Kolaka Utara, sultranet.com – Kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Kolaka Utara tahun 2025 resmi dimulai. Upacara pembukaan berlangsung khidmat di salah satu hotel di Lasusua, dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH. Minggu (27/7)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kolaka Utara ini diikuti 70 pelajar terpilih, terdiri dari 35 putra dan 35 putri hasil seleksi ketat dari berbagai sekolah se-Kabupaten Kolaka Utara. Mereka akan menjalani pelatihan hingga 17 Agustus 2025 dalam rangka persiapan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian penting dari proses pembentukan karakter generasi muda yang cinta tanah air dan bangsa.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk pembangunan karakter bangsa. Kita ingin nilai-nilai patriotisme dan semangat kebangsaan tertanam kuat dalam diri anak-anak kita,” ucap Nurrahman.

Ia juga mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh proses dengan semangat dan tanggung jawab. “Dari sekian banyak pelajar di Kolaka Utara, kalianlah yang terpilih. Jalani amanah ini dengan kedisiplinan dan kebanggaan. Ini kepercayaan dari negara dan masyarakat,” tegasnya.

Pelatihan ini turut dihadiri oleh Plh. Sekda H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, serta kepala OPD lingkup Pemkab Kolaka Utara. Bupati juga berharap kolaborasi yang solid antara pelatih, panitia, dan peserta menjadi kunci kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Menariknya, selain 70 peserta tingkat kabupaten, dua pelajar terbaik Kolaka Utara juga diberangkatkan sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai pemusatan latihan Paskibraka bukan hanya simbolik, tetapi sarat makna strategis dalam membentuk jati diri generasi muda.

“Paskibraka adalah wadah pembinaan mental dan nasionalisme yang nyata. Mereka tidak hanya belajar baris-berbaris, tapi juga belajar tentang tanggung jawab, disiplin, dan mencintai bangsa. Ini adalah bentuk nyata dari investasi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa publikasi kegiatan semacam ini sangat penting untuk menumbuhkan inspirasi dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

“Anak-anak kita harus punya kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air. Melalui pelatihan ini, kita semua diajak untuk kembali menyemai nilai-nilai itu,” pungkas Syahlan. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Pj. Sekretaris Daerah Kolaka Utara (Kolut) H. Muh. Idrus, S.Sos., M.Si. kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 2025–2030 dalam Konferensi Kabupaten yang digelar di Aula Puri Yasmin Lasusua, Sabtu, 26 Juli 2025.

Konferensi ini dibuka langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH, dan turut dihadiri oleh perwakilan PGRI Sulawesi Tenggara, Dr. Kasmawati, S.Pd., M.Pd., pengurus PGRI Kolaka Utara, serta guru-guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara menyampaikan bahwa PGRI merupakan kekuatan positif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pendidikan.

“Kehadiran PGRI ini untuk menghimpun kekuatan. Ketika para guru bersatu dalam organisasi ini, akan tercipta kekuatan besar untuk mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengisi pembangunan,” kata Nur Rahman.

Sementara itu, Dr. Kasmawati yang hadir mewakili Ketua PGRI Sultra mengungkapkan apresiasinya terhadap capaian PGRI Kolaka Utara yang dinilai menjadi salah satu organisasi terbaik di provinsi.

“PGRI Kolaka Utara menjadi satu dari sedikit cabang yang mampu mengangkat Bupatinya hingga dianugerahi Wija Praja Nugraha. Itu pencapaian luar biasa,” ucap Kasmawati.

Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus. “Orang hebat bukan yang bekerja sendiri, tetapi yang mampu menggerakkan orang-orang hebat di sekitarnya,” tambahnya.

Setelah penetapan, Kasmawati langsung melantik Idrus sebagai Ketua PGRI Kolaka Utara di lokasi dan hari yang sama. Usai pelantikan, Idrus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin kembali organisasi guru tertua ini.

“Kita harus belajar dari masa lalu. Yang kurang akan kita benahi, yang baik akan kita lanjutkan dan tingkatkan. Terima kasih atas amanah yang kembali diberikan kepada saya,” ujarnya.

Idrus yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan juga Penjabat Sekda Kolaka Utara menyatakan siap mendorong sinergi yang lebih kuat antara guru dan pemerintah daerah demi kemajuan pendidikan.

