Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Timur, dan Kecamatan Lantari Jaya pada Oktober 2024.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan agar pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah benar-benar sampai ke tangan petani yang tepat, mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan monev ini dilakukan dengan melibatkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Polres Bombana. Tim monev melakukan pengecekan langsung di tingkat distributor hingga pengecer untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menghambat penyaluran pupuk.

Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah indikator, termasuk mutu pupuk, jumlah yang disalurkan, jenis pupuk, harga, waktu, serta lokasi penyaluran.

Menurut Ridwan S.Sos., M.P.W., Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan agar distribusi pupuk bersubsidi lebih akurat dan efisien.

“Monev ini sangat penting untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu, sekaligus mengetahui kendala yang ada di lapangan,” jelas Ridwan.

Dengan monev ini, ia berharap agar para distributor dan pengecer dapat terus memperbaiki mekanisme penyaluran sehingga pupuk bersubsidi bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan.

Ridwan menambahkan bahwa sejauh ini penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Poleang, Poleang Timur, dan Lantari Jaya telah berlangsung sesuai dengan aturan.

“Berdasarkan hasil monev, penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ridwan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar tidak ada kendala di masa mendatang.

Dalam monev kali ini, tim Inspektorat juga memberikan arahan kepada distributor, pengecer/kios, serta kelompok tani agar lebih memahami prosedur penyaluran pupuk bersubsidi yang benar.

Arahan tersebut meliputi pentingnya ketepatan data penerima, perencanaan stok yang efisien, dan penyusunan laporan yang akurat. Selain itu, tim juga menekankan pentingnya menjaga transparansi harga pupuk agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan petani.

Para petani yang menjadi sasaran penyaluran pupuk bersubsidi di ketiga kecamatan ini menyambut baik langkah pengawasan ini. Mereka berharap monev semacam ini terus dilakukan secara berkala agar penyaluran pupuk tetap berjalan sesuai ketentuan.

“Kami merasa lebih tenang dengan adanya pengawasan ini. Harapannya, pupuk selalu tersedia dan tidak ada lagi penundaan yang berdampak pada musim tanam,” ungkap salah satu petani di Kecamatan Lantari Jaya.

Ridwan juga menyampaikan bahwa pengawasan oleh Inspektorat akan berlanjut untuk memastikan seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi ini berjalan lancar dan bebas dari penyimpangan.

“Pengawasan harus rutin dilakukan agar tidak hanya akuntabel, tetapi juga memberikan rasa aman bagi petani. Kami akan terus memantau, sehingga distribusi pupuk ini bisa mendukung peningkatan hasil panen yang optimal,” tutupnya.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bombana dapat mendukung kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian secara berkelanjutan. (Adv)

Bombana, sultranet.com – Sekelompok mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Politeknik Bombana yang tergabung dalam Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri (TRKI) melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok tani pengolah hasil aren di Kelurahan Poea.

Kegiatan ini berlangsung pada 22 September 2024 dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mengembangkan produk olahan dari aren.

Berdasarkan hasil survei awal, mayoritas masyarakat Poea yang tinggal di sekitar hutan bekerja sebagai petani aren.

Mereka umumnya memproduksi gula cetak, minuman arak, sapu lidi, dan memanfaatkan ijuk dari pohon aren.

Melalui program ini, mahasiswa memberikan pendampingan dalam mengolah aren menjadi produk lain yang lebih beragam.

“Tujuan kami adalah membantu masyarakat agar lebih kreatif dalam mengolah potensi aren,” kata Asrianti, S.T., M.T., dosen pendamping program ini.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini memperkenalkan produk baru seperti gula merah cair, gula semut (palm sugar), kolang-kaling, dan produk kreatif dari daun aren, seperti sapu tebah dan sapu taman.

Pelatihan dilakukan di salah satu lokasi kelompok tani di Poea, yang dihadiri oleh beberapa petani aren.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat karena dapat menjadi peluang baru untuk meningkatkan perekonomian mereka.

