Kolaka Utara, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Forum strategis tahunan tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan inklusif. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta dihadiri para kepala daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sultra.

Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Musrenbang kali ini menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dan kolaborasi antardaerah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, dalam keterangannya menyatakan dukungan penuh atas arah pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Kolaka Utara siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Kolaka Utara berkomitmen mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi dalam rencana strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menegaskan bahwa kehadiran Wakil Bupati Kolaka Utara dalam Musrenbang bukan sekadar representasi formal, namun juga wujud nyata dari komitmen daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas wilayah demi pembangunan yang lebih merata.

“Ini bukan hanya soal perencanaan dokumen teknis, tetapi tentang bagaimana kita membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap aspirasi dan masukan dari Kolaka Utara benar-benar menjadi bagian dari arah pembangunan Sultra ke depan,” ungkap Syahlan.

Musrenbang Provinsi Sultra ini juga menjadi ruang konsultasi terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta unsur masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Tujuannya adalah merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan dengan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah. “RPJMD adalah dokumen strategis yang harus dibangun dari bawah ke atas, dari aspirasi rakyat hingga visi besar pemerintah pusat. Saya mengapresiasi antusiasme para kepala daerah dalam forum ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa RPJMD Sultra 2025–2029 akan menekankan pada pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap agar seluruh masukan yang telah disampaikan dalam Musrenbang ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkrit dan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Komitmen dan kolaborasi yang terbangun di forum ini diharapkan menjadi awal dari arah pembangunan Sultra yang lebih merata dan berkeadilan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar kerja bakti massal dalam rangka mendukung Gerakan Pekan Berani Bersih Wonuaku. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana dan melibatkan seluruh staf DPPKB, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT). Kerja bakti tersebut dilaksanakan pada Senin pagi, 14 April 2025.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, ini merupakan tindak lanjut atas Surat Himbauan Kerja Bakti Nomor: 000.1.5/1713 tertanggal 11 April 2025 dari Bupati Bombana. Dalam surat tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Bombana dihimbau untuk melaksanakan kegiatan gotong royong secara serentak pada 14–17 April 2025, mulai pukul 07.30 hingga 10.00 WITA.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama ruang publik seperti RTH. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai aparatur negara sekaligus wujud dukungan terhadap kebijakan Bupati Bombana dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujar Abdul Azis di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan bahwa kerja bakti bukan hanya sekadar rutinitas fisik membersihkan lingkungan, melainkan bentuk nyata dari semangat gotong royong yang menjadi warisan nilai luhur bangsa. Menurutnya, budaya gotong royong harus terus dipupuk, terlebih dalam lingkungan kerja instansi pemerintah agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat.

“Semangat gotong royong ini perlu dijaga dan diwariskan. Kita berharap, melalui kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat,” katanya.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta terlihat antusias membersihkan dan merapikan berbagai sudut Ruang Terbuka Hijau. Mulai dari memungut sampah plastik, mencabut rumput liar, hingga menata tanaman hias yang ada di sekitar lokasi. Suasana kerja bakti berlangsung penuh semangat, dengan kebersamaan yang terpancar dari wajah para peserta.

Tak hanya menjadi ajang kebersihan, kerja bakti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antarpersonel di lingkungan DPPKB. Berbagai tawa canda dan kerja sama antarstaf menjadikan kegiatan ini lebih dari sekadar aktivitas membersihkan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat rasa kebersamaan dalam satu tujuan: menciptakan Bombana yang bersih, hijau, dan nyaman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPPKB untuk terus berkontribusi aktif dalam setiap program pemerintah daerah. Apalagi, kebersihan lingkungan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kependudukan dan keluarga berencana.

Abdul Azis berharap, semangat seperti ini bisa menular ke seluruh OPD dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa menjaga kebersihan bukanlah tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Lingkungan yang bersih tidak akan tercipta hanya dengan seruan, tapi melalui aksi nyata yang dilakukan bersama. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.

Kerja bakti DPPKB Bombana di RTH ini menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana instansi pemerintah bisa terlibat langsung dan menjadi pelopor dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Bombana, sultranet.com – Seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana Tahun 2025 resmi dimulai. Kegiatan pembukaan seleksi dilaksanakan di Aula SMA Negeri 3 Bombana dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes. (14/4)

Kegiatan ini dihadiri oleh para peserta seleksi, kepala sekolah dan guru pendamping SMA/SMK/MA se-Kabupaten Bombana. Selain itu, tim penilai terdiri dari perwakilan Badan Kesbangpol, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan juga turut hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan objektif dan profesional.