Konferensi ini juga mendapatkan perhatian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara. Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo, Syahlan Launu, SH, menyebut keberlanjutan kepemimpinan Idrus akan memperkuat kolaborasi pendidikan dan komunikasi publik.

“PGRI adalah mitra strategis. Kepemimpinan Pak Idrus yang sudah terbukti mampu menyatukan para guru akan terus kami dukung. Ini menjadi modal besar untuk memperkuat literasi publik di bidang pendidikan,” ucap Syahlan.

Konferensi Kabupaten ini menjadi momen konsolidasi organisasi sekaligus semangat baru bagi insan pendidik di Kolaka Utara dalam membangun generasi yang cerdas dan berkarakter. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Ketua TP PKK Kabupaten Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nurrahman, resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Kolaka Utara. Pengukuhan dilakukan secara serentak bersama 17 Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Sultra, dalam sebuah upacara resmi di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur, Kendari.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya, memperkuat sinergi pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan budaya baca dan pendidikan anak usia dini yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menekankan bahwa peran Bunda Literasi dan Bunda PAUD sangat strategis dalam membangun karakter generasi sejak usia dini. “Peran para bunda tidak hanya simbolis, tetapi menjadi ujung tombak penggerak literasi keluarga dan PAUD berkualitas di daerah masing-masing,” ujarnya.

Andi Nurhayani menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendukung program-program literasi dan PAUD di Kolaka Utara. Ia menilai, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan generasi cerdas dan berkarakter yang dimulai dari usia dini. “Mari secara bersama kita bersinergi untuk menciptakan generasi bangsa dimulai dari usia dini,” tegasnya.

Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kolaka Utara dalam mempertegas peran perempuan, khususnya dalam sektor pendidikan dan pengembangan literasi keluarga. Dengan adanya Bunda PAUD dan Bunda Literasi, diharapkan program-program pembinaan anak usia dini serta gerakan membaca di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat bisa lebih terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, keberadaan Bunda PAUD dan Bunda Literasi diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat hingga ke tingkat desa, serta menjadi motivator dalam menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Pemerintah daerah juga mendorong agar gerakan literasi tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, melainkan menyasar daerah pelosok agar akses terhadap pendidikan dasar dan budaya baca dapat merata.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program literasi dan PAUD berjalan secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan peran aktif para bunda di lapangan, Kolaka Utara menatap optimistis masa depan generasi muda yang lebih berkualitas, madani, dan siap bersaing secara global. (IS)

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi membentuk Panitia Pelaksana Program Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi tahun 2025. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.2.2-1589 Tahun 2025 tertanggal 23 Juli 2025.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bombana, Hj. Suarni, SP., MP. ditunjuk sebagai Ketua Tim Panitia. Ia menegaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan langkah awal untuk memastikan proses seleksi dan penyaluran beasiswa berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.

“Panitia ini akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari seleksi, verifikasi hingga validasi di perguruan tinggi. Kami berkomitmen menjaga integritas agar beasiswa ini benar-benar dinikmati oleh putra-putri Bombana yang berhak,” ungkap Hj. Suarni.

Dalam susunan panitia, Bupati Bombana, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Bombana ditetapkan sebagai pengarah, sementara Pj. Sekretaris Daerah Bombana bertindak sebagai penanggung jawab. Susunan kepanitiaan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah terkait, pejabat teknis, hingga unsur pers.

Tim seleksi terdiri atas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Bagian Hukum Setda, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo setempat. Selain itu, sejumlah wartawan lokal juga dilibatkan dalam kepanitiaan ini.

Lebih lanjut, Pemkab Bombana juga membentuk Tim Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dibagi ke dalam tiga wilayah besar, yaitu Rumbia dan pemekarannya, Kabaena dan pemekarannya, serta Poleang dan pemekarannya. Tim ini bertugas memverifikasi data calon penerima dan melakukan validasi ke perguruan tinggi.

“Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Bombana yang putus kuliah hanya karena kendala biaya,” tegas Hj. Suarni.

