Wakatobi, Sultranet.com – Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga transparansi dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Salah satu tantangan yang kerap muncul adalah praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan pengguna jasa pelabuhan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus pihak Sahabandar Kabupaten Wakatobi, khususnya di Pelabuhan Pangulubelo.

Untuk mencegah hal itu, pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Wanci mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungli. Masyarakat diminta tidak memberikan uang lebih kepada siapapun jika tidak disertai karcis resmi.

“Kami dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Wanci, kepada masyarakat yang hendak berkunjung di Pelabuhan Pangulubelo dalam aktivitas keberangkatan maupun kedatangan, besar harapan kami untuk saling mendukung dan mensupport agar jangan ada yang memberikan uang yang lebih ketika tidak ada karcisnya,” ujar perwakilan UPP Wanci, Rahman, Selasa (22/07/2025).

Pihaknya menambahkan, jika masyarakat menemukan praktik pungli di lapangan, disarankan untuk langsung merekam dan melaporkannya ke kantor pelabuhan. Menurutnya, pimpinan UPP telah menginstruksikan kepada seluruh petugas untuk bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang.

“Kami dengan senang hati terbuka ketika ada laporan. Pimpinan sudah sampaikan ke teman-teman di lapangan untuk bekerja secara profesional. Jika ada pungli, kami harap masyarakat bisa merekam langsung dan melaporkannya,” tegasnya.

Sebagai informasi, tarif resmi masuk ke area pelabuhan telah ditetapkan sebagai berikut:

• Perorangan: Rp2.500
• Kendaraan roda dua (motor): Rp3.500
• Kendaraan roda empat (mobil): Rp4.500

Dengan memahami dan mengikuti tarif yang telah ditentukan, masyarakat dapat membantu mencegah praktik pungli dan menciptakan suasana pelabuhan yang aman, tertib, dan profesional.

Kolaka, sultranet.co – Kabupaten Kolaka mencatat sejarah baru dalam industrialisasi nasional dengan dimulainya ekspor perdana feronikel dari Smelter Merah Putih milik PT Ceria Corp. Momentum tersebut menjadi simbol kebangkitan industri berbasis sumber daya lokal yang dibangun oleh anak bangsa.

Bupawti Kolaka, Amri Djamaluddin, menyebut hadirnya smelter milik PT Ceria Corp sebagai “penanda sejarah” bagi daerah yang selama ini hanya dikenal sebagai penghasil bijih nikel.

“Selama hidup 46 tahun di Kolaka, saya baru kali ini melihat langsung wujud nyata dari nikel yang selama ini hanya jadi cerita. Ini bukan sekadar ekspor, ini bukti nyata keberhasilan anak bangsa membangun di negeri sendiri,” ujar Amri saat memberikan sambutan dalam seremoni ekspor perdana sebanyak 10 kontainer dari total 65 kontainer feronikel ke pasar Asia.

Amri mengaku sempat meragukan proyek ini saat pertama kali menghadiri kegiatan PT Ceria pada tahun 2019. Lokasi yang saat itu masih berupa hutan belantara dan sepi, menurutnya sulit dipercaya akan menjadi kawasan industri. Namun, dukungan pembiayaan dari Sindikasi Bank Mandiri serta konsistensi PT Ceria Corp mengubah keraguan menjadi harapan yang nyata.

“Ternyata smelternya merah putih, dan orang-orangnya juga merah putih. Ini bukan hanya proyek, ini mimpi besar masyarakat Kolaka yang terwujud,” ungkap Amri penuh semangat.

Pembangunan smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan Rectangular Electric Furnace Line 1 berkapasitas 72 MVA serta berbagai fasilitas pendukung menunjukkan keseriusan PT Ceria dalam membangun ekosistem industri nikel yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Amri juga menyoroti dampak positif yang telah dirasakan masyarakat Kolaka dari kehadiran PT Ceria. Mulai dari program pemberdayaan masyarakat (PPM), kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan, hingga penerapan teknologi “green nickel” yang ramah lingkungan.

“Generasi mendatang akan mencatat bahwa smelter merah putih pertama ada di Kolaka. Ini bukan hanya pencapaian teknis, tapi juga kontribusi nyata untuk daerah, provinsi, bahkan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut keberadaan smelter tersebut turut berkontribusi terhadap lonjakan signifikan dana bagi hasil sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, tahun ini Kabupaten Kolaka menerima sekitar Rp 900 miliar, meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 100 hingga 200 miliar.

