Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menuntaskan program penataan bangunan dan gedung dalam rangka 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Program ini difokuskan pada penegakan aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta sosialisasi langsung kepada masyarakat agar memahami pentingnya membangun sesuai izin. Seluruh kegiatan rampung pada 13 Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan terbangun yang tertib, aman, dan sesuai tata ruang.

“Penertiban PBG ini bukan untuk mempersulit, justru untuk memastikan bangunan yang berdiri layak, aman, dan tidak mengganggu warga lainnya,” ujar Sofian di Rumbia, Selasa, 20 Mei 2025.

Program ini mencakup dua kegiatan utama. Pertama, pemasangan dua unit papan informasi larangan membangun tanpa izin PBG di titik strategis. Kegiatan yang dimulai 25 April itu selesai tepat waktu dengan capaian 100 persen.

Kedua, monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Surat Edaran Bupati Bombana terkait penertiban PBG. Monev dilakukan melalui tiga kegiatan lapangan sejak 2 Mei, dan kini juga telah selesai seluruhnya.

“Setelah papan informasi dipasang dan monev kami jalankan, respons masyarakat cukup baik. Banyak yang mulai sadar bahwa membangun itu harus sesuai aturan,” kata Sofian.

Ia menambahkan, tim lapangan juga menggandeng aparat desa dan kelurahan untuk menyampaikan edukasi langsung soal pentingnya memiliki PBG sebelum membangun rumah atau tempat usaha.

Menurut Sofian, izin bangunan tidak sekadar formalitas. Di dalamnya terdapat aspek teknis seperti keamanan struktur, sirkulasi udara, drainase, hingga jarak antar bangunan yang semuanya berpengaruh pada kenyamanan bersama.

“Kalau bangunan dibangun sembarangan tanpa izin, bisa merugikan orang lain. Bisa ganggu saluran air, merusak jalan, bahkan membahayakan saat bencana,” jelasnya.

Penegakan aturan ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dari visi-misi kepala daerah untuk membangun kota yang rapi, sehat, dan berkelanjutan.

“Bupati dan Wakil Bupati ingin agar ruang kota ini tertata, dan pembangunan tidak dilakukan seenaknya. Semua harus taat aturan, agar kota ini tumbuh teratur,” ujarnya.

Dinas PUPR Bombana ke depan akan terus melakukan pengawasan dan penertiban, sekaligus membuka ruang konsultasi dan layanan perizinan yang mudah diakses masyarakat.

“Kalau ada yang mau bangun rumah, silakan datang ke kantor kami. Kami bantu urus PBG-nya. Jangan bangun dulu baru urus izin. Itu yang kita ingin ubah,” pungkasnya.

Dengan keberhasilan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat makin sadar pentingnya membangun dengan izin. Tertib membangun menjadi langkah awal menciptakan kota yang nyaman dan aman bagi semua.

Tag:
Frasa kunci:
Topik:

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan program pengecatan dan perbaikan trotoar serta penyelenggaraan jalan dalam wilayah ibu kota kabupaten. Program ini merupakan bagian dari implementasi 100 hari kerja Bupati Bombana H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam bidang infrastruktur dasar.

Pekerjaan perbaikan tersebut menargetkan 10 ruas jalan utama di dalam kota yang akan dikerjakan sejak 14 April hingga 30 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program penataan infrastruktur kota yang sebelumnya telah dimulai, dengan fokus utama pada peningkatan kenyamanan pejalan kaki dan keindahan kota.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menunjang langsung visi dan misi kepala daerah dalam membangun kawasan perkotaan yang aman, tertata dan ramah bagi masyarakat.

“Trotoar bukan hanya tempat berjalan kaki. Di sinilah wajah kota diperlihatkan. Karena itu, kita pastikan trotoar dalam kota ini bersih, aman, dan estetis. Semua akan kita cat ulang, kita perbaiki yang rusak, supaya masyarakat bisa berjalan dengan nyaman dan kota ini terlihat lebih tertata,” ujar Sofian saat dikonfirmasi pada Selasa, 20 Mei 2025.