“Sosialisasi yang dilakukan cukup baik, meskipun baru menyasar kelompok tani, belum ke masyarakat luas,” jelas Asrianti.

Selain itu, lurah Poea, Sahirul, S.P., M.Ap., juga menyambut baik inisiatif dari mahasiswa ini. Menurutnya, upaya pemberdayaan masyarakat seperti ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi lokal.

“Saya sangat mendukung program ini, karena masyarakat kami punya potensi besar dari aren,” ujarnya.

Ia juga berharap program ini dapat berkelanjutan, sehingga masyarakat Poea tidak hanya mengandalkan produk gula cetak, tetapi juga dapat menghasilkan produk kreatif lainnya.

“Saya berharap masyarakat bisa terus aktif mengolah aren menjadi berbagai produk yang lebih bernilai ekonomis,” tambahnya.

Sahirul menjelaskan bahwa beberapa kali sosialisasi serupa telah dilakukan sebelumnya, tetapi kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

“Sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi, tapi tidak berkelanjutan karena kurangnya kesadaran,” katanya.

Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Melalui program ini, diharapkan masyarakat Poea dapat mengembangkan usaha olahan aren hingga menjadi sentra industri kecil dan menengah, yang mampu meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan produk lokal ke pasar lebih luas.

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan hasil dari program ini dengan baik,” tutup Asrianti.

Mahasiswa yang tergabung dalam tim POMN ini adalah Rista Aulia, Risnawati, Puji Lestari Wibowo Putri, Tasya Audina Humairah, Nur Apriani, Ikram Suryadi, Muh. Alfajri Susantiadji, Muh. Yusril TH, dan Riski.

MUNA, sultranet.com – Belasan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dilaporkan telah mengundurkan diri, seperti yang diberitakan beberapa media lokal di Sultra.

Namun, Ketua DPC Gerindra Muna, Purnama Ramadhan, menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan menggoyahkan soliditas partai yang dipimpinnya.

Purnama menyebut bahwa para pengurus yang mundur tersebut sudah lama tidak mematuhi instruksi partai, terutama terkait dukungan kepada pasangan calon lain di Pilkada Muna 2024.

“Mereka itu hanya ingin melakukan pembenaran diri, padahal faktanya sudah jelas siapa mereka di Pilkada ini,” ujar Purnama Ramadhan, yang juga merupakan calon Wakil Bupati Muna nomor urut 2, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin malam (14/10/2024), didampingi oleh belasan pengurus inti partai.

Menurut Purnama, pengunduran diri tersebut tidak akan memengaruhi keputusan Partai Gerindra.

Ia menegaskan bahwa partai justru akan mengambil tindakan tegas terhadap para kader yang melanggar disiplin partai.

“Mereka akan kita amputasi. Kartu keanggotaan mereka akan dicabut, sehingga mereka tidak bisa lagi maju sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra di masa depan,” katanya tegas.

Menanggapi tudingan bahwa ia tidak berkontribusi bagi partai, Purnama hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa para pengurus yang mengundurkan diri tersebut sebenarnya sudah tidak aktif sejak pemilihan legislatif (Pileg) lalu.

“Kami sudah tahu siapa mereka. Teman-teman wartawan juga pasti sudah tahu. Sejak saya diamanahkan sebagai Ketua DPC Gerindra Muna, saya berhasil meningkatkan jumlah kursi partai dari tiga menjadi empat kursi, hingga partai mendapat posisi wakil di DPRD Muna,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purnama meminta agar isu pengunduran diri tersebut tidak dipolitisasi. Menurutnya, para pengurus yang mundur sudah tidak tertib dalam menjalankan tugas partai sejak enam bulan lalu.

“Jangan dipolitisir. Mereka memang sudah tidak tertib sejak lama, dan kini kita akan berhentikan secara resmi dengan mencabut kartu keanggotaan mereka,” imbuhnya.