“Ini kontribusi nyata dari Ceria Corp milik anak bangsa. Saya berharap ke depan, dengan rencana pembangunan RKEF Line II dan fasilitas HPAL Line I, dukungan dari Bank Mandiri juga semakin besar,” tutup Amri.

Hadirnya Smelter Merah Putih menjadi simbol bahwa Kabupaten Kolaka tidak hanya menjadi lumbung tambang, tapi juga rumah bagi industri strategis nasional yang mandiri dan berdaya saing global.

Jakarta, sultranet.com – Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai katalisator penguatan industri strategis nasional. Lewat kolaborasi erat dengan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp), bank milik negara ini resmi mengawal ekspor perdana produk low-carbon ferronickel (FeNi) dari smelter “Merah Putih” milik Ceria yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (03/07/2025).

Sebanyak 10 kontainer pertama dari total 65 kontainer ferronikel dikirim secara simbolik ke pasar Asia. Produk yang dikirim berasal dari Smelter Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) Line I milik Ceria yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Ferronikel yang diekspor memiliki kandungan 22% logam nikel, setara dengan 13.900 ton logam nikel per tahun dari total kapasitas produksi sebesar 63.200 ton ferronickel per tahun. Produk ini juga telah memenuhi standar keberlanjutan melalui kepemilikan Renewable Energy Certificate (REC) dari PT PLN (Persero), menandai seluruh rantai produksinya berbasis energi bersih. Proses produksi juga didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) dan sistem robotik, memungkinkan pengawasan real-time yang efisien dan aman.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa dukungan terhadap ekspor ini adalah bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong hilirisasi mineral dan transisi energi nasional.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari pembangunan proyek strategis nasional, terutama yang dijalankan oleh investor domestik. Sinergi kami dengan Ceria menjadi contoh konkret bagaimana akselerasi ekonomi dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara sektor perbankan dan industri dalam negeri,” ujar Darmawan, Sabtu 5 Juli 2025.

Sebelumnya, pada April 2025, Ceria telah melakukan produksi perdana dari smelter tersebut. Uniknya, Ceria menjadi satu-satunya perusahaan pemurnian nikel nasional yang berhasil membangun fasilitas pengolahan melalui pendanaan sindikasi perbankan nasional.

Pada tahun 2022, Bank Mandiri bersama Bank BJB dan Bank Sulselbar menyalurkan pembiayaan sindikasi sebesar USD 277,69 juta guna membiayai pembangunan smelter dan infrastruktur penunjangnya. Pendanaan ini mencerminkan kepercayaan industri keuangan terhadap prospek hilirisasi mineral dan rantai pasok nikel Indonesia.

CEO Ceria Corp, Derian Sakmiwata, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen berkelanjutan Bank Mandiri.

“Smelter merupakan simbol semangat kemandirian dan kebangkitan industri nasional. Kolaborasi strategis dengan perbankan telah membuka banyak peluang, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah bagi daerah maupun perekonomian nasional,” ujar Derian.

Lebih lanjut, Ceria menargetkan ekspansi lanjutan melalui pembangunan RKEF Line II serta fasilitas High-Pressure Acid Leaching (HPAL) Line I. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik (EV).

Target jangka panjang Ceria mencakup peningkatan kapasitas produksi hingga 252.800 ton ferronickel per tahun atau setara 55.600 ton logam nikel, serta produksi 293.200 ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dari dua fase pabrik HPAL, yang mengandung 110.940 ton logam nikel dan 11.400 ton kobalt.

“Dengan dukungan perbankan nasional, kami optimistis Indonesia akan memainkan peran kunci dalam industri baterai global. Sinergi seperti ini menjadi pilar kemajuan sektor energi terbarukan dan hilirisasi,” imbuh Derian.

Seremoni ekspor perdana juga dihadiri oleh Bupati Kolaka, Amri Jamaluddin, sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap kehadiran industri strategis di wilayahnya. Momentum ini dinilai memperkuat konektivitas antara pelaku industri dan lembaga keuangan dalam membangun ekosistem hilirisasi mineral yang berdaya saing global.

