Kolaka Utara,  sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Salah satunya diwujudkan lewat peresmian tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar) baru oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., dalam sebuah seremoni sederhana namun penuh makna di pelataran Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Minggu (22/6)

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati, sebagai simbol dimulainya operasional tiga armada baru yang akan ditempatkan di wilayah strategis: Kecamatan Poorehu, Batu Putih, dan Pakue. Penempatan tersebut dipilih agar kehadiran damkar bisa lebih dekat dengan titik-titik rawan kebakaran dan mempercepat respons saat terjadi bencana.

“Tambahan armada ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Ini bukan sekadar alat, tapi simbol keseriusan kami melindungi masyarakat dari risiko kebakaran,” ujar Bupati Nur Rahman.

Ia menekankan, kesiapan personel menjadi kunci dalam mendukung peran armada baru ini. Menurutnya, tak hanya alat yang canggih, namun petugas di lapangan juga harus siap fisik dan mental.

“Kedisiplinan yang tinggi amat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemadaman api dan penyelamatan. Jadi, orang yang bertugas haruslah siap secara fisik dan mental,” tegasnya di hadapan jajaran Damkar dan undangan yang hadir.

Keberadaan tiga mobil damkar ini diharapkan bisa mempercepat proses evakuasi dan pemadaman saat terjadi kebakaran, sekaligus meminimalisir kerugian harta benda maupun risiko korban jiwa.

“Tiga unit mobil ini akan selalu siap digunakan apabila terjadi bencana kebakaran di wilayah masing-masing,” kata Bupati.

Menanggapi peresmian armada damkar tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyampaikan bahwa penambahan fasilitas ini merupakan bagian dari pembangunan sistem pelayanan publik yang lebih tanggap dan berpihak pada keselamatan warga.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat. Pemerintah hadir bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tapi juga melalui langkah konkret seperti ini. Kita patut mengapresiasi komitmen ini,” ujar Syahlan.

Syahlan juga berharap agar masyarakat semakin sadar dan tanggap terhadap potensi bahaya kebakaran, serta mendukung petugas damkar dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka.

“Armada sudah disiapkan, personel dilatih, tapi yang juga penting adalah sinergi dari masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan tetap aman dan bebas dari potensi kebakaran,” tambahnya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Sebanyak 20 peserta dari Kabupaten Kolaka Utara yang akan berlaga dalam ajang Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) XXVIII tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., dalam sebuah acara penuh kekhidmatan di Lapangan Aspirasi, Lasusua. Jumat, 20 Juni 2025

Pelepasan tersebut menjadi momentum penting dan sarat makna, menandai dimulainya perjuangan para kafilah dalam mengharumkan nama daerah melalui lantunan ayat suci Al-Qur’an dan pemahaman hadis.

“Kami menaruh harapan besar kepada seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik. Jika Kolaka Utara berhasil meraih juara umum, kami telah menyiapkan reward khusus sebagai bentuk apresiasi dan motivasi,” kata Wakil Bupati Kolaka Utara dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kekompakan, sportivitas, kedisiplinan, dan akhlak mulia selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Nilai-nilai itu, menurutnya, merupakan cerminan dari ajaran Al-Qur’an yang harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap peserta.

Sebagai tanda dukungan penuh dari pemerintah daerah, Wakil Bupati menyerahkan langsung bendera daerah kepada perwakilan kafilah. Simbol itu menjadi lambang semangat dan restu masyarakat Kolaka Utara yang menyertai langkah para peserta menuju arena STQH di Kendari.

Kafilah Kolaka Utara terdiri dari 20 peserta, didampingi oleh 7 pelatih, 9 pendamping, serta 20 orang panitia. Mereka akan mengikuti empat cabang lomba, yakni Tilawah Al-Qur’an untuk anak-anak dan dewasa, Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ), Musabaqah Tafsir Al-Qur’an dan Hifdzil Hadis, serta penulisan makalah hadis.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., turut menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada seluruh rombongan.

