Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bombana melalui Bidang Bina Marga melakukan review teknis terhadap rencana pembangunan jalur bypass di kawasan perairan Rumbia. Kegiatan ini ditandai dengan pengukuran ulang menggunakan alat waterpass yang dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025, di lokasi yang direncanakan sebagai trase jalan, tepatnya di sekitar Pelabuhan Kapal Rumbia.

Pengukuran ulang ini menjadi langkah evaluatif yang sangat penting sebelum konstruksi dimulai. Tujuannya untuk memastikan desain trase jalan tidak hanya sesuai dengan gambar perencanaan, tetapi juga selaras dengan kondisi topografi aktual di lapangan, terutama pada wilayah pesisir yang memiliki kontur tidak stabil.

“Pengukuran ulang ini kami lakukan untuk menjamin bahwa rencana pembangunan tidak hanya akurat secara desain, tapi juga aman dan efisien dari sisi konstruksi,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Ir. Ishak, ST, MT di sela-sela kegiatan pengukuran.

Jalur bypass yang direncanakan memiliki panjang sekitar 1 kilometer. Trase ini akan menghubungkan area Pelabuhan Kapal langsung ke kawasan lingkar Tugu Munajah. Dengan demikian, arus lalu lintas kendaraan barang dan penumpang dari dan menuju pelabuhan tidak lagi melewati jalan utama kota, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menurut Ir. Ishak, pengukuran ulang ini bukan hanya sebatas kegiatan teknis rutin, tetapi bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang presisi, fungsional, dan berkelanjutan. Terlebih, pembangunan jalan di kawasan pesisir seperti Rumbia memiliki tantangan tersendiri, termasuk risiko penurunan tanah dan perubahan kontur akibat kondisi geologis laut.

Tim teknis dari Bina Marga turun langsung ke lokasi dengan membawa sejumlah alat bantu modern. Selain menggunakan waterpass untuk mengecek elevasi secara akurat, mereka juga mengandalkan alat ukur digital dan data peta topografi terkini. Semua data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memverifikasi ulang rencana awal serta menjadi dasar dalam pembaruan desain teknis.

“Setiap titik pengukuran kami pastikan mengacu pada standar teknis nasional. Kami tidak ingin ada kesalahan yang nantinya berdampak pada keselamatan pengguna jalan maupun efektivitas fungsi jalan bypass itu sendiri,” ujar Ir. Ishak.

Proyek ini sendiri menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bombana tahun 2025. Selain membuka aksesibilitas baru, keberadaan jalan bypass ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pelabuhan dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Di lapangan, kegiatan pengukuran berlangsung lancar. Tim Bina Marga bekerja sejak pagi hingga sore hari menyusuri titik-titik trase yang telah ditentukan. Meski berada di kawasan perairan dan membutuhkan peralatan khusus, tim terlihat sigap dan terkoordinasi dengan baik.

Pembangunan jalan bypass ini juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang berharap agar pelabuhan dan kawasan sekitarnya bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru. “Kalau jalur ini jadi, tentu akses lebih mudah. Pelabuhan juga akan lebih ramai, dan ini bisa jadi peluang bagi warga sekitar,” ujar La Ode Natsir, warga Kelurahan Lauru yang rumahnya tak jauh dari pelabuhan.

Setelah tahap pengukuran dan review teknis selesai, Dinas PU akan melanjutkan dengan finalisasi dokumen perencanaan dan penyesuaian desain, sebelum masuk ke proses tender konstruksi. Semua tahapan dilakukan secara bertahap dan transparan, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada aturan teknis pembangunan infrastruktur.

Dengan pelaksanaan review teknis yang cermat dan teliti, Dinas PU Bombana menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan berorientasi jangka panjang. Pembangunan jalur bypass Rumbia bukan hanya soal infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menggelar Festival Anak Saleh/Salihah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030. Kegiatan ini menjadi komitmen awal pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda Islam yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa qur’ani.

Festival ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Bombana, Pj. Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana, para camat, kepala KUA, tokoh agama, serta ratusan peserta dari seluruh kecamatan di Bombana.

Festival Anak Saleh/Salihah menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan karakter anak-anak dari usia dini hingga remaja. Berbagai lomba islami diadakan untuk memupuk kecintaan peserta terhadap Al-Qur’an dan nilai-nilai keislaman, serta menanamkan pondasi moral sejak dini.