Keberhasilan ekspor perdana ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Dengan dukungan kuat dari sektor keuangan dan industri, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam industri berbasis sumber daya dan energi hijau berkelanjutan.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kolaboratif, dan berkelanjutan di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sultra Investment Summit 2025 yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Selasa 24 Juji 2025.

Acara tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra itu menghadirkan 250 peserta, terdiri dari investor lokal maupun asing, pimpinan lembaga vertikal, perbankan, dan unsur Forkopimda, termasuk Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala.

Dalam sambutannya, Gubernur ASR menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra memiliki tanggung jawab penuh dalam membangun ekosistem investasi yang kondusif. Ia menekankan pentingnya sinergi, bukan hanya menuntut kewajiban investor, tetapi juga memberi jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

“Saya harap kepada para OPD untuk benar-benar paham bahwa iklim investasi adalah tanggung jawab bersama. Jangan hanya menuntut kewajiban investor, sementara kita tidak menghadirkan suasana yang mendukung bagi mereka,” ujarnya.

Gubernur juga mendorong peningkatan edukasi publik terkait manfaat investasi yang masuk ke Sultra. Menurutnya, investasi bukan semata urusan modal, tetapi motor penggerak ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, dan peningkat kesejahteraan masyarakat.

Data DPMPTSP menunjukkan realisasi investasi Sultra pada triwulan I tahun 2025 mencapai Rp 4,46 triliun, atau 34 persen dari target tahunan sebesar Rp 13,28 triliun. Gubernur optimistis angka itu akan terus naik, seiring potensi besar sektor pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, dan jasa yang dimiliki daerah ini.

“Dengan potensi besar dan proyek strategis nasional yang ada di Sultra, kita ingin para pelaku usaha benar-benar hadir untuk membangun daerah, bukan hanya mengambil keuntungan,” tegas ASR.

Polisi Siap Kawal Stabilitas PSN, Meski Ada Gejolak Lapangan

Sejalan dengan semangat Gubernur menciptakan ekosistem investasi yang sehat, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menegaskan kesiapan jajarannya dalam menjaga keamanan aktivitas Proyek Strategis Nasional (PSN), yang saat ini tengah menjadi sasaran demonstrasi di beberapa titik di Sultra.

“Kalau mereka (perusahaan) meminta, kita akan siapkan untuk pengamanan. Bagaimanapun itu harus kita lindungi, agar operasionalnya tidak terganggu,” kata Kapolda, Jum’at 27 Juni 2025.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di sekitar kawasan pertambangan, termasuk di wilayah operasi PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka.

Isu yang diangkat mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan, hingga transparansi manajemen. Meski demikian, Polda Sultra menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kelancaran aktivitas dunia usaha.

Kapolda menegaskan bahwa setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan secara damai tetap akan dilindungi. Namun, aparat juga berkewajiban memastikan agar kegiatan usaha yang legal tidak terganggu dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan, Sultra terus menguatkan posisinya sebagai daerah tujuan investasi unggulan di kawasan timur Indonesia. Pemerintah daerah berharap, para investor tidak hanya datang membawa modal, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

KOLAKA, sultranet.com – Forum Masyarakat Ulu Wolo Lalonggopi (Formula) mengaggap PT Ceria Nugraha Indotama sebagai aset bangsa yang mesti dijaga dan didukung. Hal ini disampaikan saat perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1447 H, Jumat (27/06/2025).

“Kehadiran PT Ceria di Kecamatan Wolo merupakan aset bangsa yang mesti kita jaga dan dukung,” kata Ketua umum Formula, Kasnuddin Arif pada acara di Masjid Raya Nurul Yaqin Kelurahan Ulu Wolo.

Bang Udin sapaan akrab Kasnuddin berharap keberadaan Formula yang merupakan wadah aspirasi dan diskusi warga Kelurahan Ulu Wolo dan Desa Lalonggopi. Forum ini juga menjadi wadah pemersatu perbedaan, juga mitra yang baik bagi masyarakat, organisasi pemuda dan Pemerintah. Sekaligus menjadi mitra perusahaan yang berinvestasi di Kecamatan Wolo, tentunya juga mereka akan memberikan lingkungan yang kondusif di daerahnya.