Dalam sambutannya, dr. Sunandar menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses seleksi. Menurutnya, tahapan seleksi Paskibraka tahun ini telah mengikuti seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, dengan harapan melahirkan generasi muda terbaik yang akan menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

“Seleksi ini dimulai dari tahapan administrasi sejak 10 hingga 24 Maret 2025. Dari 235 siswa yang membuat akun Paskibraka, sebanyak 187 siswa mengunggah berkas lengkap. Setelah diverifikasi, 136 siswa dinyatakan lulus seleksi administrasi, sedangkan 51 lainnya tidak memenuhi syarat,” jelas Sunandar.

Dari 136 siswa yang lolos administrasi, terdiri dari 79 peserta putra dan 57 peserta putri. Mereka akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi lanjutan, termasuk tes Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dimulai langsung usai pembukaan. Proses seleksi lanjutan ini akan berlangsung hingga 18 April 2025.

Seluruh rangkaian seleksi bertujuan untuk menyaring 76 peserta terbaik yang nantinya akan ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Bombana Tahun 2025. Selain itu, panitia juga akan memilih empat peserta terbaik, yakni dua putra dan dua putri, untuk mewakili Bombana ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami ingin peserta yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki jiwa nasionalisme, kepemimpinan, serta mental disiplin yang baik. Mereka harus siap bersaing dengan wakil dari 16 kabupaten dan kota lainnya di tingkat provinsi,” ujar Sunandar yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

Ia juga berharap pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan lebih baik dari sebelumnya. “Ini adalah tahun kedua Badan Kesbangpol menjadi penanggung jawab kegiatan Paskibraka. Semoga dengan pengalaman yang ada, proses tahun ini bisa berjalan lebih baik dan semakin profesional,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kesbangpol terus mendorong keterlibatan aktif para pemuda dalam kegiatan kebangsaan. Seleksi Paskibraka bukan hanya soal fisik dan baris-berbaris, tapi juga membentuk karakter kepemimpinan dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda.

Dengan semangat nasionalisme dan sportivitas, diharapkan seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan maksimal. Proses ini tidak hanya menjadi ajang seleksi, tetapi juga pengalaman berharga dalam membentuk kepribadian dan wawasan kebangsaan.

BOMBANA, Sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mengenai program pengadaan sapi ternak tahun anggaran 2023. Klarifikasi ini disampaikan menjelang rencana unjuk rasa oleh Federasi Rakyat Indonesia (FRI) Komite Bombana, yang akan digelar di Kantor Dinas Pertanian. Sabtu, 13 April 2025.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, menjelaskan bahwa proses pengadaan sapi dilakukan secara swakelola oleh kelompok ternak dan telah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, menurutnya, saat BPK melakukan pemeriksaan lapangan, para peternak tidak mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Akibatnya, sebagian sapi dalam kondisi dilepas di padang penggembalaan atau hutan sehingga tidak dapat ditemui oleh tim auditor.

“Saat tim BPK datang, peternak tidak sempat menyiapkan lokasi dan ternaknya karena tidak tahu sebelumnya. Sapi-sapi itu dilepas di kebun atau hutan, dan ini yang membuat tim tidak melihat langsung keberadaannya,” ujar Hasbi.

Karena hal tersebut, BPK RI Perwakilan Sultra kemudian merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan keberadaan fisik ternak dan keabsahan proses pengadaan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Bombana, seluruh sapi yang diadakan dalam program tersebut dinyatakan benar-benar ada dan sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Inspektorat dan Kepala Inspektorat Ridwan, S.Sos., M.PW, serta telah ditembuskan kepada Pj. Bupati Bombana dan BPK RI Perwakilan Sultra, dijelaskan secara rinci jumlah dan kondisi ternak yang telah diberikan kepada kelompok penerima.

Hasbi memaparkan bahwa pengadaan sapi pada kelompok ternak Kube Kampung Tengah yang berlokasi di Desa Akacipong, Kecamatan Poleang Selatan, telah diverifikasi langsung pada 13 Juni 2024. Kelompok ini menerima sebanyak 15 ekor sapi yang terdiri dari 14 ekor betina dan 1 ekor jantan.

