Bombana – sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Regulasi dan Seremonial Pengalihan Saham Desa PT BPR Bahteramas se Sulawesi Tenggara (Perseroda) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perbankan daerah serta memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan saham desa dalam proses konsolidasi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung proses konsolidasi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda). Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih sehat, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Bupati Konawe Utara, Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati Konawe, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan pemegang saham pengendali PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda), direksi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda), serta para tamu undangan dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bombana sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran seluruh peserta menjadi bukti kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat kelembagaan PT BPR Bahteramas sebagai bank milik daerah yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pengalihan saham desa bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari strategi memperkuat peran desa dalam pembangunan ekonomi daerah melalui sistem perbankan yang lebih tertata.

“Kegiatan sosialisasi dan seremonial pengalihan saham desa ini memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya dari aspek administrasi dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat keterlibatan desa dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kepastian hukum terhadap kepemilikan saham akan memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mengelola PT BPR Bahteramas secara profesional. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Fadlansyah, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi mengawal proses transisi dan konsolidasi PT BPR Bahteramas. Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana atas kesiapan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan.

Fadlansyah menegaskan bahwa PT BPR Bahteramas memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, khususnya melalui dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, serta sektor produktif lainnya.

“PT BPR Bahteramas merupakan pilar utama perekonomian daerah di Sulawesi Tenggara. Dalam empat tahun terakhir, kinerja 12 entitas PT BPR Bahteramas se Sultra menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif dan produktif,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pengalihan saham desa merupakan tindak lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 yang mengamanatkan seluruh Bank Perekonomian Rakyat milik pemerintah daerah melakukan peleburan atau konsolidasi sebelum April 2027.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyertaan modal desa yang selama ini belum memiliki dasar kepemilikan saham secara langsung.

“Untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari deadlock administratif, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2025 telah disepakati bahwa porsi saham desa dialihkan menjadi saham pemerintah kabupaten dan kota se Sulawesi Tenggara,” jelas Fadlansyah.

Melalui sosialisasi ini, seluruh pemerintah daerah diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengalihan saham desa serta proses konsolidasi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga berharap proses tersebut berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan daya saing lembaga keuangan daerah, dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa.

Keberadaan PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan berbagai usaha produktif lainnya. Dengan sistem kelembagaan yang semakin kuat, bank milik daerah tersebut diyakini mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., memimpin Upacara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan”, peringatan tersebut menjadi ajang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak sebagai fondasi dalam membangun generasi masa depan. Upacara berlangsung di pelataran Ex MTQ Kabupaten Bombana, Kamis (23/7/2026).

Upacara diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para kepala perangkat daerah, camat, PGRI, para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, serta berbagai unsur masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Burhanuddin membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan.

“Tema Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026, ‘Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan’, bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, didengar pendapatnya, serta memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya,” demikian amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibacakan Bupati Bombana.

Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, hingga pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Bupati mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bombana untuk terus memperkuat kepedulian terhadap hak-hak anak melalui pendidikan yang berkualitas, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta pemberian ruang yang aman bagi anak untuk belajar, bermain, dan mengembangkan potensi diri.

Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dilanjutkan dengan penyerahan bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana. Bantuan tersebut terdiri atas Program Pengadaan Seragam Gratis (PENGGARIS) sebanyak 500 stel seragam sekolah serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp1.000.000 kepada masing-masing 250 siswa SMA dan SMK yang tersebar di Kabupaten Bombana.

