Bombana, sultranet.com – Harapan masyarakat Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, untuk menikmati akses jalan yang layak akhirnya menemukan titik terang. Ruas jalan Rumbia–Mataoleo yang selama ini dikenal berlumpur saat musim hujan dan berdebu di musim kemarau direncanakan bakal dikerjakan pada 2026 melalui Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Informasi ini mengemuka setelah konfirmasi dari unsur DPRD Bombana ke Pemprov Sultra beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Zalman, menjelaskan bahwa ruas jalan Mataoleo–Rumbia secara resmi telah beralih status menjadi jalan provinsi sejak 2023. Peralihan status tersebut terjadi saat H. Burhanuddin masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana dan juga sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sejak 2023 status jalan ini sudah naik menjadi jalan provinsi. Ini bukan proses singkat, tetapi melalui tahapan panjang, mulai dari pengusulan, pendataan, hingga masuk perencanaan,” kata Zalman. Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menyebutkan, masuknya ruas jalan tersebut dalam anggaran provinsi merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak yang diperjuangkan sejak 2023 hingga 2024, kemudian masuk dalam perencanaan tahun 2025, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026 dengan panjang sekitar 10 kilometer.

“Dengan masuk di anggaran provinsi, ini adalah keberhasilan bersama. Insya Allah dikerjakan tahun 2026 sepanjang kurang lebih 10 kilometer,” ujarnya.

Zalman menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Dinas PUPR Bombana yang aktif membantu proses pendataan serta alih status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dukungan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dari daerah pemilihan Bombana dan Konawe Selatan, juga dinilai sangat menentukan.

Selain pembangunan ruas jalan Rumbia–Mataoleo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan membangun talud di Kecamatan Masaloka. Proyek tersebut sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya penanganan infrastruktur dasar di wilayah Bombana.

Zalman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai NasDem Bombana dan anggota DPRD Bombana Daerah Pemilihan I itu turut mengapresiasi peran Bupati Bombana saat ini. Menurutnya, pengalaman kepala daerah yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan koordinasi lintas pemerintahan.

“Peralihan status jalan ini tidak lepas dari inisiatif dan pengalaman Bupati Bombana yang memahami betul mekanisme di tingkat provinsi,” katanya.

Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan pembangunan jalan tersebut juga mendapat dorongan kuat dari masyarakat dan pemuda Mataoleo. Aksi aspiratif yang dilakukan, baik di DPRD Bombana maupun DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dinilai turut membuka ruang perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

“Ini bukan pembangunan instan. Penuh perjuangan dan bolak-balik ke dinas provinsi. Peran masyarakat dan pemuda Mataoleo juga sangat besar, termasuk Anggota DPRD periode 2019-2024 yang turut memperjuangkan jalan ini,” ujar Zalman.

Menurutnya, dengan status jalan yang relatif baru sebagai jalan provinsi, dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tetap dibutuhkan. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengapresiasi komitmen Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana yang telah merespons aspirasi masyarakat.

“Karena itu, pemprov dan pemkab patut diapresiasi. Ini hasil perjuangan panjang sejak 2023 dan semoga tidak ada kendala lagi.” pungkasnya. (IS)

MUNA, Sultranet.com – Sejumlah guru di SD Negeri 6 Batalaiworu, Kabupaten Muna, mengungkapkan dugaan praktik pengelolaan sekolah yang dinilai tidak transparan dan merugikan hak kepegawaian mereka. Persoalan ini mencuat sejak terjadinya pergantian kepala sekolah sekitar tahun 2020 dan hingga kini belum menemukan penyelesaian yang jelas.

Para guru menyebut, kebijakan yang diterapkan kepala sekolah justru memicu keresahan dan konflik internal, mulai dari dugaan penghilangan jam mengajar, hambatan kenaikan pangkat, hingga pengelolaan sistem e-Kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali kepala sekolah tanpa mekanisme pengawasan.

Salah satu guru, Wa Ode Jimria, S.Pd, yang telah mengabdi sejak tahun 2009, mengaku mengalami perlakuan tidak adil. Ia menyatakan dinonaktifkan dari tugas mengajar tanpa penjelasan resmi serta diduga dihalangi dalam proses pengusulan kenaikan pangkat. Lebih lanjut, posisi yang sebelumnya ia emban justru diberikan kepada guru lain yang diketahui terdaftar di sekolah berbeda dan diduga tidak aktif mengajar di SD Negeri 6 Batalaiworu.