Purnama juga menekankan bahwa langkah pencabutan keanggotaan tersebut telah disetujui oleh Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar.

“Ini adalah langkah penting untuk menjaga marwah Partai Gerindra. Virus-virus seperti ini tidak boleh dibiarkan menyebar,” pungkasnya.

MUNA, sultranet.com – Mundurnya belasan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar Armansyah, merespons pengunduran diri tersebut dengan tegas, menyebutnya sebagai “pengungkapan kebenaran.”

Menurut Andi Ady Aksar, pengunduran diri sejumlah kader tersebut merupakan tindakan yang mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya dalam momentum Pilkada Muna.

“Dalam momen pilkada, sering kali banyak orang yang sudah tidak nyaman dengan topeng yang mereka pakai, akhirnya membuka sendiri topeng itu,” ujar Andi saat dihubungi melalui telepon, Senin (14/10/2024) malam.

Sebagai Ketua Gerindra di Sulawesi Tenggara, Andi menegaskan bahwa kader yang tidak patuh pada perintah partai sebaiknya segera mengundurkan diri.

“Di Gerindra, ketika ada kader yang tidak mengikuti perintah atau amanat partai, lebih baik mereka mundur atau akan dikeluarkan,” tegasnya.

Andi menambahkan bahwa keputusan mendukung Purnama Ramadhan sebagai calon Bupati Muna merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

“Majunya Pak Purnama Ramadhan di Pilkada Muna adalah keputusan Ketua Umum. Jadi, setiap kader wajib mendukung dan memenangkannya,” katanya.

Dia pun menegaskan bahwa bagi kader yang tidak mendukung keputusan ini, partai akan mencabut keanggotaan mereka.

Terkait pengunduran diri belasan kader tersebut, Andi menyampaikan rasa syukur karena hal itu meringankan tugas mereka di partai.

“Dengan mundurnya mereka, saya dan Pak Purnama tidak perlu repot-repot lagi mengurus. Saya sudah memerintahkan Pak Purnama untuk segera menyusun kembali struktur keanggotaan DPC Gerindra Muna,” ungkap Andi.

Saat ditanya mengenai tudingan bahwa Purnama Ramadhan hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki prestasi di tubuh partai, Andi membantahnya.

“Pak Purnama masih menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Muna, dan majunya beliau di Pilkada juga demi kepentingan partai serta masyarakat Muna,” jelasnya.

Dia juga menyoroti kritik dari belasan kader yang menyatakan Purnama tak berprestasi.

“Kalau bicara soal prestasi, mereka harus bercermin. Pak Purnama berhasil menambah kursi Gerindra di Muna dari tiga menjadi empat, dan bahkan Gerindra mendapatkan kursi pimpinan. Itu sudah prestasi besar,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Andi berpesan kepada para kader yang mendukung pasangan calon lain agar introspeksi diri sebelum mengkritik prestasi orang lain.

“Kalau mau bicara soal prestasi, lebih baik ambil cermin dulu,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov. Sultra) menggelar apel gabungan yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov. Sultra pada Senin, 14 Oktober 2024. Apel ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., yang juga menyampaikan tiga pesan penting dari Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra.

Pesan pertama berkaitan dengan proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah diumumkan. Sekda menegaskan pentingnya para calon peserta untuk melengkapi dokumen yang diperlukan guna menghindari masalah di kemudian hari. Selain itu, ia juga menyoroti adanya permasalahan data yang menyebabkan lebih dari 300 tenaga honorer tidak menerima pembayaran BPJS. Sekda meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan data tersebut.

Pesan kedua yang disampaikan Sekda adalah tentang pentingnya pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, khususnya bagi Inspektorat yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan. Sekda mengingatkan bahwa pengawasan yang baik sangat berpengaruh pada keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya.