“Kami berterima kasih kepada PT Ceria Nugraha Indotama yang telah mensupport kegiatan kami, sekaligus berharap kepada management PT Ceria agar tidak bosan membuka pintu bagi kami untuk selalu berdiskusi dan berkoordinasi,” harap Bang Udin.

Terkait tahun baru Islam, Bang Udin berharap menjadi awal lahirnya sinergi baru antara semua pihak, baik itu pihak pemerintah dan masyarakat maupun ormas, serta antara pihak perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat.

Sementara Lurah Ulu Wolo Abdul Karim dalam sambutannya, juga menyampaikan perlunya mendukung dan menyukseskan keberadaan smelter merah putih yang merupakan milik anak bangsa, sebab PT Ceria bukan hanya aset bangsa, tapi lebih dari itu PT Ceria merupakan bagian dari Kecamatan Wolo.

“Selama ini PT Ceria telah banyak membantu dan bekerjasama dengan Pemerintah dan masyarakat Kecamatan Wolo. Karena itu kita mesti mendukungnya,” katanya.

Abdul Karim juga memberikan apresiasi pada Formula, PHBI dan Majelis taklim yang memperingati tahun baru Islam, sebagai upaya menghidupkan nilai keagamaan dan menginggat perjuangan Rasulullah SAW saat melakukan perjalanan hijrah dari Mekkah ke Madinah.

“Hubungan antara Kelurahan Ulu Wolo dan Desa Lalonggopi perlu ditata lebih baik lagi, sehingga sinergi dan jalinan komunikasi senantiasa berjalan baik. Ini yang dilakukan Formula dan perlu kita berikan apresiasi,” kata Abdul Karim.

sultranet.com, Kendari – Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kolaka (AUK) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra atas dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar (pungli), Kamis (19/6/2025).

Diketahui, laporan tersebut ditujukan kepada Direktur Perumda AUK yang berinisial A, terkait dugaan praktik korupsi dan pungli terhadap puluhan perusahaan tambang di Kolaka yang menjalin kontrak kerja sama operasional (KSO) dengan Perumda tersebut.

Koordinator Pusat BEM Se-Sultra, Ashabul Akram, menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar aksi unjuk rasa dan melaporkan dugaan praktik korupsi, nepotisme, serta pungli yang disebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Direktur Perumda AUK sejak tahun 2024.

“Kami telah melakukan aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan dugaan praktik korupsi, nepotisme, dan pungli yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Direktur Perumda Aneka Usaha Kolaka pada tahun 2024 lalu,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/6/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi sebelum pelaporan tersebut dan menemukan bukti-bukti autentik yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perumda AUK.

“Sebelum pelaporan, kami juga telah melakukan investigasi dan berhasil menemukan bukti autentik atas dugaan korupsi tersebut,” tambahnya.

Dirinya pun menegaskan bahwa laporan resmi telah diterima oleh pihak Kejati Sultra pada hari yang sama.

“Hari ini kami secara resmi telah melaporkan Direktur Perumda Aneka Usaha Kolaka ke Kejati Sultra,” tegas Ashabul.

Ia berharap pihak Kejati Sultra segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan mendalam dan menetapkan tersangka.

“Kami mendesak Kejati Sultra segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan menetapkan Direktur Perumda AUK sebagai tersangka,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra, Abdul Rahman Morra, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan segera menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Laporan ini kami akan lanjutkan ke pimpinan sekaligus menunggu perintah pimpinan untuk proses selanjutnya,”Jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa laporan tersebut dinilai objektif dan didukung indikasi kecurangan.

“Namu bagi saya ini hal yang murni objektif adanya indikasi-indikasi kecurangan yang diduga dilakukan oleh perumda Aneka Usaha Kolaka, “tambahnya.

Sebagai penutup, ia mengatakan bahwa Kejati Sultra akan mulai menghimpun data dan informasi terkait setelah ada arahan dari pimpinan.

“Yang jelas kami akan mengumpulkan data-data kalau memang sudah ada tindak lanjut dari pimpinan”, Pungkasnya.

sultranet.com, Kolaka – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer Gerungan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat perusahaan tambang besar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Selasa (17/6/2025). Ia menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat.