“Yang membuat kami kecewa, keputusan diambil sepihak tanpa musyawarah. Hak kami sebagai guru seolah diabaikan,” ungkapnya. Selasa (13/1/2026)

Keluhan serupa juga disampaikan Asni, S.Pd.I. Ia mengaku daftar kehadirannya tidak ditandatangani oleh kepala sekolah tanpa alasan yang jelas, sehingga berdampak langsung pada administrasi kepegawaiannya. Asni menyebut persoalan tersebut telah ia laporkan kepada Bupati Muna, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang dirasakan.

Selain itu, para guru menyoroti pengelolaan sistem e-Kinerja yang dinilai tidak transparan. Sistem tersebut sepenuhnya dikendalikan dan dikunci oleh kepala sekolah, tanpa akses atau pengawasan dari pihak lain. Kondisi ini dinilai rawan disalahgunakan karena berpengaruh langsung terhadap penilaian kinerja dan hak-hak kepegawaian guru.

Ketegangan kembali memuncak ketika Kepala  SD Negeri 6 Batalaiworu, diduga secara tiba-tiba menghapus jam mengajar sejumlah guru aktif yang memegang kelas. Kebijakan tersebut disebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun rapat resmi, sementara jam mengajar justru dialihkan kepada guru yang terdaftar di sekolah lain dan diduga jarang hadir mengajar.

Para guru berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, klarifikasi, serta penertiban manajemen sekolah. Mereka menegaskan, langkah tersebut penting untuk menciptakan iklim pendidikan yang adil, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Yang kami minta hanya keadilan dan keterbukaan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi pendidik,” ujar salah seorang guru.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala  SD Negeri 6 Batalaiworu, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan jurnalis media ini.

Pewarta: Borju

Bombana, sultranet.com | Seorang warga dilaporkan tertembak di lokasi penambangan batu cinnabar/tembaga tanpa izin di Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, setelah diduga ditembak oleh oknum yang mengaku sebagai anggota Brimob Polri, Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.

Korban bernama Jono (53), warga Desa Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara, mengalami luka tembak di kaki kanan dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Tanduale Bombana. Insiden tersebut sempat memicu ketegangan serius antara masyarakat dengan oknum aparat bersenjata yang datang ke lokasi tambang ilegal tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi mata di tempat kejadian perkara, sekitar pukul 11.00 WITA, lima orang datang ke lokasi menggunakan satu unit mobil Hilux double cabin warna silver. Tiga di antaranya diduga anggota Brimob dan satu orang berperan sebagai sopir. Mereka juga didampingi satu warga sipil yang menggunakan mobil Xenia merah.

Setibanya di lokasi, warga sipil tetap berada di area atas, sementara tiga orang yang diduga anggota Brimob turun ke area penambangan dengan membawa dua pucuk senjata api. Ketiganya berpakaian preman dan langsung menyisir lokasi tambang.

“Mereka memberi peringatan agar aktivitas tambang dihentikan dan masyarakat diminta meninggalkan lokasi dalam waktu sekitar 10 menit. Ada tembakan peringatan ke udara,” kata seorang saksi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Situasi kemudian memanas ketika korban bersama beberapa pekerja mendatangi ketiga orang tersebut di sekitar pondok tenda masyarakat. Korban bermaksud menanyakan maksud kedatangan mereka serta dasar hukum atau surat perintah tugas yang menjadi landasan tindakan tersebut.

“Saat itu korban hanya ingin tahu tujuan mereka dan apakah ada surat tugas. Tapi belum sempat bicara panjang, tiba-tiba ada tembakan ke arah bawah dan mengenai kaki korban,” ujar saksi.

Korban langsung terjatuh bersimbah darah. Melihat kejadian itu, puluhan warga yang berada di lokasi spontan mendatangi ketiga orang bersenjata tersebut. Dalam kondisi emosi massa, dua orang yang diduga oknum Brimob sempat diamankan masyarakat, bahkan satu pucuk senjata api berhasil direbut. Sementara satu orang lainnya berhasil melarikan diri dari lokasi dengan membawa senjata yang diduga digunakan untuk menembak korban.

