Jelang Pilkada, Pemkab Kolut Gelar Doa dan Zikir Bersama di 3 Zona

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus melakukan berbagai upaya dalam menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kolaka Utara yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah doa dan dzikir bersama yang dilakukan di 3 zona kecamatan secara bergiliran.

Asisten I Setda Kolaka Utara, Mukhlis Bachtiar, mewakili Pj. Bupati Kolaka Utara H. Yusmin, S.Pd., M.H., memimpin kegiatan doa dan dzikir bersama di Masjid Raya Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih yang merupakan bagian dari Zona 3. Kamis (17/10/2024),

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pj. Bupati Kolaka Utara yang bertujuan untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menciptakan suasana aman serta damai menjelang pelaksanaan Pilkada.

“Doa dan dzikir ini adalah momen penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif menjelang Pilkada,” ujar Mukhlis Bachtiar dalam sambutannya.

Selain di Kecamatan Batu Putih, kegiatan serupa telah dilaksanakan di beberapa zona lainnya. Zona 1 meliputi Kecamatan Wawo, Tante Angin, Lambai, Lasusua, dan Katoi dengan pelaksanaan di Masjid Agung Lasusua.

Sementara, Zona 2 dilaksanakan di Masjid Raya Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, yang mencakup Kecamatan Kodeoha, Tiwu, Ngapa, dan Watunohu.

“Melalui kegiatan doa dan dzikir di seluruh kecamatan, kami berharap Pilkada Kolaka Utara dapat berjalan aman, damai, dan lancar,” lanjut Mukhlis.

Jamaah Masjid mengikuti kegiatan Doa dan zikir bersama
Jamaah Masjid mengikuti kegiatan Doa dan zikir bersama

Kegiatan doa dan dzikir ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar menjaga netralitas dalam proses Pilkada.

“Netralitas ASN adalah hal yang krusial. Kami mengajak seluruh ASN untuk tetap profesional dalam melaksanakan tugasnya demi menjaga demokrasi yang bersih,” tutupnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan doa dan dzikir di Zona 3 yang mencakup Kecamatan Pakue, Pakue Utara, Pakue Tengah, Porehu, Tolala, dan Batu Putih, pemerintah daerah optimis bahwa seluruh proses tahapan Pilkada akan berlangsung dengan baik.

Pj. Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H., dalam beberapa kesempatan juga menegaskan bahwa doa dan dzikir bersama ini merupakan wujud sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah.

“Kita berdoa dan berdzikir bersama, seraya memohon agar Allah SWT memberikan keberkahan dan kelancaran pada setiap tahapan Pilkada. Kami yakin dengan kekuatan doa, Pilkada akan berlangsung damai,” ungkapnya.

 

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut




Ratusan Peserta Meriahkan Jambore Santri Tingkat Kabupaten Kolaka Utara

Kolaka Utara, sultranet.com – Ratusan santri dan pelajar mengikuti Jambore Santri tingkat Kabupaten Kolaka Utara tahun 2024 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Baitul Maqdis, Desa Totallang, Kecamatan Lasusua. Jumat (18/10/2024)

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari 18 hingga 20 Oktober 2024, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober mendatang.

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H., melalui Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. Taufiq S., membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya yang dibacakan Dr. Taufiq, ia menyampaikan kebanggaan Pemda Kolaka Utara atas peringatan ini.

“Kami bangga dapat ambil bagian dalam peringatan Hari Santri Nasional 2024,” katanya.

Dr. Taufiq juga menegaskan bahwa peran santri dalam perjuangan kemerdekaan tidak bisa diabaikan.

“Santri dan ulama berperan besar dalam melawan penjajah,” ujarnya.

Ia berharap jambore ini terus berlanjut dan digilir di pondok pesantren lain.

“Kegiatan ini harus dibuat lebih meriah ke depannya,” tambahnya.

Para santri mengikuti upacara pembukaan
Para santri mengikuti upacara pembukaan

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jambore, Ustadz Saliuddin Hasyim, menyampaikan bahwa peserta jambore kali ini mencapai 534 orang dari pondok pesantren, SD/MI, dan MTs di Kolaka Utara.