Penyaluran bantuan pendidikan tersebut menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata sekaligus membantu meringankan beban keluarga, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama berbagai pemangku kepentingan juga melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Kampanye Bulan Bersama Lindungi Anak (BERLIAN). Kesepakatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan anak, mendorong pemenuhan hak-hak anak, serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Dalam amanat Menteri PPPA yang dibacakan Bupati, seluruh pihak diajak untuk memastikan perlindungan anak tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Mari kita pastikan semangat ini bergema dari kota hingga pelosok desa, dari ruang kelas hingga ruang digital, sehingga setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, dihormati, didengar suaranya, serta terpenuhi hak-haknya,” bunyi amanat Menteri PPPA.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif untuk terus melindungi anak dan memenuhi seluruh hak-haknya. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat, diharapkan anak-anak Bombana tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, serta siap menyongsong terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., secara resmi membuka Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Bombana. Kegiatan bertema “Langkah BPR/BPRS untuk Negeri, Ekonomi Rakyat Maju” tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, industri perbankan, dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembukaan berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bombana, Kamis malam (23/7/2026).

Acara pembukaan dihadiri Bupati Konawe Utara, Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati Konawe, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan pemegang saham pengendali PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda), Direksi PT BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara (Perseroda), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, pelaku usaha, serta tamu undangan dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara.

Penyelenggaraan Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga jasa keuangan sekaligus meningkatkan peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Selain menjadi wadah silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan inovasi dalam memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa BPR dan BPRS memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keberadaan kedua lembaga keuangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi juga menjadi mitra strategis masyarakat dalam mengembangkan berbagai sektor usaha produktif.

“BPR dan BPRS memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Kehadirannya bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan berbagai usaha produktif lainnya,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana terus menempatkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat yang harus terus didukung melalui kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Burhanuddin menilai BPR dan BPRS memiliki posisi strategis dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Melalui layanan pembiayaan yang mudah diakses, legal, dan bertanggung jawab, BPR dan BPRS diharapkan mampu mendorong tumbuhnya wirausaha baru sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.

“Pemerintah Kabupaten Bombana menjadikan penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Karena itu, kami memandang BPR dan BPRS sebagai mitra strategis dalam memperluas akses pembiayaan yang sehat, legal, dan mudah dijangkau masyarakat,” katanya.

Bupati juga berharap peringatan Hari BPR/BPRS Nasional tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan berbagai langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi yang kuat akan membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami meyakini, semakin kuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha, maka semakin besar pula peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Burhanuddin menambahkan bahwa penguatan sektor jasa keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan sistem pembiayaan yang sehat dan inklusif, masyarakat akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Hari BPR/BPRS Nasional Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu, 25 Juli 2026. Selama tiga hari pelaksanaan, berbagai kegiatan telah disiapkan sebagai sarana mempererat hubungan antarlembaga BPR dan BPRS, meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta mendorong inovasi dalam pengembangan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap penyelenggaraan kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan akses pembiayaan produktif, tumbuhnya UMKM yang lebih tangguh, serta terciptanya ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bombana itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan desa dengan visi pembangunan daerah menuju Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. Rakor berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Rabu (22/7/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), narasumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Lawang Sewu IT, iDRAP Sulawesi Tenggara, pimpinan instansi vertikal, perwakilan perbankan, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perwakilan PT Anugerah Harisma Barokah (AHB) Site Kabaena, Direktur Perusda Wonua Bombana, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa Rakor Pemerintahan Desa bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang evaluasi sekaligus forum untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, pembangunan Kabupaten Bombana tidak dapat dipisahkan dari kemajuan desa. Karena itu, seluruh pemerintah desa harus mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

“Tema Rakor tahun ini, ‘Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Menuju Desa Bahagia Berbasis Agrominapolitan’, sangat sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bombana, yakni Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. Desa harus mampu bertransformasi menjadi kawasan agrominapolitan yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut, kata dia, harus didukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bupati menegaskan bahwa terwujudnya Desa Bahagia harus bertumpu pada dua pilar utama, yakni pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel serta ekonomi desa yang mandiri melalui pengelolaan potensi unggulan secara optimal.

Dalam arahannya kepada seluruh kepala desa, ketua BPD, dan direktur BUMDes, Burhanuddin memberikan sejumlah penekanan strategis. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia meminta seluruh kepala desa tidak ragu melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama seluruh program dilaksanakan sesuai aturan dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Kita ingin pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif, sehingga kepala desa dapat bekerja dengan tenang, tertib administrasi, dan tetap berada dalam koridor hukum,” tegasnya.