Sekitar pukul 13.30 WITA, personel TNI dan Polri tiba di lokasi untuk meredam situasi. Dua orang yang diduga oknum Brimob kemudian dievakuasi dan dibawa ke Mapolres Bombana untuk menjalani pemeriksaan. Kondisi di lokasi berangsur kondusif setelah aparat keamanan hadir.

Sumber di lapangan menyebutkan, aparat Brimob yang datang ke lokasi tidak dapat menunjukkan surat perintah tugas saat diminta warga. “Kalau ada sprint, pasti masyarakat keluar dengan baik. Ini justru menembak di depan umum, seperti aksi koboi,” kata sumber tersebut.

Menanggapi insiden itu, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia menilai persoalan di lokasi tambang harus disikapi secara bijaksana.

“Kalau persoalannya dipicu klaim kepemilikan atau sengketa lahan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan langsung menggunakan pendekatan kekerasan,” kata Yudi.

Politisi Partai Bulan Bintang itu menilai, aktivitas penambangan tersebut selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Karena itu, pemerintah daerah dan aparat keamanan harus jeli melihat persoalan antara legalitas dan tuntutan hidup warga.

“Ada masyarakat kita yang menggantungkan hidup di sana. Negara harus hadir dengan solusi, bukan dengan tindakan represif,” ujarnya.

Meski demikian, Yudi secara tegas mengecam tindakan penembakan terhadap warga sipil. Ia menilai penggunaan senjata api dalam situasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Saya mengecam keras aksi koboi seperti ini. Menembak warga di ruang publik, apalagi tanpa seragam dan diduga tanpa prosedur yang jelas, adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Bombana belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bombana belum mendapatkan respons. (IS)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar uji kompetensi atau job fit and proper test terhadap 21 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) sebagai bagian dari penataan birokrasi dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini melibatkan akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Inspektorat Provinsi serta unsur tokoh masyarakat sebagai penguji independen, guna memastikan proses berjalan objektif dan transparan. Uji kompetensi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (23/12/2025).

Ketua Kesekretariatan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Bombana, Ludfi, ST, yang juga Pelaksana Tugas Sekretaris BKPSDM Bombana, mengatakan total peserta job fit berjumlah 21 orang. Sebanyak 17 peserta telah mengikuti uji kompetensi pada hari pertama, sementara empat peserta dijadwalkan mengikuti tahapan serupa pada hari kedua.

“Penguji berasal dari akademisi dua orang, unsur tokoh masyarakat satu orang, serta unsur Inspektorat provinsi. Ini sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara,” kata Ludfi.

Menurut Ludfi, uji kompetensi tidak berhenti pada penilaian administratif semata. Tim penguji menggali kapasitas kepemimpinan, pemahaman kebijakan, inovasi program, serta kemampuan pejabat dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

Selain job fit, Pemkab Bombana juga melaksanakan evaluasi kinerja terhadap enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan selama lima tahun di dinas atau badan masing-masing. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari uji kesesuaian jabatan.

Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, M.PWK, selaku Ketua Pansel Evaluasi Kinerja, menjelaskan bahwa hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan strategis dalam penataan jabatan ke depan.

“Ada beberapa pejabat yang sudah mendekati masa pensiun. Evaluasi ini melihat kecocokan kompetensi mereka dengan jabatan yang ada. Jabatan yang kosong belum tentu langsung dilelang, semua akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan hasil penilaian,” kata Syahrun.

Ia menegaskan, seluruh proses dilakukan berdasarkan prinsip merit system, dengan menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan rekam jejak kinerja, bukan semata pertimbangan administratif.

Adapun pejabat yang mengikuti uji kompetensi berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah strategis, mulai dari kepala dinas, kepala badan, staf ahli bupati, hingga Sekretaris DPRD dan Inspektur Daerah. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, Kepala BPBD, hingga Kepala Kesbangpol Bombana.

Tim penguji diketuai Asisten I Setda Bombana, Ir. Rusdiamin, dengan anggota dari kalangan akademisi UHO Kendari yakni Dr. Arifin Uta, M.Si, Prof. Dr. Rosnawintang, SE, M.Si, dan Gusti Pasaru, S.Ak, M.Ak. Unsur masyarakat diwakili oleh Drs. Muh Subur, mantan Inspektur Daerah Bombana yang kini telah pensiun, guna memberikan perspektif publik dalam penilaian kinerja pejabat daerah.

