Kolaka Utara, sultranet.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kolaka Utara resmi memulai persiapan untuk mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dekranas yang akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 9–11 Juli 2025 mendatang. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, Sabtu 14 Juni 2025, ditetapkan bahwa tenunan khas Kolaka Utara akan menjadi produk utama yang dibawa mewakili daerah.

“Keikutsertaan kita tahun ini adalah kesempatan berharga untuk memperkenalkan tenunan khas Kolaka Utara ke panggung nasional. Produk ini bukan sekadar kerajinan, tapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat kita,” ujar Hj. Andi Nurhayani dalam rapat yang dihadiri pengurus Dekranasda, dinas teknis, dan perajin lokal.

Rapat tersebut membahas secara detail sejumlah aspek penting, mulai dari kurasi produk, desain stan pameran, hingga penyiapan narasi budaya yang menyertai setiap produk yang akan dibawa. Produk tenun dipilih bukan hanya karena nilai estetikanya, tapi juga karena kekuatan sejarah dan filosofi yang terkandung dalam setiap helai kain yang ditenun oleh perajin lokal.

Tenunan khas Kolaka Utara dikenal memiliki motif yang kaya dan unik, mencerminkan lanskap alam, kehidupan sosial, hingga nilai-nilai kearifan lokal. Dalam event berskala nasional ini, Dekranasda menargetkan untuk menampilkan beberapa motif unggulan hasil kurasi dari pengrajin-pengrajin di kecamatan yang selama ini menjadi sentra produksi tenun.

“Kita ingin tampil tidak hanya indah, tapi juga bermakna. Setiap motif harus bisa bercerita. Kita akan siapkan materi naratif yang menjelaskan filosofi dari tiap produk agar pengunjung bisa lebih memahami keunikan budaya kita,” kata Andi Nurhayani.

Kolaka Utara akan bergabung bersama sejumlah kabupaten/kota lain dari Sulawesi Tenggara dalam event yang akan menghadirkan pameran kerajinan tangan dari seluruh Indonesia. Acara ini juga menjadi ajang strategis bagi daerah untuk membangun jejaring usaha, memperluas pasar, serta menjalin kerja sama promosi produk kerajinan.

Menurut Ketua Dekranasda, tim teknis telah mulai menginventarisasi produk tenun yang memenuhi kriteria kualitas dan representasi budaya. Selain pemilihan produk, pelatihan intensif juga akan diberikan kepada perajin agar dapat menyiapkan karya terbaik mereka dalam waktu yang tersisa.

“Kami ingin memastikan bahwa produk yang ditampilkan nanti benar-benar membawa ciri khas Kolaka Utara. Tenun kita punya potensi besar jika dipromosikan secara tepat,” tegasnya.

Dekranasda Kolaka Utara juga akan menyertakan media visual dan katalog digital sederhana agar pengunjung pameran dapat mengenal lebih dalam proses pembuatan dan makna dari setiap tenun yang dipamerkan. Ini menjadi salah satu strategi agar tenun lokal dapat lebih mudah diterima pasar modern tanpa kehilangan nilai tradisinya.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-Sultra) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolres Bombana dalam menindak tegas aktivitas penambangan ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul menyusul polemik laporan sejumlah organisasi masyarakat ke Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi tambang ilegal. Sabtu (14/6/2025)

Ketua LPKP-Sultra, Laode Tuangge, menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Bombana sebagai pihak yang membackup aktivitas tambang ilegal oleh dua perusahaan, PT PLN dan PT AAB, perlu diuji kebenarannya.

“Kalau memang benar, silakan buktikan dan sebutkan Kapolres yang dimaksud. Dalam rilis berita yang beredar, tidak ada satu pun nama Kapolres yang disebut secara jelas,” ujar Laode Tuangge saat dikonfirmasi.

Ia menilai bahwa laporan yang ditujukan ke Mabes Polri lebih sebagai ungkapan kekecewaan dari pihak-pihak yang terganggu oleh tindakan tegas aparat terhadap aktivitas tambang ilegal di Bombana. Bahkan, lanjutnya, ada kemungkinan bahwa pelaporan tersebut ditunggangi oleh kepentingan para pelaku tambang ilegal itu sendiri.

Menurutnya, tindakan Kapolres Bombana saat ini justru merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan jangka panjang akibat aktivitas pertambangan ilegal yang tak terkendali.