Menurut Bupati, kehadiran Inspektorat dan Polres Bombana dalam Rakor menjadi bentuk pendampingan preventif agar setiap potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, Burhanuddin mendorong transformasi pengelolaan BUMDes agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Ia menilai BUMDes tidak boleh hanya menjadi wadah penggunaan anggaran, tetapi harus berkembang menjadi lembaga bisnis yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Melalui konsep One Village One Product (OVOP), setiap desa didorong memiliki produk unggulan yang memiliki daya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Aspek bisnis BUMDes harus diperkuat agar benar-benar menjadi jangkar ekonomi perdesaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.

Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan digitalisasi desa. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melalui kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana bersama mitra teknologi Lawang Sewu IT, pemerintah desa diharapkan mulai menerapkan sistem administrasi desa dan pelaporan BUMDes secara digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif, dan akuntabel.

Di akhir arahannya, Burhanuddin meminta seluruh organisasi perangkat daerah teknis serta instansi vertikal yang menjadi narasumber memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan berbagai strategi yang dibahas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis desa-desa di Kabupaten Bombana akan semakin maju, mandiri, dan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Bombana yang berdaya saing berbasis agrominapolitan,” tutupnya.

Pembukaan Rakor dirangkaikan dengan penyerahan satu unit mobil ambulans desa dari PT Anugerah Harisma Barokah (AHB) Site Kabaena kepada Pemerintah Desa Pongkalaero. Selain itu, Bupati juga menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris warga Desa Mattirowalie, Kecamatan Poleang Selatan, dan Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan. Penyerahan bantuan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial di Kabupaten Bombana.

Bombana – sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Pengelolaan Arsip Dinamis Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat transformasi digital di bidang administrasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam mengelola persuratan dan arsip elektronik secara modern, efektif, dan akuntabel. Bimtek digelar di Aula Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana, Rabu (22/7/2026).

Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman serta kemampuan aparatur sipil negara dalam mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI sebagai sistem persuratan elektronik dan pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi. Penerapan aplikasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efisien, transparan, dan mendukung percepatan reformasi birokrasi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Transformasi digital yang kita lakukan bukan hanya untuk mempermudah pekerjaan aparatur, tetapi yang terpenting adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat,” ujar Ahmad Yani.

Ia menjelaskan bahwa digitalisasi sistem administrasi pemerintahan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan teknologi informasi. Melalui penerapan Aplikasi SRIKANDI, proses administrasi pemerintahan diharapkan menjadi lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat.

Menurutnya, keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh aparatur sipil negara diharapkan mampu menguasai penggunaan aplikasi tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal di setiap organisasi perangkat daerah.

Selain mendukung digitalisasi administrasi, Ahmad Yani menegaskan bahwa Aplikasi SRIKANDI juga memiliki peran penting dalam membangun budaya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pengelolaan arsip yang baik dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan memiliki tata kelola administrasi yang tertib.

“Melalui Aplikasi SRIKANDI, pengelolaan arsip dapat dilakukan secara lebih tertib sesuai kaidah kearsipan. Karena itu, saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk konsisten menjaga ketertiban pengelolaan arsip di OPD masing-masing,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa arsip merupakan aset penting pemerintah yang menjadi sumber informasi, bahan pertanggungjawaban, sekaligus dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan. Karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistematis, aman, dan sesuai dengan standar kearsipan nasional.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan optimismenya bahwa implementasi Aplikasi SRIKANDI akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bombana. Menurutnya, penerapan sistem digital yang terintegrasi akan mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Saya optimistis penerapan Aplikasi SRIKANDI akan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sekaligus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bombana,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan kesempatan bimbingan teknis tersebut sebagai sarana meningkatkan kompetensi dan memperkuat komitmen dalam menerapkan sistem administrasi berbasis elektronik. Dengan kemampuan yang memadai, aparatur pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat.

