MUNA, Sultranet.com – Dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadan, terus mengalir menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna 2024.

Kali ini, komunitas Pemuda Milenial Lorong PAM menyatakan sikap mendukung pasangan yang dikenal dengan akronim “Rahmat Nya Muna” tersebut.

Koordinator Pemuda Milenial Lorong PAM, Laode Anugrah Ilahi, mengungkapkan alasan dukungan mereka kepada Rajiun dan Purnama.

Menurutnya, Rajiun Tumada terbukti sebagai pemimpin berprestasi yang telah berhasil membangun infrastruktur jalan saat menjabat sebagai Bupati Muna Barat.

Dengan pengalaman itu, Rajiun diyakini mampu membawa perubahan nyata bagi Kabupaten Muna, apalagi kini berpasangan dengan Purnama Ramadan, mantan Direktur PDAM Muna yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan air bersih di daerah tersebut.

“Saat memimpin di Muna Barat, Pak Rajiun berhasil membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Visi dan misi yang beliau bawa selalu dituntaskan. Kali ini, beliau berpasangan dengan Pak Purnama yang memahami pentingnya akses air bersih untuk warga Muna,” ujar Laode Anugrah Ilahi, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Anugrah menambahkan bahwa program yang diusung pasangan Rajiun-Purnama menyasar kebutuhan mendasar masyarakat, seperti kenaikan gaji untuk RT/RW, perbaikan jalan, penyediaan air bersih, seragam sekolah gratis, serta pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lansia.

“Pak Rajiun dan Pak Purnama adalah kombinasi ideal untuk membawa perubahan bagi Muna. Mereka dekat dengan masyarakat, dan sangat dikenal di Kabupaten Muna,” tambah Anugrah.

Komunitas Pemuda Milenial Lorong PAM pun mengajak seluruh masyarakat Muna untuk memberikan dukungan penuh bagi pasangan Rajiun-Purnama.

Anugrah menegaskan bahwa mereka siap mengawal jalannya Pilkada hingga kemenangan.

“Oleh karena itu, kami, Pemuda Milenial Lorong PAM, menyatakan siap mendukung penuh pasangan Rajiun Tumada dan Purnama Ramadan. Kami juga memohon doa serta dukungan dari masyarakat agar Rahmat Nya Muna dapat meraih kemenangan,” pungkasnya.

Di sisi lain, pasangan Rajiun Tumada dan Purnama Ramadan mengapresiasi setiap elemen masyarakat yang telah bergabung dalam barisan “Rahmat Nya Muna” dan mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana demokrasi yang damai menjelang hari pemilihan pada 27 November 2024.

“Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Muna. Mari bersama-sama mengawal dan memenangkan Rahmat Nya Muna di Pilkada 2024,” tutup Rajiun.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, memberikan klarifikasi resmi terkait isu penundaan pelantikan Pj. Bupati Buton Selatan (Busel) yang beredar di sejumlah media. Sekda Sultra mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024), Sekda Sultra menjelaskan bahwa setiap langkah yang diambil terkait pelantikan Pj. Bupati Busel telah melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra merespon dengan cepat setiap instruksi pemerintah pusat, termasuk dalam penjemputan dokumen negara yang bersifat rahasia.

“Pada Minggu, 3 November 2024, atas arahan Pj. Gubernur, Pemprov Sultra menjemput dokumen pelantikan tersebut langsung dari Kemendagri. Dokumen itu dibawa dengan kondisi masih tersegel untuk segera dilaporkan kepada Pj. Gubernur,” ujar Sekda.

Sekda juga menjelaskan bahwa dokumen tersebut diterima pada Senin, 4 November 2024, dan pada hari yang sama Pj. Gubernur langsung memberikan disposisi kepada Sekda untuk menindaklanjutinya. Namun, karena Sekda Sultra masih berada di Jakarta, pelantikan baru dapat dijadwalkan setelah kedatangan Sekda kembali di Kendari pada 5 November 2024.

Sekda menegaskan bahwa meskipun pelantikan belum dilaksanakan, tidak ada kekosongan jabatan, mengingat SK Pj. Bupati Busel mulai berlaku setelah pelantikan. Proses administrasi, termasuk penyusunan dokumen dan kelengkapan acara pelantikan, juga sedang dipastikan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Pelantikan ini akan dilakukan setelah semua administrasi dan kesiapan pelantikan dipastikan lengkap. Tidak ada penundaan, hanya memastikan segala sesuatunya siap,” tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sultra, Dr. M Ridwan Badallah, yang juga diusulkan sebagai Pj. Bupati Busel, merasa terkejut dengan beredarnya foto dokumen pelantikan yang dimuat di media. Menurutnya, dirinya secara pribadi belum menerima SK tersebut, dan beredarnya informasi terkait penundaan pelantikan tidak ada kaitannya dengan niatan penundaan dari Pj. Gubernur.

“Saya sangat menyayangkan berita yang beredar, karena saya pun belum menerima SK pelantikan itu. Semua ini murni karena padatnya jadwal Pj. Gubernur yang tidak dapat diwakili,” kata Ridwan. Ia berharap masyarakat dan media bisa memahami bahwa proses pelantikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan akan dilakukan segera setelah kesiapan administrasi selesai.

Sekda Sultra dan Ridwan Badallah mengimbau semua pihak untuk tidak salah persepsi terkait proses yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil telah sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah pusat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim, Bahtra. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pertemuan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, dihadiri berbagai elemen penting pada Rabu, 6 November 2024.

Rombongan Komisi II DPR RI didampingi perwakilan KPU RI, Ketua KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota, Forkopimda tingkat I dan II, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Sultra.

Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 74% perairan dan 26% daratan menghadapi tantangan geografis yang cukup besar. Pemprov Sultra telah memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar. Dengan 62 pasangan calon yang akan bertarung di berbagai kabupaten/kota, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional KPU dan Bawaslu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sultra aktif memverifikasi data pemilih melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga saat ini, tingkat perekaman KTP-el mencapai 98,03%, dengan fokus pada pemilih pemula dan kelompok rentan.

Pemprov juga menerapkan kebijakan tegas terkait netralitas ASN. Surat edaran telah dikeluarkan untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu. Dukungan penuh diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rekrutmen badan adhoc serta penyediaan fasilitas kampanye.

Untuk menjamin keamanan, Sultra yang dikategorikan sebagai wilayah “rawan sedang” telah memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83,82%, sesuai dengan target nasional.

Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan demokratis. “Sinergi antara Pemprov, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, serta seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan seluruh elemen di Sulawesi Tenggara, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pengamanan, untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Pemerintah optimistis bahwa melalui persiapan matang dan dukungan penuh masyarakat, penyelenggaraan Pilkada dapat memberikan hasil yang terbaik bagi daerah.

Kendari, sultranet.com – Kepala Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Thalib, memaparkan rencana aksi penyelenggaraan pelayanan pelatihan kesehatan dalam acara Penilaian Akreditasi Institusi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada 5–7 November 2024. Rabu (6/11/2024)

Berdasarkan dokumen rencana strategis (Renstra), rencana aksi, serta tayangan video dan foto fasilitas yang dimiliki Bapelkes Sultra, tim penilai akreditasi Kementerian Kesehatan memproyeksikan peluang besar bagi Bapelkes Sultra untuk memperoleh sertifikasi akreditasi.

Paparan rencana aksi Bapelkes Sultra menjadi perhatian utama tim asesor. Setiap indikator dalam rencana tersebut dibahas secara mendalam, di mana tim akreditasi memberikan berbagai masukan dan koreksi untuk penyempurnaan. “Pembedahan indikator ini dilakukan untuk memastikan semua aspek standar pelayanan pelatihan kesehatan terpenuhi,” ungkap salah satu anggota tim penilai.

Penilaian ini mengacu pada standar nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk balai pelatihan kesehatan di Indonesia. Tim penilai juga mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dilengkapi sebelum sertifikasi akreditasi diberikan. Semua catatan perbaikan harus diselesaikan Bapelkes Sultra hingga batas akhir yang ditetapkan pada 7 November 2024.

Kepala Bapelkes Sultra, Thalib, menyampaikan optimisme terhadap hasil akreditasi ini. “Kami telah mempersiapkan segala hal dengan maksimal, mulai dari fasilitas hingga program pelatihan. Dengan bimbingan dan koreksi dari tim penilai, kami berharap Bapelkes Sultra bisa meraih akreditasi yang akan meningkatkan mutu pelayanan pelatihan kesehatan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Melalui proses akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan dapat menjadi institusi yang lebih berkualitas dan profesional dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan. Sertifikasi akreditasi bukan hanya simbol pengakuan, tetapi juga komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan demi mendukung pembangunan kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sultra memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini, mengingat peran strategis Bapelkes dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing. Dengan akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan mampu menjadi pusat pelatihan kesehatan yang andal, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional.

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 2, La Ode Muhammad Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, kembali mendapat dukungan kuat dari warga Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Pasangan ini menggelar kampanye terbatas yang dihadiri ribuan pendukung, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan kaum ibu yang tergabung dalam tim Gerak PARIPURNA. Selasa (5/10/2024).

Dalam kampanye tersebut, pasangan yang akrab disebut “RAHMATnya Muna” ini mengukuhkan tim Damai dan tim milenial sebagai bentuk penguatan basis dukungan mereka.

Dukungan ini semakin solid dengan pernyataan sikap dari warga Watonea yang siap memenangkan Rajiun-Purnama dalam Pilkada Muna 2024 pada 27 November mendatang.

Salah satu tokoh pemuda Watonea, La Ode Zainal, menyampaikan orasi yang menggugah antusiasme pendukung.

Ia mengajak masyarakat Watonea untuk memilih Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan sebagai pemimpin Muna periode 2025-2030.

“Untuk semua warga Watonea pendukung RAHMATnya Muna, jangan ragu memilih Bapak Rajiun Tumada dan Bapak Purnama Ramadhan. Mereka adalah pemimpin visioner dengan segudang pengalaman. Mari kita bersama-sama memenangkan Paslon Bupati kita di Pilkada Muna ini,” ujar Zainal.

Lebih lanjut, Zainal menyoroti pencapaian Rajiun saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat.

Selama periode 2014-2016, Rajiun mengaspal jalan sepanjang 250 kilometer, dilanjutkan dengan pengaspalan 717 kilometer saat ia dilantik sebagai Bupati Muna Barat pada 2017-2019.

Zainal juga menyebut kontribusi Purnama Ramadhan selama menjabat sebagai Direktur PDAM di masa pemerintahan Bupati Muna Ridwan Bae, di mana ia memperluas jaringan pipa air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Lohia.

“Itu hanyalah sebagian kecil karya mereka. Jadi, keluarga besar RAHMATnya untuk Kelurahan Watonea tidak perlu meragukan mereka lagi. Kita coblos nomor 2 di hari pemilihan nanti untuk memenangkan Rajiun-Purnama sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna 2025-2030,” tambahnya.

Orasi Zainal diakhiri dengan sorak sorai yel-yel “Coblos nomor 2, Bupati dan Wakil Muna 2025-2030” dari ribuan pendukung yang hadir, menandakan tekad kuat mereka untuk membawa Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan menuju kemenangan dalam Pilkada Muna.

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan (RahmaTnya Muna), menggelar kampanye terbuka dengan tatap muka dan dialog di Kecamatan Napabalano pada Senin, 4 November 2024.

Ribuan warga tumpah ruah untuk mendengarkan visi dan misi pasangan nomor urut 2 ini, yang turut menghadirkan penyanyi D’Academy 4, Fildan Rahayu, sebagai daya tarik utama.

Acara kampanye ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Gerindra, La Isra, dan mantan anggota DPRD Sultra, H. La Pili, yang menunjukkan dukungan kuatnya untuk kemenangan RahmaTnya Muna dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Kehadiran para tokoh agama, pemuda, perempuan, serta masyarakat setempat menambah semarak acara ini.

Dalam pidatonya, La Isra mengungkapkan bahwa kehadiran H. La Pili sebagai pendukung Rajiun-Purnama merupakan kekuatan besar yang diyakini mampu mendorong kemenangan pasangan ini di Pilkada mendatang.

“Ini jarang terjadi, ada sosok wakil sebelumnya yang kini bersama-sama mendukung calon bupati yang dulu pernah berpasangan dengannya,” ujarnya.

Sebagai partai pengusung, La Isra menegaskan bahwa seluruh jajaran Partai Gerindra di Muna, mulai dari pengurus pusat hingga tingkat ranting dan PAC, solid mendukung pasangan RahmaTnya Muna.

Ia optimis bahwa dengan kebersamaan ini, pasangan Rajiun-Purnama dapat meraih kemenangan. “Kami yakin Kabupaten Muna akan dipimpin oleh bapak LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan,” lanjutnya.

H. La Pili, dalam orasi politiknya, menyatakan bahwa pasangan Rajiun-Purnama adalah satu-satunya pilihan untuk mengangkat kesejahteraan dan mengatasi ketertinggalan Muna.

Ia menyebut LM Rajiun Tumada sebagai “petarung sejati” yang telah terbukti dalam kiprahnya memajukan Muna Barat.

“Bapak LM Rajiun Tumada sudah teruji dalam pemerintahannya. Kalau yang lain belum kelihatan bisanya, bahkan baru akan mencoba-coba,” kata La Pili, meyakinkan warga untuk memilih pemimpin yang berpengalaman.

Kampanye RahmaTnya Muna di Napabalano berjalan lancar dan penuh antusiasme. Kehadiran Fildan sebagai bintang tamu kian menghidupkan suasana, menambah semangat warga yang telah memadati lokasi acara sejak pagi.

Pasangan ini diharapkan dapat memberikan perubahan nyata bagi Muna, dengan visi pembangunan yang inklusif dan pro-rakyat.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 yang digelar di Hotel Zahra, Kendari, pada Senin, 4 November 2024.

Rakor ini mengangkat tema “Konsolidasi Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda Prov. Sultra dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra dalam mewujudkan Pilkada yang Luber, Jurdil, Demokratis, dan Kondusif.”

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, para bupati dan walikota se-Sulawesi Tenggara, serta Ketua Bawaslu dan KPU Prov. Sultra, juga pimpinan TNI dan Polri. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan daerah, serta pihak terkait dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang Pilkada.

“Pilkada 2024 harus berlangsung dengan lancar, aman, dan demokratis. Semua pihak harus bersatu padu memastikan pelaksanaan Pilkada ini berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari kecurangan,” ujar Pj. Gubernur.

Ia juga menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi momentum penting untuk membahas regulasi yang mendasari penyelenggaraan Pilkada, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, serta peraturan terkait pengelolaan keuangan dan koordinasi antar pemerintah daerah.

Beberapa narasumber dalam acara ini juga memberikan pemaparan mengenai peran masing-masing instansi dalam menyukseskan Pilkada 2024. Salah satunya adalah upaya menjaga keamanan dan memastikan logistik pemilu tersedia tepat waktu. Pj. Gubernur berharap seluruh pihak terkait dapat berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.

“Kolaborasi antar instansi sangat dibutuhkan agar Pilkada 2024 berjalan dengan sukses. Semua elemen harus memastikan proses demokrasi ini berlangsung dengan baik dan aman bagi masyarakat,” tambahnya.

Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam Pilkada. Dengan semangat kolaborasi, Rakor Forkopimda Sultra 2024 diharapkan menjadi langkah awal untuk menjamin keberlangsungan Pilkada yang damai, adil, dan kondusif di Sulawesi Tenggara.

JAKARTA, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., membuka secara resmi rapat koordinasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perencana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra serta kementerian terkait.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada seluruh perencana yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen RPJMD, yang kini telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024. RPJMD ini menjadi landasan penting dalam pembangunan jangka panjang daerah Sultra, dengan fokus pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Terima kasih atas kerja keras para perencana yang telah membantu proses penyusunan dokumen ini. Tahun 2024 merupakan tahun yang istimewa dan penuh tantangan, karena kita menghadapi transisi antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan,” ujarnya.

Sekda Sultra menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam menyusun program-program pembangunan yang terintegrasi. Hal ini penting agar program yang dihasilkan selaras dengan visi pembangunan nasional, serta dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Sultra.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa tema pembangunan untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan, yakni menjadikan Sultra sebagai sentra pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan destinasi pariwisata bahari. Tema ini menjadi acuan dalam merancang program dan target pembangunan yang harus diimbangi dengan penganggaran yang efisien dan pelaksanaan yang efektif.

“Sektor pertambangan di Sultra harus bertransformasi dari sekadar mengirim bahan mentah, menjadi sentra pengolahan hasil pertambangan. Begitu juga dengan sektor pertanian, yang harus beralih dari sekadar panen menjadi produk olahan bernilai tinggi,” tambahnya.

Sekda juga menegaskan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian lebih, termasuk perbaikan regulasi dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Menurutnya, Sultra harus menjadi provinsi yang ramah terhadap investasi dan inovasi, dengan mengembangkan ekonomi berbasis syariah dan industri halal serta ekonomi hijau dan biru.

“Penting untuk mendukung wirausaha baru, terutama dalam hal permodalan dan akses pasar, agar UMKM di Sultra bisa berdaya saing. Apa yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan yang signifikan di masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perencana OPD, di antaranya adalah memastikan perencanaan program tahun 2025-2029 mengacu pada tema dan isu strategis yang telah ditetapkan, serta memperhatikan pengembangan satu data pemerintahan untuk efisiensi dan transparansi. Selain itu, perencana juga diingatkan untuk menyusun dokumen rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) perangkat daerah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

Sekda juga menambahkan bahwa Pemprov Sultra telah memulai penghimpunan dan diskusi mengenai isu-isu strategis untuk periode 2025-2029, yang akan diselaraskan dengan RPJMD dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi ini, para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda, serta Kementerian PPN/Bappenas turut memberikan pemaparan tentang pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan yang lebih terarah dan terukur.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Bappeda Sultra, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sultra, serta perwakilan dari berbagai pihak terkait lainnya.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan pelestarian tenun sebagai warisan budaya Sulawesi Tenggara yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra. Acara ini berlangsung di The Park Kendari, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti perwakilan Bank Indonesia Sultra, kepala sekolah, guru, pelaku UMKM, serta siswa. Kegiatan ini diselenggarakan pada 4 November 2024.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Yusmin, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga warisan budaya Sultra. Acara tersebut mengintegrasikan pameran hasil karya siswa SMK dengan job fair, di mana 22 perusahaan membuka peluang kerja bagi alumni SMK. “Melibatkan generasi muda sangat penting. Jika mereka tidak belajar menenun, warisan ini akan hilang,” ujarnya.

Yusmin juga mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Sultra dalam pelestarian budaya yang telah mendapat sembilan penghargaan nasional, meningkat signifikan dari sebelumnya hanya satu penghargaan. “Tenun bukan sekadar kain, melainkan simbol pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang kita,” tambahnya.

Acara dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Sultra. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, terutama siswa yang turut hadir dan berkontribusi dalam pelestarian budaya.

Selain menekankan pentingnya pelestarian kain tenun, Pj. Gubernur juga menyerukan revitalisasi bahasa daerah yang mulai terancam punah. “Kita harus melestarikan tidak hanya kain tenun, tetapi juga bahasa dan tradisi kita agar tetap hidup dan tidak sekadar menjadi kenangan,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sultra untuk bersatu dalam menjaga identitas budaya daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, warisan budaya Sultra diharapkan dapat terus terjaga, sekaligus mendorong potensi ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal.

Kolaka Utara, sultranet.com – Sebanyak 19 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Kodeoha resmi dilantik dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji serta Bimbingan Teknis (Bimtek) PTPS yang digelar di Gedung Pertemuan Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Senin (4/11).

Dua calon pengawas TPS yang terdaftar tidak dapat hadir dalam pelantikan tersebut karena berhalangan.

Acara dimulai pukul 10.00 WITA dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, Kapolsek Kodeoha dan Tiwu yang diwakili, Bintara Penghubung Kecamatan Kodeoha dan Tiwu, Kepala KUA Kodeoha yang diwakili, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kodeoha, serta Ketua Panwas Kecamatan Kodeoha.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Komite Independen Pemantau Pemilu Kolaka Utara yang turut memantau proses pelantikan tersebut.

Dalam sambutannya, Plt. Camat Kodeoha Syahlan Launu mengingatkan pentingnya komitmen netralitas ASN, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa dalam mendukung kelancaran Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Netralitas seluruh aparatur negara dan perangkat desa adalah kunci dalam menjamin pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil,” ujarnya.

Syahlan menegaskan bahwa para pengawas TPS yang dilantik memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada di lapangan.

Netralitas dan independensi pengawas, menurutnya, menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

“Pengawas TPS adalah pilar utama dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, netralitas pengawas TPS sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegas Syahlan.

Ia juga menyatakan bahwa dirinya siap menjadi penghubung dalam menangani setiap laporan ketidaknetralan di lapangan.

Plt. Camat Kodeoha tersebut bahkan memberikan nomor kontak pribadinya kepada para pengawas yang hadir, agar mereka dapat melapor langsung jika mendapati indikasi ketidaknetralan dari ASN, kepala desa, atau perangkat desa.