“Langkah Kapolres Bombana ini selaras dengan komitmen Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menuntaskan kasus-kasus tambang ilegal maupun tindak pidana korupsi di wilayah ini. Kami mendukung penuh upaya tersebut,” tegas Laode.

LPKP-Sultra, kata Laode, juga menegaskan posisi lembaga mereka yang siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung aparat penegak hukum dalam mengawal penyelesaian persoalan pertambangan ilegal yang selama ini merusak ekosistem dan merugikan masyarakat secara luas.

Ia menambahkan, dukungan dari masyarakat sipil sangat penting agar aparat kepolisian tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau opini dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Yang pasti, kami di LPKP-Sultra akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap aparat yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” tutup Laode Tuangge.

Bombana, sultranet.com – Puluhan peternak sapi di SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Bombana, Kamis (12/6/2025). Mereka menyampaikan keresahan atas pembukaan lahan yang diduga mengganggu areal penggembalaan ternak yang selama ini mereka gunakan.

Ardi, perwakilan kelompok peternak, menyebutkan bahwa lokasi tersebut telah menjadi tempat penggembalaan jauh sebelum ditemukannya kandungan emas di wilayah itu pada 2008 silam. Bahkan sejak 2019, berdasarkan petunjukan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima, daerah itu diarahkan sebagai wilayah pengembalaan atau peternakan sapi.

Namun kini, kata dia, kawasan itu mulai digarap untuk kegiatan lain seperti percetakan sawah dan perkebunan.

“Dulu kami diarahkan ke SP 7 ini sebagai pengganti lahan yang kami kehilangan karena konflik dengan PT Jhonlin. Tapi sekarang tiba-tiba muncul sawah dan kebun di situ tanpa seizin kami. Kami tidak ingin ribut di lapangan, jadi kami pilih jalur pemerintah, makanya kami ke Dinas Pertanian,” ujar Ardi kepada wartawan usai menemui pejabat dinas.

Ia menegaskan bahwa kelompok peternak memiliki dasar hukum berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan yang mereka tempati.

“Kami datang bukan hanya mengaku, kami punya SKT dan tanah itu kami beli. Tapi kami juga bingung, siapa yang mengukur, siapa yang izinkan? Katanya perintah Raja, Pak Alfian, bahkan disebut-sebut akan mengelola 4 sampai 5 ribu hektare, tapi sudah diambil perusahaan seribu hektare, jadi sisa beberapa ribu hektare,” ungkap Ardi.

Kelompok peternak, yang terdiri dari delapan kelompok dengan sekitar 3.000 ekor sapi, menyebut lahan itu sangat vital, terlebih saat musim kemarau. Mereka meminta pemerintah bertindak cepat agar konflik ini tidak melebar.

“Kalau tidak dituntaskan, kami akan kembali turun dengan massa lebih besar. Jangan anggap remeh masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bombana, Supriyanto Wedda, membenarkan adanya aduan dari kelompok peternak. Ia menjelaskan bahwa kedatangan para peternak di kantornya karena mengira percetakan sawah di Wumbubangka merupakan proyek pemerintah.

“Ada informasi dari mereka bahwa lahan penggembalaan mereka telah dicetak menjadi sawah, dan mereka mengira itu atas sepengetahuan dari Dinas Pertanian, makanya mereka kemari. Padahal jika itu masuk areal hutan produksi, jelas kami tidak masuk untuk proyek percetakan sawah. Jadi, itu bukan proyek pemerintah,” jelas Supriyanto.

Ia menambahkan, kawasan itu sebelumnya memang dimanfaatkan sebagai lahan peternakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan. Namun karena lahan itu termasuk kawasan hutan produksi, maka untuk program seperti percetakan sawah, statusnya tidak bisa ditetapkan dengan keputusan bupati.

“Kalau digunakan masyarakat untuk penggembalaan, boleh saja. Itu pun kami hanya masuk dalam hal pelayanan kesehatan hewan,” tandasnya.

Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Raja Moronene Keuwia Rumbia, Alfian Pimpie, membantah terlibat dalam aktivitas pencetakan sawah di wilayah itu. Ia menyebut justru pihaknya yang mencegah aktivitas tersebut karena lokasi itu masih dalam proses hukum.