“Para kafilah ini tidak hanya membawa nama Kolaka Utara, tetapi juga membawa misi dakwah yang mulia. Kami dari Diskominfo mendukung penuh perjuangan ini dan siap menyampaikan kabar baik mereka ke seluruh masyarakat,” ujar Syahlan.

Ia juga berharap para peserta dapat tampil dengan penuh percaya diri, menunjukkan kualitas terbaik, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman selama berada di arena lomba.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan audit kearsipan internal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Rabu, 18 Juni 2025

Audit dilakukan dengan memeriksa sejumlah dokumen penting seperti sampel naskah dinas, daftar arsip aktif, buku agenda surat menyurat, buku peminjam arsip (out indicator), serta sertifikat pembinaan kearsipan.

Sekretaris Dinas PUPR Bombana, Ir. Abdul Rahmat. ZT, ST., MT, menilai audit ini merupakan langkah positif untuk memperbaiki manajemen arsip di instansinya.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pengelolaan arsip yang baik adalah bagian dari pelayanan publik yang berkualitas dan transparan,” ungkapnya.

Ia menyebut, selama ini penanganan arsip kerap dianggap urusan sepele, padahal arsip merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas kerja pemerintahan.

Senada dengan itu, Kasubag Umum Dinas PUPR, Husrana, S.Si, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen kearsipan, baik manual maupun digital.

“Kami menyusun dan menata semua arsip dengan rapi. Harapannya, audit ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk semakin baik dalam pengelolaan arsip ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bombana, Sawal, SE., M.A.P, menegaskan bahwa kegiatan audit ini merupakan bentuk pengawasan rutin yang bertujuan untuk memastikan setiap perangkat daerah memahami dan menerapkan standar pengelolaan arsip dengan benar.

“Audit ini tidak untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membina dan mendorong setiap OPD agar lebih peduli terhadap pentingnya arsip sebagai dokumen negara yang bernilai guna,” jelas Sawal.

Menurutnya, arsip yang tertata rapi tidak hanya mendukung kerja birokrasi, tetapi juga menjadi bukti sah dalam proses administrasi pemerintahan di masa kini maupun mendatang.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana menggelar Forum Konsultasi Publik bertema Pelayanan Publik Lebih Berkualitas, sebagai upaya memperkuat pelayanan pendidikan yang lebih terbuka, partisipatif, dan menyeluruh bagi masyarakat.

Plt. Sekretaris Dikbud Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal, baik dalam urusan kedinasan maupun kebutuhan masyarakat secara umum, termasuk para guru dan tenaga kependidikan.

“Kami terbuka menerima masukan dari masyarakat, guru, dan semua pihak. Ini menjadi dasar kami untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan publik disini agar lebih baik ke depan,” ujar Kandamang yang juga merupakan Ketua PGRI Bombana, Rabu (18/6/2025).

Ia mengakui, Dinas Pendidikan memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan pendidikan hingga ke pelosok, sehingga masukan dari tokoh masyarakat, LSM, media, hingga pihak kecamatan menjadi penting sebagai mitra dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi.

“Jika ada masalah di lapangan, seperti pelanggaran oleh guru atau kepala sekolah, kami minta disampaikan. Kami akan tindak lanjuti secara langsung karena pendidikan harus berjalan sesuai aturan dan menjunjung profesionalisme,” ucapnya.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai tantangan pendidikan, termasuk persoalan klasik seperti keterlambatan administrasi kenaikan pangkat guru, penempatan tenaga pendidik, serta transparansi informasi layanan pendidikan.

Budayawan Bombana, Jumrad Raunde, yang hadir dalam forum tersebut menyambut baik langkah Dinas Pendidikan membuka ruang koreksi dan komunikasi terbuka dengan masyarakat.

“Kami apresiasi keterbukaan ini. Banyak keluhan guru soal layanan, khususnya kepangkatan yang sering terlambat. Seharusnya dinas proaktif menyampaikan informasi kenaikan pangkat ke guru, tidak menunggu mereka datang mengusulkan,” kata Jumrad.