“Festival ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi lebih dari itu, ini adalah ruang pembinaan karakter dan tumbuhnya semangat ukhuwah. Kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi insan yang cinta Al-Qur’an dan berakhlak mulia,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Ia menyebut bahwa investasi terbaik bagi masa depan daerah terletak pada pembentukan karakter generasi mudanya. Karena itu, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di tahun ini saja.

“Kita berharap festival ini bisa menjadi agenda tahunan, bahkan bisa kita bawa ke tingkat provinsi hingga nasional. Ini adalah upaya serius kita dalam membentuk generasi penerus Bombana yang religius, cerdas, dan berbudaya,” ucap Burhanuddin.

Festival ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga para santri pondok pesantren yang tersebar di Bombana.

Peserta yang tampil adalah mereka yang telah lolos seleksi di tingkat kecamatan dan datang mewakili daerah masing-masing. Mereka berkompetisi dalam berbagai cabang lomba islami yang dibagi berdasarkan kategori usia, antara lain lomba azan, tilawah Al-Qur’an, dakwah, dan tahfiz Al-Qur’an.

Untuk menjaga kualitas penilaian, panitia menghadirkan dewan juri yang terdiri dari ustaz, guru agama, dan tokoh masyarakat yang berkompeten di bidangnya.

Burhanuddin juga mengapresiasi keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan acara tersebut, terutama para orang tua, guru pembimbing, dan panitia pelaksana.

“Terima kasih atas kerja keras semua pihak, mulai dari orang tua, guru, panitia, hingga para tokoh agama. Kebersamaan ini mencerminkan semangat kolektif kita dalam membangun Bombana yang religius,” tuturnya.

Selain sebagai ajang kompetisi, festival ini menjadi salah satu wujud konkret keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan karakter berbasis nilai keislaman. Pemerintah berharap kegiatan serupa bisa menjadi budaya baru yang tumbuh di tengah masyarakat, seiring dengan visi daerah mewujudkan generasi Qur’ani.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ruang tumbuh yang sehat dan bernilai bagi anak-anak, tidak hanya sebagai pelajar cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan sosial.

Dengan atmosfer religius dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Festival Anak Saleh/Salihah 2025 diharapkan menjadi tonggak awal dalam membentuk karakter emas generasi muda Bombana untuk masa depan yang lebih baik.

Bombana, Sultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir dengan menggelar rapat koordinasi penertiban bangkai kapal perikanan di wilayah tambatan perahu Rumbia dan Rumbia Tengah. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, di Aula Kantor Bappeda, Senin, 19 Mei 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni “Berani Bersih Wonuaku.” Program ini menitikberatkan pada penataan ulang ruang publik dan kawasan pesisir, demi menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyebutkan bahwa bangkai kapal yang dibiarkan menumpuk bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan aktivitas pelayaran dan kehidupan laut.

“Bangkai kapal yang dibiarkan sangat mengganggu. Bukan hanya menurunkan estetika kawasan pesisir, tetapi juga bisa menimbulkan kecelakaan laut dan pencemaran lingkungan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar laut tetap bersih dan aman,” kata Ahmad Yani.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, aparat kelurahan, serta sejumlah tokoh masyarakat. Seluruh peserta sepakat bahwa penanganan bangkai kapal perlu ditangani secara serius dan terpadu.

Beberapa langkah strategis yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain pendataan bangkai kapal yang ada, pemberian tenggat waktu kepada pemilik kapal, tindakan tegas terhadap bangkai kapal tak bertuan, serta kampanye sosialisasi kesadaran lingkungan kepada warga pesisir.

Penertiban ini juga menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada nelayan, agar mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara nyaman dan aman. Pemerintah ingin memastikan bahwa kawasan pesisir tidak hanya indah secara visual, tetapi juga fungsional dan aman bagi kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

“Kalau dibiarkan, bangkai-bangkai ini bisa menjadi bom waktu. Kita tidak ingin nelayan kesulitan bersandar atau bahkan mengalami kecelakaan karena terganggu puing-puing kapal yang berserakan. Maka kita harus bergerak cepat dan terorganisir,” lanjut Ahmad Yani.

