Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), dr. H. Sunandar, M.M.Kes, dalam kegiatan Panen Raya Jagung yang digelar di Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Rabu (14/5/2025).

Acara yang diinisiasi oleh Polres Bombana ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan berbasis kemitraan dengan kelompok tani setempat. Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan kerja sama yang sinergis antara aparat kepolisian dan para petani dalam membangun ketahanan pangan di wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Sunandar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif Polres Bombana yang turut aktif mendukung pembangunan sektor pertanian di luar tugas utamanya dalam menjaga keamanan.

“Pada kesempatan ini, saya mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan seluruh jajaran yang telah membimbing dan membina kelompok tani hingga kita dapat melaksanakan panen raya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkesinambungan dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Sunandar.

Ia menekankan bahwa sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, pembinaan terhadap petani, serta membuka akses pasar yang lebih luas untuk hasil pertanian.

Panen raya ini merupakan puncak dari program penanaman jagung hasil kolaborasi antara Polres Bombana dan kelompok tani binaan. Program tersebut telah melalui proses pendampingan sejak masa tanam hingga masa panen. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Lantari Jaya, kepala desa, para penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, dan warga Desa Lomba Kasih.

Suasana panen berlangsung semarak dan penuh antusias. Kegiatan panen dilakukan secara simbolis oleh Pj. Sekda Bombana dan Kapolres Bombana bersama sejumlah petani. Momen tersebut menjadi gambaran kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, mengatakan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan salah satu wujud nyata peran Polri dalam membantu masyarakat, terutama di sektor pertanian. “Kami ingin menunjukkan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk membantu peningkatan kesejahteraan mereka,” ucap Wisnu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan dan menjadi model kerja sama antara institusi dan masyarakat di bidang lain, utamanya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Masyarakat dan petani Desa Lomba Kasih mengaku senang dengan hasil panen jagung yang memuaskan. Mereka merasa diperhatikan dan didukung, baik oleh pemerintah daerah maupun Polres Bombana, yang terlibat langsung sejak proses awal penanaman.

“Terima kasih atas perhatian dan bantuan selama ini. Kami berharap program ini terus berlanjut agar petani di desa kami semakin semangat,” ujar salah seorang petani yang ikut hadir dalam panen raya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menggerakkan petani dan masyarakat Bombana untuk lebih giat dalam mengelola sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan akan terus mengawal program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sebagai bentuk nyata dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Dalam seremoni resmi yang digelar di Best Western Grand Place Kemayoran, Jakarta, Selasa malam, 13 Mei 2025, ia dianugerahi penghargaan bergengsi dari organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) melalui ajang PJS Awards 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Burhanuddin dalam menjaga kemerdekaan pers serta mendukung penuh kegiatan-kegiatan organisasi PJS, baik di tingkat daerah maupun nasional.

PJS Awards merupakan agenda tahunan yang secara konsisten memberikan penghargaan kepada para tokoh yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan pengembangan media yang independen. Para penerima dipilih secara selektif oleh tim juri yang menilai kontribusi nyata tokoh-tokoh tersebut terhadap pembangunan demokrasi dan keterbukaan publik di wilayah masing-masing.

Dalam acara tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi istri tercinta, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana. Kehadiran pasangan ini menjadi simbol kolaborasi dan dukungan penuh terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditemui usai menerima penghargaan, Burhanuddin mengaku bersyukur sekaligus terhormat atas penghargaan yang diterimanya. Ia menilai, penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan terhadap dirinya pribadi, melainkan juga kepada seluruh masyarakat Bombana serta insan pers yang terus bekerja menjaga marwah jurnalistik.

“Penghargaan ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab moral bagi saya pribadi dan juga Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus membuka ruang kolaborasi yang sehat dengan media. Kami percaya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan masukan. Dan itu hanya bisa terjadi jika pers kita sehat, bebas, dan bertanggung jawab,” kata Burhanuddin dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan dan insan pers dari berbagai daerah.

