LAWORO, Sultranet.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional semakin nyata. Pada Selasa (3/6/2025), Pemkab Muna Barat menggelar penanaman padi serentak di lahan seluas 866 hektare yang dipusatkan di Desa Lawada Jaya, Kecamatan Sawerigadi.

Tak hanya itu, Pemkab juga menyalurkan bantuan 39 ton bibit padi unggul jenis Inpari 42 kepada para petani. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu poin utama astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, turut menyerahkan berbagai jenis alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani. Bantuan yang diberikan antara lain berupa mesin panen (combine harvester), traktor roda dua, traktor tangan, mesin pompa air, serta alat semprot (handsprayer).

“Kami menargetkan pada akhir 2026, Muna Barat sudah mampu mencapai swasembada beras. Ini adalah wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan,” ujar Bupati Muna Barat, La Ode Darwin.

Ia menambahkan, dengan bantuan alsintan, pupuk bersubsidi, dan bibit unggul, hasil panen diharapkan mencapai 7–8 ton per hektare. Penanaman serentak ini, kata Darwin, bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung petani dan menjamin ketersediaan pangan.

“Pemerintah daerah bersama penyuluh pertanian akan terus mendampingi petani agar produksi optimal. Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan swasembada beras, baik di Muna Barat maupun secara nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Jaelani yang juga Ketua DPW PKB Sultra, menyampaikan bahwa potensi pertanian di Muna Barat, terutama komoditas padi dan jagung, sangat besar. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebutuhan petani melalui distribusi bibit dan alsintan.

“Saya akan terus berkolaborasi dengan pak Bupati. Kita alokasikan bibit sesuai kebutuhan, seperti Inpari 42 untuk padi dan Bisi 2 untuk jagung,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Jay ini.

Ia juga mengapresiasi langkah Bupati La Ode Darwin yang dinilainya sangat serius dalam upaya mendorong swasembada beras sebagai bagian dari mendukung program strategis Presiden Prabowo.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Muna AKBP Indra Sandy Purnama, Kepala Perum Bulog Raha Hendra Dionisius, para penyuluh pertanian, kepala desa, camat, hingga para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

KENDARI, Sultranet.com – Suasana panas terasa di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta Pusat pada Senin siang, ketika puluhan aktivis dari Perhimpunan Aktivis Nusantara (PERANTARA) kembali turun ke jalan, Senin 2 Juni 2025.

Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan nikel oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), anak usaha PT Merdeka Battery Mineral Tbk, yang beroperasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Aksi unjuk rasa ini tak hanya diwarnai orasi lantang. Para demonstran juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan, memicu ketegangan dengan petugas keamanan yang berjaga.

Seruan Evaluasi Total dan Cabut Izin
Dalam tuntutannya, PERANTARA meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri ESDM untuk segera melakukan evaluasi total terhadap izin tambang PT SCM. Mereka menuding perusahaan telah melanggar berbagai ketentuan hukum dan merugikan masyarakat sekitar tambang.

“PT SCM diduga kuat menjadi penyebab kerusakan ekologis yang menyebabkan banjir serta mengganggu aliran sungai di Konawe dan Konawe Utara. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal hak hidup masyarakat,” ujar Eghy Seftian, penanggung jawab aksi.

Ia menekankan bahwa aktivitas tambang yang merusak lingkungan tersebut telah melanggar Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengatur kewajiban perusahaan tambang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dugaan Penyerobotan Lahan dan Smelter Fiktif Tak hanya persoalan lingkungan, PERANTARA juga menyoroti dugaan penyerobotan lahan milik masyarakat tanpa proses musyawarah atau ganti rugi yang layak.

“Ini bukan hanya persoalan hukum, tapi persoalan moral dan keadilan sosial. PT SCM mencederai prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak masyarakat lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU Minerba,” lanjut Eghy, yang juga merupakan mantan Ketua Umum HIMA SULTRA-Jakarta.

Sementara itu, Muhammad Rahim, Koordinator Aksi, menyoroti janji pembangunan smelter oleh PT SCM yang dinilai hanya sebagai alat manipulasi demi memperoleh kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah.