“Total ada 534 peserta dari berbagai sekolah dan pesantren,” jelasnya.

Jambore ini juga dirangkaikan dengan lomba Pionering, Cerdas Cermat, Yel-yel, Masakan Tradisional, Karnaval, Hafalan Al-Qur’an, dan Syarh Al-Qur’an.

“Kita ini meningkatkan kreativitas dan kebersamaan di antara santri,” bebernya.

 

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut 




Rajiun-Purnama Disambut Meriah, Janji Perbaiki Infrastruktur Kabangka

MUNA, Sultranet.com – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, kembali melakukan kampanye tatap muka dan dialogis di Kecamatan Kabangka, tepatnya di lapangan sepak bola Desa Sari Muliyo, Kamis (17/10/2024).

Kehadiran pasangan yang dikenal dengan akronim “RahmaTnya Muna” itu disambut antusias oleh masyarakat setempat dengan berbagai atraksi budaya lokal, seperti silat Ewa Wuna, Santiago, Rambi Wuna, serta seni kuda lumping.

Kedatangan Rajiun-Purnama yang dikawal ribuan pendukung dari masyarakat Kecamatan Kabangka semakin meriah saat mereka tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

Sambutan hangat dengan pengalungan bunga menambah suasana kampanye semakin semarak.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta warga setempat yang ingin bertatap muka langsung dengan calon pemimpin mereka.

Tokoh masyarakat Desa Wakobalu Agung, Puryadi, memberikan testimoni positif terkait kepemimpinan La Ode M. Rajiun Tumada, yang dinilainya berhasil membangun infrastruktur di Muna Barat (Mubar).

“Pak Rajiun itu pemimpin yang gila membangun. Di Mubar, semua jalan poros, penghubung desa, sampai jalan menuju kebun diaspal olehnya. Kalau mau jalan di Kabangka bagus, La Ode Rajiun Tumada adalah orang yang tepat membawa Muna ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Pernyataan Puryadi diamini oleh Idris, salah satu tokoh masyarakat Kabangka. Ia menegaskan bahwa Rajiun-Purnama merupakan pasangan yang bisa membawa perubahan nyata bagi Muna, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan.

“Ayo, selamatkan Muna. Jangan lagi tertipu dengan janji aspal saat mendekati Pilkada. Saya sudah hampir 40 tahun tinggal di sini, dan jalan ini hanya diaspal menjelang Pilkada. Kita butuh pemimpin yang benar-benar peduli,” tegas Idris.

Idris juga berharap, jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna periode 2025-2030, Rajiun-Purnama bisa segera memperbaiki kondisi jalan di Kecamatan Kabangka yang selama ini dikeluhkan warga.

Dalam orasinya, La Ode M. Rajiun Tumada menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlambatannya tiba di lokasi kampanye.

Ia menjelaskan bahwa sepanjang jalan yang dilaluinya, masyarakat di berbagai desa menyambut dan mengantarnya hingga ke tempat acara.

“Saya sangat berterima kasih atas sambutan hangat ini. Insyaallah, saya akan mengingat pengorbanan masyarakat Kabangka. Kalau ingin jalan-jalan di Kabangka bagus, percayakan kepada saya untuk membangunnya, seperti yang saya lakukan di Muna Barat,” ujar Rajiun.

Ia menambahkan bahwa jika dirinya bersama Purnama Ramadhan terpilih, mereka berkomitmen untuk membangun jalan dan infrastruktur di Kabangka yang selama ini menjadi keluhan utama warga.

Kampanye Rajiun-Purnama di Kecamatan Kabangka ditutup dengan penampilan seni kuda lumping, yang menambah kemeriahan suasana, diiringi sorak sorai masyarakat yang menyuarakan dukungan kepada pasangan tersebut.

 




Pj Gubernur Sultra Kunker di Muna Tekankan Netralitas ASN Harga Mati Menjelang Pilkada 2024

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2024, saat mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Muna, Kamis (17/10/2024). Dalam acara yang berlangsung di Aula Galampano, Raha, Pj Gubernur memberikan arahan tegas kepada ASN di Kabupaten Muna dan Muna Barat, menjelang Pilkada yang hanya tersisa 40 hari lagi.