Empat perusahaan yang disidak antara lain: PT Vale Indonesia Tbk, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), dan PT ANTAM UBP Kolaka.

“Sultra harus jadi contoh nasional. Jangan ada pemerasan, jangan ganggu investor. Kalau iklim investasi kondusif, rakyat pasti sejahtera,” tegas Immanuel.

Ia mengingatkan bahwa investasi yang sehat tidak hanya membawa modal, tetapi juga membuka lapangan kerja. Pemerintah, katanya, tidak akan mentolerir pelanggaran perekrutan, baik diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal maupun pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing.

“Kalau ada pelanggaran hukum, pasti ada sanksinya. Negara tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Terkait keselamatan kerja, Immanuel menyebut sebagian besar perusahaan telah menerapkan standar K3 dengan baik. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja aktif melakukan pengawasan di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan dari perusahaan.

Dalam kunjungannya, Wamenaker didampingi Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, dan berdialog dengan jajaran Pemkab Kolaka di Rumah Jabatan Bupati. Ia mengapresiasi komitmen daerah dalam menjaga transparansi ketenagakerjaan, termasuk memberantas praktik percaloan kerja.

“Tidak boleh ada LSM, ormas, atau tokoh masyarakat yang menarik biaya untuk melamar kerja. Itu harus dilaporkan. Negara harus hadir,” tegasnya.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei, menyatakan bahwa daerah menargetkan 70 persen tenaga kerja tambang berasal dari Kolaka. Saat ini, sekitar 2,9 persen dari angkatan kerja usia produktif masih menganggur.

“Kami berkomitmen agar peluang kerja lebih banyak dinikmati warga lokal tanpa mengabaikan kualitas dan kualifikasi,” kata Safei. Ia juga menegaskan kesiapan Pemda bersinergi dengan pemerintah pusat guna memastikan investasi berjalan berkelanjutan dan pro-rakyat.

Sultranet.com, Kolaka — Suara dukungan terhadap keberadaan PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, terus mengalir.

Kali ini datang dari Ketua Forum Pemuda Kecamatan Wolo, Syamsuriadi, yang menyebut bahwa investasi perusahaan tersebut menjadi bukti nyata bagaimana anak bangsa mampu mewujudkan hilirisasi industri nikel secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Syamsuriadi memuji langkah Ceria Group membangun smelter berteknologi Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan mempersiapkan pembangunan High-Pressure Acid Leach (HPAL) di kawasan itu. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, khususnya generasi muda Wolo.

“Kami melihat langsung bagaimana Ceria Group bukan hanya bicara soal bisnis, tetapi juga menjawab tantangan nasional di bidang hilirisasi nikel. Ini adalah bentuk nyata partisipasi anak bangsa dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional,” ujarnya, Selasa 17 Juni 2025.

Bukan Sekadar Tambang

Aktivis mahasiswa yang juga Ketua IKAMI, Ady, menambahkan bahwa keberadaan Ceria Group telah memberi warna berbeda dalam pembangunan daerah. Ia menyoroti kontribusi perusahaan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan tenaga kerja lokal, hingga dukungan terhadap sarana ibadah dan pendidikan

“Kita tidak bisa menutup mata. Smelter RKEF yang telah beroperasi bukan hanya simbol kemajuan teknologi, tapi juga penggerak ekonomi lokal. Masjid Raya Kecamatan Wolo yang sekarang tampak megah adalah bukti nyata bahwa Ceria Group peduli terhadap masyarakat,” ujar Ady.

Menurutnya, Ceria Group bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga rutin memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa serta mendukung pengembangan usaha lokal. Kehadiran perusahaan turut mendorong perputaran ekonomi yang semakin terasa di kalangan masyarakat bawah.

Tanggapan terhadap Aksi Demonstrasi

Terkait adanya aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok tertentu saat kunjungan investor, Ady menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang dinilai kurang tepat.

“Sah-sah saja menyampaikan pendapat. Tapi jangan sampai mengganggu aktivitas produksi, apalagi masuk ke wilayah konsesi perusahaan yang sudah berstatus Objek Vital Nasional. Ini justru berpotensi merusak citra daerah dan merugikan kita semua,” katanya.