Menurut Sofian, ruas jalan yang menjadi sasaran merupakan jalan-jalan protokol dan kawasan padat aktivitas publik seperti jalur kantor pemerintahan, pusat pendidikan, dan kawasan perdagangan. Perbaikan trotoar meliputi pengecatan ulang, perbaikan permukaan lantai, serta penataan ulang beberapa titik yang dianggap berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Ia juga memastikan bahwa pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aktivitas warga agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun kegiatan ekonomi. “Kami atur pengerjaannya agar tidak menghambat mobilitas warga. Di titik-titik sibuk, pengerjaan dilakukan malam hari. Kami juga pasang rambu dan pengaman agar masyarakat tetap merasa aman,” tambahnya.

Program ini merupakan bagian dari langkah awal Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang layak dan berkelanjutan. Selain perbaikan trotoar, PUPR juga menyiapkan beberapa proyek lanjutan yang difokuskan pada pemeliharaan jalan antar kecamatan dan desa di tahap berikutnya.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dalam beberapa kesempatan, telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan akan menjadi prioritas dalam periode awal pemerintahannya. Ia menilai bahwa wajah kota yang tertata rapi adalah bagian penting dari pelayanan dasar kepada masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan dan pariwisata.

“Kota ini adalah cermin dari seluruh Bombana. Kalau pusat kotanya rapi, bersih dan ramah bagi pejalan kaki, maka daerah ini akan lebih menarik untuk ditinggali dan dikunjungi,” kata Burhanuddin dalam pidatonya saat pencanangan program 100 hari kerja beberapa waktu lalu.

Masyarakat Bombana pun menyambut baik pelaksanaan program ini. Beberapa warga menyampaikan bahwa perbaikan trotoar sangat dibutuhkan, terutama di area yang sebelumnya rusak dan membahayakan pejalan kaki. Mereka berharap agar pelaksanaan program ini berjalan cepat dan merata ke seluruh wilayah kota.

Dengan berjalannya program ini, pemerintah daerah berharap mampu membangun kepercayaan publik dan menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor-sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan trotoar juga diharapkan bisa mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan kualitas hidup warga Bombana secara umum.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Bombana. Upacara yang mengangkat tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, para kepala OPD, ASN dan non-ASN, tenaga pendidik, pelajar, serta tokoh masyarakat.
Senin, 19 Mei 2025.

Dalam amanatnya, Bupati Burhanuddin menyampaikan pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk meneguhkan komitmen terhadap amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ini bukan sekadar peringatan, tapi ajakan untuk meningkatkan dedikasi dan semangat kita dalam memberi layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa,” kata Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pendidikan sebagai ujung tombak pemutus rantai kemiskinan. Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui revitalisasi infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

“Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh dukungan semua pihak – mulai dari orang tua, masyarakat, dunia usaha hingga media – agar anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat dan kuat,” ujarnya.

Dalam upacara yang berlangsung dengan penuh semangat itu, Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada para ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun tanpa cela. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan integritas para abdi negara, terutama yang berkarya di sektor pendidikan.

“Penghargaan ini bukan hanya simbol, tapi bentuk nyata bahwa negara hadir untuk mengakui pengabdian para ASN yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa, khususnya di Bombana,” ucap Burhanuddin.

Kegiatan peringatan Hardiknas 2025 semakin bermakna dengan peluncuran program “Angkutan Gratis Khusus Pelajar” untuk wilayah Kecamatan Poleang. Program ini dirancang sebagai solusi atas kendala akses transportasi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian pelajar di pelosok desa.

“Banyak anak-anak kita yang semangat belajarnya tinggi, tapi terkendala jarak dan ongkos. Maka hari ini kami luncurkan program angkutan gratis bagi pelajar agar tidak ada lagi yang tertinggal hanya karena soal transportasi,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan, kendaraan ini akan mulai beroperasi secara bertahap dengan rute yang mencakup desa-desa terpencil, dan diharapkan mampu mendukung pemerataan akses pendidikan di Bombana.

“Dua agenda besar hari ini – pemberian penghargaan kepada ASN dan peluncuran angkutan pelajar – adalah wujud nyata komitmen kami dalam memajukan sektor pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Bombana punya peluang yang sama untuk meraih masa depan,” tegasnya.