“Saya tidak pernah perintahkan siapa pun cetak sawah di situ. Itu bisa jadi dari pihak lain yang ngaku-ngaku atas perintah saya. Terkait masalah lahan itu, saya sudah laporkan ke Polda,” tegas Alfian.

Ia juga menepis tuduhan bahwa dirinya membagi-bagikan lahan kepada pihak lain.

“Saya tidak pernah suruh atau izinkan siapa pun. Termasuk peternak yang mengaku memiliki SKT, tolong tanyakan kepada mereka, sama siapa dia beli lahan itu,” tegasnya.

Alfian meminta semua pihak menahan diri dan tidak mudah terhasut. Ia menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak namanya dan merongrong kepemimpinannya sebagai Raja Moronene.

“Status lahan kami itu masih proses hukum. Jadi kalau peternak itu merasa sudah membeli, harusnya datang ke kami,” tandasnya.

Dukungan terhadap peternak juga datang dari Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menyatakan akan terus mengawal hak-hak rakyat, khususnya peternak di Wumbubangka.

“Mereka harus dilindungi, karena mereka adalah pejuang ekonomi keluarga mereka yang ada di rumah. Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal dan mendampingi rakyat kami,” ujar Yudi.

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan bagi rakyat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi secara bijak, selama tidak merusak fungsi ekologisnya.

“Di hutan-hutan produksi dan kawasan lain yang secara aturan tidak bisa diubah bentuknya, kenapa kita tidak beri keleluasaan kepada rakyat kita untuk menggembalakan ternaknya? Mereka cuma ingin sapi-sapinya bisa hidup,” ucapnya.

Terkait adanya oknum yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan maupun adat untuk membuka sawah di kawasan hutan produksi, Yudi menilai hal itu perlu diluruskan.

“Itu harus diberi pemahaman. Karena jika dibiarkan terus-menerus, para penggembala akan kehilangan sumber air dan wilayah penggembalaan. Kalau terus digerus seperti ini, saya yakin harga daging sapi akan melonjak tinggi. Kita hanya akan mendengar cerita dongeng bahwa dulu kita punya padang dan hutan tempat masyarakat bahagia menggembala sapi dan kerbau, tapi sekarang semua itu sudah digusur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (IS)

Jakarta, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menghadiri ajang bergengsi Indonesia Construction and Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center. Kehadiran kepala daerah dari Sulawesi Tenggara ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dalam forum yang mempertemukan berbagai kepala daerah dan pelaku industri konstruksi dari seluruh Indonesia itu, Bupati Nurrahman menegaskan pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan lama yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan generasi masa depan.

“Kita tidak bisa membangun dengan cara lama. Infrastruktur hari ini harus menjawab tantangan masa depan: perubahan iklim, ketahanan energi, dan keberlanjutan,” ujar Nurrahman saat ditemui usai menghadiri sesi diskusi panel, Rabu (11/6).

Selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas strategis. Program-program seperti peningkatan jalan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur sanitasi desa, hingga pengembangan sistem irigasi ramah lingkungan terus digenjot demi mendukung ketahanan pangan dan menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya.

Di sela-sela rangkaian kegiatan ICI 2025, Bupati Nurrahman menyempatkan diri mengunjungi sejumlah booth pameran teknologi konstruksi. Ia tampak antusias saat meninjau langsung beragam inovasi teknologi ramah lingkungan yang dipamerkan, mulai dari material bangunan berkelanjutan, sistem drainase berbasis ekosistem, hingga perangkat digital untuk efisiensi proyek konstruksi.

Menurutnya, pameran seperti ICI 2025 membuka ruang dialog yang sangat penting antara pemerintah daerah dan pelaku industri untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. “Apa yang kami lihat di sini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tapi juga soal bagaimana kita bisa mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik daerah, terutama daerah pinggiran seperti Kolaka Utara,” jelasnya.

Bupati Nurrahman juga menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam forum tersebut menjadi bagian dari misi ketiga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yaitu memperluas pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan harus menyentuh wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

“Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur di Kolaka Utara tidak hanya menjangkau wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah terpencil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya.

Bupati juga menambahkan bahwa pihaknya terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif. Ia menilai bahwa partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci suksesnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berdaya tahan dan berkelanjutan.

ICI 2025 sendiri menjadi momentum penting dalam menyatukan semangat dan visi pembangunan dari berbagai wilayah di Indonesia. Mengusung tema besar pembangunan berkelanjutan, forum ini menjadi ajang strategis untuk membahas tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, hingga pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam konstruksi.