“Smelter itu kami duga hanya kedok. Dengan dalih pembangunan smelter, mereka mendapat kuota RKAB hingga 19 juta metrik ton—angka yang sangat besar dan patut dipertanyakan,” ungkap Rahim.

Ancaman Aksi Lebih Besar
Menutup aksi, PERANTARA menegaskan bahwa protes ini adalah awal dari gerakan yang lebih besar jika pemerintah tidak segera bertindak.

“Negara tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Jika tidak ada tindakan tegas, kami akan lanjutkan tekanan dengan aksi massa yang lebih masif di seluruh kementerian terkait,” tegas Eghy.

Mereka menyerukan penyelamatan Tanah Routa dan meminta agar investasi tambang tidak menjadi kedok untuk merampas hak rakyat dan merusak ruang hidup.

“Kami tidak anti investasi. Tapi jika investasi datang dengan cara merampas tanah adat dan mengancam keberlangsungan masyarakat, maka kami akan berdiri di barisan perlawanan,” tutupnya.

KENDARI,sultranet.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara kembali menyoroti sejumlah persoalan yang menyelimuti aktivitas PT. Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe.

Sorotan tajam kali ini mengarah pada kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. SCM yang mencapai angka fantastis, yakni 19 juta metrik ton.

Menurut Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, angka ini sangat janggal untuk sebuah perusahaan yang diklaim sebagai pengelola kawasan mega industri.

“Sejak kapan pengelola kawasan industri membutuhkan kuota RKAB sebesar itu?” ujar Hendro saat ditemui media ini pada Rabu (28/5/2025).

Padahal, lanjut Hendro, PT. SCM sebelumnya telah menyampaikan rencana ambisius kepada Pemerintah Daerah Konawe, termasuk pembangunan dua smelter serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Routa.

Rencana tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan resmi yang dipimpin oleh Sekda Konawe.

Dalam presentasinya, manajemen PT. SCM menjabarkan rencana pembangunan smelter untuk pengolahan limonit dan saprolit di Desa Lalomerui, serta proyek pembangunan PLTS dan smelter milik PT. Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di kawasan Matabuangga.

Namun hingga kini, realisasi dari rencana tersebut tak kunjung terlihat.

“Di mana smelter itu? Mana PLTS yang dijanjikan? Semua belum terealisasi,” kata Hendro yang juga dikenal dengan sapaan Egis.

Ia menilai, janji-janji pembangunan tersebut akan sulit terealisasi selama PT. SCM hanya fokus pada kegiatan penambangan dan penjualan ore nikel mentah, tanpa ada progres nyata terhadap pengembangan infrastruktur industri yang dijanjikan.

Lebih lanjut, Hendro menyebut masyarakat Konawe dan Sulawesi Tenggara secara umum sangat menantikan pengembangan kawasan industri di Routa. Selain membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu orang, kehadiran smelter juga akan memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kalau benar dibangun, ini bisa jadi peluang besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” katanya.

Sayangnya, harapan tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. PT. SCM disebut lebih fokus pada penjualan ore nikel mentah, bahkan hingga ke Morowali, Sulawesi Tengah.

Aktivitas pengiriman dilakukan melalui dua metode: hauling darat dan pipa besar.

“Ini menunjukkan bahwa orientasi perusahaan lebih ke eksploitasi tambang daripada pengembangan kawasan industri,” ujar Hendro.

Ia juga menyinggung dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti banjir yang sempat melanda Kelurahan Routa, yang diduga kuat sebagai akibat dari aktivitas tambang PT. SCM.

“Kalau seperti ini, masyarakat yang dirugikan. Smelter tidak ada, banjir pun datang,” keluhnya.

Atas dasar itu, Ampuh Sultra mendesak PT. SCM untuk menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai “simbiosis parasitisme” di Kecamatan Routa.

“PT. SCM jangan hanya mengambil manfaat, sementara masyarakat menanggung dampaknya. Jangan hanya perusahaan yang merdeka, sementara masyarakat berduka,” tegas Hendro.

