaga yang diberi amanah harus memastikan dana zakat yang dihimpun digunakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Dia juga mengungkapkan pentingnya contoh teladan dari sejarah Islam, khususnya masa kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, yang berhasil mengentaskan kemiskinan dengan sistem pengelolaan zakat yang efektif.

“Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, beliau berhasil mengentaskan kemiskinan dengan membangun pengayoman sosial yang kuat. Ini adalah contoh yang patut kita contoh dan adaptasi dalam pengelolaan zakat masa kini,” ujarnya.

Sekda juga menekankan pentingnya kerja sama antara Baznas, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya agar pengelolaan zakat bisa lebih efektif dan memberi dampak yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Sultra telah meluncurkan aplikasi “Bayar Zakat” berbasis digital pada bulan Maret 2024, untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat dengan cara yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

“Dengan aplikasi ini, kami berharap partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dapat meningkat, dan pengelolaan zakat oleh Baznas menjadi lebih efisien,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Sekda mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras dengan niat tulus dalam memajukan pengelolaan zakat di Sultra, agar zakat dapat menjadi solusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Provinsi Sultra, serta sejumlah pejabat dan pimpinan Baznas kabupaten/kota se-Sultra.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari pada Senin, 12 November 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara”, bertujuan untuk memperkuat sinergi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Rakorwada ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, serta berbagai pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya pengawasan yang berkualitas untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, mengingat pengelolaan dana APBN dan APBD harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam laporannya, Ketua Panitia, Ruswanty, SE., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2017, serta Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang APBD. Rakorwada ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), menyamakan persepsi peran APIP, serta meningkatkan kualitas pengawasan melalui evaluasi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga.

Pj. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan yang efektif sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan.

“Kita harus memastikan bahwa semua program yang ada selaras dengan visi-misi Presiden serta program prioritas nasional,” ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan anggaran serta pembatasan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur menyoroti tujuh fokus utama dalam pengawasan yang perlu diperhatikan oleh APIP. Pertama, kemampuan APIP dalam mengantisipasi penyimpangan dan fraud. Kedua, penerapan sistem deteksi dini untuk mencegah penyimpangan. Ketiga, penguatan integritas APIP sebagai jaminan kualitas. Keempat, pemberantasan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kelima, peningkatan indeks integritas. Keenam, pengawasan ketat terhadap pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Ketujuh, inovasi dalam pengawasan serta peningkatan etika pegawai.

Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dipegang teguh, seperti kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, dan ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan.

“Kita harus selalu mengutamakan kepentingan umum dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Selain itu, rakorwada ini juga menandai penandatanganan berita acara kesepakatan peta pengawasan tahun 2025 oleh Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra. Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembangunan di daerah.

Rakorwada ini menggunakan model 4-CO dalam pendekatannya, yang mencakup peran konsultatif, kepatuhan, koordinasi, dan korektif. Pj. Gubernur mengajak seluruh peserta untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan pengawasan, serta berfokus pada lima aspek kinerja utama: Indeks Integritas, Indeks Reformasi Birokrasi, penyelesaian pelanggaran kode etik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian program pembangunan daerah di Sultra.

“Dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita akan mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat Sultra,” pungkasnya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 dengan tema “Gerak Bersama Sehat Bersama” bertempat di Lapangan Aspirasi Lasusua, Selasa (12/11).

Upacara tersebut dipimpin oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah, Drs. Samsuddin, M.Pd., yang bertindak sebagai pembina upacara sekaligus mewakili Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, Pj. Ketua TP PKK Kolaka Utara, dan beberapa kepala OPD lainnya.

Drs. Samsuddin dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup di Kolaka Utara.

“Peringatan ini adalah momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan Kolaka Utara yang lebih sehat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan daerah yang harus dijaga bersama.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara, Irham, SKM., M.Kes., turut mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan secara mandiri.

“Kesadaran akan kesehatan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga,” kata Irham.

Ia berharap, melalui HKN ini, muncul gerakan aktif dari masyarakat untuk hidup sehat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, menyampaikan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyebarkan pesan kesehatan.

“Komunikasi yang efektif adalah kunci agar pesan kesehatan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Syahlan juga menyatakan bahwa ke depan, digitalisasi di bidang kesehatan akan terus dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya digitalisasi, layanan rujukan kesehatan di Kolaka Utara dan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi lebih mudah dan cepat diakses.