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI dan Pengelolaan Arsip Dinamis, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat mengimplementasikan sistem tersebut secara optimal. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan arsip yang semakin tertib, memperkuat budaya kerja yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel.

Bombana _ sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi sebagai upaya memperkuat pencegahan stunting sejak usia remaja melalui pembiasaan pola hidup sehat di lingkungan sekolah. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bombana tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, khususnya dalam mencegah anemia pada remaja putri sebagai salah satu faktor risiko stunting di masa mendatang. Kegiatan berlangsung di SMAN 7 Bombana, Kecamatan Poleang Selatan, Selasa (21/7/2026).

Gerakan Aksi Bergizi dirangkaikan dengan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi peserta didik, edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Program Sekolah Sehat, serta kampanye konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak usia sekolah sebagai investasi menuju generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andy Edi Surahmat, M.Kes., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., sejumlah kepala perangkat daerah, camat, kepala sekolah, tenaga kesehatan, guru, orang tua siswa, serta ratusan peserta didik.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Menurutnya, pembiasaan hidup sehat harus dimulai sejak dini agar menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda.

“Saya berharap kegiatan seperti ini mampu membangun kesadaran anak-anak kita untuk menerapkan pola hidup sehat sejak dini sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa upaya pencegahan stunting tidak hanya dilakukan pada masa kehamilan atau saat anak dilahirkan, tetapi harus dimulai sejak masa remaja. Remaja yang sehat, khususnya remaja putri, akan menjadi calon ibu yang sehat sehingga mampu melahirkan generasi yang bebas dari stunting.

Bupati juga mengajak seluruh peserta didik, terutama remaja putri, untuk membiasakan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta disiplin mengonsumsi Tablet Tambah Darah setiap minggu guna mencegah anemia.

“Anak-anak kita adalah aset dan harapan masa depan daerah. Menjaga kesehatan mereka merupakan investasi yang sangat penting. Saya berharap kebiasaan hidup sehat ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi terus diterapkan di sekolah maupun di rumah dengan dukungan guru dan orang tua,” katanya.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, keluarga, hingga masyarakat, harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja secara optimal.

Usai membuka kegiatan, Bupati Bombana bersama jajaran secara simbolis menandai dimulainya pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi para peserta didik. Pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga dapat segera ditindaklanjuti apabila ditemukan risiko tertentu.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perwakilan kepala sekolah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung implementasi Program Sekolah Sehat di Kabupaten Bombana.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi minum Tablet Tambah Darah secara serentak oleh siswi remaja putri sebagai simbol komitmen pencegahan anemia. Para peserta juga mengikuti edukasi mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pentingnya aktivitas fisik, pola konsumsi gizi seimbang, serta manfaat Tablet Tambah Darah dalam menjaga kesehatan dan mencegah risiko stunting pada generasi mendatang.

Melalui Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kesadaran hidup sehat terus tumbuh di kalangan peserta didik. Program ini diharapkan mampu menciptakan budaya hidup sehat di lingkungan sekolah, meningkatkan kualitas kesehatan remaja, menekan angka anemia, serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi Bombana yang sehat, cerdas, produktif, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Bombana – sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana penanggulangan kebakaran. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan satu unit mobil pemadam kebakaran oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., untuk wilayah Kecamatan Poleang sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mempercepat penanganan keadaan darurat. Penyerahan armada dilakukan di Halaman Kantor Camat Poleang, Kamis (16/7/2026).

Kehadiran armada pemadam kebakaran tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, khususnya di kawasan Poleang yang terus mengalami pertumbuhan pesat. Selain meningkatkan kapasitas layanan darurat, armada baru itu diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat seiring berkembangnya kawasan permukiman, perdagangan, dan aktivitas ekonomi.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa Kecamatan Poleang merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bombana yang terus berkembang. Pertumbuhan tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

Ia menegaskan bahwa keberadaan armada pemadam kebakaran akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat terhadap berbagai kondisi darurat yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

“Kehadiran armada pemadam kebakaran ini diharapkan dapat mempercepat waktu respons saat terjadi keadaan darurat, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda dapat diminimalkan,” ujar Burhanuddin.