Dengan kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam forum tersebut, daerah ini menunjukkan kesiapannya untuk menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional yang lebih hijau dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap, dari ajang ini akan terjalin kolaborasi yang konkret dengan pihak-pihak strategis yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga menjaga masa depan lingkungan hidup di Bumi Patowonua.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kerja ASR-Hugua ini digelar di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, Selasa, 10 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) menyebut Musrenbang RPJMD kali ini sebagai momentum penting untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang berpihak pada masyarakat.

“RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen, tapi panduan utama pembangunan. Semua program harus menjawab janji politik dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

ASR menegaskan bahwa seluruh anggaran pembangunan berasal dari rakyat, sehingga harus dikelola secara tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta agar seluruh usulan program dari perangkat daerah disaring dengan pendekatan yang komprehensif, berorientasi solusi, dan memberi efek berganda bagi pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Sultra, J. Rober, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya merumuskan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi ruang klarifikasi dan sinergi antara rencana pembangunan nasional dan daerah. “RPJMD dan laporan 100 hari kerja adalah satu kesatuan. Ini bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus peta jalan lima tahun ke depan,” katanya.

Selama 100 hari pertama pemerintahan ASR-Hugua, empat sektor dijadikan prioritas utama: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Delapan program unggulan telah dijalankan, di antaranya Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika.

Pada misi pembangunan pertama, yakni menjamin hak dan perlindungan sosial, Pemprov telah merealisasikan sejumlah program pendidikan seperti Penggaris (Perlengkapan Gratis untuk Siswa), pemberian beasiswa daerah, serta pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari. Di sektor kesehatan, layanan Sultra Health Service (SHS) diperkuat, termasuk pelaksanaan operasi aneurisma pertama di Sultra dan dimulainya pembangunan tiga rumah sakit di Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur.

Untuk misi kedua, yaitu penguatan ekonomi melalui konektivitas dan pengembangan sektor unggulan, Pemprov Sultra menjalankan program JAMAAH untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan antarwilayah, pembangunan dermaga, Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, program mudik gratis, hingga perbaikan rumah korban gempa. Pemerintah juga mendorong ekonomi perempuan lewat Program MANTU, dan menekan inflasi daerah yang per April 2025 tercatat hanya 1,71 persen—masih dalam rentang aman nasional.

Pada misi ketiga, yaitu penguatan birokrasi, ASR menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, hingga seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. “Kami ingin birokrasi yang bukan hanya bekerja, tapi juga melayani dengan integritas,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama. Dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, 95 persen jalan dalam kondisi mantap pada 2030. Di sektor pendidikan, ASR-Hugua juga menggulirkan beasiswa lima tahun untuk 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu sebagai langkah pemerataan kualitas SDM.

Pada sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemprov Sultra menargetkan pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini menjadi fondasi untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan yang kuat.

Menutup pemaparannya, ASR mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi lokal demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berdua berkomitmen membangun Sultra yang adil, merata, dan berkelanjutan di semua sektor. Kami ingin rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, serta secara langsung oleh Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Sekda, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar pengelola administrasi, tetapi penggerak pembangunan bangsa. Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sultra di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (2/6/2025).

Apel diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan ribuan ASN dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Hugua menyampaikan bahwa apel gabungan adalah momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan serta menyamakan persepsi dalam pembangunan.

“Apel seperti ini bukan hanya sekadar berkumpul, tapi sarana menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan arah pembangunan. Ini bukan rutinitas, ini momen yang bermakna,” ujar Hugua di hadapan peserta apel.

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, menurut Hugua, harus menjadi pengingat bagi ASN akan pentingnya memahami sejarah dan dasar ideologi bangsa. Ia menyebut momen bersejarah ketika Bung Karno memperkenalkan Pancasila dalam sidang BPUPKI pada 1945 sebagai titik awal yang harus selalu dikenang.

“Kalau kita tidak paham sejarah, kita hanya akan kerja administrasi tanpa ruh kebangsaan. ASN itu bukan hanya pekerja kantor, tapi bagian dari pembangunan bangsa,” tegasnya.

Hugua juga menekankan pentingnya seluruh ASN memahami visi dan misi kepemimpinan daerah saat ini, yakni ASR-Hugua. Menurutnya, pembangunan daerah harus berpijak pada arah yang jelas agar tidak berjalan tanpa tujuan.