Ia juga menyoroti penempatan guru yang sering menjadi isu sensitif dan menimbulkan polemik. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan wilayah, bukan berdasarkan kepentingan tertentu.

“Keterbukaan informasi dan penempatan yang tepat adalah kunci. Dinas harus menjadi lembaga yang menjadi jembatan dan penyelesai, bukan sumber masalah,” tambahnya.

Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi agenda rutin dan bagian dari budaya pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Aswar Latif Haba resmi terpilih sebagai Raja Moronene Rumbia ke-VIII atau Mokole, melalui proses pemilihan yang digelar Lembaga Adat Moronene (LAM) pada Rabu, 18 Juni 2025 di salah satu hotel di Ibu Kota Bombana. Proses ini merupakan rangkaian dari kegiatan adat Mompotoro Mokole yang melibatkan 17 rumpun keluarga besar Moronene.

Ketua Panitia, Muh. Mardhan, menjelaskan bahwa pemilihan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 18 Mei hingga 1 Juni 2025. Pada pertemuan puncak tanggal 1 Juni, sebanyak 17 rumpun yang hadir menyepakati pencabutan status Mokole ketujuh, Pauno Rumbia, dan selanjutnya membawa hasil keputusan tersebut untuk disahkan oleh Kesultanan Buton.

“Surat pengesahan sudah kami distribusikan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan kerajaan-kerajaan sekitar, termasuk Poleang dan Kabaena. Bahkan pada 14 Juni kami menggelar musyawarah luar biasa guna menyikapi dinamika yang muncul pasca pencabutan status Mokole sebelumnya,” jelas Mardhan.

Ia menambahkan, tuduhan sepihak terhadap keputusan tersebut tidak berdasar. “Mokole sebelumnya sudah kami undang beberapa kali, namun tidak hadir. Justru pemilihan saat ini lebih representatif karena melibatkan 17 rumpun, dibanding pemilihan sebelumnya yang hanya melibatkan keluarga terdekat,” ujarnya.

Di tengah konflik internal, Mardhan menilai pentingnya mempercepat proses penobatan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan dan kegaduhan di masyarakat. Ia juga menyayangkan tindakan mantan raja yang dianggap melanggar norma adat, termasuk memagari area rumah adat yang seharusnya menjadi milik publik Moronene.

Penasehat Kerajaan Moronene, Syarifuddin M., menilai penunjukan Aswar Latif Haba sudah sangat layak. Menurutnya, Mokole baru ini memenuhi kriteria garis keturunan dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai adat dan masyarakat Moronene.

“Raja sebelumnya kami nilai tidak memiliki empati dan perilakunya tidak sesuai nilai-nilai adat. Hari ini, kami telah menunjuk Mokole ke-VIII yang kami yakini akan bertanggung jawab terhadap Limbo dan seluruh masyarakat Moronene,” tegasnya.

Aswar Latif Haba dalam pernyataannya mengajak seluruh elemen masyarakat Moronene untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh klaim sepihak dari pihak-pihak yang masih mempertahankan kekuasaan lama.

“Saya berharap tidak ada lagi kegaduhan seperti sebelumnya. Aset-aset kerajaan harus dijaga dan tidak diperjualbelikan. Kami akan menggelar pengukuhan dan seminar adat sebagai langkah meluruskan persoalan masa lalu,” ujar Aswar.

Ia menambahkan, seluruh proses pengangkatan dirinya sebagai Mokole telah melalui petunjuk Kesultanan Buton, termasuk mekanisme adat dari tingkat bawah hingga tingkat atas.

“Segala isu soal keabsahan kegiatan ini biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, kami ingin keluarga besar Moronene kembali bersatu,” ucapnya.

Bombana, sultranet.com – Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, mendapat suntikan dana sebesar Rp7,4 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk program penanganan kemiskinan ekstrem. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan warga miskin.

Program ini dilaksanakan melalui Ditjen Cipta Karya, dengan PPK Perencanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana teknis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana juga turut melakukan pendampingan dan pengawalan di lapangan melalui Bidang Cipta Karya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Boco, ST., M.P.W., mengatakan bahwa kegiatan ini meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) individual untuk rumah penerima BSPS, pembangunan jalan lingkungan, dan saluran drainase.