Peringatan Hardiknas 2025 di Bombana tak hanya menjadi simbol semangat pendidikan nasional, tetapi juga menjadi refleksi nyata bahwa kolaborasi semua elemen sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermutu.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bombana melalui Bidang Bina Marga melakukan review teknis terhadap rencana pembangunan jalur bypass di kawasan perairan Rumbia. Kegiatan ini ditandai dengan pengukuran ulang menggunakan alat waterpass yang dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025, di lokasi yang direncanakan sebagai trase jalan, tepatnya di sekitar Pelabuhan Kapal Rumbia.

Pengukuran ulang ini menjadi langkah evaluatif yang sangat penting sebelum konstruksi dimulai. Tujuannya untuk memastikan desain trase jalan tidak hanya sesuai dengan gambar perencanaan, tetapi juga selaras dengan kondisi topografi aktual di lapangan, terutama pada wilayah pesisir yang memiliki kontur tidak stabil.

“Pengukuran ulang ini kami lakukan untuk menjamin bahwa rencana pembangunan tidak hanya akurat secara desain, tapi juga aman dan efisien dari sisi konstruksi,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Ir. Ishak, ST, MT di sela-sela kegiatan pengukuran.

Jalur bypass yang direncanakan memiliki panjang sekitar 1 kilometer. Trase ini akan menghubungkan area Pelabuhan Kapal langsung ke kawasan lingkar Tugu Munajah. Dengan demikian, arus lalu lintas kendaraan barang dan penumpang dari dan menuju pelabuhan tidak lagi melewati jalan utama kota, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menurut Ir. Ishak, pengukuran ulang ini bukan hanya sebatas kegiatan teknis rutin, tetapi bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang presisi, fungsional, dan berkelanjutan. Terlebih, pembangunan jalan di kawasan pesisir seperti Rumbia memiliki tantangan tersendiri, termasuk risiko penurunan tanah dan perubahan kontur akibat kondisi geologis laut.

Tim teknis dari Bina Marga turun langsung ke lokasi dengan membawa sejumlah alat bantu modern. Selain menggunakan waterpass untuk mengecek elevasi secara akurat, mereka juga mengandalkan alat ukur digital dan data peta topografi terkini. Semua data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memverifikasi ulang rencana awal serta menjadi dasar dalam pembaruan desain teknis.

“Setiap titik pengukuran kami pastikan mengacu pada standar teknis nasional. Kami tidak ingin ada kesalahan yang nantinya berdampak pada keselamatan pengguna jalan maupun efektivitas fungsi jalan bypass itu sendiri,” ujar Ir. Ishak.

Proyek ini sendiri menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bombana tahun 2025. Selain membuka aksesibilitas baru, keberadaan jalan bypass ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pelabuhan dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Di lapangan, kegiatan pengukuran berlangsung lancar. Tim Bina Marga bekerja sejak pagi hingga sore hari menyusuri titik-titik trase yang telah ditentukan. Meski berada di kawasan perairan dan membutuhkan peralatan khusus, tim terlihat sigap dan terkoordinasi dengan baik.

Pembangunan jalan bypass ini juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang berharap agar pelabuhan dan kawasan sekitarnya bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru. “Kalau jalur ini jadi, tentu akses lebih mudah. Pelabuhan juga akan lebih ramai, dan ini bisa jadi peluang bagi warga sekitar,” ujar La Ode Natsir, warga Kelurahan Lauru yang rumahnya tak jauh dari pelabuhan.

Setelah tahap pengukuran dan review teknis selesai, Dinas PU akan melanjutkan dengan finalisasi dokumen perencanaan dan penyesuaian desain, sebelum masuk ke proses tender konstruksi. Semua tahapan dilakukan secara bertahap dan transparan, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada aturan teknis pembangunan infrastruktur.

Dengan pelaksanaan review teknis yang cermat dan teliti, Dinas PU Bombana menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan berorientasi jangka panjang. Pembangunan jalur bypass Rumbia bukan hanya soal infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menggelar Festival Anak Saleh/Salihah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030. Kegiatan ini menjadi komitmen awal pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda Islam yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa qur’ani.