Melalui program “Berani Bersih Wonuaku”, Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong perubahan budaya hidup bersih yang berkelanjutan. Tidak hanya soal infrastruktur dan penataan kawasan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga akan membentuk tim lintas sektor untuk memantau langsung pelaksanaan hasil rapat tersebut. Pemantauan akan melibatkan peran aktif warga, termasuk tokoh masyarakat dan kelompok nelayan, sebagai ujung tombak dalam menciptakan kawasan pesisir yang bersih dan tertata.

“Kita ingin masyarakat ikut menjadi pelaku perubahan. Bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif dan terlibat langsung. Karena tanpa peran serta masyarakat, program sebagus apa pun tidak akan berjalan optimal,” ujar Wakil Bupati.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tidak menunda-nunda upaya penataan kawasan strategis, termasuk pesisir yang menjadi urat nadi ekonomi sebagian besar warga Rumbia dan Rumbia Tengah. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kebijakan lingkungan jangka panjang yang berpihak pada keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah berharap kawasan pesisir Bombana dapat menjadi contoh penataan lingkungan berbasis masyarakat, serta menjadi cerminan keberhasilan visi “Berani Bersih Wonuaku” yang nyata di lapangan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya MCSP sebagai instrumen pencegahan dini dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kita ingin MCSP bukan sekadar dokumen administratif, tapi menjadi alat kendali yang benar-benar hidup dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan kinerja daerah,” tegas Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian dan tantangan pelaksanaan MCSP sepanjang tahun 2024, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen perubahan MCSP Tahun 2025. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Dalam arahannya, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa MCSP merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendeteksi potensi masalah secara dini. Dengan sistem pengawasan yang terukur, MCSP diharapkan mampu memperkuat strategi pencegahan terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MCSP 2024 menjadi landasan penting bagi kita dalam melakukan pembenahan. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan dokumen MCSP 2025 secara lebih adaptif,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor. Bupati meminta seluruh OPD untuk aktif berkontribusi melalui data, analisis, serta usulan program-program inovatif yang dapat memperkuat arah kebijakan berbasis pencegahan. Sinergi dan kolaborasi antar sektor diharapkan melahirkan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“MCSP harus dibangun dari informasi yang kuat. Maka saya minta semua OPD menyumbang data dan inovasi. Ini bukan kerja satu lembaga, tapi kerja kolektif kita semua,” lanjutnya.

Hasil monitoring dan evaluasi MCSP 2024 yang dipaparkan dalam rapat mencakup identifikasi sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan program pembangunan, tantangan koordinasi antar unit kerja, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai rekomendasi strategis juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen untuk memperkuat prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Evaluasi ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman dan penguatan kelembagaan secara sistematis.

“Semangat kita adalah pencegahan. Ini bukan hanya soal administratif, ini soal bagaimana kita melindungi masa depan daerah kita,” kata Burhanuddin.

Langkah percepatan penyusunan perubahan dokumen MCSP 2025 akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berharap proses ini akan menghasilkan dokumen yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bombana.

Rapat yang berlangsung secara kondusif ini ditutup dengan penyusunan agenda tindak lanjut yang akan dikawal secara ketat oleh tim lintas sektor. Evaluasi rutin dan monitoring berkelanjutan dirancang sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MCSP ke depan.

Melalui pendekatan ini, Pemkab Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang responsif dan tangguh menghadapi tantangan zaman. MCSP menjadi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat sistem pencegahan sejak dini—untuk masyarakat yang lebih terlindungi, program yang lebih tepat sasaran, serta tata kelola yang lebih berkualitas.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali melanjutkan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 dengan menggelar tes seleksi pada Sabtu, 17 Mei 2025. Ujian berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) tersebut dilaksanakan di Hotel Kubah 9 Kendari yang telah ditetapkan sebagai lokasi resmi oleh Panitia Seleksi Daerah.

Ratusan peserta yang mengikuti seleksi ini merupakan calon tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang sebelumnya dinyatakan lolos tahapan administrasi. Pelaksanaan seleksi berjalan tertib dan lancar, dengan pengawasan ketat dari panitia serta dukungan teknis yang disiapkan untuk memastikan tidak terjadi kendala berarti selama tes berlangsung.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, ST., MM., menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan tes yang berjalan sesuai harapan.