“Tujuannya adalah agar masyarakat miskin ekstrem memiliki akses terhadap fasilitas dasar yang layak, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Sofian, Rabu (18/6/2025).

Pendampingan oleh PUPR Bombana, kata Sofian, bertujuan memastikan kelancaran pelaksanaan teknis di lapangan serta mengawal program ini agar benar-benar tepat sasaran.

Kabid Cipta Karya, Semuel Kadmaerubun, ST., M.PWK., menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif antarinstansi menjadi kunci kesuksesan program ini.

“Pemerintah daerah, balai, dan kementerian harus saling mendukung agar hasilnya maksimal dan bermanfaat langsung bagi warga,” jelas Semuel.

Ketua Tim Survei, Ir. Abdul Syawal, ST., menekankan pentingnya akurasi data dan kondisi eksisting dalam perencanaan kegiatan. Menurutnya, survei awal ini dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan data yang digunakan valid dan setiap rencana sesuai kondisi di lapangan,” kata Abdul Syawal.

Desa Tampabulu dipilih karena termasuk dalam wilayah prioritas nasional penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat meningkat, terutama dalam hal akses air bersih, sanitasi, dan mobilitas lingkungan.

PUPR Bombana berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan hingga pekerjaan fisik rampung sesuai target yang ditetapkan.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, H. Burhanuddin, memberikan bonus dan piagam penghargaan kepada para atlet muda Bombana yang berhasil mengharumkan nama daerah dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atletik se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Penyerahan penghargaan itu digelar di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Minggu (16/6/2025), sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi kepada para atlet agar terus meningkatkan prestasi mereka di masa mendatang.

“Alhamdulillah, ada tiga atlet kita yang berhasil naik podium di Kejurda Atletik. Sebagai bentuk penghargaan dan penyemangat, kita berikan bonus dan piagam agar mereka semakin giat berlatih dan terus berprestasi,” ujar Bupati Burhanuddin.

Tiga atlet yang menerima bonus tersebut yaitu Yusuf (juara 3 nomor lari 1.500 meter), Satya Yuda (juara 3 nomor sprint 80 meter), dan Aldania (juara 3 nomor 800 meter). Aldania juga berhasil meraih dua medali dalam ajang tersebut. Secara keseluruhan, Kabupaten Bombana mengirimkan delapan atlet yang bertanding di berbagai nomor. Empat nomor berhasil menyumbangkan medali untuk daerah.

Burhanuddin menegaskan bahwa pemberian bonus ini bukan semata-mata bentuk penghargaan atas pencapaian, namun juga sebagai upaya untuk memotivasi para atlet agar tetap serius menjalani latihan dan siap bersaing di level yang lebih tinggi.

“Kita ingin anak-anak ini terus berkembang dan bisa mewakili Bombana di ajang yang lebih besar seperti Porprov bahkan Kejurnas. Pembinaan harus terus dilakukan sejak dini, dan kita pemerintah tentu akan mendukung sepenuhnya,” tambahnya.

Bupati Bombana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus PASI Bombana atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam membina atlet-atlet muda.

“Semoga semangat ini terus dijaga. Kejuaraan seperti ini adalah pintu masuk pembinaan atlet jangka panjang. Mari kita jadikan olahraga sebagai sarana membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi,” pungkas Burhanuddin.

Ketua Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Bombana, Andi Muhammad Khaekal Atikurahman, SH., turut mengapresiasi perhatian penuh yang diberikan oleh Bupati Bombana terhadap atlet dan pembinaan olahraga di daerah.

“Kami merasa sangat bersyukur atas dukungan dan perhatian Bupati. Bonus ini menjadi energi positif, bukan hanya bagi atlet, tapi juga bagi seluruh jajaran PASI Bombana untuk terus bekerja keras. Apalagi seluruh atlet yang kita kirim di Kejurda kemarin masih tergolong pemula, dan waktu persiapan kami sangat terbatas kurang dari satu bulan,” ungkap Khaekal.