“Mulai dari kepala OPD sampai petugas kebersihan, semua harus tahu visi ASR-Hugua. Kalau tidak, kita hanya sibuk kerja tapi tidak tahu arahnya ke mana,” ucapnya.

Menyoroti kinerja anggaran, Hugua mengaku prihatin dengan rendahnya realisasi anggaran bulan lalu yang baru mencapai 9 persen. Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat mengeksekusi program dan tidak terjebak pada teori.

“Pemerintahan itu bukan soal teori, tapi soal eksekusi. APBD itu harus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau uangnya hanya disimpan di bank, pasar kita lesu, konsumsi juga menurun,” katanya.

Ia menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 20 hingga 30 persen pada evaluasi bulan Juni mendatang. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menunggu, tetapi harus proaktif dalam menjalankan program.

“Kepala OPD harus segera evaluasi dan jalankan program yang bisa dieksekusi. Masyarakat butuh kita bergerak cepat,” ujarnya menekankan.

Di akhir sambutannya, Hugua berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi diterjemahkan dalam kerja nyata. Ia ingin seluruh ASN bekerja dengan hati dan rasa tanggung jawab demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Lapangan Aspirasi Pemda Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua, Minggu (1/6/2025). Upacara yang mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” ini berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Ketua DPRD Kolaka Utara Fitra Yudi, Wakil Ketua I DPRD Muh. Sair, Kapolres Kolaka Utara AKBP R. Todoan A. Gultom, Danyon 3 Pelopor Brimob Polda Sultra Kompol Bahtiar, Danramil Lasusua Kapten Inf Sudirman, serta sejumlah unsur forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, dan tamu undangan lainnya. Tercatat sekitar 450 orang mengikuti jalannya upacara.

Dalam amanatnya, H. Jumarding membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menegaskan pentingnya menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara yang telah mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis, tetapi jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ujar Jumarding saat menyampaikan amanat.

Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan melalui delapan agenda prioritas nasional atau Asta Cita, khususnya dalam pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. Dalam pidato itu, Pancasila juga disebut sebagai fondasi penting dalam melawan paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga penyebaran disinformasi di tengah kemajuan teknologi.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, yang turut hadir menyaksikan jalannya upacara, mengungkapkan bahwa pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini berjalan sukses dan penuh makna.

“Upacara ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat bahwa Pancasila harus terus hidup dalam setiap tindakan dan kebijakan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” ujar Syahlan.

Ia juga menambahkan bahwa semangat Pancasila harus terus digaungkan, terutama di era digital saat ini yang rawan dengan pengaruh-pengaruh negatif.

“Melalui momentum ini, mari kita bersama menjaga ruang publik dari hoaks dan ujaran kebencian, serta terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dengan susunan pasukan yang terdiri dari satu SST TNI, dua SST Polri, tiga SST gabungan Satpol PP, Damkar, dan Dishub, tiga SST ASN, serta tiga SST siswa SMP dan SMA.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Lapangan Aspirasi Pemda Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua, Minggu (1/6/2025). Upacara yang mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” ini berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Ketua DPRD Kolaka Utara Fitra Yudi, Wakil Ketua I DPRD Muh. Sair, Kapolres Kolaka Utara AKBP R. Todoan A. Gultom, Danyon 3 Pelopor Brimob Polda Sultra Kompol Bahtiar, Danramil Lasusua Kapten Inf Sudirman, serta sejumlah unsur forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, dan tamu undangan lainnya. Tercatat sekitar 450 orang mengikuti jalannya upacara.

Dalam amanatnya, H. Jumarding membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menegaskan pentingnya menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara yang telah mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis, tetapi jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ujar Jumarding saat menyampaikan amanat.

Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan melalui delapan agenda prioritas nasional atau Asta Cita, khususnya dalam pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. Dalam pidato itu, Pancasila juga disebut sebagai fondasi penting dalam melawan paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga penyebaran disinformasi di tengah kemajuan teknologi.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, yang turut hadir menyaksikan jalannya upacara, mengungkapkan bahwa pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini berjalan sukses dan penuh makna.

“Upacara ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat bahwa Pancasila harus terus hidup dalam setiap tindakan dan kebijakan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” ujar Syahlan.