Bupati menambahkan bahwa keberhasilan pelayanan pemadam kebakaran tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peralatan, tetapi juga ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki dedikasi tinggi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh personel pemadam kebakaran untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjaga kesiapan dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

“Saya berharap kendaraan operasional ini dapat dimanfaatkan secara optimal, dirawat dengan baik, serta didukung oleh personel yang profesional, terlatih, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada masyarakat,” katanya.

Selain memperkuat kesiapsiagaan pemerintah, Burhanuddin juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran. Ia mengimbau warga agar lebih memperhatikan keamanan instalasi listrik, berhati-hati dalam menggunakan api, serta membangun budaya siaga terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, upaya pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko kebakaran. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan lingkungan akan menjadi faktor penting dalam menciptakan wilayah yang aman dan nyaman untuk ditinggali.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bombana atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan dalam melayani masyarakat.

“Jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Usai menyerahkan armada pemadam kebakaran, Bupati Bombana melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan secara simbolis bantuan sosial kepada masyarakat serta bantuan pupuk bersubsidi kepada para petani di Kecamatan Poleang.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Bantuan sosial diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, sementara pupuk bersubsidi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Bupati berharap seluruh bantuan yang diberikan dimanfaatkan secara tepat sesuai peruntukannya sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, baik di bidang pelayanan publik, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Melalui penguatan layanan pemadam kebakaran, penyaluran bantuan sosial, serta dukungan terhadap sektor pertanian, pemerintah daerah berharap mampu menciptakan Kabupaten Bombana yang lebih aman, tangguh, produktif, dan sejahtera.

Bombana, sultranet.com – Harapan masyarakat Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, untuk menikmati akses jalan yang layak akhirnya menemukan titik terang. Ruas jalan Rumbia–Mataoleo yang selama ini dikenal berlumpur saat musim hujan dan berdebu di musim kemarau direncanakan bakal dikerjakan pada 2026 melalui Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Informasi ini mengemuka setelah konfirmasi dari unsur DPRD Bombana ke Pemprov Sultra beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Zalman, menjelaskan bahwa ruas jalan Mataoleo–Rumbia secara resmi telah beralih status menjadi jalan provinsi sejak 2023. Peralihan status tersebut terjadi saat H. Burhanuddin masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana dan juga sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sejak 2023 status jalan ini sudah naik menjadi jalan provinsi. Ini bukan proses singkat, tetapi melalui tahapan panjang, mulai dari pengusulan, pendataan, hingga masuk perencanaan,” kata Zalman. Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menyebutkan, masuknya ruas jalan tersebut dalam anggaran provinsi merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak yang diperjuangkan sejak 2023 hingga 2024, kemudian masuk dalam perencanaan tahun 2025, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026 dengan panjang sekitar 10 kilometer.

“Dengan masuk di anggaran provinsi, ini adalah keberhasilan bersama. Insya Allah dikerjakan tahun 2026 sepanjang kurang lebih 10 kilometer,” ujarnya.

Zalman menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Dinas PUPR Bombana yang aktif membantu proses pendataan serta alih status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dukungan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dari daerah pemilihan Bombana dan Konawe Selatan, juga dinilai sangat menentukan.

Selain pembangunan ruas jalan Rumbia–Mataoleo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan membangun talud di Kecamatan Masaloka. Proyek tersebut sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya penanganan infrastruktur dasar di wilayah Bombana.

Zalman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai NasDem Bombana dan anggota DPRD Bombana Daerah Pemilihan I itu turut mengapresiasi peran Bupati Bombana saat ini. Menurutnya, pengalaman kepala daerah yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan koordinasi lintas pemerintahan.

“Peralihan status jalan ini tidak lepas dari inisiatif dan pengalaman Bupati Bombana yang memahami betul mekanisme di tingkat provinsi,” katanya.

Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan pembangunan jalan tersebut juga mendapat dorongan kuat dari masyarakat dan pemuda Mataoleo. Aksi aspiratif yang dilakukan, baik di DPRD Bombana maupun DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dinilai turut membuka ruang perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

“Ini bukan pembangunan instan. Penuh perjuangan dan bolak-balik ke dinas provinsi. Peran masyarakat dan pemuda Mataoleo juga sangat besar, termasuk Anggota DPRD periode 2019-2024 yang turut memperjuangkan jalan ini,” ujar Zalman.

Menurutnya, dengan status jalan yang relatif baru sebagai jalan provinsi, dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tetap dibutuhkan. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengapresiasi komitmen Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana yang telah merespons aspirasi masyarakat.

“Karena itu, pemprov dan pemkab patut diapresiasi. Ini hasil perjuangan panjang sejak 2023 dan semoga tidak ada kendala lagi.” pungkasnya. (IS)

MUNA, Sultranet.com – Sejumlah guru di SD Negeri 6 Batalaiworu, Kabupaten Muna, mengungkapkan dugaan praktik pengelolaan sekolah yang dinilai tidak transparan dan merugikan hak kepegawaian mereka. Persoalan ini mencuat sejak terjadinya pergantian kepala sekolah sekitar tahun 2020 dan hingga kini belum menemukan penyelesaian yang jelas.

Para guru menyebut, kebijakan yang diterapkan kepala sekolah justru memicu keresahan dan konflik internal, mulai dari dugaan penghilangan jam mengajar, hambatan kenaikan pangkat, hingga pengelolaan sistem e-Kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali kepala sekolah tanpa mekanisme pengawasan.

Salah satu guru, Wa Ode Jimria, S.Pd, yang telah mengabdi sejak tahun 2009, mengaku mengalami perlakuan tidak adil. Ia menyatakan dinonaktifkan dari tugas mengajar tanpa penjelasan resmi serta diduga dihalangi dalam proses pengusulan kenaikan pangkat. Lebih lanjut, posisi yang sebelumnya ia emban justru diberikan kepada guru lain yang diketahui terdaftar di sekolah berbeda dan diduga tidak aktif mengajar di SD Negeri 6 Batalaiworu.

“Yang membuat kami kecewa, keputusan diambil sepihak tanpa musyawarah. Hak kami sebagai guru seolah diabaikan,” ungkapnya. Selasa (13/1/2026)

Keluhan serupa juga disampaikan Asni, S.Pd.I. Ia mengaku daftar kehadirannya tidak ditandatangani oleh kepala sekolah tanpa alasan yang jelas, sehingga berdampak langsung pada administrasi kepegawaiannya. Asni menyebut persoalan tersebut telah ia laporkan kepada Bupati Muna, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang dirasakan.

Selain itu, para guru menyoroti pengelolaan sistem e-Kinerja yang dinilai tidak transparan. Sistem tersebut sepenuhnya dikendalikan dan dikunci oleh kepala sekolah, tanpa akses atau pengawasan dari pihak lain. Kondisi ini dinilai rawan disalahgunakan karena berpengaruh langsung terhadap penilaian kinerja dan hak-hak kepegawaian guru.

Ketegangan kembali memuncak ketika Kepala  SD Negeri 6 Batalaiworu, diduga secara tiba-tiba menghapus jam mengajar sejumlah guru aktif yang memegang kelas. Kebijakan tersebut disebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun rapat resmi, sementara jam mengajar justru dialihkan kepada guru yang terdaftar di sekolah lain dan diduga jarang hadir mengajar.

Para guru berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, klarifikasi, serta penertiban manajemen sekolah. Mereka menegaskan, langkah tersebut penting untuk menciptakan iklim pendidikan yang adil, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Yang kami minta hanya keadilan dan keterbukaan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi pendidik,” ujar salah seorang guru.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala  SD Negeri 6 Batalaiworu, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan jurnalis media ini.