Andap mengajak para ASN untuk menyamakan persepsi terkait makna netralitas dalam Pilkada. “Netralitas ASN bukan hanya berarti tidak berpihak dalam politik, tetapi juga dalam pelayanan publik, kebijakan, dan manajemen. ASN harus bekerja secara adil, objektif, dan tanpa bias,” ungkapnya.

Pj Gubernur juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait tingginya tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra. Berdasarkan data, banyak kasus pelanggaran yang terjadi, menjadikan Sulawesi Tenggara salah satu provinsi yang menjadi perhatian serius di Indonesia. “Ini menunjukkan rendahnya integritas kita sebagai ASN,” tegas Andap.

Andap menambahkan bahwa pelanggaran netralitas bertentangan dengan Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN yang mewajibkan pegawai negeri untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan sejumlah surat edaran, di antaranya:

  1. SE No. 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
  2. SE No. 200.2.1/1743 Tahun 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada 2024.
  3. SE No. 100.3.4.1/5 Tahun 2024 tentang Pengunduran Diri Penjabat Bupati/Wali Kota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak 2024.

Gubernur juga memaparkan berbagai pelanggaran yang sering terjadi saat Pilkada, seperti keterlibatan ASN dalam kampanye terbuka dan tertutup, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon melalui media sosial, serta penggunaan fasilitas negara untuk mendukung paslon tertentu. Selain itu, foto bersama pasangan calon dengan simbol-simbol tertentu juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang marak terjadi.

Berdasarkan data, pelanggaran seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ikatan persaudaraan (50,76%), kepentingan karir (49,72%), kesamaan latar belakang (16,84%), hutang budi (9,50%), dan tekanan dari pasangan calon (7,48%).

Dalam kesempatan ini, Andap juga menjelaskan pola pengawasan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui model 4-CO, yaitu compliance role, consultative, coordination, dan corrective role, untuk menjaga netralitas ASN. “Pola pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan Pilkada dapat berjalan dengan jujur dan demokratis,” jelasnya.

Pj Gubernur berharap agar seluruh ASN dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku mereka, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. “Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya menutup sambutannya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Pjs. Bupati Muna, Pj. Bupati Muna Barat, Forkopimda Tingkat II Kabupaten Muna, serta para tokoh masyarakat dan segenap ASN dari Kabupaten Muna dan Muna Barat.




Pj Gubernur Salurkan Bantuan dan Pantau Pasar Murah di Muna

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Muna dengan menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat dan meninjau pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) di Taman Langit, Kamis (17/10/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil, kelompok tani, dan warga yang terdampak musibah kebakaran. Bantuan yang disalurkan meliputi alat pertukangan, depot galon isi ulang, pompanisasi untuk petani, serta bahan kebutuhan pokok.

Andap menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi. “Kami berharap bantuan ini bisa memberikan solusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong perekonomian lokal, baik di sektor pertanian maupun usaha kecil,” ungkapnya.

Khusus untuk sektor pertanian, bantuan pompanisasi diberikan sebagai langkah strategis menghadapi perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas. “Pompanisasi ini diharapkan mampu membantu petani tetap menjaga hasil produksinya meski di tengah kondisi cuaca yang sulit diprediksi,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur juga meninjau Gerakan Pasar Murah yang digelar serentak di 17 kabupaten/kota di Sultra, termasuk di Kabupaten Muna, sebagai bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44. GPM ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok penting (Bapokting) dengan harga lebih terjangkau.

“Gerakan Pasar Murah ini adalah langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kami ingin masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap kebutuhan dasar di tengah dinamika harga pasar,” jelas Andap.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Pjs Bupati Muna, Pj Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, serta jajaran Forkopimda tingkat II Kabupaten Muna. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui serangkaian kegiatan ini, Pj Gubernur berharap potensi daerah di Muna dapat terus berkembang, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi masyarakat.




Pj Gubernur Sultra Dorong Pelestarian Tenun dan Pengembangan UMKM di Masalili

Muna, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, mengunjungi Kampung Tenun Masalili, Kabupaten Muna, pada Kamis (17/10/2024), sebagai bagian dari agenda kerja dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur menyaksikan langsung proses pembuatan kain tenun khas Masalili yang melibatkan pewarnaan, pemintalan benang, hingga penenunan. Semua proses dilakukan secara tradisional, menjadikan kain tenun Masalili sebagai salah satu warisan budaya Sulawesi Tenggara yang bernilai seni tinggi.