Sementara itu, Kelompok Ternak Malandahi Mandiri yang juga menjadi penerima bantuan, diperiksa pada 19 Juni 2024. Mereka terverifikasi menerima 25 ekor sapi, yang terdiri atas 21 ekor betina dan 4 ekor jantan.

“Data lapangan ini sudah diverifikasi oleh Inspektorat, dan semua dokumen serta bukti penerimaan telah lengkap. Tidak ada penyalahgunaan anggaran. Kami siap jika harus dievaluasi sesuai aturan,” tegas Hasbi.

Menanggapi tuntutan FRI yang mendesak evaluasi hingga pencopotan Kepala Dinas Pertanian Bombana, Hasbi menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap semua kritik dan masukan. Namun ia meminta agar informasi yang disampaikan ke publik tidak bersifat sepihak atau berdasarkan asumsi.

“Kami menghormati aspirasi masyarakat. Tapi perlu kami tekankan, program ini telah dijalankan dengan akuntabel dan transparan. Semua dokumen, bukti foto, berita acara, dan kelengkapan lainnya tersedia. Kami siap jika diminta menyerahkan semuanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, program pengadaan sapi ternak ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak di wilayah Bombana. Dengan pola swakelola, kelompok peternak diberi kepercayaan penuh untuk mengelola bantuan tersebut sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.

“Prinsip kami adalah mendekatkan manfaat program langsung ke masyarakat. Kami berusaha membangun kepercayaan, dan itu yang terus kami jaga,” kata Hasbi.

Dengan adanya klarifikasi ini, Dinas Pertanian Bombana berharap publik mendapatkan informasi yang utuh dan akurat. Pemerintah daerah juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal program pemberdayaan masyarakat agar berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling penting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Kami tidak ingin program ini berhenti hanya karena kesalahpahaman informasi,” pungkas Hasbi.

Baubau, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam pembangunan ketahanan pangan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Baubau, pada 12 April 2025, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam forum strategis ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Herni, S.IP., menjadi salah satu peserta yang aktif memberikan masukan. Ia menekankan pentingnya integrasi program ketahanan pangan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Partisipasi aktif dalam Rakortekrenbang ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan di Kabupaten Bombana dapat selaras dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga upaya kita menjadi lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Herni di sela-sela kegiatan.

Rakortekrenbang Sultra 2025 digelar sebagai upaya membangun sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk program prioritas yang akan didorong bersama pada tahun mendatang.

Forum ini membahas berbagai sektor strategis, salah satunya adalah ketahanan pangan yang kini menjadi perhatian besar di tengah ancaman krisis iklim, ketersediaan lahan, dan fluktuasi harga bahan pangan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui perwakilannya mendorong agar isu pangan tidak hanya dilihat sebagai persoalan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Herni menjelaskan bahwa tantangan ketahanan pangan di Bombana sangat kompleks. Selain keterbatasan lahan produktif di beberapa kecamatan, faktor cuaca ekstrem dan distribusi hasil pertanian yang belum merata turut memengaruhi kestabilan pasokan pangan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.

“Melalui forum ini, kita bisa menyampaikan aspirasi daerah dan memastikan bahwa kebutuhan dan kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan program pembangunan,” ujarnya.

Rakortekrenbang Sultra 2025 juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sistem informasi pembangunan dan meningkatkan kapasitas SDM perencana agar mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut, seluruh perwakilan kabupaten/kota diminta mempresentasikan isu strategis di daerah masing-masing, termasuk capaian, kendala, serta rencana intervensi yang akan dilakukan. Hasil dari Rakortekrenbang ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Rakortekrenbang ini dapat menjadi jembatan koordinasi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah penguatan sektor pangan sebagai fondasi kemandirian ekonomi daerah.

Dengan keterlibatan aktif perangkat daerah seperti dari Kabupaten Bombana, Rakortekrenbang tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang aktualisasi ide, evaluasi program, dan perencanaan konkret menuju Sultra yang lebih tangguh dan mandiri secara pangan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis di Pulau Kabaena sebagai bagian dari dukungan terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Pelayanan ini berlangsung selama dua hari di dua titik, yakni Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan dan Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, pada Rabu dan Kamis, 9–10 April 2025.