Sebagai penutup, pihaknya meminta agar pemerintah mengevaluasi ulang pemberian kuota RKAB yang dinilai tidak masuk akal bagi perusahaan yang disebut sebagai pengelola kawasan industri. Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperjelas status PT. SCM.

“Pemerintah harus memastikan, apakah PT. SCM ini perusahaan tambang biasa atau benar-benar pengelola kawasan industri. Ini menyangkut nasib ribuan tenaga kerja yang berharap pada pembangunan smelter di Routa,” tutup Hendro.

LAWORO, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) me-launching program Mubar Sehat. Peluncuran ini dipimpin langsung Bupati La Ode Darwin dan didampingi Wakil Bupati Ali Basa, di Lapangan Sepakbola Wamelai, Kecamatan Lawa, Jumat (16/5/2025).

Saat menuju ke lokasi launching Mubar Sehat, bupati yang turut didampingi beberapa dokter spesialis, menyempatkan mengunjungi dua warga yang sakit, yaitu di Desa Watumela dan Kelurahan Wamelai. Ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dokter keliling.

“Hari ini kami launching program Mubar Sehat. Program Mubar Sehat ini menjadi program unggulan kami di bidang kesehatan,” kata Bupati Muna Barat La Ode Darwin.

Dalam launching ini, Pemkab Mubar menyelenggarakan dua kegiatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis dirangkaikan dengan senam zumba dan dokter keliling.

Darwin mengungkapkan, program Mubar Sehat mencakup empat jenis pelayanan prioritas di sektor kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis dirangkaikan dengan senam zumba, dokter keliling, pelayanan 24 jam di UGD puskesmas, serta penempatan satu bidan dan satu perawat di masing-masing desa/kelurahan se-Kabupaten Muna Barat.

“Sebenarnya program Mubar Sehat ini sudah saya launching dua tahun lalu, yang saat itu saya masih menjadi bakal calon bupati. Setelah saya terpilih sebagai bupati dan pak Ali Basa sebagai wakil bupati, maka program ini kami lanjutkan sebagai wujud merealisasikan janji politik kami saat kampanye,” tandaa Darwin.

Darwin mengatakan, Mubar Sehat juga merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Darwin-Ali dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh masyarakat Muna Barat.

Menurut dia, kesehatan adalah pelayanan paling utama dan paling penting dalam upaya mewujudkan Muna Barat menjadi Liwu Mokesa.

“Karena kalau kita tidak sehat maka kita tidak bisa mencari uang. Kalau kita tidak sehat maka seluruh kegiatan rumah tangga kita pasti terganggu,” tuntas Darwin.

Sekedar diketahui, sebelumnya Bupati La Ode Darwin telah meresmikan pelayanan UGD 24 jam pada tiga puskesmas yang berada di tiga wilayah besar di Muna Barat. Yaitu Puskesmas Guali yang menjangkau pelayanan masyarakat untuk Kusambi Raya.

Kemudian, puskesmas Tiworo Tengah yang menjangkau pelayanan masyarakat Tiworo Raya. Lalu, Puskesmas Lawa yang menjangkau pelayanan masyarakat yang ada di Lawa Raya.

Muna Barat, sultanet.com – Bupati Muna Barat La Ode Darwin resmi me-launcing program petani keren sekaligus penanaman jagung secara serentak di lahan 1500 hektare, di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi, Kamis (15 5/2025).

Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat di bawah kepemimpinan La Ode Darwin-Ali Basa, untuk mensejehaterakan masyarakan dan menyukseskan program ketahanan pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Darwin menyampaikan, pihaknya akan terus mendampingi dan memperkuat peran petani, yang mencakup pemberian bantuan bantuan bibit dan pupuk, bantuan sarana produksi pertanian serta kemudahan akses pasar terhadap hasil panen.

Untuk memaksimalkan program penanaman jagung, pihaknya telah menyiapkan bibit jagung berkualitas jenis bisi dua sebanyak 22,5 ton, untuk dibagikan secara gratis kepada seluruh petani.

Selain itu, Darwin juga bakal memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani jagung, seperti konser dan mesin pengering.