Festival ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Bombana, Pj. Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana, para camat, kepala KUA, tokoh agama, serta ratusan peserta dari seluruh kecamatan di Bombana.

Festival Anak Saleh/Salihah menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan karakter anak-anak dari usia dini hingga remaja. Berbagai lomba islami diadakan untuk memupuk kecintaan peserta terhadap Al-Qur’an dan nilai-nilai keislaman, serta menanamkan pondasi moral sejak dini.

“Festival ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi lebih dari itu, ini adalah ruang pembinaan karakter dan tumbuhnya semangat ukhuwah. Kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi insan yang cinta Al-Qur’an dan berakhlak mulia,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Ia menyebut bahwa investasi terbaik bagi masa depan daerah terletak pada pembentukan karakter generasi mudanya. Karena itu, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di tahun ini saja.

“Kita berharap festival ini bisa menjadi agenda tahunan, bahkan bisa kita bawa ke tingkat provinsi hingga nasional. Ini adalah upaya serius kita dalam membentuk generasi penerus Bombana yang religius, cerdas, dan berbudaya,” ucap Burhanuddin.

Festival ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga para santri pondok pesantren yang tersebar di Bombana.

Peserta yang tampil adalah mereka yang telah lolos seleksi di tingkat kecamatan dan datang mewakili daerah masing-masing. Mereka berkompetisi dalam berbagai cabang lomba islami yang dibagi berdasarkan kategori usia, antara lain lomba azan, tilawah Al-Qur’an, dakwah, dan tahfiz Al-Qur’an.

Untuk menjaga kualitas penilaian, panitia menghadirkan dewan juri yang terdiri dari ustaz, guru agama, dan tokoh masyarakat yang berkompeten di bidangnya.

Burhanuddin juga mengapresiasi keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan acara tersebut, terutama para orang tua, guru pembimbing, dan panitia pelaksana.

“Terima kasih atas kerja keras semua pihak, mulai dari orang tua, guru, panitia, hingga para tokoh agama. Kebersamaan ini mencerminkan semangat kolektif kita dalam membangun Bombana yang religius,” tuturnya.

Selain sebagai ajang kompetisi, festival ini menjadi salah satu wujud konkret keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan karakter berbasis nilai keislaman. Pemerintah berharap kegiatan serupa bisa menjadi budaya baru yang tumbuh di tengah masyarakat, seiring dengan visi daerah mewujudkan generasi Qur’ani.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ruang tumbuh yang sehat dan bernilai bagi anak-anak, tidak hanya sebagai pelajar cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan sosial.

Dengan atmosfer religius dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Festival Anak Saleh/Salihah 2025 diharapkan menjadi tonggak awal dalam membentuk karakter emas generasi muda Bombana untuk masa depan yang lebih baik.

Bombana, Sultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir dengan menggelar rapat koordinasi penertiban bangkai kapal perikanan di wilayah tambatan perahu Rumbia dan Rumbia Tengah. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, di Aula Kantor Bappeda, Senin, 19 Mei 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni “Berani Bersih Wonuaku.” Program ini menitikberatkan pada penataan ulang ruang publik dan kawasan pesisir, demi menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyebutkan bahwa bangkai kapal yang dibiarkan menumpuk bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan aktivitas pelayaran dan kehidupan laut.

“Bangkai kapal yang dibiarkan sangat mengganggu. Bukan hanya menurunkan estetika kawasan pesisir, tetapi juga bisa menimbulkan kecelakaan laut dan pencemaran lingkungan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar laut tetap bersih dan aman,” kata Ahmad Yani.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, aparat kelurahan, serta sejumlah tokoh masyarakat. Seluruh peserta sepakat bahwa penanganan bangkai kapal perlu ditangani secara serius dan terpadu.

Beberapa langkah strategis yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain pendataan bangkai kapal yang ada, pemberian tenggat waktu kepada pemilik kapal, tindakan tegas terhadap bangkai kapal tak bertuan, serta kampanye sosialisasi kesadaran lingkungan kepada warga pesisir.