Ia menambahkan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang kritis, berpengetahuan, dan berdaya. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh memposisikan diri sebagai pihak yang membatasi kebebasan pers, tetapi sebaliknya, menjadi mitra yang mendukung kerja jurnalistik yang profesional dan etis.

“Kami menyadari betul, tanpa dukungan media yang independen, pembangunan daerah tidak akan maksimal. Pers adalah jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus kontrol sosial yang penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan rakyat,” lanjutnya.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan dedikasinya atas penghargaan ini kepada seluruh warga Bombana yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan membangun ekosistem demokrasi di daerah tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif masyarakat dan insan pers.

Sementara itu, Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, dalam keterangannya menyebut Bupati Bombana sebagai salah satu kepala daerah yang secara konsisten menjalin kemitraan yang sehat dan transparan dengan media. Ia menilai, sikap terbuka dan dukungan nyata terhadap kemerdekaan pers menjadi indikator penting dalam menentukan penerima penghargaan tahun ini.

“Pak Burhanuddin adalah contoh kepala daerah yang memahami peran strategis media dalam pembangunan. Ia tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga secara kebijakan, dalam menciptakan ruang kebebasan pers di daerahnya,” ujar Mahmud.

Penghargaan ini juga menjadi catatan positif dalam perjalanan kepemimpinan Burhanuddin yang selama ini dikenal inklusif dan terbuka terhadap kritik. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Bombana perlahan menjelma menjadi salah satu daerah yang ramah terhadap jurnalisme bebas dan berintegritas, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Kehadiran Bupati Bombana dalam ajang nasional ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Bombana di mata publik, khususnya dalam hal membangun sinergi antara pemerintah dan media. Dengan penghargaan ini, Burhanuddin berharap semakin banyak daerah yang berani membuka diri dan menjadikan pers sebagai mitra pembangunan, bukan lawan kritik.

“Ini bukan akhir dari perjuangan, justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tutup Burhanuddin.

Bombana, Sultranet.com — Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi mengukuhkan Pengurus Kerukunan Keluarga Wuna (KKW) Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2025–2028. Pengukuhan berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 10 Mei 2025, menjadi momen penting dalam memperkuat jalinan sosial dan budaya masyarakat Wuna yang merantau di Kabupaten Bombana.

Acara pengukuhan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Anggota DPR RI Komisi IV Jaelani, S.IP., M.Si, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, SH., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Bombana, jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Bombana, serta Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Bombana.

Bupati Bombana dalam sambutannya menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebagai momentum penting untuk membangun sinergi dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Hari ini saya merasa bangga dapat mengukuhkan langsung saudara-saudara saya sebagai pengurus baru Kerukunan Keluarga Wuna Bombana. Saya yakin, di bawah kepemimpinan yang baru ini, KKW akan menjadi motor penggerak persatuan, pelestarian budaya, serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana senantiasa membuka ruang untuk kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, khususnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan gotong royong.

“Pemerintah daerah selalu hadir mendukung upaya pelestarian budaya. KKW ini adalah bagian dari kekuatan sosial yang tak ternilai dalam membangun peradaban lokal,” tambahnya.

Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kekeluargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Wuna di Bombana. Menurutnya, organisasi kekerabatan seperti KKW memiliki peran yang strategis dalam menjaga solidaritas dan membangun daerah.

“Solidaritas seperti ini adalah fondasi kuat bangsa. KKW tidak hanya menjaga hubungan kekeluargaan, tapi juga bisa menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Jaelani.

Senada dengan itu, La Ode Umar Bonte yang merupakan anggota DPD RI dan juga putra daerah Wuna, mengajak seluruh pengurus KKW untuk terus menjaga dan merawat budaya di tengah tantangan modernisasi.