“Kami sangat bersyukur pelaksanaan seleksi sesi kedua ini berlangsung tanpa kendala. Semua peserta hadir tepat waktu, mengikuti seluruh prosedur dengan baik, dan seluruh perangkat ujian berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Deddy saat ditemui usai pelaksanaan sesi tes.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara berlapis untuk memastikan integritas seleksi tetap terjaga. Mulai dari kesiapan perangkat komputer, validasi data peserta, hingga pengawasan langsung di dalam ruang ujian.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen ini. Petugas kami terus melakukan monitoring langsung di lokasi agar semua tahapan berjalan sesuai SOP,” jelas Deddy.

Panitia seleksi daerah juga menerapkan protokol ketat untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses seleksi berlangsung. Para peserta diwajibkan hadir minimal satu jam sebelum sesi dimulai, menjalani pemeriksaan identitas, serta tidak diperkenankan membawa barang-barang terlarang seperti alat komunikasi dan catatan ke dalam ruang ujian.

Suasana di ruang tes pun berjalan dengan tertib. Petugas sigap memberi arahan, sementara peserta tampak fokus menyelesaikan soal-soal ujian yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. Panitia juga menyediakan tim teknis yang selalu siaga untuk mengantisipasi kendala teknis, meski pada pelaksanaan sesi ini tak ditemukan hambatan berarti.

Tes seleksi PPPK tahap 2 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui rekrutmen ASN berbasis kompetensi. Pemerintah pusat dan daerah secara konsisten terus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga profesional yang berkualitas di sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya.

“Dengan adanya seleksi ini, kami berharap formasi yang terisi nantinya benar-benar diisi oleh tenaga profesional yang kompeten dan memiliki integritas tinggi dalam melayani masyarakat,” ujar Deddy.

Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh peserta untuk tetap memantau informasi resmi terkait pengumuman hasil seleksi. “Kami minta peserta tidak percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan. Pengumuman hasil akan disampaikan secara resmi melalui laman BKN dan website BKPSDM Kabupaten Bombana,” tegasnya.

Seleksi PPPK Tahap 2 ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong terciptanya iklim seleksi yang adil dan menjunjung tinggi nilai meritokrasi.

Dengan terselenggaranya sesi kedua ini, maka proses seleksi PPPK Kabupaten Bombana memasuki tahapan penting yang akan menentukan masa depan para calon aparatur sipil negara. Diharapkan hasil seleksi ini segera diumumkan dalam beberapa pekan ke depan dan membawa manfaat besar bagi pelayanan publik di Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perikanan resmi menggelar Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) sebagai upaya meningkatkan kapasitas, keselamatan, dan profesionalisme para nelayan di wilayah pesisir. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. (15 Mei 2025)

Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Bupati Bombana. Acara berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rumbia Tengah, Kamis (15/5/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Dinas Perikanan Bombana, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Komandan Pos Kepolisian Perairan dan Udara Bombana, serta Camat Rumbia Tengah.

Dalam sambutannya, Plh. Sekda Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas nelayan di Bombana. Ia menyatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga menekankan aspek keselamatan dalam proses penangkapan.

“Sertifikasi keahlian ini diberikan kepada para nakhoda dan awak kapal perikanan yang ada di Bombana. Diharapkan dengan pelatihan dan sosialisasi SKN ini, para nelayan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memahami dan menerapkan standar keselamatan kerja di laut,” kata Ir. Rusdiamin dalam pidatonya.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi ini tidak hanya bersifat administratif untuk memenuhi legalitas, namun juga menjadi kebutuhan esensial dalam menjamin keselamatan dan profesionalisme nelayan di tengah tantangan dunia kelautan yang semakin kompleks.

“Melalui pelatihan yang terstruktur, para nelayan akan dibekali keterampilan penting dalam navigasi, teknik penangkapan ramah lingkungan, serta pemahaman hukum kelautan. Ini adalah pondasi untuk meningkatkan daya saing nelayan kita,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh puluhan nelayan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana dan akan berlangsung selama beberapa hari. Mereka akan mendapatkan pembekalan teknis mencakup keselamatan pelayaran, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga tata cara pelaporan aktivitas penangkapan ikan secara legal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat legalitas kerja nelayan sekaligus membuka jalan menuju transformasi nelayan tradisional menjadi lebih profesional.