Dengan adanya panitia resmi, Pemkab Bombana berharap program beasiswa tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberi manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk melihat susunan panitia lengkap silahkan klik Link dibawah ini :

[SALINAN-ASLI] SK PEMPENTUKAN PANITIA BEASISWA BOMBANA BERANI DAN BEASISWA BERANI BERPRESTASI TAHUN 2025

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana menandatangani Pakta Integritas sekaligus penyerahan Surat Perintah Pengamanan dan Pembangunan Strategis (PPS) dalam sebuah seremoni resmi di Aula Kejaksaan Negeri Bombana, Selasa, 23 Juli 2025.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan program strategis pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Bombana. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan melalui PPS bukanlah bentuk intervensi, melainkan dukungan konkret dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah potensi penyimpangan. Tugas kami adalah mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tegas Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang konstruktif dengan setiap instansi teknis yang membutuhkan pendampingan, termasuk Dinas Pariwisata Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., melalui Sekretaris Dinas, Sarwana Amir, Sp., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum dari Kejari. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Kami siap bekerja secara profesional dan akuntabel. Pendampingan dari Kejari menjadi bekal penting bagi kami untuk melangkah lebih percaya diri, tanpa rasa khawatir, namun tetap patuh pada aturan,” ujarnya.

Sarwana menambahkan bahwa pihaknya akan menjadikan kerja sama ini sebagai momentum refleksi dan penguatan internal di tubuh Disparpora Bombana agar program-program strategis kepariwisataan dapat terlaksana secara maksimal, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu mengangkat potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor, memperkuat pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, dan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan yang bersih dan berkualitas.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran Kejari dan Disparpora sebagai simbol sinergitas dan komitmen bersama menuju tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan terpercaya di Kabupaten Bombana.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus menggenjot percepatan pembangunan kawasan industri smelter yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rapat strategis bersama manajemen PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP) di Jakarta, Senin (21/7/2025), Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar memimpin langsung pembahasan penting tersebut, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Direktur PT KRIP, Mr. Kevin.

Pertemuan ini juga dihadiri Pls. Sekretaris Daerah H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., bersama para kepala dinas terkait, termasuk Kadis PUPR, Kadis Perumahan, Kadis Perikanan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Plt. Kadis Perindustrian, Sekretaris Dinas PTSP, dan Sekretaris Bappeda. Fokus utama diskusi adalah menuntaskan seluruh tahapan administrasi dan teknis untuk memastikan proyek pembangunan smelter bisa dimulai pada 2026.

“Kita menyepakati target bersama, yakni tahun 2026 pembangunan smelter sudah on progress. Seluruh kelengkapan administrasi dan kesiapan lainnya kita dorong untuk dituntaskan di tahun ini,” ujar Pls. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus. Ia menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini karena menyangkut harapan besar masyarakat.

Menurut Idrus, kehadiran industri smelter bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyentuh langsung masalah-masalah fundamental daerah, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. “Fenomena lapangan kerja di Kolaka Utara menjadi tantangan utama. Maka, kehadiran smelter ini harus mampu menjawab itu. Dan tadi sudah disepakati, PT KRIP mengutamakan tenaga kerja lokal Kolaka Utara dalam proses rekrutmen,” tegasnya.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi harapan besar dari pemerintah daerah. Idrus mengatakan, dengan beroperasinya smelter, geliat ekonomi lokal di berbagai sektor akan terdongkrak. “Proyek ini juga diharapkan mendongkrak PAD dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pihak PT KRIP dalam pertemuan itu juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan dan menjaga stabilitas iklim investasi di Kolaka Utara. Perusahaan yang menggandeng investor asing seperti Huayu Group ini menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam merealisasikan investasi besar tersebut.

“Stabilitas daerah adalah syarat mutlak dalam menarik investasi. Karena itu kami juga memberikan garansi keamanan untuk menghadirkan investor luar negeri untuk mendukung realisasi proyek ini,” tutup Idrus.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan smelter ini kepada masyarakat. “Kami akan aktif menyampaikan perkembangan proyek ini agar masyarakat tahu dan turut mendukung. Ini momentum besar bagi Kolaka Utara untuk maju bersama,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan investor seperti PT KRIP menjadi bukti bahwa Kolaka Utara serius menciptakan iklim investasi yang ramah dan terbuka. “Transparansi dan komunikasi menjadi kunci utama. Kami pastikan keterbukaan informasi kepada publik terus kami jaga,” pungkasnya.

BOMBANA, Sultranet.com – Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menggelar pertemuan penting bersama para pemangku kepentingan, Senin (07/07/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) cetak sawah yang akan dilaksanakan tahun ini.

Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Bombana dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa dari berbagai kecamatan yang wilayahnya akan menjadi lokasi program cetak sawah. Hadir pula tim konsultan dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, dipimpin oleh Dr. Samsu Alam, SP., MP., serta jajaran pejabat teknis Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, SH, dalam arahannya menekankan bahwa percepatan pelaksanaan SID harus sejalan dengan kualitas desain yang matang agar hasilnya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tim teknis, hingga masyarakat desa.

“Percepatan SID ini harus kita kawal bersama. Kualitas desain menjadi kunci agar cetak sawah benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya tegas.

Sarif juga mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk aktif mendukung proses percepatan SID, termasuk dalam hal koordinasi di lapangan dan pengumpulan data awal. Dukungan pemerintah desa dinilai sangat penting untuk memperlancar proses di wilayah masing-masing.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Rahmatia, SP., MP. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SID cetak sawah tahun 2025 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendukung program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Kami berharap semua kepala desa dapat berperan aktif. Ini bukan hanya proyek pertanian, tapi langkah bersama membangun ketahanan pangan daerah,” katanya.

Program cetak sawah ini direncanakan akan membuka lahan baru seluas 750 hektar pada tahun 2025. Lahan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Rarowatu, Mataoleo, Poleang Utara, Tontonunu, dan Poleang Tenggara. Potensi lahan yang luas dan dukungan masyarakat menjadi modal besar untuk keberhasilan program ini.

Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, SKM., M.Kes, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat akan menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi cetak sawah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi setiap tahapan agar program berjalan lancar.

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan program cetak sawah ini dapat segera terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi petani. Kehadiran lahan baru ini tidak hanya menambah luas tanam, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana. (adv)

Bombana, sultranet.com – Manajemen Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Oputa Yi Koo, PT Dharma Dwipa Utama (DDU) menyampaikan klarifikasi atas perubahan rute keberangkatan kapal yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan penumpang di Pelabuhan Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada Minggu, 6 Juli 2025 kemarin.

Dikonfirmasi awak media sultranet.com, Menejer Cabang PT Dharma Dwipa Utama (DDU), Taufik Purnamawijaya menjelaskan bahwa Perubahan jadwal tersebut merupakan dampak dari kendala operasional perawatan mesin yang tidak bisa dihindari demi menjamin keselamatan pelayaran.

“Perubahan jadwal ini bukan dilakukan tanpa dasar. Ada proses perawatan kapal yang harus kami utamakan, dan itu sangat penting untuk keselamatan pelayaran,” ujar Taufik Purnamawijaya

Menurutnya, untuk alasan keselamatan pelayaran, KMP Oputa Yii Koo melakukan perawatan mesin setelah pelayaran dari Tondasi pada tanggal 3 Juli 2025 hingga Sabtu Malam tanggal 5, Kapal baru bisa dipastikan siap beroperasi kembali.

“Kami tidak berani memberi informasi sebelum ada kepastian. Barulah Sabtu malam sekitar pukul 10, pihak teknis menyatakan bahwa kapal siap beroperasi kembali,” jelasnya.

Dengan kapal yang baru bisa dipastikan beroperasi kembali pada malam hari, manajemen pun memutuskan untuk melakukan penyesuaian jadwal pelayaran pada hari Minggu. Rute yang semula direncanakan menuju Tondasi, dialihkan ke Tanjung Pising yang jadwal sebelumnya tidak dilayani karena kendala perbaikan mesin kapal dimaksud..

“Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan arus penumpang. Terakhir kami melayani rute Tanjung Pising pada Rabu, 2 Juli. Jika menunggu hingga Rabu berikutnya tanggal 9, itu akan terlalu lama dan berdampak pada penumpukan penumpang di Kabaena dan Kasipute,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan situasi yang terjadi di rute Kabaena, di mana kapal Tondoharu yang biasa melayani lintasan tersebut sedang menjalani dok tahunan dan dipastikan tidak beroperasi selama satu bulan penuh. Dalam kondisi tersebut, KMP Oputa menjadi satu-satunya kapal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabaena.

“Karena situasi darurat itu, kami merasa perlu menyesuaikan rute untuk membantu kebutuhan masyarakat Kabaena,” tambahnya.

Pihak manajemen menegaskan bahwa informasi perubahan jadwal sudah disampaikan melalui berbagai saluran, antara lain melalui grup WhatsApp pelanggan, pengumuman resmi di pelabuhan, dan pemberitahuan langsung ke UPTD Kasipute, UPTD Tondasi, serta UPTD Tanjung Pising.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi perlu kami sampaikan bahwa keputusan ini juga kami ambil agar jumlah trip kami tetap sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Jika tidak sesuai, maka kami bisa dikenakan penalti atau sanksi,” ujarnya.