Pelibatan akademisi dan tokoh masyarakat dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat objektivitas, transparansi, serta meminimalkan penilaian subjektif dalam proses penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Salah satu langkah strategis yang segera dilakukan adalah mengagendakan uji kesesuaian jabatan atau job fit bagi seluruh pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/12/2025) di Bombana.

Agenda job fit tersebut menjadi bagian dari upaya penataan dan penyegaran struktur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus sebagai instrumen evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta kesiapan pejabat dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang.

Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, M.PWK, mengatakan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan job fit telah dipersiapkan dengan matang, baik dari sisi administrasi maupun teknis pelaksanaan oleh panitia seleksi.

“Rencananya besok job fit. Suratnya sudah ada dan seluruh persiapan sudah dilakukan,” ujar Syahrun saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/12/2025).

Menurut Syahrun, job fit bukan sekadar formalitas atau rutinitas birokrasi, melainkan sarana penting untuk memastikan setiap pejabat ditempatkan sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi. Ia menegaskan, seluruh pejabat eselon II akan mengikuti job fit tanpa pengecualian.

“Semuanya ikut. Eselon II semuanya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penyegaran jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan. Pergeseran dan rotasi dilakukan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memperluas wawasan, memberikan tantangan baru, serta menjaga dinamika organisasi agar tetap produktif dan responsif.

“Tujuannya untuk mengembangkan wawasan, memberi tanggung jawab baru, dan membuat pejabat lebih siap menghadapi tantangan ke depan,” kata Syahrun.

Pelaksanaan job fit ini juga dinilai strategis karena Pemerintah Kabupaten Bombana tengah bersiap menghadapi potensi kekosongan sejumlah jabatan penting mulai 1 Januari 2026. Kekosongan tersebut dipicu oleh pejabat yang memasuki masa pensiun maupun berakhirnya masa tugas.

Sejumlah posisi strategis yang disebut berpotensi kosong antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Staf Ahli Bupati, serta Asisten Bupati.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Seleksi uji kompetensi JPT Pratama, Ludfi, ST, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas BKPSDM Bombana, menjelaskan bahwa job fit akan diikuti oleh 21 pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai OPD strategis.

“Job fit ini diikuti 21 peserta. Tim penguji melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah provinsi, termasuk dari Inspektorat Provinsi. Pelibatan unsur eksternal ini sesuai dengan petunjuk BKN,” jelas Ludfi.

Ia menambahkan, penilaian tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga menggali kapasitas kepemimpinan, pemahaman kebijakan publik, inovasi program, serta kemampuan pejabat dalam menjawab persoalan riil pembangunan daerah.

“Ini bagian dari penyegaran birokrasi. Harapannya, jika seseorang sukses di tempat lama, maka ia juga bisa sukses ketika diberi amanah di tempat yang baru,” ujarnya.

Melalui agenda job fit ini, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin memastikan bahwa setiap jabatan strategis diisi oleh figur yang tepat, kompeten, dan mampu bekerja secara profesional. Penataan jabatan dilakukan berdasarkan prinsip merit system, dengan mengedepankan kinerja, kapasitas, dan integritas.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di Bombana tidak berhenti pada wacana, melainkan dijalankan secara terencana dan terukur. Publik pun menaruh harapan besar agar job fit ini benar-benar melahirkan susunan pimpinan OPD yang solid, efektif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas di masa mendatang. (adv)

Bombana, sultranet.com – Asri Ramadhani, seorang perempuan muda asal Desa Palimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, memilih menempuh jalur hukum setelah menjadi sasaran perundungan dan persekusi di berbagai platform media sosial. Ia dituduh menghina salah satu suku di Bombana, meski tudingan tersebut disebutnya tanpa dasar dan bukti yang jelas. Demi menjaga martabat serta memulihkan kondisi psikologisnya, Asri melaporkan puluhan akun media sosial ke kepolisian, Jumat (19/12/2025).

Laporan resmi itu disampaikan Asri ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara. Ia menyerahkan setumpuk bukti berupa tangkapan layar unggahan dan komentar dari berbagai akun di Facebook dan Instagram yang menuding dirinya sebagai pelaku penghinaan suku.

“Setidaknya ada 40 akun yang saya laporkan. Mereka menuduh saya menghina suku di Bombana, padahal itu hanya asumsi dan tidak pernah dibuktikan,” kata Asri kepada wartawan.