“Salah satu kendala yang dialami para petani jagung kita selama ini adalah tidak adanya mesin pengering. Mesin pengering jagung ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas jagung dan efisiensi proses pasca panen,” ujarnya.

Darwin bilang, mesin pengering jagung ini akan diupayakan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Mesin yang akan diadakan nanti berkapasitas 10 ton dengan harga per unitnya sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta.

“Untuk untuk kesejahteraan para petani, saya siap mengorbankan anggaran perjalanan dinas saya dan anggaran rumah tangga untuk mengadakan mesin pengering jagung,” katanya.

Darwin meyakini, program ketahanan pangan di Muna Barat akan berjalan sukses dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, Muna Barat memiliki potensi pertanian yang sangat besar.

“Dengan komitmen dan perhatian kami yang begitu besar kepada petani, saya berharap program ketahanan pangan ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Muna Barat, dalam masa kepemimpinan kami selama lima tahun ke depan,” tuturnya.

Darwin juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan yang maksimal dalam mewujudkan program ketahanan pangan di Muna Barat.

Sementara itu, Kepala Desa Marobea Muslimin Salim menyambut baik dan mengapresiasi langkah Bupati La Ode Darwin yang terus berkomitmen memberikan perhatian kepada para petani.

Menurutnya, selama kurang lebih 11 tahun Muna Barat mekar, baru kali ini para petani mendapat perhatian khusus dari Bupati.

“Selama ini bantuan yang diterima para petani, khususnya di desa kami ini hanya bersumber dari APBN. Tidak ada dari APBD kabupaten,” tandasnya.

Pada kesempatan ini juga, Muslimin menyampaikan beberapa keluhan para petani petani jagung selama ini. Salah satunya adalah tidak adanya bantuan alat pertanian, seperti jonder serta tidak adanya bantuan bibit jagung berkualitas.

“Di masa pak bipati kita bapak La Ode Darwin, alhamdulillah para petani selalu mendapatkan perhatian yang maksimal,” tuntasnya. (*)

JAKARTA, sultranet.com – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melakukan audiensi ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Jumat (9/5/2025). Bupati yang turut didampingi Kepala Bappeda Raden Djamun Sunjoto dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muna Barat La Ode Khairul Ashar, diterima langsung Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Pada kesempatan itu, Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyampaikan berbagai hal strategis terkait penguatan infrastruktur ekonomi masyarakat, khususnya melalui revitalisasi pasar rakyat di setiap kecamatan, serta pengembangan potensi komoditas unggulan daerah.

Darwin juga memaparkan potensi komoditas unggulan Muna Barat di sektor perikanan, seperti kepiting, rajungan, lobster, dan teripang. Ia menyampaikan bahwa fluktuasi harga dan belum adanya akses pasar yang luas masih menjadi kendala utama bagi pelaku usaha di sektor ini.

Hal lain yang disampaikan Darwin, yaitu potensi besar yang dimiliki Kabupaten Muna Barat di sektor pertanian, peternakan, dan produk-produk UMKM lokal.

“Sayangnya, produk-produk unggulan di sektor-sektor tersebut hingga kini masih belum terekspose ke pasar luar daerah secara optimal,” sambungya.

Darwin bilang, pihaknya menginginkan pasar rakyat di Muna Barat bisa menjadi penggerak ekonomi desa.

“Revitalisasi pasar ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga bagaimana memperkuat kapasitas pedagang dan membuka akses pemasaran yang lebih luas, termasuk secara digital,” kataya.

Darwin menambahkan, kondisi keterbatasan ekspos pasar terhadap produk pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM saat ini menjadi tantangan yang sangat membutuhkan pembinaan dan dukungan dari Kementerian Perdagangan agar dapat masuk dalam rantai pasok yang lebih luas dan bernilai.

Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri merespons positif yang disampaikan Bupati Muna Barat dalam pertemuan tersebut. Ia berjanji memmebrikan dukungan penuh atas rencana revitalisasi pasar rakyat.

“Keberadaan pasar yang bersih, nyaman, teratur, dan dikelola dengan baik akan meningkatkan minat kunjungan dan mempercepat perputaran ekonomi lokal,” ujar Roro Esti.