“Sertifikasi ini adalah langkah awal menuju modernisasi nelayan kita. Ini bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga perlindungan kerja dan peningkatan kualitas hidup nelayan,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan ini akan membuka akses lebih luas bagi nelayan dalam memanfaatkan berbagai program bantuan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Dengan adanya sertifikasi ini, nelayan akan lebih siap menghadapi era industri perikanan yang semakin kompetitif dan menuntut profesionalisme.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan sektor perikanan ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Banyak nelayan yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan serupa, menyampaikan antusiasme mereka terhadap materi yang diberikan dan harapan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas keahlian mereka.

“Baru kali ini saya ikut pelatihan yang seperti ini. Banyak ilmu baru yang saya dapat, terutama soal keselamatan dan cara kerja yang lebih baik,” ungkap salah seorang peserta dari Kecamatan Poleang Timur.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap nelayan lokal dapat tumbuh menjadi pelaku utama perikanan yang mandiri, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Tak hanya meningkatkan taraf hidup nelayan, pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelestarian sumber daya laut di Bombana melalui praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya kolaboratif yang melibatkan instansi pemerintah, aparat keamanan laut, dan pelabuhan perikanan menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Bombana.

Program ini sekaligus menjadi titik awal untuk menciptakan sistem perikanan yang lebih tertib, aman, dan terukur, serta menjadikan nelayan sebagai mitra utama dalam pembangunan daerah berbasis maritim yang berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan melalui sinergi lintas sektor. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (WASEV) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 1431/Bombana di Kecamatan Matausu, Kamis, 15 Mei 2025.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes., yang hadir mewakili Bupati Bombana, menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun desa dari berbagai sisi. Ia menyebut, selain membangun infrastruktur, TMMD juga menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kegiatan evaluasi ini juga menjadi momen reflektif bagi kami semua untuk melihat apa yang sudah tercapai, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan di masa yang akan datang,” ucap Sunandar saat memberikan sambutan.

Dalam agenda WASEV, Pj. Sekda Bombana bersama jajaran Kodim 1431/Bombana melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik kegiatan fisik, seperti pembukaan dan perintisan jalan desa, rehabilitasi jembatan, serta pembangunan sarana publik lainnya. Ia menilai, TMMD tidak sekadar menyentuh aspek pembangunan fisik, namun juga membangun nilai-nilai sosial dan kebangsaan di tingkat akar rumput.

“Melalui kegiatan TMMD yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Bombana ini, kita tidak hanya melihat jalan dan jembatan yang terbangun, tetapi juga menyaksikan tumbuhnya kesadaran bela negara dan semangat gotong royong masyarakat desa. Ini adalah fondasi penting untuk ketahanan nasional dari bawah,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD di masa mendatang. “Kami siap mendukung dari sisi anggaran, koordinasi lintas sektor, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya,” katanya.

Kegiatan TMMD ke-124 di Kecamatan Matausu tidak hanya fokus pada infrastruktur. Berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Semua ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kapasitas masyarakat desa.

Kegiatan WASEV ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat. Suasana penuh semangat dan gotong royong tampak menyatu dalam setiap agenda kegiatan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan program TMMD di Kabupaten Bombana tidak hanya berakhir pada pembangunan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa penguatan nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah percaya bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan TMMD ke depan akan terus diarahkan agar tidak hanya membangun desa secara fisik, tetapi juga menumbuhkan jiwa tangguh masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan pelaksanaan TMMD ke-124 yang berjalan sinergis dan menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), dr. H. Sunandar, M.M.Kes, dalam kegiatan Panen Raya Jagung yang digelar di Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Rabu (14/5/2025).

Acara yang diinisiasi oleh Polres Bombana ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan berbasis kemitraan dengan kelompok tani setempat. Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan kerja sama yang sinergis antara aparat kepolisian dan para petani dalam membangun ketahanan pangan di wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Sunandar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif Polres Bombana yang turut aktif mendukung pembangunan sektor pertanian di luar tugas utamanya dalam menjaga keamanan.

“Pada kesempatan ini, saya mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan seluruh jajaran yang telah membimbing dan membina kelompok tani hingga kita dapat melaksanakan panen raya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkesinambungan dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Sunandar.

Ia menekankan bahwa sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, pembinaan terhadap petani, serta membuka akses pasar yang lebih luas untuk hasil pertanian.