“Budaya Wuna adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Organisasi ini punya peran penting dalam merawat nilai-nilai luhur sekaligus menyatukan semangat masyarakat Wuna yang tersebar di berbagai wilayah,” ucap Umar Bonte.

Bupati Muna yang turut hadir dalam acara tersebut juga memberikan apresiasi terhadap kekompakan dan semangat masyarakat Wuna di Bombana. Ia berharap kebersamaan itu bisa menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antarwilayah.

“Kami sangat bangga melihat masyarakat Wuna tetap menjaga budaya dan kebersamaan meski berada di luar kampung halaman. Mari terus jalin sinergi lintas daerah untuk membangun daerah kita bersama,” ungkap Bupati Muna.

Sementara itu, Ketua KKW Bombana terpilih menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen menjadikan KKW sebagai wadah silaturahmi yang aktif, solid, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kami siap bekerja, melayani, dan menjaga kehormatan organisasi ini. Bersama-sama, mari kita jadikan KKW sebagai kekuatan sosial yang aktif membangun dan menjadi mitra pemerintah,” kata Ketua KKW.

Acara pengukuhan ditutup dengan penampilan seni budaya khas Wuna yang memukau para tamu undangan. Momen ramah tamah antarwarga dan tokoh yang hadir turut menambah kehangatan suasana, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan masyarakat Wuna meski berada di tanah rantau.

Kehadiran para tokoh penting dan suasana penuh kekeluargaan dalam acara ini mempertegas bahwa Kerukunan Keluarga Wuna bukan sekadar organisasi, melainkan rumah bersama untuk menjaga jati diri, merawat budaya, dan memperkuat solidaritas antardaerah. Pemerintah dan masyarakat sepakat, sinergi lintas sektor inilah yang akan menjadi modal sosial dalam membangun daerah yang lebih maju dan berbudaya.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mempererat hubungan lintas wilayah dengan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-194 Kota Kendari yang digelar di Balai Kantor Wali Kota Kendari, Jumat, 9 Mei 2025.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., hadir langsung dalam upacara tersebut. Kehadiran keduanya menjadi simbol kuat dukungan nyata dari Pemkab Bombana terhadap Pemerintah Kota Kendari, sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi antar daerah di Sulawesi Tenggara.

Mengenakan busana adat khas Bombana berwarna hijau, Burhanuddin dan Fatmawati tampil serasi dan mencuri perhatian tamu undangan. Warna hijau yang mereka kenakan melambangkan harmoni, semangat kebersamaan, dan cinta terhadap budaya lokal.

“Kami hadir sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan kepada Kota Kendari yang telah berusia 194 tahun. Kota ini memiliki peran penting dalam perkembangan Sulawesi Tenggara, dan kami dari Bombana ingin terus bersinergi untuk kemajuan bersama,” ujar Burhanuddin usai upacara.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh berbagai tokoh, termasuk para kepala daerah, pimpinan lembaga vertikal, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat dari seluruh penjuru Sulawesi Tenggara. Momen ini bukan hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi strategis yang memperkuat hubungan antarpemerintah daerah.

Fatmawati Kasim Marewa turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Ia menilai acara ini sebagai wujud nyata semangat kebersamaan lintas kabupaten/kota yang semakin kuat.

“Sinergi ini penting agar kita bisa saling belajar, saling mendukung, dan memperkuat peran perempuan serta keluarga dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-194 Kendari mengusung tema “Kendari Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, dan Semakin Maju.” Tema ini menggambarkan semangat kolektif untuk mendorong Kota Kendari menjadi pusat pertumbuhan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain Kadir, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk mempercepat kemajuan Sulawesi Tenggara.

“Tidak ada daerah yang bisa berjalan sendiri. Kemajuan Kendari juga harus sejalan dengan kemajuan daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena itu, kami sangat menghargai kehadiran para kepala daerah, termasuk Bupati Bombana, dalam perayaan ini,” ujarnya.