Selain itu, Roro Esti juga menekankan, pentingnya pelatihan dan pembinaan kepada pedagang agar dapat beradaptasi dengan sistem perdagangan berbasis digital.

“Kami komitmen untuk memfasilitasi pelatihan penggunaan platform pasar daring, pembayaran nontunai seperti QRIS, promosi digital, serta manajemen dagang berbasis teknologi,” katanya.

Roro Esti menambahkan, pihaknya juga memberikan dukungan atas rencana pembangunan pasar induk atau pasar modern di Kabupaten Muna Barat. Ia meminta, Pemkab Muna Barat segera menyiapkan dokumen dan persyaratan teknis agar usulan pembangunan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam program nasional.

Mengenai komoditas unggulan Muna Barat, Roro Esti menegaskan, pihaknya akan membantu mencarikan peluang pasar yang lebih stabil dan menguntungkan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Sementara, Kadisperindag La Ode Khairul Ashar menambahkan, pihaknya telah memetakan pasar-pasar yang akan direvitalisasi dan siap bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam menyiapkan data dan kelengkapan usulan.

“Dengan pembinaan serta dukungan dari kementerian, kami yakin para pedagang bisa naik kelas dan ikut bersaing dalam ekosistem perdagangan digital. Ini juga akan membantu menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan modern di daerah,” kata Ashar. (*)

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Muna Barat bakal memperoleh bantuan fasilitas penanganan sampah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.

Bantuan ini mencakup dump truck pengangkut sampah sampah, kontainer atau bak sampah, motor viar pengangkutan sampah, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS-3R), dan pembangunan tempat pengolahan akhir (TPA) sampah.

Sederet bantuan tersebut diperoleh setelah Bupati Muna Barat La Ode Darwin bertemu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor KLH Jakarta pada Jumat (9/5/2025).

“Alhamdulillah dalam audiensi kami ini, pak menteri merespons positif apa yang kami sampaikan tentang penanganan sampah. Sehingga, pak menteri memberikan dukungan konkret dengan memberikan bantuan sejumlah fasilitas dan sarana penunjang pengeloaan sampah,” kata Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Sabtu (10/5/2025).

Darwin menyampaikan, audiensi ke KLH dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemkab Muna Barat dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan sangat membantu kami dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berbasis partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan, penanganan sampah berwawasan lingkungan merupakan bagian penting dari visi pembangunan daerah yang mengacu pada konsep Liwu Mokesa (kampung keren). Sehingga, penanganan sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi bagian dari cara untuk membangun Muna Barat yang sehat, tertib, dan berkelanjutan.

Darwin menegaskan, visi Liwu Mokesa bukan sekadar slogan, melainkan arah pembangunan yang ingin menjadikan desa-desa di Muna Barat bersih, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi.

“Kami berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan lingkungan di Muna Barat akan semakin baik dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian sumber daya alam.

JAKARTA, sultranet.com – Komitmen kuat ditunjukkan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dalam memajukan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Kamis (8/5/2025), Bupati Darwin menemui langsung Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, guna memperjuangkan dukungan konkret dari pemerintah pusat bagi pelaku UMKM di wilayahnya.

Dalam pertemuan strategis itu, Darwin mengusulkan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik untuk mempercepat pengembangan UMKM di Muna Barat. Ia menegaskan bahwa sektor ini telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan berperan vital dalam mendorong kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

“Harapan kami, dukungan dari pusat dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM, baik dari segi permodalan, daya saing, maupun produksi. Ini penting agar ekonomi lokal terus tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Darwin.

Data terbaru mencatat, ada 6.174 pelaku UMKM di Muna Barat yang tersebar di 11 kecamatan. Sebagian besar merupakan usaha mikro (6.116), disusul usaha kecil (49), dan usaha menengah (9). Kondisi ini menurut Darwin membutuhkan sentuhan kebijakan dan pembinaan yang terarah agar UMKM lokal mampu naik kelas.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, merespons positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen kementeriannya untuk memberikan perhatian khusus kepada Muna Barat, termasuk melalui penambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program KUR padat karya yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp20 triliun secara nasional.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Bupati Muna Barat. Daerah ini akan masuk dalam prioritas penerima program KUR padat karya, meski saat ini kita sedang menghadapi keterbatasan anggaran. Kami akan terus mendorong agar pelaku UMKM di Muna Barat mendapat akses pendanaan dan pembinaan yang lebih luas,” kata Maman.