Panen raya ini merupakan puncak dari program penanaman jagung hasil kolaborasi antara Polres Bombana dan kelompok tani binaan. Program tersebut telah melalui proses pendampingan sejak masa tanam hingga masa panen. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Lantari Jaya, kepala desa, para penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, dan warga Desa Lomba Kasih.

Suasana panen berlangsung semarak dan penuh antusias. Kegiatan panen dilakukan secara simbolis oleh Pj. Sekda Bombana dan Kapolres Bombana bersama sejumlah petani. Momen tersebut menjadi gambaran kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, mengatakan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan salah satu wujud nyata peran Polri dalam membantu masyarakat, terutama di sektor pertanian. “Kami ingin menunjukkan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk membantu peningkatan kesejahteraan mereka,” ucap Wisnu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan dan menjadi model kerja sama antara institusi dan masyarakat di bidang lain, utamanya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Masyarakat dan petani Desa Lomba Kasih mengaku senang dengan hasil panen jagung yang memuaskan. Mereka merasa diperhatikan dan didukung, baik oleh pemerintah daerah maupun Polres Bombana, yang terlibat langsung sejak proses awal penanaman.

“Terima kasih atas perhatian dan bantuan selama ini. Kami berharap program ini terus berlanjut agar petani di desa kami semakin semangat,” ujar salah seorang petani yang ikut hadir dalam panen raya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menggerakkan petani dan masyarakat Bombana untuk lebih giat dalam mengelola sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan akan terus mengawal program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sebagai bentuk nyata dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Dalam seremoni resmi yang digelar di Best Western Grand Place Kemayoran, Jakarta, Selasa malam, 13 Mei 2025, ia dianugerahi penghargaan bergengsi dari organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) melalui ajang PJS Awards 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Burhanuddin dalam menjaga kemerdekaan pers serta mendukung penuh kegiatan-kegiatan organisasi PJS, baik di tingkat daerah maupun nasional.

PJS Awards merupakan agenda tahunan yang secara konsisten memberikan penghargaan kepada para tokoh yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan pengembangan media yang independen. Para penerima dipilih secara selektif oleh tim juri yang menilai kontribusi nyata tokoh-tokoh tersebut terhadap pembangunan demokrasi dan keterbukaan publik di wilayah masing-masing.

Dalam acara tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi istri tercinta, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana. Kehadiran pasangan ini menjadi simbol kolaborasi dan dukungan penuh terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditemui usai menerima penghargaan, Burhanuddin mengaku bersyukur sekaligus terhormat atas penghargaan yang diterimanya. Ia menilai, penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan terhadap dirinya pribadi, melainkan juga kepada seluruh masyarakat Bombana serta insan pers yang terus bekerja menjaga marwah jurnalistik.

“Penghargaan ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab moral bagi saya pribadi dan juga Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus membuka ruang kolaborasi yang sehat dengan media. Kami percaya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan masukan. Dan itu hanya bisa terjadi jika pers kita sehat, bebas, dan bertanggung jawab,” kata Burhanuddin dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan dan insan pers dari berbagai daerah.

Ia menambahkan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang kritis, berpengetahuan, dan berdaya. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh memposisikan diri sebagai pihak yang membatasi kebebasan pers, tetapi sebaliknya, menjadi mitra yang mendukung kerja jurnalistik yang profesional dan etis.

“Kami menyadari betul, tanpa dukungan media yang independen, pembangunan daerah tidak akan maksimal. Pers adalah jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus kontrol sosial yang penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan rakyat,” lanjutnya.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan dedikasinya atas penghargaan ini kepada seluruh warga Bombana yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan membangun ekosistem demokrasi di daerah tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif masyarakat dan insan pers.

Sementara itu, Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, dalam keterangannya menyebut Bupati Bombana sebagai salah satu kepala daerah yang secara konsisten menjalin kemitraan yang sehat dan transparan dengan media. Ia menilai, sikap terbuka dan dukungan nyata terhadap kemerdekaan pers menjadi indikator penting dalam menentukan penerima penghargaan tahun ini.

“Pak Burhanuddin adalah contoh kepala daerah yang memahami peran strategis media dalam pembangunan. Ia tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga secara kebijakan, dalam menciptakan ruang kebebasan pers di daerahnya,” ujar Mahmud.