Menurutnya, Kejurda ini menjadi momen penting untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial di Bombana yang ke depan bisa menjadi tumpuan daerah dalam ajang-ajang olahraga tingkat provinsi hingga nasional.

“Kami percaya dengan pembinaan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, anak-anak Bombana bisa bersaing di tingkat nasional. Ini bukan hanya tentang medali, tapi juga pembentukan karakter, disiplin, dan kebanggaan terhadap daerah,” katanya.

Yusuf, salah satu atlet Bombana peraih medali di Kejurda, mengaku sangat terharu dan bangga mendapat perhatian langsung dari kepala daerah.

“Terima kasih kepada Bupati dan PASI Bombana. Saya tidak menyangka akan mendapatkan bonus dan piagam. Ini membuat saya semakin semangat untuk terus latihan dan berprestasi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa mewakili Bombana di tingkat nasional,” ujar Yusuf.

Kejurda Atletik se-Sultra Tahun 2025 digelar oleh PASI Sultra di Lapangan Benu-Benua, Kota Kendari, pada 13–15 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 11 kabupaten/kota se-Sultra dengan total 257 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial. Selain menjadi ajang kompetisi, Kejurda ini juga menjadi bagian dari proses penjaringan atlet dan pelatih menuju persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kolaka Utara resmi memulai persiapan untuk mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dekranas yang akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 9–11 Juli 2025 mendatang. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, Sabtu 14 Juni 2025, ditetapkan bahwa tenunan khas Kolaka Utara akan menjadi produk utama yang dibawa mewakili daerah.

“Keikutsertaan kita tahun ini adalah kesempatan berharga untuk memperkenalkan tenunan khas Kolaka Utara ke panggung nasional. Produk ini bukan sekadar kerajinan, tapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat kita,” ujar Hj. Andi Nurhayani dalam rapat yang dihadiri pengurus Dekranasda, dinas teknis, dan perajin lokal.

Rapat tersebut membahas secara detail sejumlah aspek penting, mulai dari kurasi produk, desain stan pameran, hingga penyiapan narasi budaya yang menyertai setiap produk yang akan dibawa. Produk tenun dipilih bukan hanya karena nilai estetikanya, tapi juga karena kekuatan sejarah dan filosofi yang terkandung dalam setiap helai kain yang ditenun oleh perajin lokal.

Tenunan khas Kolaka Utara dikenal memiliki motif yang kaya dan unik, mencerminkan lanskap alam, kehidupan sosial, hingga nilai-nilai kearifan lokal. Dalam event berskala nasional ini, Dekranasda menargetkan untuk menampilkan beberapa motif unggulan hasil kurasi dari pengrajin-pengrajin di kecamatan yang selama ini menjadi sentra produksi tenun.

“Kita ingin tampil tidak hanya indah, tapi juga bermakna. Setiap motif harus bisa bercerita. Kita akan siapkan materi naratif yang menjelaskan filosofi dari tiap produk agar pengunjung bisa lebih memahami keunikan budaya kita,” kata Andi Nurhayani.

Kolaka Utara akan bergabung bersama sejumlah kabupaten/kota lain dari Sulawesi Tenggara dalam event yang akan menghadirkan pameran kerajinan tangan dari seluruh Indonesia. Acara ini juga menjadi ajang strategis bagi daerah untuk membangun jejaring usaha, memperluas pasar, serta menjalin kerja sama promosi produk kerajinan.

Menurut Ketua Dekranasda, tim teknis telah mulai menginventarisasi produk tenun yang memenuhi kriteria kualitas dan representasi budaya. Selain pemilihan produk, pelatihan intensif juga akan diberikan kepada perajin agar dapat menyiapkan karya terbaik mereka dalam waktu yang tersisa.

“Kami ingin memastikan bahwa produk yang ditampilkan nanti benar-benar membawa ciri khas Kolaka Utara. Tenun kita punya potensi besar jika dipromosikan secara tepat,” tegasnya.