Kegiatan ini melibatkan enam kepala UPTD Balai Penyuluh KB, para penyuluh KB (PKB dan PLKB), serta seluruh staf dan tenaga PPPK yang bertugas di wilayah Pulau Kabaena. Mereka secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat, dengan pendekatan yang humanis dan menjangkau seluruh kelompok sasaran program KB.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan bahwa pelayanan ini menjadi bukti nyata dari komitmen institusinya dalam menyukseskan visi kepemimpinan daerah. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang merata dan menyentuh langsung masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabaena.

“Kami dari DPPKB Bombana hadir langsung di tengah masyarakat Kabaena untuk memberikan pelayanan KB gratis yang optimal. Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap program 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya bersama membangun keluarga yang sehat dan berkualitas,” ujar Abdul Azis.

Pelayanan ini turut mendapat perhatian langsung dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir meninjau pelaksanaan kegiatan. Keduanya menyampaikan apresiasi atas kinerja lapangan para penyuluh dan petugas KB yang dengan penuh dedikasi melayani masyarakat di daerah kepulauan.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras DPPKB dan seluruh jajaran di lapangan. Pelayanan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Kami akan terus hadir bersama masyarakat, memastikan bahwa program kerja kami benar-benar menyentuh dan bermanfaat,” kata Bupati Burhanuddin saat berada di lokasi.

Selain meninjau langsung, Bupati dan Wakil Bupati juga berdialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memberikan semangat kepada para tenaga penyuluh agar terus bekerja dengan hati. Kehadiran pimpinan daerah ini menambah semangat kerja jajaran DPPKB dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Masyarakat pun menyambut baik program ini. Warga merasa terbantu dengan kehadiran pelayanan KB gratis di wilayah mereka, yang selama ini tidak selalu mudah diakses karena keterbatasan geografis. Beberapa warga bahkan mengaku baru pertama kali mendapatkan pelayanan KB langsung dari pemerintah daerah.

“Terima kasih sudah datang jauh-jauh memberikan pelayanan di desa kami. Kami sangat terbantu, apalagi semua dilakukan secara gratis dan langsung oleh petugas yang ramah,” ujar salah seorang ibu rumah tangga di Desa Rahadopi.

Pelayanan KB gratis ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, serta pengendalian jumlah penduduk secara berkelanjutan. DPPKB Bombana juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendekatan aktif ke desa-desa, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, guna memastikan semua warga mendapatkan hak pelayanan yang sama.

Ke depan, program serupa akan terus digelar secara berkala di wilayah lain dalam Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah menargetkan pemerataan pelayanan KB dan edukasi keluarga berencana sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

BOMBANA, SULTRANET.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Forum ini berlangsung pada Kamis, 10 April 2025, di ruang rapat utama Bappeda Bombana dan dihadiri para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Forum ini menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memastikan program kerja antar-OPD berjalan selaras, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

“Forum ini bertujuan mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, kami juga menyelaraskan pendanaan berdasarkan pagu indikatif masing-masing OPD,” kata Husrifnah dalam sambutannya.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat kecamatan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dari tingkat paling bawah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil dari forum perangkat daerah ini akan menjadi salah satu landasan utama dalam penyempurnaan rancangan RKPD dan rencana kerja (Renja) OPD untuk Tahun Anggaran 2026. Harapannya, perangkat daerah dapat mengintegrasikan hasil pembahasan forum ke dalam dokumen perencanaan masing-masing, sehingga tidak ada lagi program yang tumpang tindih maupun menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh OPD memanfaatkan forum ini untuk berkoordinasi lebih intensif, menyusun program prioritas, dan menghindari tumpang tindih kegiatan, sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Husrifnah.

Ia juga menyampaikan bahwa forum ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga RKPD yang bersifat tahunan.

Di sisi lain, forum ini juga menjadi media koordinasi antarsektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya penyelarasan program, kegiatan dan pendanaan, target-target prioritas pembangunan daerah dapat dicapai lebih cepat dan terukur.

Forum Perangkat Daerah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Proses ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam merancang masa depan daerah secara bersama-sama.