Penghargaan ini juga menjadi catatan positif dalam perjalanan kepemimpinan Burhanuddin yang selama ini dikenal inklusif dan terbuka terhadap kritik. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Bombana perlahan menjelma menjadi salah satu daerah yang ramah terhadap jurnalisme bebas dan berintegritas, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Kehadiran Bupati Bombana dalam ajang nasional ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Bombana di mata publik, khususnya dalam hal membangun sinergi antara pemerintah dan media. Dengan penghargaan ini, Burhanuddin berharap semakin banyak daerah yang berani membuka diri dan menjadikan pers sebagai mitra pembangunan, bukan lawan kritik.

“Ini bukan akhir dari perjuangan, justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tutup Burhanuddin.

Bombana, Sultranet.com — Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi mengukuhkan Pengurus Kerukunan Keluarga Wuna (KKW) Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2025–2028. Pengukuhan berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 10 Mei 2025, menjadi momen penting dalam memperkuat jalinan sosial dan budaya masyarakat Wuna yang merantau di Kabupaten Bombana.

Acara pengukuhan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Anggota DPR RI Komisi IV Jaelani, S.IP., M.Si, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, SH., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Bombana, jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Bombana, serta Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Bombana.

Bupati Bombana dalam sambutannya menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebagai momentum penting untuk membangun sinergi dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Hari ini saya merasa bangga dapat mengukuhkan langsung saudara-saudara saya sebagai pengurus baru Kerukunan Keluarga Wuna Bombana. Saya yakin, di bawah kepemimpinan yang baru ini, KKW akan menjadi motor penggerak persatuan, pelestarian budaya, serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana senantiasa membuka ruang untuk kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, khususnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan gotong royong.

“Pemerintah daerah selalu hadir mendukung upaya pelestarian budaya. KKW ini adalah bagian dari kekuatan sosial yang tak ternilai dalam membangun peradaban lokal,” tambahnya.

Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kekeluargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Wuna di Bombana. Menurutnya, organisasi kekerabatan seperti KKW memiliki peran yang strategis dalam menjaga solidaritas dan membangun daerah.

“Solidaritas seperti ini adalah fondasi kuat bangsa. KKW tidak hanya menjaga hubungan kekeluargaan, tapi juga bisa menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Jaelani.

Senada dengan itu, La Ode Umar Bonte yang merupakan anggota DPD RI dan juga putra daerah Wuna, mengajak seluruh pengurus KKW untuk terus menjaga dan merawat budaya di tengah tantangan modernisasi.

“Budaya Wuna adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Organisasi ini punya peran penting dalam merawat nilai-nilai luhur sekaligus menyatukan semangat masyarakat Wuna yang tersebar di berbagai wilayah,” ucap Umar Bonte.

Bupati Muna yang turut hadir dalam acara tersebut juga memberikan apresiasi terhadap kekompakan dan semangat masyarakat Wuna di Bombana. Ia berharap kebersamaan itu bisa menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antarwilayah.

“Kami sangat bangga melihat masyarakat Wuna tetap menjaga budaya dan kebersamaan meski berada di luar kampung halaman. Mari terus jalin sinergi lintas daerah untuk membangun daerah kita bersama,” ungkap Bupati Muna.

Sementara itu, Ketua KKW Bombana terpilih menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen menjadikan KKW sebagai wadah silaturahmi yang aktif, solid, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kami siap bekerja, melayani, dan menjaga kehormatan organisasi ini. Bersama-sama, mari kita jadikan KKW sebagai kekuatan sosial yang aktif membangun dan menjadi mitra pemerintah,” kata Ketua KKW.

Acara pengukuhan ditutup dengan penampilan seni budaya khas Wuna yang memukau para tamu undangan. Momen ramah tamah antarwarga dan tokoh yang hadir turut menambah kehangatan suasana, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan masyarakat Wuna meski berada di tanah rantau.

Kehadiran para tokoh penting dan suasana penuh kekeluargaan dalam acara ini mempertegas bahwa Kerukunan Keluarga Wuna bukan sekadar organisasi, melainkan rumah bersama untuk menjaga jati diri, merawat budaya, dan memperkuat solidaritas antardaerah. Pemerintah dan masyarakat sepakat, sinergi lintas sektor inilah yang akan menjadi modal sosial dalam membangun daerah yang lebih maju dan berbudaya.