Selain memperingati hari jadi Kota Kendari, kegiatan ini juga menjadi ruang diplomasi kultural dan pembangunan. Kebersamaan para pemimpin daerah yang hadir memberi sinyal positif bagi penguatan agenda bersama dalam membangun Sultra yang inklusif dan maju.

Pemerintah Kabupaten Bombana secara konsisten menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai forum pembangunan regional. Bupati Burhanuddin, yang dikenal visioner dan terbuka terhadap kerja sama lintas sektor, kerap menekankan pentingnya membangun sinergi antar kabupaten/kota.

“Kita tidak bisa membangun daerah secara eksklusif. Butuh keterbukaan dan kerja sama agar semua daerah di Sultra bisa tumbuh bersama. Kota Kendari adalah mitra penting Bombana dalam menggerakkan roda ekonomi dan sosial,” tambahnya.

Acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan budaya, persembahan seni daerah, serta ramah tamah antar kepala daerah dan tokoh masyarakat. Suasana akrab dan hangat membalut seluruh rangkaian kegiatan.

Dengan semangat yang ditunjukkan dalam peringatan HUT ke-194 Kota Kendari, diharapkan semangat persatuan dan kerja sama antardaerah di Sultra semakin kuat dan berkelanjutan. Pemerintah Bombana berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam berbagai agenda pembangunan yang menyentuh kepentingan luas masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menjajaki kerjasama strategis dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan Lumbung Pangan Daerah. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan rapat virtual yang diikuti langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada Kamis, 8 Mei 2025, dari Kantor Penghubung Pemda Bombana di Kota Kendari.

Rapat yang berlangsung melalui Zoom ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang disampaikan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB kepada Pemkab Bombana. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pihak penting, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Bombana hingga para pakar dari IPB.

Fokus utama rapat ini adalah menyusun langkah awal kolaborasi dalam pengembangan sistem ketahanan pangan berbasis riset dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Bombana menilai, kemitraan ini bukan hanya bentuk sinergi institusional, tetapi juga upaya menjawab tantangan nyata yang dihadapi sektor pertanian dan pangan daerah.

“Kerjasama ini sangat penting bagi kami. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ketahanan pangan berbasis pengetahuan dan teknologi. IPB memiliki kapasitas riset yang luar biasa dan kami ingin menjadikan itu sebagai fondasi untuk mendorong produktivitas pangan di Bombana,” kata Bupati Burhanuddin saat memimpin rapat secara daring.

Bupati menegaskan bahwa kemitraan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam program unggulan “Satu Desa Satu Produk” yang menjadi prioritas kepemimpinannya. Ia meyakini, melalui pendekatan ilmiah dan teknologi, potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Bombana dapat dikelola secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa Bombana tidak lagi hanya mengandalkan SDA, tapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang,” ujarnya.

Rapat tersebut juga menjadi forum pertukaran gagasan antara Pemda Bombana dan IPB, khususnya terkait pemanfaatan inovasi pertanian, pengelolaan sumber pangan lokal, dan strategi peningkatan kapasitas petani. IPB sendiri menyampaikan komitmennya untuk mendampingi Bombana dalam menyusun roadmap Lumbung Pangan Daerah yang terukur, efisien, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Bupati Burhanuddin, upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Dengan pendekatan ilmiah yang tepat, Pemkab Bombana berharap bisa mendorong sektor pertanian menjadi lebih modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

“Lumbung pangan bukan sekadar gudang, tapi sistem yang mencakup produksi, distribusi, dan keberlanjutan. Kami ingin menjadikan Bombana sebagai contoh daerah yang mampu berdikari dalam pemenuhan kebutuhan pangannya,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, kerjasama ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat, seperti terbukanya lapangan kerja, peningkatan kapasitas petani lokal, dan penguatan ekonomi desa. Pemda Bombana berkomitmen untuk terus mendukung proses ini dengan langkah-langkah konkret, termasuk penganggaran, pendampingan teknis, dan sinergi antarinstansi.