Penertiban ini juga menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada nelayan, agar mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara nyaman dan aman. Pemerintah ingin memastikan bahwa kawasan pesisir tidak hanya indah secara visual, tetapi juga fungsional dan aman bagi kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

“Kalau dibiarkan, bangkai-bangkai ini bisa menjadi bom waktu. Kita tidak ingin nelayan kesulitan bersandar atau bahkan mengalami kecelakaan karena terganggu puing-puing kapal yang berserakan. Maka kita harus bergerak cepat dan terorganisir,” lanjut Ahmad Yani.

Melalui program “Berani Bersih Wonuaku”, Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong perubahan budaya hidup bersih yang berkelanjutan. Tidak hanya soal infrastruktur dan penataan kawasan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga akan membentuk tim lintas sektor untuk memantau langsung pelaksanaan hasil rapat tersebut. Pemantauan akan melibatkan peran aktif warga, termasuk tokoh masyarakat dan kelompok nelayan, sebagai ujung tombak dalam menciptakan kawasan pesisir yang bersih dan tertata.

“Kita ingin masyarakat ikut menjadi pelaku perubahan. Bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif dan terlibat langsung. Karena tanpa peran serta masyarakat, program sebagus apa pun tidak akan berjalan optimal,” ujar Wakil Bupati.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tidak menunda-nunda upaya penataan kawasan strategis, termasuk pesisir yang menjadi urat nadi ekonomi sebagian besar warga Rumbia dan Rumbia Tengah. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kebijakan lingkungan jangka panjang yang berpihak pada keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah berharap kawasan pesisir Bombana dapat menjadi contoh penataan lingkungan berbasis masyarakat, serta menjadi cerminan keberhasilan visi “Berani Bersih Wonuaku” yang nyata di lapangan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya MCSP sebagai instrumen pencegahan dini dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kita ingin MCSP bukan sekadar dokumen administratif, tapi menjadi alat kendali yang benar-benar hidup dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan kinerja daerah,” tegas Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian dan tantangan pelaksanaan MCSP sepanjang tahun 2024, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen perubahan MCSP Tahun 2025. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Dalam arahannya, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa MCSP merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendeteksi potensi masalah secara dini. Dengan sistem pengawasan yang terukur, MCSP diharapkan mampu memperkuat strategi pencegahan terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MCSP 2024 menjadi landasan penting bagi kita dalam melakukan pembenahan. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan dokumen MCSP 2025 secara lebih adaptif,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor. Bupati meminta seluruh OPD untuk aktif berkontribusi melalui data, analisis, serta usulan program-program inovatif yang dapat memperkuat arah kebijakan berbasis pencegahan. Sinergi dan kolaborasi antar sektor diharapkan melahirkan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“MCSP harus dibangun dari informasi yang kuat. Maka saya minta semua OPD menyumbang data dan inovasi. Ini bukan kerja satu lembaga, tapi kerja kolektif kita semua,” lanjutnya.

Hasil monitoring dan evaluasi MCSP 2024 yang dipaparkan dalam rapat mencakup identifikasi sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan program pembangunan, tantangan koordinasi antar unit kerja, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai rekomendasi strategis juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen untuk memperkuat prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Evaluasi ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman dan penguatan kelembagaan secara sistematis.

“Semangat kita adalah pencegahan. Ini bukan hanya soal administratif, ini soal bagaimana kita melindungi masa depan daerah kita,” kata Burhanuddin.

Langkah percepatan penyusunan perubahan dokumen MCSP 2025 akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berharap proses ini akan menghasilkan dokumen yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bombana.

Rapat yang berlangsung secara kondusif ini ditutup dengan penyusunan agenda tindak lanjut yang akan dikawal secara ketat oleh tim lintas sektor. Evaluasi rutin dan monitoring berkelanjutan dirancang sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MCSP ke depan.

Melalui pendekatan ini, Pemkab Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang responsif dan tangguh menghadapi tantangan zaman. MCSP menjadi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat sistem pencegahan sejak dini—untuk masyarakat yang lebih terlindungi, program yang lebih tepat sasaran, serta tata kelola yang lebih berkualitas.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali melanjutkan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 dengan menggelar tes seleksi pada Sabtu, 17 Mei 2025. Ujian berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) tersebut dilaksanakan di Hotel Kubah 9 Kendari yang telah ditetapkan sebagai lokasi resmi oleh Panitia Seleksi Daerah.