Ia juga menambahkan bahwa semangat Pancasila harus terus digaungkan, terutama di era digital saat ini yang rawan dengan pengaruh-pengaruh negatif.

“Melalui momentum ini, mari kita bersama menjaga ruang publik dari hoaks dan ujaran kebencian, serta terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dengan susunan pasukan yang terdiri dari satu SST TNI, dua SST Polri, tiga SST gabungan Satpol PP, Damkar, dan Dishub, tiga SST ASN, serta tiga SST siswa SMP dan SMA.

MUNA, Sultranet.com – Masyarakat Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, resmi membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Kelurahan Khusus yang digelar pada Jumat, 30 Mei 2025.

Musyawarah yang berlangsung penuh semangat gotong royong itu dipimpin langsung oleh Lurah Watonea, Hamsin, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat serta perwakilan warga. Dalam forum tersebut, seluruh peserta secara bulat menyepakati pendirian koperasi sebagai langkah awal mendorong kemandirian ekonomi di tingkat kelurahan.

Struktur organisasi koperasi juga telah dibentuk dan disepakati bersama. Faisal, S.IP. dipercaya sebagai Ketua Koperasi, dengan Nita Aprilia, S.Pd. sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha dan Harsilam sebagai Wakil Ketua Bidang Keanggotaan. Posisi Sekretaris dijabat oleh Hardiman Ndikade, ST. dan Bendahara dipegang oleh Indra, Amd. Kep. Sementara itu, jajaran pengawas terdiri atas Hamsin, S.Pi (Lurah Watonea), La Ode Muhajirin Sahida, S.Sos., dan Waode Rabiah, SH.

Lurah Watonea, Hamsin, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dan partisipasi aktif warga yang telah melahirkan koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi bersama.

“Semoga koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan transparan,” ujar Hamsin dalam sambutannya.

Ketua terpilih Koperasi Kelurahan Merah Putih, Faisal, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan kesiapannya untuk bekerja secara total demi kemajuan masyarakat Watonea.

“Kami akan mengelola koperasi ini dengan maksimal. Ini bukan hanya organisasi, tapi harapan bersama untuk kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Dengan terbentuknya koperasi ini, masyarakat Watonea berharap dapat menciptakan ruang usaha baru yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi keluarga, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam pembangunan kelurahan.

MUNA, Sultranet.com – Turnamen catur yang digelar oleh Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 2 Raha angkatan 2005 berhasil menarik perhatian para pecatur dari berbagai daerah. Acara ini berlangsung selama dua hari, Jumat hingga Sabtu, 30–31 Mei 2025, dan sukses menggaet Grandmaster Wanita Termuda Indonesia, Medina Warda Aulia, serta Fide Arbiter International, Astuti Stefani.

Ketua Panitia, Hasrudin, menyampaikan bahwa turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan reuni yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus berkontribusi nyata bagi masyarakat.

“Setelah turnamen ini, kami akan menggelar bakti sosial berupa donor darah sebagai penutup kegiatan. Harapannya, agenda seperti ini bisa terus berlanjut dan memberi manfaat luas,” kata Hasrudin.

Turnamen ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pengurus Cabang Percasi Muna dan KONI Kabupaten Muna. Ketua Percasi Muna, Tasrim Darjo, berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan.

“Semoga turnamen seperti ini bisa digelar rutin setiap tahun dan menjadi semangat baru bagi para pecatur muda di daerah ini,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Percasi Sulawesi Tenggara, Usman, juga menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran tokoh nasional dalam dunia catur seperti Medina Warda Aulia menjadi motivasi tersendiri bagi para peserta.

“Turnamen ini sangat bagus, apalagi bisa mendatangkan Grandmaster. Ini adalah momentum penting untuk mengembangkan catur di Sulawesi Tenggara,” ucap Usman.

Wakil Ketua KONI Muna, Yayat Fariki, turut mengapresiasi penyelenggaraan turnamen dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, termasuk kehadiran Medina yang dinilai memberi warna baru bagi olahraga catur di Muna.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi bisa terus tumbuh dan menjadi kebanggaan daerah,” katanya.

Turnamen ini tak hanya menjadi ajang adu strategi di papan catur, tetapi juga menjadi momen mempererat kolaborasi antara alumni, pecatur muda, dan stakeholder olahraga. Dengan semangat kebersamaan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi tonggak kebangkitan catur di Kabupaten Muna.