Pewarta: Borju

Bombana, sultranet.com | Seorang warga dilaporkan tertembak di lokasi penambangan batu cinnabar/tembaga tanpa izin di Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, setelah diduga ditembak oleh oknum yang mengaku sebagai anggota Brimob Polri, Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.

Korban bernama Jono (53), warga Desa Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara, mengalami luka tembak di kaki kanan dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Tanduale Bombana. Insiden tersebut sempat memicu ketegangan serius antara masyarakat dengan oknum aparat bersenjata yang datang ke lokasi tambang ilegal tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi mata di tempat kejadian perkara, sekitar pukul 11.00 WITA, lima orang datang ke lokasi menggunakan satu unit mobil Hilux double cabin warna silver. Tiga di antaranya diduga anggota Brimob dan satu orang berperan sebagai sopir. Mereka juga didampingi satu warga sipil yang menggunakan mobil Xenia merah.

Setibanya di lokasi, warga sipil tetap berada di area atas, sementara tiga orang yang diduga anggota Brimob turun ke area penambangan dengan membawa dua pucuk senjata api. Ketiganya berpakaian preman dan langsung menyisir lokasi tambang.

“Mereka memberi peringatan agar aktivitas tambang dihentikan dan masyarakat diminta meninggalkan lokasi dalam waktu sekitar 10 menit. Ada tembakan peringatan ke udara,” kata seorang saksi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Situasi kemudian memanas ketika korban bersama beberapa pekerja mendatangi ketiga orang tersebut di sekitar pondok tenda masyarakat. Korban bermaksud menanyakan maksud kedatangan mereka serta dasar hukum atau surat perintah tugas yang menjadi landasan tindakan tersebut.

“Saat itu korban hanya ingin tahu tujuan mereka dan apakah ada surat tugas. Tapi belum sempat bicara panjang, tiba-tiba ada tembakan ke arah bawah dan mengenai kaki korban,” ujar saksi.

Korban langsung terjatuh bersimbah darah. Melihat kejadian itu, puluhan warga yang berada di lokasi spontan mendatangi ketiga orang bersenjata tersebut. Dalam kondisi emosi massa, dua orang yang diduga oknum Brimob sempat diamankan masyarakat, bahkan satu pucuk senjata api berhasil direbut. Sementara satu orang lainnya berhasil melarikan diri dari lokasi dengan membawa senjata yang diduga digunakan untuk menembak korban.

Sekitar pukul 13.30 WITA, personel TNI dan Polri tiba di lokasi untuk meredam situasi. Dua orang yang diduga oknum Brimob kemudian dievakuasi dan dibawa ke Mapolres Bombana untuk menjalani pemeriksaan. Kondisi di lokasi berangsur kondusif setelah aparat keamanan hadir.

Sumber di lapangan menyebutkan, aparat Brimob yang datang ke lokasi tidak dapat menunjukkan surat perintah tugas saat diminta warga. “Kalau ada sprint, pasti masyarakat keluar dengan baik. Ini justru menembak di depan umum, seperti aksi koboi,” kata sumber tersebut.

Menanggapi insiden itu, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia menilai persoalan di lokasi tambang harus disikapi secara bijaksana.

“Kalau persoalannya dipicu klaim kepemilikan atau sengketa lahan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan langsung menggunakan pendekatan kekerasan,” kata Yudi.

Politisi Partai Bulan Bintang itu menilai, aktivitas penambangan tersebut selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Karena itu, pemerintah daerah dan aparat keamanan harus jeli melihat persoalan antara legalitas dan tuntutan hidup warga.

“Ada masyarakat kita yang menggantungkan hidup di sana. Negara harus hadir dengan solusi, bukan dengan tindakan represif,” ujarnya.

Meski demikian, Yudi secara tegas mengecam tindakan penembakan terhadap warga sipil. Ia menilai penggunaan senjata api dalam situasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Saya mengecam keras aksi koboi seperti ini. Menembak warga di ruang publik, apalagi tanpa seragam dan diduga tanpa prosedur yang jelas, adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Bombana belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bombana belum mendapatkan respons. (IS)