Pesan ketiga menyangkut evaluasi pekerjaan menjelang akhir tahun. Sekda mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan evaluasi progres pekerjaan yang telah dilakukan, terutama terkait dengan pencairan anggaran. Mengingat tenggat waktu pada 14 Desember 2024, ia menekankan agar tidak ada keterlambatan dalam proses pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Sekda juga menegaskan bahwa realisasi kegiatan sangat terkait dengan evaluasi kinerja, di mana Pj. Gubernur berhak memberhentikan sementara pegawai yang tidak memenuhi target kinerja sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani.

“Untuk itu, sisa waktu ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar capaian di bulan Oktober dan November dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujar Sekda dengan tegas.

Apel gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kinerja seluruh pegawai Pemprov. Sultra dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, serta memastikan program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Rakor Inflasi Daerah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin, 14 Oktober 2024. Rakor ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait.

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber seperti Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Windhiarso Ponco Adi P, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Bulog, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, perwakilan Pemprov Sultra juga hadir dari berbagai instansi terkait, termasuk Sekretaris Dinas ESDM, Bank Indonesia (BI), Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan BPS.

Restuardy Daud, dalam arahannya, menyampaikan bahwa secara nasional, kondisi inflasi menunjukkan perbaikan signifikan dengan adanya deflasi, meskipun harga bahan pokok di beberapa daerah masih belum stabil. Inflasi tahun ke tahun (year on year, y-on-y) per September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93. Provinsi Papua Pegunungan tercatat dengan inflasi tertinggi sebesar 4,14 persen, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat terendah dengan inflasi 0,49 persen.

Rakor ini juga membahas sejumlah komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi pada minggu kedua Oktober 2024, seperti bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam ras. Restuardy menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan setiap minggu serta memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang aktif mengawasi inflasi di wilayahnya. “Kami berharap perhatian khusus diberikan kepada daerah dengan inflasi tinggi, serta daerah yang mengalami deflasi agar dapat menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi yang efektif dan menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Indonesia. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi secara lebih optimal.

Sebagai langkah lanjutan, Badan Pangan Nasional juga mengalokasikan anggaran dekonsentrasi untuk pengendalian inflasi pangan, dengan harapan pemerintah daerah dapat segera merealisasikan anggaran tersebut dalam upaya menjaga kestabilan harga pangan.

Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi, dalam sesi tinjauan inflasi, mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan Indeks Perubahan Harga (IPH), namun jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga meningkat dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sultra, dapat terus ditingkatkan untuk memastikan kestabilan harga, terutama komoditas pangan, demi kesejahteraan masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Gerakan Mahasiswa Bersatu Sulawesi Tenggara (GERMABES SULTRA) mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi tegas dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap PT. Indra Bakti Mustika (IBM) dan PT. Karyatama Konawe Utara (KKU).

Desakan ini disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Kamis (10/10/2024), menyusul dugaan kelalaian kedua perusahaan tersebut dalam menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Aksi tersebut diadakan sebagai respons terhadap kurangnya tindakan tegas dari Disnakertrans Sultra dalam mengawasi penerapan regulasi K3 di sektor industri.

Aktivis GERMABES SULTRA menilai Disnakertrans lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, meskipun telah terjadi sejumlah insiden di lingkungan kerja PT. IBM dan PT. KKU yang berdampak pada keselamatan para pekerja.

Salah satu aktivis GERMABES, Kristian Abil Kornelis, menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait keselamatan kerja.

Ia menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan merata, serta mempertanyakan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang seharusnya melindungi para pekerja.

“Bila kita ingin belajar bahasa hukum, datanglah ke Indonesia, tapi untuk penerapannya, kita perlu belajar dari negara lain seperti Singapura dan Malaysia,” kata Abil dalam orasinya.

Ia juga mempertanyakan kredibilitas penegak hukum di Indonesia yang dianggap tidak konsisten dalam menjalankan regulasi.

“Bagaimana kita bisa percaya pada legitimasi hukum, jika para penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tambah Abil.