“Kami berharap digitalisasi kesehatan dapat mempermudah pelayanan rujukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Melalui peringatan HKN ke-60 ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap tercipta sinergi lintas sektor untuk mendukung kesehatan yang inklusif dan merata.

“Kita ingin memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kolaka Utara,” tutup Plt. Camat Kodeoha itu.

Sumber: Diskominfo Kolut

Kolaka Utara, Selasa, sultranet.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas bagi 100 Kader Posyandu dari Kabupaten Kolaka Utara. Selasa (12/11/2024)

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi 10 Program Pokok PKK dengan fokus pada pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan di posyandu.

Workshop ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari lima kader posyandu dari setiap desa di 20 desa yang ada di Kolaka Utara.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program kerja TP. PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung peningkatan layanan kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

Acara tersebut dibuka oleh Pj. Ketua TP. PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Dra. Wa Ode Munanah Asrun Lio, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kader posyandu menguasai teknologi digital.

“Kader posyandu perlu menguasai teknologi digital agar dapat memanfaatkan aplikasi kesehatan dalam mencatat data pribadi dan riwayat kesehatan masyarakat. Aplikasi ini juga berguna untuk memantau perkembangan pertumbuhan balita, prevalensi penyakit, dan kejadian kesehatan lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, penguasaan teknologi digital akan meningkatkan efektivitas kader dalam mendeteksi masalah kesehatan sejak dini serta memperbaiki akurasi data kesehatan.

Sementara itu, Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami berharap melalui pelatihan ini, para kader posyandu dapat menambah ilmu yang bermanfaat untuk penyelenggaraan posyandu di Kolaka Utara,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Kolaka Utara, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

Para peserta mendapatkan materi yang mencakup pengenalan aplikasi digital untuk pencatatan kesehatan, sistem pengarsipan elektronik, serta teknik pemantauan tumbuh kembang anak.

Mereka juga dilatih dalam pengoperasian perangkat digital dan penggunaan data dalam pelaporan ke dinas kesehatan setempat.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kader posyandu di Kolaka Utara dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat, khususnya dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak serta deteksi dini penyakit melalui inovasi teknologi.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah nyata TP. PKK Sulawesi Tenggara dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sumber : Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

KENDARI, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi melantik Dr. M Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., sebagai Pejabat Bupati Buton Selatan (Pj. Busel), Selasa (12/11/2024). Pelantikan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini menandai pergantian kepemimpinan di Kabupaten Buton Selatan dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat setempat.

Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Forkopimda tingkat I Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, pimpinan TNI di Sultra atau yang mewakili, serta pimpinan Kementerian/Lembaga di Sultra. Selain itu, sejumlah pejabat Pemprov Sultra juga turut hadir dalam momen tersebut.

Pada acara pelantikan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sultra, Muliadi, membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-4615 Tahun 2024 yang menyatakan pemberhentian dan pengangkatan Pj. Bupati Buton Selatan. Setelah pengucapan janji jabatan, Pj. Gubernur menyerahkan surat keputusan dari Mendagri dan menyematkan tanda pangkat kepada Dr. M Ridwan Badallah.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra mengharapkan agar pelantikan ini membawa keberkahan dan kesuksesan bagi Pj. Bupati yang baru beserta keluarga, serta memberikan apresiasi kepada Parinringi, SE., M.Si., atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Pj. Bupati Buton Selatan sebelumnya.

Pj. Gubernur juga menekankan agar Pj. Bupati yang baru memegang teguh 17 asas AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, terutama asas kemanfaatan yang berfokus pada keseimbangan kepentingan individu, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Selain itu, Pj. Gubernur mengingatkan pentingnya sinkronisasi program Pemerintah Provinsi Sultra dengan visi dan misi nasional, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, serta hemat dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah, sesuai dengan arahan Presiden pada Rakornas 7 November 2024.

Pj. Gubernur juga mengingatkan pentingnya menuntaskan tahun anggaran 2024 dengan baik, serta mematuhi ketentuan yang tertuang dalam SK Mendagri dan Permendagri No. 4/2023. Ia juga mengimbau agar Pj. Bupati yang baru dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan, dengan prinsip “Lead By The Example.”

Dengan Pemilu yang hanya tinggal 14 hari lagi, Pj. Gubernur menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan, agar pesta demokrasi 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan aman.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Pj. Bupati Buton Selatan yang baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memajukan daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Buton Selatan.