Kasus ini bermula dari sebuah siaran langsung di aplikasi TikTok yang dilakukan akun berinisial JB pada 8 Desember lalu. Dalam kolom komentar siaran tersebut, muncul sebuah akun bernama “Tumpah dalam gugurko syg” yang menuliskan kalimat bernuansa penghinaan terhadap suku tertentu. Tanpa klarifikasi, sejumlah pihak kemudian mengaitkan akun tersebut sebagai milik Asri dan menyebarkan tudingan itu secara luas di media sosial.

Asri membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah memiliki akun dengan nama itu dan hanya menggunakan satu akun media sosial bernama “Srio”.

“Itu bukan akun saya. Saya sama sekali tidak tahu soal komentar penghinaan itu. Tapi tiba-tiba saya yang diserang, foto dan nama saya diviralkan. Secara psikis saya terganggu, tidak berani ke mana-mana, bekerja pun tidak tenang,” ujarnya.

Perempuan berusia 21 tahun itu mengaku tudingan tersebut berdampak luas, tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada keluarga. Menurutnya, tekanan sosial dan pandangan sinis dari lingkungan sekitar membuat ia merasa terpojok, sehingga memilih melapor ke polisi.

“Saya minta polisi mengusut siapa pemilik akun yang sebenarnya, dan memeriksa akun-akun yang telah menyebarkan fitnah terhadap saya,” tegas Asri.

Ia mengakui mengenal pemilik akun JB yang melakukan siaran langsung, namun menegaskan tidak pernah mengetahui atau berinteraksi dengan akun yang menuliskan komentar bernada penghinaan tersebut. Asri menyesalkan sikap sejumlah pihak yang langsung menuding tanpa pernah melakukan konfirmasi atau menempuh jalur hukum.

“Mereka seharusnya mencari tahu secara hukum, bukan main tuduh. Saya benar-benar difitnah,” katanya.

Dalam pelaporan itu, Asri didampingi oleh tim dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) Sulawesi Tenggara yang dipimpin Andre Darmawan, serta kuasa hukum Adi Rusman, SH.

“Walaupun pendidikan saya tidak tinggi, saya tidak mungkin melakukan hal ceroboh seperti menghina suku. Saya juga tidak setuju dengan penghinaan dalam bentuk apa pun,” ujar Asri.

Ia berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut kasus ini secara profesional dan memanggil para pemilik akun yang telah menyebarkan tudingan disertai foto dirinya dengan narasi yang merugikan.

“Foto saya mereka sebar dengan label sebagai penghina suku. Entah mereka punya bukti atau hanya ikut-ikutan. Saya ingin semuanya dibuka secara terang,” tandasnya.

Asri menambahkan, 40 akun yang dilaporkan saat ini baru tahap awal. Berdasarkan penelusurannya, jumlah akun yang menyebarkan tudingan terhadap dirinya disebut lebih banyak dan akan dilaporkan secara bertahap. (IS)

Lasusua, sultranet.com – Peran ayah dalam pendidikan anak kembali ditegaskan melalui kehadiran Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, yang secara langsung mengambil rapor anaknya di SMAN 1 Lasusua. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak Sekolah (GEMAR) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 14 Tahun 2025, Sabtu (20/12/2025).

Syahlan datang ke sekolah tidak dalam kapasitas jabatan, melainkan sebagai seorang ayah. Ia berdialog langsung dengan wali kelas untuk mengetahui perkembangan akademik, sikap, serta potensi anaknya selama satu semester terakhir. Momen itu sekaligus menjadi pesan simbolik bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan anak harus dimulai dari tindakan nyata.

“Sebagai ayah, saya ingin memastikan anak merasa didampingi dan diperhatikan. Mengambil rapor adalah momen penting untuk membangun komunikasi antara orang tua, anak, dan guru,” kata Syahlan Launu.

Ia menjelaskan, GEMAR bertujuan mendorong kesadaran bahwa tanggung jawab pendidikan anak tidak hanya berada di pundak ibu atau sekolah. Ayah, menurutnya, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, disiplin, dan kepercayaan diri anak.

“Surat Edaran Kemendukbangga/BKKBN Nomor 14 Tahun 2025 ini mengingatkan kita bahwa kehadiran ayah memiliki dampak psikologis yang besar bagi anak. Anak merasa dihargai dan termotivasi,” ujarnya.