Ia menilai bahwa beberapa aspirasi masyarakat yang sering disuarakan, seperti transparansi CSR dan dukungan terhadap pengusaha lokal, sejatinya sudah dijalankan oleh PT Ceria Group melalui berbagai program pemberdayaan.

Diakui Secara Nasional

Bukan hanya di tingkat lokal, PT Ceria Group juga telah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Beberapa penghargaan prestisius seperti Good Mining Practice Award 2024, Tamasya Award 2024, serta penghargaan lingkungan PROPER Biru sebanyak lima kali menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Teranyar, pada 11 Juni 2025, Ceria Group meraih dua penghargaan bergengsi: TOP CSR Awards 2025 (Star 4) dan TOP Leader on CSR Commitment 2025.

“Ini bukan perusahaan biasa. Ceria Group membuktikan bahwa industri tambang pun bisa humanis, berkelanjutan, dan penuh kontribusi sosial. Kita sebagai masyarakat Wolo sudah merasakan langsung manfaatnya,” jelas Ady.

Seruan Menjaga Iklim Investasi

Di akhir pernyataannya, Syamsuriadi dan Ady kompak menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Wolo, agar iklim investasi tetap sehat dan terus berkembang.

“Kami tidak setuju jika ada narasi liar yang ingin menghambat aktivitas Ceria Group. Ini investasi yang sehat, berwawasan lingkungan, dan menyentuh masyarakat. Tugas kita adalah mengawal, bukan mengusik,” tegas Syamsuriadi.

“Mari kita realistis. Banyak daerah di Indonesia maju karena mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Wolo punya peluang yang sama. Dan Ceria Group adalah mitra yang tepat,” tutup Ady.

Kolaka, Sultranet.com – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kolaka, Ripaldi Rusli, menilai kehadiran PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo bukan sekadar proyek industri biasa.

Menurutnya, kehadiran perusahaan nasional itu adalah peluang emas yang harus dijaga dan dikawal demi masa depan Kolaka.

Ripaldi menekankan bahwa pembangunan Smelter Merah Putih oleh PT CNI—yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)—merupakan investasi besar yang tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat lokal, terutama generasi muda.

“Ini bukan ancaman, melainkan berkah. PT CNI adalah aset bangsa yang hadir di Kolaka. Investasi ini tidak bisa kita pandang sebelah mata karena menyangkut masa depan daerah dan rakyat,” ungkapnya, Selasa (17/6/2025).

Ripaldi menambahkan, PT CNI berbeda dari banyak perusahaan tambang lain yang dimiliki asing. Perusahaan ini adalah milik anak bangsa sendiri yang berkomitmen membangun negeri dengan kekuatan sendiri.

“PT Ceria bukan milik asing, ini milik putra terbaik Indonesia. Kami di KNPI Kolaka akan terus mendukung dan mengawal investasi ini agar berjalan sehat, adil, dan memberi manfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Enam Alasan Kenapa PT CNI Harus Didukung

Dalam penjelasannya, Ripaldi memaparkan enam poin utama mengapa kehadiran PT CNI patut mendapatkan dukungan luas:
1. Proyek Strategis Nasional (PSN)
Smelter PT CNI tercatat dalam daftar PSN, menjadikannya prioritas pembangunan nasional. Ini menempatkan Kolaka sebagai salah satu pusat industri nikel nasional.

2. Perusahaan Nasional, Bukan Asing
Kepemilikan penuh oleh Warga Negara Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya alam Kolaka dikelola oleh anak negeri, bukan oleh korporasi asing.

3. Penggerak Ekonomi Lokal
PT CNI telah berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi di Kecamatan Wolo dan sekitarnya, dengan investasi bernilai triliunan rupiah yang membuka ribuan lapangan kerja dan menghidupkan UMKM.

4. Peluang untuk Pemuda Lokal
Perusahaan ini membuka akses kerja luas bagi pemuda Kolaka, terutama di sekitar wilayah tambang, yang secara langsung berkontribusi mengurangi angka pengangguran.

5. Dukung Hilirisasi Nasional
Smelter Merah Putih adalah bagian dari kebijakan hilirisasi mineral yang dicanangkan Presiden RI. Artinya, PT CNI juga mengambil peran dalam memperkuat kemandirian industri nasional.