Selain menyoroti kinerja Disnakertrans, GERMABES SULTRA juga mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menggelar RDP terkait kasus ini.

Aktivis menekankan bahwa sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, DPRD harus mengambil tindakan nyata demi perlindungan pekerja dan tegaknya hukum di sektor industri.

Aksi ini mendapatkan perhatian publik, mengingat pentingnya penerapan standar K3 di perusahaan besar seperti PT. IBM dan PT. KKU.

GERMABES SULTRA berharap, dengan adanya sanksi tegas dan evaluasi dari pemerintah, pelanggaran terkait keselamatan kerja dapat diminimalisir demi kesejahteraan para pekerja di Sulawesi Tenggara.

Kolaka Utara, sultranet.com – TP-PKK Kolaka Utara mengadakan sosialisasi kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan di Kecamatan Wawo, bertempat di SMKN Wawo, Senin (14/10/2024).

Kegiatan ini melibatkan siswa dari tiga sekolah, yakni MA Rante Angin, MAS Usma Lambai, dan SMA Wawo, dengan total peserta sebanyak 150 siswa.

Pj. Ketua TP. PKK Kolaka Utara, Hj. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., yang membuka acara ini, menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja untuk mencegah stunting di masa depan.

“Masa remaja adalah masa kritis. Sosialisasi ini diharapkan membantu kalian memahami pentingnya kesehatan reproduksi dan usia ideal pernikahan, demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Hj. Nurhayati juga berpesan kepada siswa agar memanfaatkan kesempatan ini dengan serius, mengikuti kegiatan dengan seksama, dan menjadikan materi ini sebagai bekal untuk menjaga diri.

“Kalian adalah generasi penerus, jadilah pribadi yang selalu mendengarkan arahan orang tua dan guru, serta fokus pada cita-cita kalian,” tambahnya.

Ketua Bidang 1 TP. PKK Kolaka Utara, Ny. Suriana Taupiq, S.Pd., MM., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan stunting di Kolaka Utara.

“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan siswa bisa menyebarkan informasi ini kepada teman-temannya, sehingga pemahaman terkait kesehatan reproduksi bisa meluas,” ungkapnya.

Materi inti disampaikan oleh dr. Syarif, Sp.OG., M.Kes., yang menjelaskan dampak usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting.

Ia menekankan pentingnya pemahaman mengenai risiko kesehatan jika menikah di usia yang terlalu muda.

Sebelum sosialisasi di Wawo, pengurus TP. PKK Kolaka Utara terlebih dahulu menghadiri Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Kolaka Utara, yang diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Bersama untuk berkomitmen menurunkan angka stunting di Kolaka Utara hingga mencapai zero stunting.

Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara sosialisasi ini, beberapa siswa yang aktif memberikan ulasan dan pertanyaan sesuai dengan materi sosialisasi juga mendapatkan reward dari panitia.

Ini diharapkan dapat memotivasi siswa lainnya untuk lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan serupa di masa mendatang.

Acara di Wawo turut dihadiri oleh Camat Wawo, TP. PKK Kecamatan Wawo, kepala sekolah, serta guru-guru dari ketiga sekolah tersebut.

Sumber: Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut, Syahlan Launu

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Rembuk Stunting 2024 di Lasusua, Senin (14/10).

Kegiatan itu merupakan upaya mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Bumi Patowanua dengan target Nol Persen kasus stunting sesuai dengan visi Indonesia emas bebas stunting 2045.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., dan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta PJ Ketua TP PKK Kolaka Utara.

Dalam sambutannya, Yusmin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan stunting.

“Penurunan stunting bukan tanggung jawab satu pihak saja. Semua unsur, mulai dari OPD, Forkopimda, hingga pemerintah desa, harus berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka stunting,” ujar Yusmin.