Dekranasda Kolaka Utara juga akan menyertakan media visual dan katalog digital sederhana agar pengunjung pameran dapat mengenal lebih dalam proses pembuatan dan makna dari setiap tenun yang dipamerkan. Ini menjadi salah satu strategi agar tenun lokal dapat lebih mudah diterima pasar modern tanpa kehilangan nilai tradisinya.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-Sultra) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolres Bombana dalam menindak tegas aktivitas penambangan ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul menyusul polemik laporan sejumlah organisasi masyarakat ke Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi tambang ilegal. Sabtu (14/6/2025)

Ketua LPKP-Sultra, Laode Tuangge, menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Bombana sebagai pihak yang membackup aktivitas tambang ilegal oleh dua perusahaan, PT PLN dan PT AAB, perlu diuji kebenarannya.

“Kalau memang benar, silakan buktikan dan sebutkan Kapolres yang dimaksud. Dalam rilis berita yang beredar, tidak ada satu pun nama Kapolres yang disebut secara jelas,” ujar Laode Tuangge saat dikonfirmasi.

Ia menilai bahwa laporan yang ditujukan ke Mabes Polri lebih sebagai ungkapan kekecewaan dari pihak-pihak yang terganggu oleh tindakan tegas aparat terhadap aktivitas tambang ilegal di Bombana. Bahkan, lanjutnya, ada kemungkinan bahwa pelaporan tersebut ditunggangi oleh kepentingan para pelaku tambang ilegal itu sendiri.

Menurutnya, tindakan Kapolres Bombana saat ini justru merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan jangka panjang akibat aktivitas pertambangan ilegal yang tak terkendali.

“Langkah Kapolres Bombana ini selaras dengan komitmen Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menuntaskan kasus-kasus tambang ilegal maupun tindak pidana korupsi di wilayah ini. Kami mendukung penuh upaya tersebut,” tegas Laode.

LPKP-Sultra, kata Laode, juga menegaskan posisi lembaga mereka yang siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung aparat penegak hukum dalam mengawal penyelesaian persoalan pertambangan ilegal yang selama ini merusak ekosistem dan merugikan masyarakat secara luas.

Ia menambahkan, dukungan dari masyarakat sipil sangat penting agar aparat kepolisian tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau opini dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Yang pasti, kami di LPKP-Sultra akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap aparat yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” tutup Laode Tuangge.

Bombana, sultranet.com – Puluhan peternak sapi di SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Bombana, Kamis (12/6/2025). Mereka menyampaikan keresahan atas pembukaan lahan yang diduga mengganggu areal penggembalaan ternak yang selama ini mereka gunakan.

Ardi, perwakilan kelompok peternak, menyebutkan bahwa lokasi tersebut telah menjadi tempat penggembalaan jauh sebelum ditemukannya kandungan emas di wilayah itu pada 2008 silam. Bahkan sejak 2019, berdasarkan petunjukan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima, daerah itu diarahkan sebagai wilayah pengembalaan atau peternakan sapi.

Namun kini, kata dia, kawasan itu mulai digarap untuk kegiatan lain seperti percetakan sawah dan perkebunan.

“Dulu kami diarahkan ke SP 7 ini sebagai pengganti lahan yang kami kehilangan karena konflik dengan PT Jhonlin. Tapi sekarang tiba-tiba muncul sawah dan kebun di situ tanpa seizin kami. Kami tidak ingin ribut di lapangan, jadi kami pilih jalur pemerintah, makanya kami ke Dinas Pertanian,” ujar Ardi kepada wartawan usai menemui pejabat dinas.

Ia menegaskan bahwa kelompok peternak memiliki dasar hukum berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan yang mereka tempati.

“Kami datang bukan hanya mengaku, kami punya SKT dan tanah itu kami beli. Tapi kami juga bingung, siapa yang mengukur, siapa yang izinkan? Katanya perintah Raja, Pak Alfian, bahkan disebut-sebut akan mengelola 4 sampai 5 ribu hektare, tapi sudah diambil perusahaan seribu hektare, jadi sisa beberapa ribu hektare,” ungkap Ardi.