Pelaksanaan GEMAR di SMAN 1 Lasusua diikuti oleh para orang tua siswa, dengan partisipasi ayah yang terlihat meningkat dibanding semester sebelumnya. Pihak sekolah mencatat, keterlibatan ayah dalam pengambilan rapor membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif antara keluarga dan sekolah.

Sejumlah guru menyebut, kehadiran ayah membantu penyamaan persepsi terkait pola pembinaan anak di rumah dan di sekolah. Informasi mengenai prestasi, kedisiplinan, hingga tantangan belajar dapat disampaikan secara langsung dan terbuka.

Diskominfo Kolaka Utara mendukung penuh implementasi GEMAR sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga. Pemerintah daerah berharap gerakan ini tidak berhenti pada seremoni pengambilan rapor, tetapi menjadi budaya baru dalam pendampingan pendidikan anak.

“Ketika ayah hadir sejak dini, anak tumbuh dengan rasa aman dan tanggung jawab. Ini fondasi penting untuk membangun generasi yang berkualitas,” tegas Syahlan Launu.

GEMAR diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan di Kolaka Utara sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam mendukung sistem pendidikan. (IS)

Kendari, sultranet.com – Aparat penegak hukum (APH) didesak segera menangkap pemilik akun TikTok bernama “Tumpa Dalam” yang diduga melakukan penghinaan terhadap suku Moronene melalui ujaran kasar bernuansa rasis di media sosial. Tindakan tersebut dinilai melukai persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan itu disampaikan Tokoh Pemuda Moronene sekaligus Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulawesi Tenggara, Mardin Fahrun, kepada awak media di Kota Kendari, Jumat (19/12/2025).

Mardin menyampaikan keprihatinannya atas perilaku pemilik akun tersebut yang dinilai tidak memahami makna persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Ia menegaskan, penghinaan terhadap kelompok etnis tertentu tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele karena berpotensi memicu konflik sosial.

“Saya prihatin dengan perilaku seorang oknum yang masih belum paham arti persatuan dan kesatuan bangsa. Para pendiri negeri ini bersusah payah menyatukan seluruh anak bangsa untuk memerdekakan Indonesia,” ujar Mardin.

Menurutnya, komentar bernada kasar yang dilontarkan akun TikTok “Tumpa Dalam” bukan hanya menyerang martabat suku Moronene, tetapi juga mencederai semangat kebangsaan yang dijunjung tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mardin menilai tindakan tersebut sudah memenuhi unsur pelanggaran hukum, khususnya terkait ujaran kebencian dan rasisme. Karena itu, ia mendesak agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas dengan memproses pemilik akun tersebut sesuai aturan yang berlaku.

“Jika masih ada yang bersikap rasis, menyebarkan ujaran kebencian, dan memecah belah persatuan, menurut saya harus diproses secara hukum. Termasuk pemilik akun tersebut, harus segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbuatan pemilik akun TikTok tersebut telah menyakiti perasaan masyarakat Moronene secara luas. Mardin menyebut hampir seluruh warga Moronene merasa tersinggung atas pernyataan yang beredar di media sosial itu.

“Saya rasa hampir semua orang Moronene pasti tersinggung,” kata Mardin yang juga dikenal sebagai aktivis muda Sulawesi Tenggara.

Meski demikian, Mardin mengimbau agar masyarakat tetap menahan diri dan tidak terpancing emosi. Ia meminta seluruh pihak menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Lebih baik diserahkan kepada penegak hukum supaya pelaku mendapatkan sanksi dan pembinaan sesuai peraturan yang berlaku, dan tidak berkembang menjadi sesuatu yang tidak baik,” ujarnya.

Mardin juga menegaskan akan mengambil langkah lanjutan jika dalam waktu dekat Polres Bombana belum menunjukkan tindakan konkret untuk mengamankan pelaku. Ia menyebut pihaknya siap melakukan konsolidasi besar bersama masyarakat adat Moronene di Sulawesi Tenggara.

“Jika dalam waktu dekat ini Kapolres Bombana tidak mengambil langkah konkret untuk segera mengamankan pelaku, kami akan melakukan konsolidasi akbar bersama keluarga besar masyarakat adat di Sulawesi Tenggara. Kami juga akan bersurat ke Mabes Polri untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Bombana,” pungkasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi menutup seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kabupaten Bombana melalui malam ramah tamah bersama masyarakat yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Eks MTQ Rumbia, Kamis malam (18/12/2025).