Ratusan peserta yang mengikuti seleksi ini merupakan calon tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang sebelumnya dinyatakan lolos tahapan administrasi. Pelaksanaan seleksi berjalan tertib dan lancar, dengan pengawasan ketat dari panitia serta dukungan teknis yang disiapkan untuk memastikan tidak terjadi kendala berarti selama tes berlangsung.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, ST., MM., menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan tes yang berjalan sesuai harapan.

“Kami sangat bersyukur pelaksanaan seleksi sesi kedua ini berlangsung tanpa kendala. Semua peserta hadir tepat waktu, mengikuti seluruh prosedur dengan baik, dan seluruh perangkat ujian berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Deddy saat ditemui usai pelaksanaan sesi tes.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara berlapis untuk memastikan integritas seleksi tetap terjaga. Mulai dari kesiapan perangkat komputer, validasi data peserta, hingga pengawasan langsung di dalam ruang ujian.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen ini. Petugas kami terus melakukan monitoring langsung di lokasi agar semua tahapan berjalan sesuai SOP,” jelas Deddy.

Panitia seleksi daerah juga menerapkan protokol ketat untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses seleksi berlangsung. Para peserta diwajibkan hadir minimal satu jam sebelum sesi dimulai, menjalani pemeriksaan identitas, serta tidak diperkenankan membawa barang-barang terlarang seperti alat komunikasi dan catatan ke dalam ruang ujian.

Suasana di ruang tes pun berjalan dengan tertib. Petugas sigap memberi arahan, sementara peserta tampak fokus menyelesaikan soal-soal ujian yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. Panitia juga menyediakan tim teknis yang selalu siaga untuk mengantisipasi kendala teknis, meski pada pelaksanaan sesi ini tak ditemukan hambatan berarti.

Tes seleksi PPPK tahap 2 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rekrutmen ASN berbasis kompetensi. Pemerintah pusat dan daerah secara konsisten terus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga profesional yang berkualitas di sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya.

“Dengan adanya seleksi ini, kami berharap formasi yang terisi nantinya benar-benar diisi oleh tenaga profesional yang kompeten dan memiliki integritas tinggi dalam melayani masyarakat,” ujar Deddy.

Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh peserta untuk tetap memantau informasi resmi terkait pengumuman hasil seleksi. “Kami minta peserta tidak percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan. Pengumuman hasil akan disampaikan secara resmi melalui laman BKN dan website BKPSDM Kabupaten Bombana,” tegasnya.

Seleksi PPPK Tahap 2 ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong terciptanya iklim seleksi yang adil dan menjunjung tinggi nilai meritokrasi.

Dengan terselenggaranya sesi kedua ini, maka proses seleksi PPPK Kabupaten Bombana memasuki tahapan penting yang akan menentukan masa depan para calon aparatur sipil negara. Diharapkan hasil seleksi ini segera diumumkan dalam beberapa pekan ke depan dan membawa manfaat besar bagi pelayanan publik di Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perikanan resmi menggelar Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) sebagai upaya meningkatkan kapasitas, keselamatan, dan profesionalisme para nelayan di wilayah pesisir. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. (15 Mei 2025)

Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Bupati Bombana. Acara berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rumbia Tengah, Kamis (15/5/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Dinas Perikanan Bombana, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Komandan Pos Kepolisian Perairan dan Udara Bombana, serta Camat Rumbia Tengah.

Dalam sambutannya, Plh. Sekda Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas nelayan di Bombana. Ia menyatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga menekankan aspek keselamatan dalam proses penangkapan.

“Sertifikasi keahlian ini diberikan kepada para nakhoda dan awak kapal perikanan yang ada di Bombana. Diharapkan dengan pelatihan dan sosialisasi SKN ini, para nelayan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memahami dan menerapkan standar keselamatan kerja di laut,” kata Ir. Rusdiamin dalam pidatonya.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi ini tidak hanya bersifat administratif untuk memenuhi legalitas, namun juga menjadi kebutuhan esensial dalam menjamin keselamatan dan profesionalisme nelayan di tengah tantangan dunia kelautan yang semakin kompleks.