“Kampung Tenun Masalili adalah pusat budaya dan ekonomi kreatif dengan potensi luar biasa. Kerajinan ini bukan hanya warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat setempat. Kita harus terus mendukung UMKM berbasis budaya seperti ini agar lebih dikenal secara luas,” ujar Andap.

Kampung Tenun Masalili dikenal sebagai sentra produksi kain tenun tradisional di Kabupaten Muna. Dengan sekitar 300 penenun yang aktif, kain tenun Masalili memiliki ciri khas unik dari segi motif dan teknik pengerjaannya. Menggunakan alat tradisional, produk tenun ini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan menjadi kebanggaan masyarakat Muna.

Pj Gubernur menambahkan, dukungan pemerintah dalam bentuk promosi dan penguatan kapasitas pelaku UMKM sangat penting untuk mendorong produk unggulan seperti kain tenun agar memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional bahkan internasional.

“Kami berharap, melalui promosi yang berkelanjutan, kain tenun Masalili dapat menjadi ikon budaya Sultra sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Muna,” tambahnya.

Selain menyoroti pentingnya pelestarian budaya, Pj Gubernur juga menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia meminta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk terus mendukung pelaku UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, Andap didampingi Penjabat Sementara Bupati Muna, Sekda Kabupaten Muna, Ketua Dekranasda Kabupaten Muna, Camat Kontunaga, Kepala Desa Masalili, dan ibu-ibu PKK setempat. Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pelestarian budaya lokal dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dengan kunjungan ini, diharapkan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya di Muna dapat tumbuh lebih pesat, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta memperkuat identitas budaya Sulawesi Tenggara di kancah nasional.




Purnama Ramadhan Klaim Kemenangan Prabowo di Muna, La Isra: Itu Tidak Salah, Kerjanya Lebih dari Kapasitas

MUNA, Sultranet.com – Kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dalam Pemilu 2024 tidak lepas dari peran signifikan Ketua DPC Partai Gerindra Muna, Purnama Ramadhan.

Hal ini diungkapkan oleh La Isra, Tim Asistensi Bappilu Pusat TKN Prabowo-Gibran Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), yang menyebut Purnama memiliki peran penting dalam menggerakkan tim pemenangan di Muna.

La Isra menyatakan, meskipun tidak terlibat langsung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN), Purnama Ramadhan dan Gerindra Muna bekerja keras memenangkan Prabowo di daerah tersebut.

Gerindra Muna, di bawah kepemimpinan Purnama, mengambil langkah strategis, mulai dari pembentukan tim pemenangan hingga penunjukan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Sebagian besar pergerakan strategis di lapangan untuk memenangkan Prabowo-Gibran dikomandoi oleh Pak Purnama bersama tim Gerindra Muna,” ungkap La Isra saat diwawancarai Sultranet.com. Rabu (16/10/2024)

Menurutnya, meskipun pergerakan masif tersebut tidak tercatat dalam struktur resmi Tim Kampanye Daerah (TKD) atau Tim Kampanye Nasional (TKN), La Isra mengetahui secara langsung bagaimana kerja keras Gerindra Muna dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

La Isra, yang kala itu juga bertindak sebagai Tim Asistensi Prabowo-Gibran, mengakui bahwa kemenangan di Muna bukan hanya hasil kerja tim resmi, melainkan juga berkat kontribusi elemen-elemen masyarakat yang tidak tercantum dalam tim formal.

“Bukan hanya tim pemenangan yang bekerja, tapi warga masyarakat Muna turut serta, meski tanpa posisi resmi. Mereka bekerja ikhlas, didukung oleh Gerindra Muna yang membentuk saksi dan tim di TPS melalui calon-calon legislatif Gerindra,” jelasnya.

Lebih lanjut, La Isra menyebut bahwa Purnama Ramadhan bekerja melebihi kapasitasnya sebagai Ketua DPC Gerindra Muna, dengan tanggung jawab moral yang besar.