Kemitraan ini dinilai sebagai babak baru pembangunan pangan daerah, yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pemkab Bombana optimistis, dengan dukungan IPB, sektor pertanian di daerah ini akan mengalami transformasi yang signifikan dalam waktu dekat.

Bombana, Sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si secara resmi membuka Seminar Pendidikan Indonesia Moronene yang mengangkat tema “Adaptasi Pendidikan Ramah Lingkungan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan,” Kamis, 8 Mei 2025, di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana.

Seminar ini digagas oleh Organisasi Indonesia Moronene (IM) sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendorong sistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bombana, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bombana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, akademisi, guru, pelajar, hingga aktivis lingkungan.

Seminar ini menjadi ruang strategis untuk membahas pentingnya integrasi nilai keberlanjutan dalam sistem pendidikan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup sejak usia dini.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan seminar tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat relevan di tengah meningkatnya krisis lingkungan global, yang membutuhkan respons aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

“Kita membutuhkan sistem pendidikan yang tidak hanya mengedepankan prestasi akademik, tapi juga menanamkan kepedulian terhadap alam dan masa depan bumi. Tema seminar ini sangat relevan dan patut diapresiasi,” ujarnya.

Ahmad Yani menekankan, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan kebersihan, bukan lagi isu lokal, melainkan sudah menjadi perhatian global. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk perubahan perilaku masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.

“Lingkungan yang bersih bukan hanya isu lokal, melainkan sudah menjadi perhatian dunia. Jika kita mampu mengatasi persoalan sampah, manfaatnya tidak hanya akan dirasakan secara global, tetapi juga oleh masyarakat kita di Bombana,” ungkapnya.

Ia juga mengajak generasi muda Bombana untuk menggali kembali nilai-nilai budaya lokal yang selama ini mengajarkan tentang hubungan harmonis antara manusia dan alam. Menurutnya, kearifan lokal bisa menjadi fondasi kuat dalam membangun kesadaran lingkungan secara berkelanjutan.

“Nilai-nilai budaya kita banyak mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Ini bisa menjadi modal besar dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Organisasi Indonesia Moronene dalam sambutannya mengatakan, seminar ini merupakan bagian dari komitmen IM untuk mendorong transformasi pendidikan lokal agar lebih responsif terhadap persoalan lingkungan dan perubahan iklim.

“Pendidikan harus menjadi bagian dari solusi. Kita tidak bisa lagi mengabaikan isu lingkungan dalam kurikulum. Seminar ini adalah langkah awal untuk membangun kerja sama lintas sektor demi pendidikan yang berpihak pada masa depan lingkungan,” tuturnya.

Ia berharap, dari forum ini lahir gagasan konkret dan kerja kolaboratif yang mampu mendorong pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih ramah lingkungan, serta membuka ruang partisipasi bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun dunia pendidikan.

Seminar ini juga dirangkaikan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi pendidikan, pegiat lingkungan, hingga perwakilan pemerintah daerah. Peserta seminar terlihat antusias mengikuti diskusi, yang banyak menyoroti praktik-praktik pendidikan hijau dan strategi penerapannya di lingkungan sekolah.

Semangat kolaboratif yang tercipta dalam seminar ini diharapkan menjadi pemantik gerakan nyata di tingkat komunitas, sekolah, dan kebijakan publik, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun kesadaran ekologis dan tanggung jawab bersama terhadap bumi.

Bombana, sultranet.com – Perjuangan panjang masyarakat, aktivis, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam mendorong penggantian Jembatan Langkowala di Kabupaten Bombana akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.306.445.009 dari APBN 2025 untuk pembangunan ulang jembatan penghubung vital tersebut. Proyek ini dikerjakan oleh PT Mekongga Mina Mandiri dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender.