Manajemen KMP Oputa menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki sistem penyampaian informasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami sangat memahami kekecewaan pelanggan, dan ini menjadi bahan evaluasi kami. Keselamatan pelayaran tetap yang utama, tapi komunikasi dengan penumpang juga penting untuk kami perbaiki,” tutupnya.

Akibat perubahan jadwal ini, Pelayaran KMP Oputa Yi Koo dari tanggal 7–12 Juli 2025 mengalami penyesuaian.

• Senin, 7 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Dongkala → Dongkala – Bau-Bau
• Selasa, 8 Juli 2025
  Rute: Bau-Bau – Dongkala → Dongkala – Kasipute
• Rabu, 9 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tondasi → Tondasi – Kasipute
• Kamis, 10 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tanjung Pising → Tanjung Pising – Kasipute
• Jumat, 11 Juli 2025
  Rute: Kasipute – Tondasi → Tondasi – Kasipute
• Sabtu, 12 Juli 2025
  Kembali ke jadwal normal sesuai rencana operasional bulan Juli 2025

Pewarta: Azuli 

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menegaskan komitmennya menjadikan komoditas kakao sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH dalam momentum peringatan Hari Kakao Sedunia yang dirangkaikan dengan HUT ke-25 PT Syngenta Indonesia, di Kecamatan Ranteangin. Senin 7 Juli 2025

Dalam kegiatan bertema “Manisnya Masa Depan Kakao, Semanis Rasanya”, Bupati Nurrahman mengatakan bahwa kakao bukan sekadar hasil pertanian, melainkan bagian dari identitas dan masa depan ekonomi Kolaka Utara.

“Jangan kita menipu diri dengan melihat pembangunan hanya dari sisi fisik seperti jalan atau bangunan. Kalau masyarakat susah membelanjakan kebutuhan pokok, maka pembangunan itu tidak berhasil. Revitalisasi kakao adalah upaya membangun kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara menjadi satu-satunya daerah yang konsisten dalam merealisasikan program revitalisasi kakao secara serius, termasuk dengan mengalokasikan anggaran daerah.

“Banyak yang hanya menyuruh petani merevitalisasi tanpa diikuti anggaran. Kolaka Utara tidak seperti itu. Kami konsisten dan serius,” ujarnya.

Sebagai bentuk keberlanjutan, Bupati juga menyampaikan rencana pemerintah untuk membuat regulasi larangan ekspor kakao dalam bentuk basah guna meningkatkan nilai tambah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ke depan tidak boleh lagi ada kakao basah yang keluar dari Kolaka Utara. Kita akan buat regulasinya. Kita ingin petani untung, daerah juga mendapat manfaat,” tegas Bupati.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Abd Hamid Tomakkeda ini turut dihadiri oleh Asisten II Setda Kolut, H. Syamsuddin, Kepala Dinas Perkebunan Kamal Mustafa, Kepala Dinas Pendidikan M. Idrus, anggota DPRD Kolut Natsir Banna, camat dan lurah setempat, serta perwakilan manajemen Syngenta Indonesia, termasuk Presiden Direktur Syngenta, Eryanto dan Mr. Handoko.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Syngenta Indonesia, Eryanto, mengapresiasi potensi kakao Kolaka Utara dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini.

“Kolaka Utara adalah daerah potensial untuk menghasilkan kakao berkualitas tinggi. Kami akan terus bersinergi, tidak hanya dalam mendampingi petani, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Syngenta juga menyerahkan 500 tas sekolah kepada siswa SD dan SMP di Ranteangin sebagai bagian dari program “Kakao Care” yang digelar pada hari pertama peringatan. Sementara hari kedua akan difokuskan pada pelatihan budidaya kakao untuk para petani.

Kepala Dinas Pendidikan Kolaka Utara, M. Idrus, menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan Syngenta terhadap sektor pendidikan.

“Kami sangat berterima kasih. Bantuan ini bukan hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mempererat kemitraan dengan dunia usaha,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan bibit kakao kepada petani dan penanaman pohon kakao secara simbolis oleh Bupati dan manajemen Syngenta.