“Secara moral, Purnama berhak mengklaim kemenangan ini. Ia bekerja keras, tidak hanya sebagai pimpinan Gerindra, tapi juga sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas pergerakan di Muna,” tuturnya.

La Isra menambahkan bahwa koordinasi di internal Gerindra berjalan intensif selama masa kampanye, dengan rapat mingguan yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian melalui komunikasi satelit. Teguran keras bahkan diberikan kepada DPC yang dianggap tidak mematuhi arahan partai.

“Purnama bertanggung jawab penuh atas kemenangan Prabowo di Muna. Meski dirinya tidak tercatat dalam struktur TKD atau TKN, perannya sangat penting,” tandas La Isra.

Ia juga menyatakan bahwa Purnama dan kader Gerindra di Muna menghadapi tekanan besar, karena jika tim pemenangan tidak bekerja dengan baik, dampak buruknya akan dirasakan langsung oleh Ketua DPC dan para calon legislatif terpilih.

“Kalau kerja tim pemenangan tidak maksimal, yang terkena dampaknya adalah Pak Purnama dan kami sebagai kader. Tapi berkat kerja keras beliau, hasilnya memuaskan,” tambahnya.

Di akhir wawancara, La Isra menegaskan bahwa Purnama Ramadhan tidak salah mengklaim keberhasilan tersebut, selama klaim itu didasarkan pada tanggung jawab moral sebagai pimpinan partai.

“Tidak ada yang salah kalau Pak Purnama mengklaim kemenangan ini. Keberhasilan itu merupakan hasil kerja kolektif Gerindra Muna dan seluruh elemen masyarakat yang mendukung Prabowo-Gibran,” pungkasnya.

 

 




BSSN RI Evaluasi Keamanan Siber Pemprov Sultra

Sultranet.com, Kendari – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) menggelar pertemuan akhir terkait pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Mepokooaso, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, pada 16 Oktober 2024.

Kepala Diskominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim BSSN yang telah melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap sistem keamanan siber di Sultra.

Menurutnya, hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber di provinsi tersebut.

“Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan keamanan siber di daerah kami,” ungkapnya.

Ridwan juga menekankan pentingnya program Cyber Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur keamanan siber.

“Dengan adanya program ini, kami berharap infrastruktur keamanan siber dapat berjalan maksimal sesuai dengan amanat pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan bahwa pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi dilakukan melalui tiga instrumen utama.

Instrumen tersebut yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek keamanan siber, masih ada beberapa bidang yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu, BSSN memberikan sejumlah rekomendasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui literasi keamanan siber dan penerapan sistem kriptografi untuk memperkuat aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Suasana kegiatan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Suasana kegiatan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Kepala Bidang Persandian Diskominfo Sultra, Richardin M. Pua, menyatakan harapannya agar hasil penilaian ini dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang.

“Penilaian ini bukanlah hukuman, tetapi sebagai upaya mengukur pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta mengevaluasi kegiatan dari tahun ke tahun,” ujar Richardin.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas bidang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan keamanan siber.

Tim BSSN Jakarta yang terdiri dari Firman Maulana sebagai Ketua Tim, serta Achmad Ridho dan Ni Putu Ayu Lhaksmi sebagai anggota, melaksanakan kegiatan ini selama empat hari.

Mereka fokus pada pemetaan kondisi keamanan siber di Sulawesi Tenggara, mencakup tata kelola, infrastruktur, dan SDM.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga Pemprov Sultra lebih siap menghadapi tantangan keamanan siber di masa depan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Diskominfo Sultra, Kabid Persandian, serta sejumlah staf Diskominfo Sultra. (ADS)

 




Pemprov Mulai Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di 17 Kabupaten/Kota Se-Sultra

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara pada Rabu (16/10/2024), yang berlangsung di Pelataran Kantor Camat Poasia, Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-44 Tahun 2024.

GPM ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Selama dua hari, mulai 16 hingga 17 Oktober 2024, kegiatan ini berlangsung serentak secara nasional, dengan tagline #PanganKuat dan subtema “Right Foods for a Better Life and a Better Future.”