6. Program Sosial Nyata
Melalui CSR, PT CNI telah menjalankan berbagai kegiatan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga pembangunan infrastruktur desa. Ini manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Seruan Kolaborasi dan Penolakan Terhadap Provokasi

Ripaldi juga mengingatkan bahwa dalam konteks pembangunan dan investasi, semua pihak harus menciptakan iklim yang aman dan kondusif. Ia mengajak pemuda untuk mengambil peran aktif sebagai pengawal, bukan penghambat.

“Kita butuh investasi yang berpihak pada rakyat. Kalau ada yang coba memprovokasi atau menyebar disinformasi, itu jelas bukan sikap yang mencerminkan semangat membangun Kolaka,” tegasnya.

Sebagai Ketua KNPI Kolaka, Ripaldi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mendorong Kolaka menjadi kawasan industri strategis berbasis kedaulatan nasional.

“Kami siap berdiri di barisan depan untuk menjaga investasi ini tetap sehat dan berorientasi pada rakyat. Kolaka bisa maju, asal kita satu suara dan satu tujuan,” pungkasnya.

KOLAKA – Aksi demonstrasi sekelompok massa saat kunjungan investor asal Jepang ke kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, menuai sorotan tajam. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGW), Risal Hidayatullah, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan iklim investasi, khususnya di kawasan industri strategis nasional.

“Pemda dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan berinvestasi,” tegas Risal dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Ia menegaskan, demonstrasi adalah hak setiap warga selama dilakukan dengan tujuan yang murni. Namun, aksi yang mengatasnamakan kelompok Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) saat kunjungan investor dinilai mencurigakan dan berpotensi mengarah pada praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat.

“Meski pihak perusahaan terbuka terhadap aspirasi, tindakan yang mengarah ke premanisme harus diproses secara hukum secara adil dan transparan,” ujarnya.

Risal meminta pemerintah daerah dan aparat hukum segera menstabilkan situasi serta memastikan keamanan kawasan investasi, terlebih di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti milik PT CNI. Ia menyebut gangguan terhadap agenda strategis negara tidak bisa dianggap remeh.

“Mereka (investor) adalah tamu negara. Kedatangan mereka membawa harapan bagi masyarakat dan pemerintah. Maka segala bentuk gangguan harus ditanggapi serius,” tambahnya.

Aktivis nasional yang dikenal vokal dalam isu lingkungan dan pertambangan ini juga menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial masyarakat sekitar tambang demi mendukung keberhasilan investasi asing yang tengah didorong pemerintah.

“Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya iklim investasi yang kondusif. Jika dibiarkan, insiden seperti ini bisa menjadi kontraproduktif terhadap semangat tersebut,” ungkapnya.

Menurut Risal, organisasi masyarakat seharusnya menjadi perekat sosial, bukan sumber konflik. “Ormas seharusnya membawa cahaya, bukan api,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberadaan PT CNI, yang telah membangun fasilitas smelter dan termasuk dalam PSN, merupakan bagian penting dari transformasi energi nasional. Karena itu, semua pihak diharapkan mendukung proses pembangunan demi kesejahteraan bersama.

Sementara itu, sumber internal yang dekat dengan proses investigasi menyebutkan, salah satu kendaraan yang digunakan dalam aksi penghadangan merupakan milik Asbar, vendor dari Kalla Beton. Asbar diketahui merupakan kerabat dari inisial HS, pengusaha penyedia kendaraan operasional dan vendor resmi PT CNI.

“Keterlibatan ini membuka potensi adanya konflik kepentingan dan kebocoran informasi internal perusahaan kepada jejaring aksi,” beber sumber tersebut.

Diketahui, kelompok MATA Wolo memiliki hubungan dekat dengan sejumlah warga pengklaim lahan dan beberapa karyawan lokal. Dua tokoh utama aksi ini, Mallapiang dan Fasil Wahyudi, disebut sebagai penggerak mobilisasi massa yang menentang perusahaan.

Keduanya juga diduga terlibat dalam kasus pendudukan lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) bersama tersangka Rustam, yang saat ini sedang ditangani Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Sultra. Proses hukum kasus ini masih berlangsung.

“Kami berharap Kapolda Sultra memberikan kepastian hukum dan menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu stabilitas daerah serta menghambat investasi, terlebih di kawasan PSN dan Objek Vital Nasional,” tutup Risal.