Langkah proaktif Bupati Darwin ini menandai keseriusan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh dan berkelanjutan, demi menciptakan ekonomi daerah yang inklusif dan mandiri.

Jakarta, sultranet.com – Dalam upaya mempercepat transformasi digital di daerahnya, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, melakukan audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI pada Rabu, 7 Mei 2025. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Staf Khusus Menteri Kominfo, Arnanto Nurprabowo.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Darwin secara resmi menyerahkan proposal pembangunan Base Transceiver Station (BTS) serta penyediaan layanan internet gratis bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Muna Barat.

“Peningkatan infrastruktur komunikasi, terutama pembangunan BTS dan penyediaan internet gratis di sekolah-sekolah, adalah langkah penting dalam mewujudkan pemerataan akses informasi dan layanan pendidikan yang lebih baik,” tegas La Ode Darwin.

Ia menjelaskan, keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah, khususnya di pulau-pulau dan daerah pedalaman, sangat menghambat perkembangan pendidikan, ekonomi, dan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, usulan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan digital.

Lebih lanjut, Darwin menyebutkan bahwa program ini juga merupakan bagian dari visi “Liwu Mokesa” – kampung yang keren – di mana teknologi menjadi motor penggerak kemajuan masyarakat Muna Barat.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Kominfo Muna Barat, Al Rahman. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah di Muna Barat yang belum mendapatkan layanan internet memadai.

“Dengan internet yang stabil dan cepat, anak-anak di daerah terpencil dapat mengakses sumber belajar global. Ini akan menjadi lompatan besar dalam pemerataan pendidikan di daerah kami,” ujar Al Rahman.

Menanggapi usulan tersebut, Staf Khusus Menteri Kominfo, Arnanto Nurprabowo, menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.

“Kami menyambut baik usulan dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Kami akan melihat lebih lanjut potensi dan kebutuhan daerah, dan tentu saja mendukung upaya percepatan akses komunikasi dan informasi di wilayah yang membutuhkan,” jelas Arnanto.

Usulan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan transformasi digital di Muna Barat, membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan, ekonomi digital, serta layanan publik berbasis teknologi.

JAKARTA, sultranet.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyatakan komitmennya untuk membangun jaringan irigasi dan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Dody saat menerima kunjungan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (6/5). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas rencana dukungan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah.

“Insya Allah kami akan mendukung pembangunan infrastruktur di Muna Barat. Pekerjaan yang paling cepat bisa dimulai adalah irigasi karena sudah ada Instruksi Presiden-nya,” ujar Dody.

Menurutnya, pembangunan jalan di wilayah tersebut juga direncanakan melalui skema Inpres Infrastruktur Daerah, meski masih dalam tahap awal pembahasan.

Selain irigasi, Kementerian PUPR juga akan membangun Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan. Sekolah ini akan menyediakan pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.

“Saya minta Pak Bupati menyiapkan lahan untuk pembangunan SR tahap 2A. Kita akan sekolahkan anak-anak Muna Barat,” tegas Dody.

Menanggapi hal tersebut, Bupati La Ode Darwin menyatakan kesiapannya mendukung penuh program Kementerian PUPR. Ia menyebutkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare dan seluruh dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat telah lengkap.

“Kami berharap pembangunan ini segera terealisasi, karena Muna Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, namun masih kekurangan infrastruktur,” jelas Darwin.

Darwin menambahkan, potensi lahan sawah di Muna Barat mencapai 5.000 hektare, namun belum memiliki sistem irigasi teknis. Beberapa desa bahkan kekurangan air dan terpaksa mengalihkan tanamannya ke nilam, yang berisiko merusak kesuburan tanah dalam waktu 2–3 tahun ke depan.

Kementerian PUPR menegaskan bahwa pembangunan irigasi merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Sementara pembangunan Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata untuk meningkatkan akses pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.