Penutupan HUT Bombana ke-22 tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua DPRD Bombana Iskandar, S.P, Anggota DPR RI Jaelani, S.IP., M.Si, Anggota DPD RI Wa Ode Rabia Al Adawiyah Ridwan, jajaran Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat, atlet, seniman, serta ribuan warga Bombana.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, peserta, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif menyukseskan berbagai perlombaan olahraga dan seni selama rangkaian HUT ke-22 Bombana. Ia menegaskan bahwa perayaan hari jadi daerah bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat kebersamaan dan persatuan masyarakat.

“Rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan, mulai dari olahraga hingga seni, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pada malam ini seluruh rangkaian dapat kita tutup bersama. Saya juga memohon maaf apabila selama perayaan hari ulang tahun kabupaten ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu,” kata Burhanuddin.

Sebagai puncak kegiatan, Bupati Bombana secara langsung menyerahkan piala bergilir juara umum kepada Kecamatan Kabaena Selatan. Kecamatan tersebut berhasil meraih prestasi terbaik dan ditetapkan sebagai juara umum pada perlombaan olahraga dan seni dalam rangka HUT ke-22 Kabupaten Bombana.

Malam ramah tamah penutupan berlangsung semarak dengan suguhan hiburan musik dari artis ibu kota yang disambut antusias oleh masyarakat. Ribuan warga memadati area RTH Eks MTQ Rumbia dan menikmati hiburan hingga akhir acara, menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Kegiatan penutupan ini menjadi simbol kebersamaan seluruh elemen masyarakat Bombana. Atlet, seniman, pelaku UMKM, serta warga dari berbagai kecamatan membaur tanpa sekat, menandai berakhirnya seluruh rangkaian peringatan HUT ke-22 Kabupaten Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat kebersamaan, sportivitas, dan kreativitas yang terbangun selama peringatan hari jadi daerah dapat terus terjaga dan menjadi energi positif dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tema HUT ke-22 Bombana, “Berani Berkarya, Agrominapolitan Berkembang, Bombana Maju.” (adv)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar gala dinner dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bombana sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan hari jadi daerah. Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi lintas generasi kepemimpinan sekaligus refleksi perjalanan pembangunan Bombana sejak awal pemekaran, yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Rabu malam (17/12/2025).

Gala dinner tersebut dihadiri Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si, para mantan bupati dan wakil bupati, tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Bombana, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta sejumlah tokoh masyarakat. Kehadiran para pendahulu dan tokoh pemekaran menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan dan penghormatan atas jasa mereka dalam membangun fondasi daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada program dan anggaran, tetapi juga membutuhkan persatuan, komunikasi, serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah akan sulit dicapai tanpa adanya rasa saling percaya dan pengertian.

“Pembangunan tidak akan berjalan cepat dan kuat tanpa persatuan, komunikasi, dan kebersamaan di antara kita semua. Pembangunan bisa maju, tetapi tidak akan kencang jika tidak dibarengi dengan kebersamaan dan saling pengertian,” ujar Burhanuddin.

Ia menyebut gala dinner tersebut memiliki makna khusus, karena menjadi ruang pertemuan yang jarang terjadi di tengah kesibukan masing-masing. Momentum kebersamaan ini, kata Burhanuddin, penting untuk merawat hubungan emosional dan memperkuat komitmen bersama membangun Bombana.

“Momentum ini berharga bagi saya pribadi. Tidak sering kita bisa berkumpul dan bertatap muka secara langsung seperti ini. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir,” katanya.

Acara gala dinner dikemas sederhana dengan makan malam bersama dan diskusi santai yang berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan. Para mantan kepala daerah dan tokoh pemekaran tampak berbincang akrab, berbagi cerita dan pandangan tentang perjalanan Bombana sejak berdiri hingga tantangan pembangunan ke depan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antar generasi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para tokoh yang telah berkontribusi dalam sejarah Bombana. Pemerintah Kabupaten Bombana menilai silaturahmi semacam ini penting untuk menjaga kesinambungan gagasan dan semangat membangun daerah.

Melalui gala dinner HUT Kabupaten Bombana, pemerintah berharap kebersamaan yang terjalin tidak berhenti pada acara seremonial, tetapi terus berlanjut dalam bentuk dukungan, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan Bombana yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (adv)