Proyek penggantian Jembatan Langkowala merupakan respons atas aspirasi masyarakat Bombana yang disuarakan secara konsisten oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra sejak 9 Agustus 2024 hingga 14 Januari 2025. Aksi mereka tidak hanya berlangsung di Bombana, tetapi juga merambah hingga ke pusat pemerintahan di Kota Kendari.

“Ini bukan kemenangan LKPD semata, ini adalah kemenangan rakyat Bombana. Kami hanya wadah yang mempertemukan suara-suara kecil menjadi gema yang besar,” ujar Direktur LKPD Sultra, Muh. Arham. Kamis (8/5/2025)

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil gotong royong dari berbagai elemen masyarakat yang bergerak dengan satu tujuan: memperjuangkan hak dasar atas infrastruktur yang layak.

“Kami bergerak bukan karena benci, tetapi karena cinta pada daerah ini. Setiap langkah kami adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tambahnya.

Ia juga menyebut peran penting jajaran BPJN Wilayah I Sultra, DPRD Provinsi Sultra, dan Pemerintah Kabupaten Bombana yang saat itu diwakili oleh Sekda almarhum Man Arfa.

Sosok almarhum Man Arfa dikenang sebagai birokrat yang setia pada rakyat. Ia bahkan turut turun ke jalan bersama massa aksi LKPD di bawah terik matahari.

“Semoga menjadi amal jariyah bagi almarhum. Beliau adalah birokrat tulus yang tidak banyak bicara, tapi bergerak nyata,” ujar Arham mengenang.

Kepala Dinas PU Bombana, Sofian Baco, dan Inspektur Inspektorat, Ridwan, juga disebut sebagai pihak yang setia mendampingi aksi masyarakat. Di belakang layar, ada tokoh-tokoh sederhana yang memilih untuk tidak tampil ke depan namun bekerja senyap memperkuat jaringan advokasi.

Menurut Arham terdapat dua figur penting yang turut mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat adalah Arfa (Bang Rambo) dan Ketua DPD Golkar Bombana, Heryanto. Keduanya bahkan melakukan audiensi langsung dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk meyakinkan mendesaknya pergantian jembatan Langkowala.

“Jembatan Langkowala ini adalah urat nadi penghubung utama menuju dan keluar dari Wonua Bombana melalui jalur Konsel. Ketika rusak, bukan hanya kendaraan yang terganggu, tapi roda ekonomi masyarakat juga tersendat,” tegas Arham.

Para jurnalis lokal yang konsisten mengangkat isu ini juga mendapat apresiasi dari LKPD. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari mata rantai perubahan.

Kapolres Bombana dan jajaran serta Satpol PP Kabupaten Bombana pun mendapat ucapan terima kasih atas peran mereka yang menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif selama berlangsungnya aksi.

Muh. Arham menutup pernyataannya dengan refleksi perjuangan yang penuh makna. “Jembatan ini adalah simbol. Di atasnya nanti bukan hanya kendaraan yang melintas, tapi juga harapan dan masa depan rakyat Bombana. Perjuangan belum selesai, tapi ini adalah tonggak penting yang harus kita rayakan dengan terus menjaga semangat kolektif,” tandasnya.

Kepala Satuan Kerja BPJN Wilayah I Sultra, Marlin Ramli, bersama PPK 1.4 Langkowala, Sandi Prima Yudha, turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong segera dilakukan pekerjaan di jembatan tersebut.

“Terima kasih atas kerja keras dan ketulusan semua pihak yang mengawal isu ini hingga terealisasi dalam bentuk proyek nyata,” kata Marlin saat menerima audiensi LKPD Sultra.

Gerakan ini bukan hanya mencatatkan hasil berupa pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan kesadaran bersama tentang pentingnya hak rakyat atas infrastruktur yang layak dan pemerintahan yang responsif.

Kendari, Sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bombana. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kendari, dalam rangka pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan BUMD dan BLUD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu, 7 Mei 2025.