Tak hanya itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Syngenta untuk pengembangan kakao secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Perkebunan Kolaka Utara, Kamal Mustafa, menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari strategi memperkuat hulu-hilir sektor kakao.

“Kami ingin agar petani punya akses teknologi dan pendampingan yang memadai. Kerja sama ini sangat strategis,” katanya.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menilai bahwa kolaborasi seperti ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun sektor pertanian yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Pemerintah daerah dan pihak swasta harus bersinergi dalam pembangunan berkelanjutan. Kakao adalah salah satu sektor unggulan kita. Lewat kemitraan seperti ini, kesejahteraan petani akan lebih mudah tercapai,” ucapnya.

Pemerintah juga akan mendorong permodalan petani melalui sinergi dengan lembaga keuangan. Tujuannya agar petani tidak kesulitan mengakses dana untuk peremajaan atau peningkatan kualitas budidaya.

Sementara itu, Syngenta Indonesia berkomitmen akan terus mendampingi petani di Kolaka Utara agar memiliki sertifikasi dan kemampuan teknis yang terstandar dalam budidaya kakao. Perusahaan juga akan memperluas jangkauan program edukasi kepada petani dan keluarga mereka.

Kegiatan peringatan Hari Kakao Sedunia tingkat Kabupaten Kolaka Utara akan berlangsung selama dua hari, 7–8 Juli 2025, dengan berbagai rangkaian kegiatan edukatif dan inspiratif bagi masyarakat, petani, dan pelajar.

BOMBANA, sultranet.com – Puluhan calon penumpang Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Oputa Yi Koo terlantar di Pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, akibat perubahan jadwal dan rute keberangkatan secara sepihak oleh pihak operator kapal. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi, 6 Juli 2025.

KMP Oputa Yi Koo yang semestinya dijadwalkan berangkat menuju Pelabuhan Tondasi, Kabupaten Muna Barat, pada pukul 09.00 Wita, justru dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Pising, Kecamatan Kabaena, tanpa pemberitahuan yang jelas kepada calon penumpang yang sudah menunggu sejak pagi.

Salah satu calon penumpang, Andi Agusaling, menyampaikan rasa kecewanya terhadap pihak operator, PT Dharma Dwipa Utama, yang dinilai lalai dalam memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat.

“Kami sudah siap untuk berangkat ke Tondasi, tapi kapal malah berangkat ke Pising. Ini sangat merugikan kami. Tidak ada pengumuman atau pemberitahuan. Hanya karena banyak penumpang dari Pising, kami ditinggalkan begitu saja,” keluh Agusaling.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Pelabuhan Rumbia, Fadli, menjelaskan bahwa perubahan rute dilakukan karena pada hari sebelumnya (Sabtu) kapal tidak bisa melayani penyebrangan ke Tanjung Pising akibat kerusakan mesin.

“Benar, kemarin ada kerusakan mesin sehingga jadwal ke Tanjung Pising batal. Karena mesin baru bisa digunakan pagi ini, maka kapal dialihkan dulu ke Pising untuk melayani penumpang yang sudah tertunda sejak kemarin,” jelas Fadli, saat dikonfirmasi via Whattsapp.

Ia mengakui bahwa keputusan ini menimbulkan dampak pada penumpang tujuan Tondasi. Namun, pihaknya tidak memiliki wewenang penuh atas keputusan operator kapal.

“Baiknya untuk lebih jelas ke kantor Pengelolanya PT. Dharma depan Pasar Pas Pojok jalan yang Mengarah ke Rujab,” jelasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Dharma Dwipa Utama sebagai perusahaan pengelola KMP Oputa Yi Koo belum memberikan tanggapan resmi. Awak media ini telah mengunjungi kantor perusahaan tersebut di Bombana, namun tidak ada perwakilan yang bersedia memberi keterangan.

Saat awak media ini mengkonfirmasi melalui nomor layanan, namun hingga berita ini dipublikasi belum ada jawaban dari Pimpinan Perusahaan.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar soal komitmen pelayanan publik dan kepatuhan terhadap jadwal penyeberangan yang seharusnya menjadi hak dasar bagi setiap penumpang. Terlebih, wilayah seperti Bombana dan Muna Barat sangat bergantung pada konektivitas transportasi laut untuk mobilitas warga dan distribusi barang.

Sejumlah warga berharap pemerintah daerah dan otoritas transportasi laut segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja operator kapal demi mencegah kejadian serupa terulang.

Pewarta: Azuli