Melalui forum ini, seluruh OPD didorong untuk tidak hanya sekadar menyusun program tahunan, tetapi juga menyelaraskan setiap rencana kerja dengan arah kebijakan jangka panjang daerah. Ini sekaligus menjadi momen refleksi atas pelaksanaan program pembangunan sebelumnya agar ke depan, perencanaan yang disusun benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan daerah.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dinamis dan produktif, dengan diskusi terbuka serta pertukaran pandangan yang konstruktif antarpeserta. Forum ini menjadi salah satu langkah nyata menuju perencanaan yang adaptif, inklusif, dan pro rakyat.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Forum Perangkat Daerah RKPD 2025 diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bombana yang berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana kini resmi membuka layanan Poli Spesialis Paru untuk memberikan kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Layanan ini tersedia setiap hari, mulai Senin hingga Sabtu, dengan dokter spesialis paru, dr. Estiani Ningsih, Sp.P, yang siap melayani pasien secara profesional. (10/4/2025)

Kehadiran Poli Spesialis Paru di bawah Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Kabupaten Bombana diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus bepergian ke luar daerah hanya untuk mendapatkan layanan serupa. Penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, asma, tuberkulosis (TBC), hingga penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) kini bisa ditangani lebih cepat dan dekat dengan rumah.

Direktur BLU RSUD Kabupaten Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menyampaikan bahwa layanan Poli Paru juga sudah terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan begitu, peserta BPJS Kesehatan bisa langsung memanfaatkan layanan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

“Poli Spesialis Paru di BLU RSUD Kabupaten Bombana sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi, pasien yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS bisa langsung memeriksakan diri tanpa perlu biaya tambahan,” ujar drg. Riswanto.

Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di wilayah Bombana dan sekitarnya. Menurutnya, akses yang mudah ke layanan spesialis sangat penting dalam penanganan dini penyakit-penyakit kronis seperti TBC dan PPOK yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus keluar daerah. Ini bagian dari upaya kami untuk mendekatkan layanan dan memperkuat fungsi rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan publik,” jelasnya.

Dengan dokter spesialis yang telah terjadwal setiap hari, RSUD Bombana ingin memastikan kebutuhan pasien dapat dilayani secara maksimal. Pasien bisa berkonsultasi langsung untuk mendapatkan diagnosa, terapi, hingga edukasi terkait pengelolaan penyakit paru secara berkelanjutan.

Poli Paru ini juga menjadi bagian dari penguatan layanan spesialistik di RSUD Bombana yang terus berbenah dalam memenuhi standar pelayanan medis modern. Dengan status sebagai BLU, rumah sakit ini dituntut memberikan layanan yang prima dan akuntabel kepada masyarakat.

“Ke depan kami akan terus mengembangkan layanan spesialis lainnya agar masyarakat Bombana tidak lagi harus mencari pengobatan keluar daerah,” tambah drg. Riswanto.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait jadwal praktik, prosedur administrasi, atau layanan medis lainnya, BLU RSUD Kabupaten Bombana menyediakan layanan informasi melalui WhatsApp resmi di nomor +6281-2856-7443.

Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendekatkan layanan vital ke tengah masyarakat. Dengan hadirnya Poli Spesialis Paru, RSUD Bombana diharapkan mampu memberikan solusi kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus bergerak cepat (Gercep) menuntaskan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang kini mulai direalisasikan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan bantuan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di seluruh wilayah Pulau Kabaena. (10/4)

Dalam kunjungan kerjanya yang pertama ke Pulau Kabaena, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada warga dan pengelola Bumdes setempat. Total sebanyak 698 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima BLT untuk periode Januari hingga Maret 2025 dengan nilai total Rp628.200.000. Sementara itu, penyertaan modal diberikan kepada 28 Bumdes dengan nilai anggaran sebesar Rp4.222.928.000.

“Penyerahan BLT ini untuk 698 KPM di seluruh Pulau Kabaena, hanya untuk tiga bulan yakni Januari hingga Maret. Total bantuannya Rp628 juta lebih. Untuk penyertaan modal Bumdes, ada 28 Bumdes yang menerima dengan total anggaran lebih dari Rp4,2 miliar,” ujar Burhanuddin saat ditemui usai penyerahan bantuan.

Mantan Kadis PU dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara itu menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak hanya akan berhenti di Pulau Kabaena. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan serupa untuk wilayah Rumbia, Rarowatu, hingga Poleang.