Yusmin menjelaskan bahwa stunting merupakan tantangan serius bagi Kolaka Utara.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka prevalensi stunting di kabupaten tersebut mencapai 31,8%, meningkat 7% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 24,8%.

Namun, optimisme meningkat dengan penurunan angka stunting berdasarkan data sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Pada Juli 2024, angka stunting menurun menjadi 3,81%, dibandingkan dengan 5,56% pada 2023.

“Pemerintah daerah terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan dukungan penuh dari Forkopimda. Ini penting untuk memastikan program penurunan stunting berjalan dari tingkat kabupaten hingga desa,” lanjut Yusmin.

Pada Juni 2024, sebanyak 10.041 balita di Kolaka Utara telah mengikuti Posyandu, dan hasilnya menunjukkan 357 balita teridentifikasi mengalami stunting.

Program pemberian makanan bergizi secara gratis kepada balita menjadi salah satu fokus pemerintah daerah.

Yusmin menyebut bahwa ini merupakan langkah konkret untuk memastikan seluruh anak di Kolaka Utara mendapatkan asupan gizi yang memadai.

“Kolaka Utara memiliki kekayaan sumber daya alam, baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun perkebunan. Tidak ada alasan bagi kita untuk gagal menurunkan stunting,” tegasnya.

Yusmin juga menegaskan bahwa dirinya akan mengawasi langsung program-program penurunan stunting.

Ia menargetkan angka stunting di Kolaka Utara bisa turun hingga nol persen pada 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.

“APBD 2025 harus difokuskan pada penurunan stunting. Kita tidak perlu terlalu banyak program yang tidak relevan, mari kita fokus pada hal yang benar-benar penting,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, meminta setiap alokasi digunakan untuk program yang berdampak langsung pada penurunan stunting.

“Tidak perlu perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan penurunan stunting. Setiap anggaran harus berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” tutup Yusmin.

Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. Taupik S., menambahkan bahwa berbagai program strategis akan dilakukan untuk mendukung penurunan stunting.

Salah satunya adalah pelaksanaan Bulan Pembangunan Balita pada Februari dan Juli, serta penguatan peran camat dalam mendukung intervensi stunting.

“OPD harus memastikan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat dan dapat diukur hasilnya,” tandasnya.

Sumber: Diskominfo Kolut

Bombana, Sultranet.com – Pada kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor Urut 1, Burhanuddin dan Ahmad Yani (berani), yang berlangsung di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sabtu (12/10/2024), tokoh masyarakat Yusran B. Akbar menyatakan dukungannya kepada calon Bupati Burhanuddin.

Yusran menegaskan bahwa dari calon ada, hanya Burhanuddin yang benar-benar peduli terhadap nasib petani, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, kepedulian itu telah ditunjukkan saat Burhanuddin menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana beberapa waktu lalu.

Dalam orasinya, Yusran menyampaikan pentingnya perhatian terhadap sektor pertanian yang masih menghadapi berbagai masalah, seperti harga hasil panen yang kerap anjlok dan minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern.

Menurut Yusran, Burhanuddin telah menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan kesejahteraan petani dan memiliki kebijakan yang berpihak kepada mereka.

“Suara petani adalah suara rakyat. Jika petani sejahtera, maka seluruh masyarakat akan merasakan dampaknya. Burhanuddin adalah pemimpin yang memahami dan memperjuangkan hal ini,” ujar Yusran di hadapan dua ribuan warga yang hadir.

Yusran juga menambahkan bahwa perhatian Burhanuddin terhadap sektor pertanian bukan sekadar janji politik. Menurutnya, calon bupati tersebut telah mengambil langkah-langkah konkret yang memberikan harapan bagi para petani di Bombana.

Di akhir orasinya, Yusran mengajak seluruh masyarakat Desa Toburi untuk memberikan dukungan penuh kepada Burhanuddin dalam Pilkada 2024.

Acara kampanye ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang berharap adanya perubahan nyata, khususnya dalam kebijakan pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani di daerah mereka.