Acara tersebut menjadi bagian dari agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pejabat dari kementerian terkait, dan para anggota Komisi II DPR RI, kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap BUMD dan BLUD sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI dan seluruh kepala daerah atas partisipasinya dalam penguatan peran BUMD dan BLUD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya dukungan regulasi untuk meningkatkan kinerja dua badan strategis tersebut.

“BUMD dan BLUD punya peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi terus mendorong pengelolaan yang profesional, adaptif, dan transparan. Sinergi dengan DPR RI ini jadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat arah kebijakan kita ke depan,” kata Hugua di hadapan para peserta.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sesi dialog menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan pengawasan ini sebagai ajang evaluasi dan refleksi bersama. Ia menyebut bahwa BUMD dan BLUD di Bombana akan terus didorong menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

“Kami terus berkomitmen memperkuat kinerja BUMD dan BLUD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akuntabilitas anggaran, dan efisiensi layanan. Tujuannya adalah agar lembaga ini benar-benar memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat maupun untuk keuangan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah membangun sistem kelembagaan yang solid, serta mendorong transparansi dalam tata kelola. Baginya, BUMD dan BLUD harus menjadi entitas yang mampu bersaing secara sehat dan memiliki standar pelayanan yang tinggi.

Kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Komisi II DPR RI terkait hasil pengawasan dan temuan strategis di sejumlah daerah. Komisi menyampaikan sejumlah rekomendasi awal yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.

Diskusi berjalan konstruktif dan terbuka, mencerminkan semangat kolaboratif antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Komisi II menekankan bahwa pembenahan BUMD dan BLUD tidak cukup hanya pada sisi teknis, melainkan juga menyentuh aspek kelembagaan, regulasi, serta penguatan integritas pengelolanya.

Melalui forum ini, para kepala daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil di wilayahnya masing-masing, termasuk tantangan yang dihadapi dalam mengelola BUMD dan BLUD secara efektif. Bupati Bombana termasuk salah satu yang secara aktif menyampaikan pandangan dan strategi pembangunan kelembagaan yang sedang ditempuh di daerahnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal dan penyediaan layanan publik yang inklusif.

Kendari, sultranet.com – Seorang sopir angkutan umum rute Kendari–Bombana, Dedy Wahyudi (54), meninggal dunia usai menjadi korban penikaman brutal oleh calon penumpangnya. Ia mengembuskan napas terakhir di Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Sulawesi Tenggara, Senin, 5 Mei 2025, setelah sempat menjalani perawatan intensif akibat luka serius yang dideritanya.

Peristiwa tragis ini terjadi di Terminal Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sabtu dini hari, 3 Mei 2025, sekitar pukul 03.20 Wita. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban mengalami empat luka tusuk di bagian dada, satu luka di perut, serta luka sobek di kepala akibat hantaman benda keras yang diduga batu.

Kematian tragis Dedy Wahyudi menyisakan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi komunitas sopir angkutan umum yang sehari-hari menggantungkan hidup dari roda transportasi antarwilayah. Aksi kekerasan yang terjadi di tempat umum seperti terminal ini pun memantik reaksi keras dari berbagai pihak.

Lembaga Kajian dan Perlindungan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara mengecam keras tindakan keji tersebut. Direktur LKPD Sultra menyebut peristiwa ini sebagai kejahatan biadab yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.

“Tindakan pelaku yang telah menikam sopir bernama Dedy Wahyudi di Terminal Baruga pada subuh hari, Sabtu, 3 Mei 2025, lalu menyebabkan kematian korban pada Senin adalah tindakan biadab dan harus ditindak tegas,” tegas Ketua LKPD Sultra kepada wartawan, Senin malam.

Menurutnya, upaya pelaku melarikan diri setelah melakukan penikaman menunjukkan bentuk perlawanan terhadap hukum, yang tidak bisa ditoleransi. Karena itu, ia mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk segera bergerak cepat menangkap pelaku.