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Forkopimda Sultra, Kepala Bulog Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, serta sejumlah Kepala OPD Pemprov Sultra, Walikota Kendari, dan masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari partisipasi, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara juga turut berkontribusi melalui siaran virtual.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, dalam laporan kegiatan, menekankan pentingnya HPS sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang ketahanan pangan. Ia juga menyampaikan bahwa melalui GPM serentak ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil di wilayah tersebut.

“Sampai saat ini, sudah ada 267 kali pelaksanaan GPM di Sulawesi Tenggara, termasuk di 17 kabupaten/kota. Kami juga telah menyalurkan cadangan pangan kepada 219.428 keluarga penerima manfaat, dan akan terus melanjutkan penyaluran pada bulan Desember,” ujar Ari. Selain itu, kios pangan yang didirikan di sembilan kabupaten/kota berperan penting dalam menstabilkan harga komoditas pangan.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan GPM ini dan menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak seperti Bulog dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi di angka yang terkendali, yaitu 1,06 persen. “Kita harus bersatu padu untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan pangan, terutama di daerah-daerah yang mengalami tantangan besar seperti kemiskinan ekstrem dan pengangguran tinggi,” ujar Andap.

Setelah acara pembukaan, Pj. Gubernur beserta rombongan meninjau stan GPM yang menyediakan bahan pokok seperti beras, bawang, gula, telur, dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga berkomunikasi secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara untuk memastikan kelancaran pelaksanaan GPM di masing-masing daerah.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, masyarakat Sulawesi Tenggara dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.




Pemerintah Provinsi Sultra Terima Evaluasi Keamanan Siber dari BSSN

Kendari, sultranet.com – Kegiatan Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berlangsung pada 16 Oktober 2024 di Aula Mepokooaso Diskominfo Sultra. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesiapan dan kematangan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam hal keamanan siber dan perlindungan data.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., memberikan apresiasi terhadap kunjungan tim BSSN dalam rangka evaluasi ini. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo mengucapkan terima kasih kepada tim BSSN atas kerja keras mereka dalam mengukur dan mengevaluasi sistem keamanan siber di Sultra. “Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan infrastruktur keamanan siber di daerah kami,” ujar Kadis Kominfo.

Kadis Kominfo juga menekankan pentingnya program pembangunan Cyber CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber. “Meskipun ada perbedaan pandangan, kami yakin program ini akan memperkuat infrastruktur yang ada dan memastikan implementasi yang aman sesuai dengan amanat pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan lebih rinci mengenai Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS). Menurut Firman, PTKKS terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi. Hasil penilaian ini memberikan gambaran tentang kesiapan Sultra dalam menghadapi ancaman di dunia maya.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BSSN memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi keamanan siber, penguatan kebijakan manajemen keamanan informasi, serta penerapan sistem kriptografi untuk pengamanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan Sultra dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks,” jelas Firman.

Selain itu, Kepala Bidang Persandian, Richardin M. Pua, juga menambahkan harapannya agar evaluasi ini dapat memperkuat kerjasama antara semua komponen yang terlibat dalam keamanan siber, baik dari bidang persandian maupun bidang lainnya. “Penilaian ini bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, serta untuk mengevaluasi capaian dari tahun ke tahun,” kata Richardin.

Tim BSSN yang terdiri dari Firman Maulana, Achmad Ridho, dan Ni Putu Ayu Lhaksmi, bersama dengan Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Kabid Persandian, dan staf lainnya, menghabiskan waktu selama empat hari untuk melaksanakan penilaian di Provinsi Sultra. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan kondisi penerapan keamanan siber di pemerintah daerah, mencakup aspek tata kelola, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

“Harapan kami, kegiatan penilaian ini dapat mendorong peningkatan yang lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun telah ada kemajuan yang dicapai oleh Dinas Kominfo Sultra, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur dan SDM,” ungkap anggota BSSN. Tim BSSN berharap hasil penilaian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem keamanan siber dan perlindungan data publik secara lebih efektif di masa depan.

Dengan dilakukannya penilaian ini, diharapkan pemerintah Provinsi Sultra dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesiapan dan kematangan dalam menghadapi ancaman siber, sehingga pelayanan publik di era digital dapat berjalan dengan aman dan lancar.