“Dalam beberapa waktu ke depan, bantuan serupa juga akan kami serahkan di wilayah Rumbia, Rarowatu, termasuk wilayah Poleang. Semua ini adalah bagian dari program 100 hari kerja kami,” tambah Burhanuddin.

Langkah ini disambut positif oleh jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, M. Hadi Rahardjo Putra, S.IP menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penyertaan modal Bumdes sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa.

“Penyerahan BLT Dana Desa ini tidak berdiri sendiri. Ini dirangkaikan dengan bantuan penyertaan modal untuk Bumdes yang merupakan implementasi dari program ketahanan pangan desa,” jelas Hadi Rahardjo.

Menurutnya, sinergi antara bantuan langsung kepada warga dan penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur menilai langkah ini sebagai strategi terarah dan menyeluruh. Ia menyebut program ini sekaligus mendukung visi pengembangan desa berbasis potensi lokal.

“Penyerahan bantuan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dalam kerangka 100 hari kerja Pak Bupati dan Wakil Bupati. Penyaluran penyertaan modal Bumdes juga menjadi bagian penting dari misi mereka dalam pengembangan one village one product,” terang Abady.

Ia menyebut bahwa penguatan Bumdes sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara kolektif.

Program 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terluar seperti Kabaena. Penyaluran BLT dan penyertaan modal bukan hanya memenuhi aspek sosial, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi lokal agar masyarakat desa dapat tumbuh mandiri secara ekonomi.

Dengan menyasar keluarga prasejahtera dan pengembangan unit usaha desa, Bupati Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun daerah dari pinggiran. Dukungan langsung kepada warga dan penguatan Bumdes diharapkan menjadi pondasi awal dalam mewujudkan visi Bombana yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pewarta : Abdul Muis

Sultranet.com, Kolaka Utara – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Rabu (9/4). Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kolaka Utara dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan jangka menengah yang akan dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Konsultasi publik RPJMD juga menjadi tahapan awal dalam menyerap masukan masyarakat guna menyempurnakan rancangan arah pembangunan Kolaka Utara lima tahun ke depan.

“Untuk RKPD, ini adalah rangkaian panjang yang dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Hari ini, kita berada di tingkat kabupaten sebagai forum penyempurnaan. Ada lebih dari 800 usulan yang masuk, mayoritas menyoroti kebutuhan di sektor infrastruktur,” kata Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ir. Ikhwan.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik RPJMD ini dilakukan karena kepala daerah yang baru telah terpilih. Menurutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“Proses RPJMD ini masih panjang. Kita baru di tahap rancangan awal. Tapi yang penting, RKPD 2026 harus tetap selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD. Meski RKPD disusun lebih dahulu, arah dan rohnya harus satu,” jelasnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar semua pihak dalam menyusun pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi kesempatan untuk menyatukan visi dan komitmen dalam mewujudkan Kolaka Utara yang lebih baik.

“Kita punya visi besar: Kolaka Utara madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Madani mencerminkan masyarakat yang harmonis dan religius. Maju berarti kita tidak boleh stagnan. Berdaya saing artinya kita harus siap bersaing dengan daerah lain. Dan berkelanjutan menandakan semua pembangunan harus berpihak pada lingkungan dan generasi masa depan,” ujarnya.

Ia kemudian merinci tujuh fokus utama yang akan menjadi fondasi RPJMD ke depan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ketiga, pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok. Keempat, pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara dan pelabuhan.

Kelima, pengembangan ekonomi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Keenam, pelestarian lingkungan hidup, dan terakhir, pemberdayaan tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagai penguat moral dan sosial masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan dan gedung, tapi juga soal memperkuat jiwa dan moral masyarakat. Karena itu, pesantren, tokoh agama, dan lembaga keagamaan akan mendapat perhatian dalam RPJMD,” tambahnya.

Jumarding juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan semua pihak. Pemerintah, menurutnya, hanya salah satu elemen dari keseluruhan proses yang harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok muda.

“Kita ingin pembangunan yang merata, dari pesisir Pakue hingga pelosok Wawo. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kritik dan masukan dari masyarakat adalah energi kita untuk melangkah lebih jauh,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kolaka Utara dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, harapan untuk menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah yang maju dan sejahtera perlahan mulai diletakkan pondasinya.