“Kami mendesak Kapolda Sultra segera memerintahkan seluruh jajarannya untuk bertindak cepat dan tegas agar pelaku ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Ini penting agar wibawa dan kehormatan hukum tetap terjaga,” lanjutnya.

Selain itu, LKPD juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan keamanan di area publik seperti terminal, pelabuhan, dan bandara. Menurutnya, lokasi-lokasi tersebut harus steril dari senjata tajam dan potensi ancaman kriminal agar masyarakat, khususnya pelaku jasa transportasi, dapat merasa aman dalam bekerja.

“Ini jadi catatan penting bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. Sterilisasi senjata tajam di objek vital seperti terminal adalah kebutuhan mendesak demi menjamin rasa aman bagi masyarakat,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait pelaku untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat.

Duka atas meninggalnya Dedy Wahyudi menyelimuti sesama sopir angkutan di Kota Kendari dan Bombana. Sosoknya dikenal sebagai pekerja keras dan tidak memiliki masalah dengan sesama rekan kerja. Rekan-rekan seprofesi berharap pihak kepolisian segera mengungkap kasus ini dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Insiden ini kembali menjadi pengingat pentingnya peningkatan keamanan dan pengawasan di titik-titik transportasi publik yang selama ini kerap luput dari perhatian serius. Rasa aman bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin hak warganya dalam bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang.

Bombana, Sultranet.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat pembangunan desa kembali ditegaskan melalui sinergi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 resmi dimulai di Desa Wia-Wia, Kecamatan Matausu, Selasa, 6 Mei 2025.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si membuka langsung kegiatan ini dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Bupati menyampaikan bahwa TMMD merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja dirinya bersama Wakil Bupati Bombana.

“TMMD ini adalah wujud nyata semangat gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Program ini juga bagian dari upaya kami untuk membuka akses wilayah pedesaan, memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal, serta mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Bupati menegaskan bahwa program TMMD sejalan dengan visi misi daerah “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, di mana pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa.

Ia pun mengapresiasi jajaran TNI, khususnya Kodim 1431/Bombana, atas sinergi dan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati juga menyerukan agar semua pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat, bergandengan tangan menyukseskan TMMD sebagai bagian dari gerakan bersama membangun desa.

“Kami berharap kegiatan ini bukan hanya memberikan dampak nyata dalam bentuk fisik, tetapi juga mampu memperkuat kesadaran kebangsaan, solidaritas sosial, serta membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., yang juga bertindak sebagai Dansatgas TMMD ke-124, menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup dua fokus utama, yakni pembangunan fisik dan non-fisik.

“Pembangunan fisik meliputi perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan kegiatan non-fisik melibatkan penyuluhan tentang narkoba, bela negara, wawasan kebangsaan, penyuluhan lingkungan, hingga program kesehatan keluarga,” jelasnya.

TMMD menurutnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga media untuk membangun karakter masyarakat desa agar lebih tangguh, berwawasan kebangsaan, dan sehat secara sosial maupun lingkungan.

Suasana semarak dan penuh kebersamaan menyelimuti pembukaan kegiatan TMMD. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Camat Matausu, Kepala Desa, Kepala Sekolah, para guru, siswa-siswi serta tokoh masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat jelas saat mengikuti jalannya upacara yang juga menandai dimulainya kerja kolaboratif antara TNI dan Pemkab Bombana.

Program TMMD ke-124 ini diharapkan menjadi titik tolak pembangunan berkelanjutan di desa-desa Kabupaten Bombana. Tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang memadai, namun juga membangun ketahanan sosial masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga desa secara menyeluruh.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI, pembangunan desa diharapkan menjadi lebih terarah dan berdaya guna, menciptakan Bombana sebagai daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai gotong royong.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus menegaskan komitmennya untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus fondasi utama pembangunan daerah ke depan. Program TMMD menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembangunan harus dimulai dari desa, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri.