PEKANBARU, sultranet.com – Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang ibu hamil berinisial MA di Pekanbaru terus menjadi sorotan publik.

Mengutip laporan media siber klikindonesia.co pada Selasa (31/03/2026), Kepolisian Daerah (Polda) Riau membenarkan bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan ke Polresta Pekanbaru guna mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau melalui Kaur Mitra Humas, AKP Mida Nainggolan. Berdasarkan hasil verifikasi internal di bagian Reskrim Umum, pelimpahan kasus saat ini masih dalam tahap administrasi.

“Langkah ini diambil untuk mempermudah proses penyelidikan serta penyidikan berikutnya,” demikian keterangan Humas Polda Riau seperti dikutip dari klikindonesia.co.

Pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa proses pelimpahan masih menunggu Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk surat resmi pelimpahan laporan.

“Kami masih menunggu TTE untuk Surat Pelimpahan Laporan,” lanjutnya.

Namun demikian, kuasa hukum korban, Muhamad Alif Septianto, S.H., menanggapi langkah tersebut dengan sikap skeptis. Ia menilai pelimpahan perkara belum tentu mencerminkan keseriusan penanganan kasus.

“Jika pelimpahan ini tidak diikuti percepatan, maka patut diduga hanya pemindahan tanggung jawab, bukan penegakan hukum yang serius,” tegas Alif, sebagaimana dikutip dari media tersebut.

Dalam perkara ini, pihak korban mendorong agar aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis, yakni Pasal 446 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 447 KUHP tentang penganiayaan, dengan pemberatan karena korban dalam kondisi hamil tua.

Lebih lanjut, kuasa hukum korban memberikan ultimatum kepada Polresta Pekanbaru agar segera menetapkan tersangka dalam waktu tujuh hari sejak pelimpahan dilakukan.

“Kami beri batas tegas, dalam waktu tujuh hari harus ada penetapan tersangka. Jika tidak, kami akan menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk praperadilan,” ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut dugaan kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi rentan, sekaligus menguji respons dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

Pewarta: Makrum

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi mengambil sumpah/janji 71 Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan kualitas aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dalam kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam perjalanan karier aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Bombana. Selain sebagai bentuk legalitas status kepegawaian, pengambilan sumpah/janji juga menegaskan komitmen moral dan hukum para ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Suasana berlangsung khidmat, mencerminkan makna penting dari sumpah jabatan yang diucapkan para PNS.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pengambilan sumpah/janji PNS merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ia menjelaskan bahwa setiap CPNS yang diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai bentuk komitmen terhadap negara.

“Dengan telah diambilnya sumpah/janji pada hari ini, maka saudara-saudari secara otomatis terikat dengan tugas, kewajiban, dan larangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan pentingnya loyalitas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta pemerintah sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Menurutnya, ASN harus mampu menjaga integritas dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

“Saudara-saudari diharapkan mampu mendukung terwujudnya good governance. Hal ini sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik,” lanjutnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut untuk terus meningkatkan disiplin, kompetensi, serta prestasi kerja.

Menurutnya, profesionalisme ASN tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap dan etika dalam bekerja. Ia mengingatkan bahwa status sebagai PNS dapat diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, jika melanggar ketentuan yang berlaku.

“Tekuni pekerjaan saudara dengan sebaik-baiknya, teruslah belajar, dan jadilah abdi negara serta abdi masyarakat yang melayani dengan tulus, bukan untuk dilayani,” tegasnya.

Selain pengambilan sumpah PNS, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan SK CPNS formasi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Kementerian Perhubungan kepada enam orang. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya di sektor transportasi.

Bupati Burhanuddin menyampaikan harapannya agar para CPNS yang baru menerima SK dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta menunjukkan kinerja yang baik sejak awal penugasan.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang dimiliki. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN akan terus menjadi prioritas pemerintah daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PNS dan CPNS yang telah menerima SK dan resmi diambil sumpahnya. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Selamat kepada saudara-saudari yang hari ini telah menerima SK PNS dan SK CPNS sekaligus diambil sumpahnya. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat terus memperkuat fondasi birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan aparatur yang berkualitas, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Makrum

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai melakukan langkah awal identifikasi sumber mata air di seluruh desa dan kelurahan di Pulau Kabaena sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mengantisipasi dampak aktivitas pertambangan, melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani bersama camat, lurah, dan kepala desa se-Kabaena di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (30/3/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari respon pemerintah daerah terhadap munculnya sejumlah sumber mata air baru yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi perubahan struktur tanah, kualitas air, hingga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya langkah identifikasi yang terencana dan berbasis data. Seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kecamatan dan desa, diminta berperan aktif dalam proses pendataan di lapangan.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menekankan bahwa proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan penanganan yang tepat.

“Pendataan harus dilakukan secara teliti dan melibatkan semua unsur di tingkat kecamatan dan desa agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan aparat wilayah menjadi kunci dalam memastikan kelancaran proses identifikasi. Selain memahami kondisi lapangan, pemerintah desa dan kelurahan dinilai memiliki peran strategis dalam mengumpulkan informasi yang valid dari masyarakat.

Lebih lanjut, Ahmad Yani mengingatkan bahwa isu sumber mata air tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong agar kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor terkait.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar kegiatan ini tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai identifikasi sumber mata air merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap perubahan ekosistem.

Menurutnya, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sumber daya air di Pulau Kabaena. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air.

Rapat koordinasi juga membahas mekanisme pelaksanaan identifikasi di lapangan, termasuk metode pendataan, pelaporan, serta pengawasan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk melibatkan pihak lain, seperti tenaga teknis dan ahli lingkungan, guna memastikan proses identifikasi berjalan sesuai standar. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

Pulau Kabaena sendiri merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bombana yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk di sektor pertambangan. Namun, aktivitas tersebut juga berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat memetakan kondisi sumber mata air secara lebih jelas dan komprehensif. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air serta memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dengan langkah yang terencana dan kolaboratif, diharapkan potensi dampak negatif dapat diminimalisir, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai merumuskan langkah penertiban terhadap aktivitas pendulangan emas ilegal di sepanjang Sungai Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, guna mencegah kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat, di Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menangani aktivitas tambang tanpa izin yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Sejumlah perangkat daerah terkait hadir untuk menyusun strategi terpadu, mulai dari pengawasan, penegakan aturan, hingga langkah preventif di lapangan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa aktivitas pendulangan emas ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak serius terhadap lingkungan. Ia menyoroti potensi pencemaran air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, serta ancaman longsor di kawasan bantaran sungai akibat aktivitas penggalian yang tidak terkendali.

“Penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait agar aktivitas ini tidak terus berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Ahmad Yani.

Ia menekankan bahwa upaya penertiban tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong langkah konkret di lapangan, termasuk peningkatan intensitas pengawasan serta penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan lingkungan.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat dalam menangani persoalan tersebut. Ia menyebut, sinergi antara perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap langkah penanganan berjalan efektif.

“Koordinasi lintas sektor akan terus kita perkuat agar penanganan aktivitas ini dapat berjalan lebih terarah dan optimal,” kata Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil, guna memastikan penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang.

Rapat koordinasi ini juga membahas kemungkinan pelibatan aparat penegak hukum serta instansi teknis lainnya untuk mendukung proses penertiban. Pemerintah daerah berharap, dengan dukungan semua pihak, aktivitas tambang ilegal dapat diminimalisir bahkan dihentikan sepenuhnya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Edukasi mengenai dampak lingkungan serta risiko keselamatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan pendulangan ilegal.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat. Sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga keberlanjutannya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Melalui langkah awal ini, diharapkan upaya penertiban aktivitas pendulangan emas ilegal di Sungai Watukalangkari dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil nyata. Pemerintah optimistis, dengan kerja sama yang kuat dan penanganan yang konsisten, persoalan ini dapat diatasi secara bertahap.

Pewarta : samidin

Bombana, sultranet.com, – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus evaluasi kinerja pembangunan daerah, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Zalman di ruang rapat paripurna DPRD Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, serta para pejabat eselon II dan jajaran pemerintah daerah. Forum ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi antara eksekutif dan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran.

Dalam pidatonya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat regulasi pemerintah pusat yang harus dipenuhi oleh setiap kepala daerah. Ia merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang harus dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 masih mengacu pada target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026. Hal ini dikarenakan tahun 2025 merupakan masa transisi menuju implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2024–2029.

Dari sisi keuangan daerah, Bupati memaparkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,18 triliun atau 90,09 persen. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menariknya, capaian PAD justru melampaui target dengan realisasi mencapai 104,93 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,18 triliun atau 89,77 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer, dengan sebagian besar terealisasi secara optimal.

Dalam aspek pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,85 pada tahun sebelumnya menjadi 69,54 pada tahun 2025. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,54 persen menjadi 10,14 persen.

Namun demikian, Bupati juga mengakui adanya tantangan yang masih dihadapi, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,04 persen pada tahun 2024 menjadi 4,34 persen pada tahun 2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kita masih perlu bekerja lebih keras, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran,” katanya.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2025 mencapai rata-rata 93,63 persen. Beberapa indikator bahkan melampaui target, termasuk indeks pembangunan infrastruktur dasar dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Selain capaian kinerja, pemerintah daerah juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Capaian ini menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Burhanuddin turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh perangkat daerah atas sinergi yang telah terjalin selama ini. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil meraih 14 penghargaan di tingkat regional maupun nasional.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan DPRD,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ada. Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan dan evaluasi konstruktif sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Melalui evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Bombana ke depan dapat semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Julius

Konkep, sultranet.com – Di tengah upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Puskesmas Polara hadir sebagai contoh nyata dengan mengusung moto “Melayani Sepenuh Hati”.

Moto tersebut tidak sekadar menjadi pajangan, melainkan telah menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh tenaga kesehatan dan staf administrasi di fasilitas kesehatan yang berada di pelosok Pulau Wawonii itu.

Sejak pertama memasuki area Puskesmas Polara, masyarakat langsung merasakan suasana pelayanan yang hangat dan ramah. Petugas kesehatan tampak sigap melayani, sementara perawat dengan penuh perhatian mendengarkan setiap keluhan pasien.

Selain pelayanan yang humanis, Puskesmas Polara juga memperhatikan kenyamanan fisik pasien. Kebersihan lingkungan dijaga dengan baik, serta penataan ruang dibuat lebih rapi dan ramah bagi pengunjung.

Kepala Puskesmas Polara, Harmina Syahrir, SKM, menegaskan bahwa komitmen pelayanan sepenuh hati menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Pendekatan berbasis empati dan pelayanan sepenuh hati adalah fondasi kami dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. Rabu (25/3)

Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin berpuas diri dengan capaian yang ada. Ke depan, Puskesmas Polara akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mengembangkan berbagai program kesehatan yang inovatif dan lebih dekat dengan masyarakat.

“Ini bukan karena kami berada di pelosok Pulau Wawonii, tetapi karena kecintaan kami terhadap daerah ini. Karena itu, moto melayani sepenuh hati benar-benar kami terapkan dalam setiap pelayanan,” imbuhnya.

Dengan semangat tersebut, Puskesmas Polara membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga oleh ketulusan dan komitmen dalam melayani masyarakat.

Laporan: Aldi Dermawan

MUNA, Sultranet.com – Video yang memperlihatkan seorang karyawan SPBU PT Silvianda Energy mengarahkan nozzle dispenser ke dalam mobil melalui pintu viral di media sosial dan menjadi sorotan sejumlah media online. Peristiwa tersebut sempat memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Namun, berdasarkan penelusuran di lapangan, kejadian itu bukan seperti yang dipersepsikan publik. Pengisian BBM tersebut dilakukan atas permintaan sopir untuk mengisi jerigen sebagai stok cadangan menjelang Idul Fitri.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (19/3/2026) sekitar pukul 14.00 WITA, saat aktivitas pengisian BBM di SPBU sedang ramai. Seorang karyawan SPBU yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, awalnya ia telah melayani pengisian tangki kendaraan tersebut sesuai prosedur.

“Setelah selesai isi tangki, sopirnya minta tolong untuk mengisi jerigen yang ada di dalam mobil, sekitar 5 liter, untuk kebutuhan motor di rumah,” ujarnya saat ditemui awak media, Rabu (25/3/2026).

Ia menambahkan, permintaan serupa kerap terjadi, terutama menjelang hari besar keagamaan. Menurutnya, banyak pengendara yang ingin menyiapkan cadangan BBM karena khawatir terjadi kelangkaan saat Lebaran.

“Banyak sopir umum yang minta seperti itu, karena mereka takut nanti menjelang Lebaran BBM sulit didapat,” jelasnya.

Terkait isu yang menyebut kendaraan tersebut tidak mengikuti antrean, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Mobil itu tetap ikut antre dari awal sesuai aturan. Kalau tidak ikut antre, tentu tidak akan kami layani,” tegasnya.

Sopir kendaraan yang bersangkutan juga membenarkan hal tersebut. Ia mengaku telah mengikuti antrean dan hanya meminta bantuan untuk mengisi jerigen sebagai persiapan pribadi.

“Saya ikut antre dari awal. Jerigen itu untuk cadangan, takutnya nanti saat Lebaran susah dapat BBM,” katanya.

Ia mengaku heran peristiwa tersebut menjadi polemik. “Hanya minta tolong isi jerigen 5 liter, tapi jadi ramai seperti ini,” tambahnya.

Dari keterangan kedua pihak, peristiwa dalam video tersebut terjadi atas kesepakatan dan tidak berkaitan dengan pelanggaran antrean sebagaimana yang sempat beredar di media sosial.

Penulis: rustam

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melontarkan teguran keras kepada sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena. Ia menilai aktivitas perusahaan selama ini berjalan tanpa koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati saat kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal bersama ratusan warga Kabaena, yang berlangsung di halaman Mes Pemkab Bombana di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Senin (23/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menegaskan akan menurunkan tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Pulau Kabaena.

“Saya minta nanti akan saya turunkan tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh perusahaan yang bekerja di Pulau Kabaena,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat, namun aktivitas perusahaan tetap berada dalam wilayah administratif Kabupaten Bombana, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi.

“Walaupun kewenangan pertambangan itu ada di pemerintah pusat, tapi saudara berada di wilayah saya dan saya bertanggung jawab di wilayah saya,” ujarnya.

Ia mengaku menerima banyak laporan terkait keluar masuknya kendaraan dan pekerja tambang tanpa koordinasi yang jelas, sehingga terkesan tidak menghargai keberadaan pemerintah daerah.

“Saya dapat laporan bolak-balik, kendaraan masuk, orang masuk, seperti tidak ada tuan rumah di Bombana ini,” katanya.

Burhanuddin juga mengingatkan para pengusaha agar tidak menjalankan aktivitas secara sepihak tanpa komunikasi dengan pemerintah maupun masyarakat setempat.

“Saya tidak pernah anti pengusaha, saya tidak pernah anti investasi. Tapi saya mau yang masuk di daerah saya benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Bombana,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa keberadaan perusahaan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan masalah sosial maupun kerusakan lingkungan.

“Jangan hanya mempermodalkan izin lalu bebas datang mengambil kekayaan daerah. Masyarakat harus mendapatkan manfaat, harus ada efek berganda,” tegasnya.

Bupati juga meminta masyarakat Kabaena untuk ikut mengawasi seluruh aktivitas pertambangan yang ada di wilayahnya.

“Saya minta seluruh masyarakat Pulau Kabaena awasi setiap kegiatan pertambangan. Ini kekayaan daerah kita,” katanya.

Dalam sambutannya, Burhanuddin juga menyoroti minimnya kehadiran perwakilan perusahaan dalam kegiatan yang digelar pemerintah daerah, termasuk dalam acara halal bihalal tersebut.

“Kita undang, tapi banyak yang tidak hadir. Ini bentuk tidak menghargai pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia bahkan meminta instansi terkait, termasuk PTSP, untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan yang tidak kooperatif, dan membuka kemungkinan melaporkan hal tersebut ke pemerintah pusat.

“Kalau perlu kita kirimkan surat ke menteri, bahwa begini kelakuan perusahaan-perusahaan ini,” tegasnya.

Selain itu, Burhanuddin juga mengingatkan aparat pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa agar tidak terpengaruh oleh kepentingan perusahaan.

“Saya ingatkan, jangan mau dibeli oleh pengusaha. Tegakkan aturan dan dahulukan kepentingan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung investasi selama dijalankan dengan baik dan sesuai aturan.

“Jangan ganggu mereka kalau mereka bekerja dengan baik dan bersama-sama dengan kita,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Pj Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, Ketua DPRD Bombana Iskandar, S.P., Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, serta para kepala dinas dan pejabat lingkup Pemkab Bombana.

Dalam rangkaian kegiatan itu, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendukung pelayanan di wilayah Kabaena. (IS)

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., memerintahkan agar seluruh aset milik perusahaan Smelter PT Bumi Makmur Resources (BMR) yang berada di Pulau Kabaena segera diamankan dan dipindahkan ke Kasipute.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat melakukan kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal di Pulau Kabaena, Senin (23/3/2026).

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua DPRD Bombana Iskandar, S.P., Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, serta jajaran kepala dinas, asisten, dan staf ahli lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Rombongan bertolak dari Kasipute menggunakan kapal feri Oputa Yi Koo dengan waktu tempuh sekitar tiga jam menuju Pulau Kabaena. Setibanya di Pelabuhan Tanjung Phising sekitar pukul 13.00 WITA, Bupati dan rombongan langsung menuju basecamp PT BMR di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara.

Di lokasi tersebut, Bupati meninjau langsung kondisi aset perusahaan yang diketahui sudah tidak lagi beroperasi. Aset-aset tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dari hasil peninjauan, sejumlah fasilitas seperti alat berat, gedung perkantoran, hingga lahan terlihat terbengkalai dan tidak terawat. Selain itu, sebagian besar karyawan telah meninggalkan lokasi, sehingga area tersebut tampak kosong tanpa penjagaan.

Kondisi ini dinilai rawan terhadap potensi kehilangan maupun pencurian aset.

“Apa yang bisa dipindahkan segera laksanakan. Yang bisa diangkut segera pindahkan ke gudang kita di Kasipute,” tegas Burhanuddin kepada pejabat pengelola aset daerah yang turut dalam rombongan.

Sebelum melanjutkan agenda, Bupati bersama rombongan sempat beristirahat dan makan siang di kantor PT BMR yang kini sudah tidak difungsikan.

Usai peninjauan, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, untuk menghadiri agenda kunjungan kerja dan halal bihalal bersama masyarakat.

Dalam perjalanan, Bupati juga menyempatkan diri meninjau kondisi infrastruktur, termasuk sebuah jembatan yang mengalami kerusakan serta dua jembatan baru di Desa Emokolo dan Desa Tedubara.

Rombongan tiba di penginapan di Kelurahan Sikeli menjelang waktu magrib.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memastikan keamanan aset daerah sekaligus memantau kondisi infrastruktur di wilayah kepulauan.

Sumber: Tilik.id

Bombana, sultranet.com — Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, ia juga meminta pemerintah segera melakukan penataan birokrasi dengan mengisi sejumlah jabatan strategis yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Pernyataan tersebut disampaikan Iskandar saat menghadiri kegiatan halal bihalal bersama masyarakat yang turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Senin, 23 Maret 2026.

Kegiatan halal bihalal yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu menjadi momentum silaturahmi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan pasca-Idulfitri. Namun lebih dari sekadar agenda seremonial, forum tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai arah pembangunan daerah dan pelayanan publik, khususnya di wilayah Kepulauan Kabaena.

Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan sebagai Ketua DPRD Bombana sekaligus pimpinan partai pengusung pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani yang saat ini memimpin Kabupaten Bombana.

“Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, sebagai pimpinan partai pengusung, dan juga sebagai teman, saya masih komitmen akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat,” kata Iskandar di hadapan masyarakat dan tamu undangan.

Pernyataan tersebut disambut positif oleh peserta yang hadir. Iskandar menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak mengurangi fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif. Menurutnya, DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Sebaliknya, jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, saya akan menjadi orang pertama yang mengingatkan,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang tetap menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara objektif demi kepentingan publik.

Dalam kesempatan yang sama, Iskandar juga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Bombana agar segera melakukan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola birokrasi. Ia secara langsung meminta Wakil Bupati Ahmad Yani untuk mendorong percepatan pengisian jabatan-jabatan strategis yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas.

Menurutnya, sejumlah posisi penting yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat membutuhkan pejabat definitif agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

“Jabatan-jabatan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka sudah seharusnya diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan berjalan maksimal,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa jabatan seperti camat, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan pejabat definitif dinilai penting untuk menciptakan kepastian administrasi, meningkatkan kinerja organisasi, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat lapangan.

Menurut Iskandar, penataan birokrasi yang cepat dan tepat akan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, stabilitas organisasi pemerintahan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan halal bihalal tersebut tidak hanya menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi forum penyampaian aspirasi yang konstruktif. Sejumlah tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga yang hadir memanfaatkan momentum itu untuk mendengarkan langsung pandangan para pemimpin daerah mengenai berbagai isu pembangunan yang berkembang di Bombana.

Kehadiran Ketua DPRD Bombana dan Wakil Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan. Langkah tersebut dinilai penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan harapan warga.

Melalui forum yang berlangsung penuh keakraban itu, Iskandar kembali menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang sehat. Dukungan terhadap program pemerintah, menurutnya, harus berjalan seiring dengan fungsi pengawasan yang kuat agar seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam kegiatan halal bihalal di Desa Pongkalaero. Selain memperkuat tali silaturahmi pasca-Idulfitri, kegiatan itu juga menjadi momentum untuk mempertegas komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Bombana yang lebih maju, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di hadapan masyarakat Kabaena Selatan, Iskandar menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, ia memastikan DPRD Bombana akan terus mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memberikan dukungan terhadap setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Sumber: Kibar News