“Melalui pelatihan yang terstruktur, para nelayan akan dibekali keterampilan penting dalam navigasi, teknik penangkapan ramah lingkungan, serta pemahaman hukum kelautan. Ini adalah pondasi untuk meningkatkan daya saing nelayan kita,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh puluhan nelayan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana dan akan berlangsung selama beberapa hari. Mereka akan mendapatkan pembekalan teknis mencakup keselamatan pelayaran, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga tata cara pelaporan aktivitas penangkapan ikan secara legal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat legalitas kerja nelayan sekaligus membuka jalan menuju transformasi nelayan tradisional menjadi lebih profesional.

“Sertifikasi ini adalah langkah awal menuju modernisasi nelayan kita. Ini bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga perlindungan kerja dan peningkatan kualitas hidup nelayan,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan ini akan membuka akses lebih luas bagi nelayan dalam memanfaatkan berbagai program bantuan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Dengan adanya sertifikasi ini, nelayan akan lebih siap menghadapi era industri perikanan yang semakin kompetitif dan menuntut profesionalisme.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan sektor perikanan ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Banyak nelayan yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan serupa, menyampaikan antusiasme mereka terhadap materi yang diberikan dan harapan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas keahlian mereka.

“Baru kali ini saya ikut pelatihan yang seperti ini. Banyak ilmu baru yang saya dapat, terutama soal keselamatan dan cara kerja yang lebih baik,” ungkap salah seorang peserta dari Kecamatan Poleang Timur.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap nelayan lokal dapat tumbuh menjadi pelaku utama perikanan yang mandiri, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Tak hanya meningkatkan taraf hidup nelayan, pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelestarian sumber daya laut di Bombana melalui praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya kolaboratif yang melibatkan instansi pemerintah, aparat keamanan laut, dan pelabuhan perikanan menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Bombana.

Program ini sekaligus menjadi titik awal untuk menciptakan sistem perikanan yang lebih tertib, aman, dan terukur, serta menjadikan nelayan sebagai mitra utama dalam pembangunan daerah berbasis maritim yang berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan melalui sinergi lintas sektor. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (WASEV) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 1431/Bombana di Kecamatan Matausu, Kamis, 15 Mei 2025.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes., yang hadir mewakili Bupati Bombana, menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun desa dari berbagai sisi. Ia menyebut, selain membangun infrastruktur, TMMD juga menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kegiatan evaluasi ini juga menjadi momen reflektif bagi kami semua untuk melihat apa yang sudah tercapai, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan di masa yang akan datang,” ucap Sunandar saat memberikan sambutan.

Dalam agenda WASEV, Pj. Sekda Bombana bersama jajaran Kodim 1431/Bombana melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik kegiatan fisik, seperti pembukaan dan perintisan jalan desa, rehabilitasi jembatan, serta pembangunan sarana publik lainnya. Ia menilai, TMMD tidak sekadar menyentuh aspek pembangunan fisik, namun juga membangun nilai-nilai sosial dan kebangsaan di tingkat akar rumput.

“Melalui kegiatan TMMD yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Bombana ini, kita tidak hanya melihat jalan dan jembatan yang terbangun, tetapi juga menyaksikan tumbuhnya kesadaran bela negara dan semangat gotong royong masyarakat desa. Ini adalah fondasi penting untuk ketahanan nasional dari bawah,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD di masa mendatang. “Kami siap mendukung dari sisi anggaran, koordinasi lintas sektor, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya,” katanya.

Kegiatan TMMD ke-124 di Kecamatan Matausu tidak hanya fokus pada infrastruktur. Berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Semua ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kapasitas masyarakat desa.

Kegiatan WASEV ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat. Suasana penuh semangat dan gotong royong tampak menyatu dalam setiap agenda kegiatan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan program TMMD di Kabupaten Bombana tidak hanya berakhir pada pembangunan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa penguatan nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah percaya bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan TMMD ke depan akan terus diarahkan agar tidak hanya membangun desa secara fisik, tetapi juga menumbuhkan jiwa tangguh masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan pelaksanaan TMMD ke-124 yang berjalan sinergis dan menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.