Kelompok peternak, yang terdiri dari delapan kelompok dengan sekitar 3.000 ekor sapi, menyebut lahan itu sangat vital, terlebih saat musim kemarau. Mereka meminta pemerintah bertindak cepat agar konflik ini tidak melebar.

“Kalau tidak dituntaskan, kami akan kembali turun dengan massa lebih besar. Jangan anggap remeh masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bombana, Supriyanto Wedda, membenarkan adanya aduan dari kelompok peternak. Ia menjelaskan bahwa kedatangan para peternak di kantornya karena mengira percetakan sawah di Wumbubangka merupakan proyek pemerintah.

“Ada informasi dari mereka bahwa lahan penggembalaan mereka telah dicetak menjadi sawah, dan mereka mengira itu atas sepengetahuan dari Dinas Pertanian, makanya mereka kemari. Padahal jika itu masuk areal hutan produksi, jelas kami tidak masuk untuk proyek percetakan sawah. Jadi, itu bukan proyek pemerintah,” jelas Supriyanto.

Ia menambahkan, kawasan itu sebelumnya memang dimanfaatkan sebagai lahan peternakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan. Namun karena lahan itu termasuk kawasan hutan produksi, maka untuk program seperti percetakan sawah, statusnya tidak bisa ditetapkan dengan keputusan bupati.

“Kalau digunakan masyarakat untuk penggembalaan, boleh saja. Itu pun kami hanya masuk dalam hal pelayanan kesehatan hewan,” tandasnya.

Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Raja Moronene Keuwia Rumbia, Alfian Pimpie, membantah terlibat dalam aktivitas pencetakan sawah di wilayah itu. Ia menyebut justru pihaknya yang mencegah aktivitas tersebut karena lokasi itu masih dalam proses hukum.

“Saya tidak pernah perintahkan siapa pun cetak sawah di situ. Itu bisa jadi dari pihak lain yang ngaku-ngaku atas perintah saya. Terkait masalah lahan itu, saya sudah laporkan ke Polda,” tegas Alfian.

Ia juga menepis tuduhan bahwa dirinya membagi-bagikan lahan kepada pihak lain.

“Saya tidak pernah suruh atau izinkan siapa pun. Termasuk peternak yang mengaku memiliki SKT, tolong tanyakan kepada mereka, sama siapa dia beli lahan itu,” tegasnya.

Alfian meminta semua pihak menahan diri dan tidak mudah terhasut. Ia menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak namanya dan merongrong kepemimpinannya sebagai Raja Moronene.

“Status lahan kami itu masih proses hukum. Jadi kalau peternak itu merasa sudah membeli, harusnya datang ke kami,” tandasnya.

Dukungan terhadap peternak juga datang dari Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menyatakan akan terus mengawal hak-hak rakyat, khususnya peternak di Wumbubangka.

“Mereka harus dilindungi, karena mereka adalah pejuang ekonomi keluarga mereka yang ada di rumah. Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal dan mendampingi rakyat kami,” ujar Yudi.

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan bagi rakyat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi secara bijak, selama tidak merusak fungsi ekologisnya.

“Di hutan-hutan produksi dan kawasan lain yang secara aturan tidak bisa diubah bentuknya, kenapa kita tidak beri keleluasaan kepada rakyat kita untuk menggembalakan ternaknya? Mereka cuma ingin sapi-sapinya bisa hidup,” ucapnya.

Terkait adanya oknum yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan maupun adat untuk membuka sawah di kawasan hutan produksi, Yudi menilai hal itu perlu diluruskan.

“Itu harus diberi pemahaman. Karena jika dibiarkan terus-menerus, para penggembala akan kehilangan sumber air dan wilayah penggembalaan. Kalau terus digerus seperti ini, saya yakin harga daging sapi akan melonjak tinggi. Kita hanya akan mendengar cerita dongeng bahwa dulu kita punya padang dan hutan tempat masyarakat bahagia menggembala sapi dan kerbau, tapi sekarang semua itu sudah digusur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (IS)