BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monitoring sarana prasarana dan sistem pengelolaan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan guna mendukung kesejahteraan nelayan. Monitoring tersebut berlangsung di TPI Bombana pada Rabu, 19 Maret 2025.

Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, bersama enam anggota DPRD Sultra, yaitu Syahrul Said, S.Sos, H. Uking Djassa, SH, Tya Roysman, S.M, Achmad Aksar, SH, Yusman Fahim, dan Hj. Hatija, turut hadir dalam kunjungan tersebut. Dinas Perikanan Kabupaten Bombana dan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga ikut serta dalam agenda tersebut.

Dalam tinjauan tersebut, ditemukan bahwa kondisi fasilitas di TPI Bombana masih belum memadai untuk menampung hasil tangkapan nelayan yang mencapai 29 ton per tahun. Selain itu, fasilitas pendingin (cool storage) mengalami kerusakan sehingga menghambat proses penyimpanan ikan.

“Fasilitas di TPI ini harus segera diperbaiki agar bisa lebih maksimal dalam mendukung aktivitas nelayan. Jika aset ini bisa diberikan ke pemerintah daerah, kami siap membangunnya,” ujar Bupati Burhanuddin.

Menurutnya, TPI Bombana masih berstatus aset milik Pemerintah Provinsi Sultra. Meski demikian, hingga saat ini belum ada intervensi dari provinsi terkait perbaikan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Bombana bersama DPRD Sultra akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, Bupati Burhanuddin menyampaikan komitmennya untuk menambah panjang tambat labuh kapal jika pengelolaan TPI diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Kalau pengelolaan TPI ini diberikan ke Pemkab Bombana, kami akan menambah panjang tambat labuh kapal agar seluruh kapal nelayan dari wilayah Lampopala dan sekitarnya bisa ditata dengan lebih rapi. Ini juga penting untuk menata tata kota agar lebih baik lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sultra, Tya Roysman menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan dan membantu mengkomunikasikan kepada pihak Pemprov Sultra agar fasilitas di TPI Bombana bisa segera diperbaiki sekaligus memperjuangkan agar diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Bombana.

“Kami dari DPRD Provinsi siap membantu dan memfasilitasi percepatan perbaikan fasilitas di TPI ini,” tegas Tya Roysman.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah, M.Si, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses rencana pengalihan pengelolaan TPI ini agar segera terealisasi.

“Sesuai informasi Insya Allah dalam bulan April hingga Mei mendatang TPI sudah mulai dilakukan perbaikan. Dengan adanya dukungan dari DPRD Provinsi dan Pemkab Bombana, kami optimis fasilitas TPI bisa lebih optimal dalam mendukung sektor perikanan daerah,” ungkap Muhammad Siarah.

Pemantauan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan pengelolaan hasil perikanan di Bombana. Selain mendukung peningkatan ekonomi nelayan, optimalisasi TPI juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan berbasis sektor kelautan dan perikanan.

Muna, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menstabilkan pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi daerah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan puasa dan Idul Fitri 1446 H. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan tersebut berlangsung di pelataran Kantor Kecamatan Kabupaten Muna, Rabu (19/3/2025), dan diawali dengan Zoom Meeting yang diikuti oleh 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., hadir langsung dalam acara tersebut, didampingi sejumlah pejabat daerah. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diterapkan di daerah untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Program ini terselenggara berkat kerja sama Pemkab Muna dengan Bulog dan sejumlah distributor bahan pangan, sehingga selisih harga yang diberikan kepada masyarakat bisa mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000 lebih murah dibanding harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muna, Ir. Movik, menjelaskan bahwa bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam program ini berasal dari kerja sama dengan rekanan Bulog dan distributor lokal yang telah diseleksi oleh pemerintah daerah.

“Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan masyarakat dapat terbantu. Sebab, harga yang kami tawarkan lebih rendah dari HET dengan selisih antara Rp3.000 hingga Rp5.000,” ujar Movik.

Sementara itu, Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa beban berlebih.

“Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Bupati Bachrun.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga daya beli di tengah meningkatnya permintaan selama HBKN.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan dapat membantu mengurangi beban keuangan selama periode HBKN,” pungkasnya.

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik langkah pemerintah daerah. Mereka mengaku terbantu dengan adanya harga yang lebih murah dibanding harga pasar, terutama di tengah situasi ekonomi yang kerap mengalami gejolak menjelang hari raya.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, Pemkab Muna berharap masyarakat bisa menjalani bulan suci Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pewarta: Borju

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H. Program ini diadakan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya permintaan selama bulan suci. Rabu (19/3/2025)

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, ini juga terpantau langsung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Zoom Meeting. Gerakan ini merupakan bagian dari program serentak yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara guna menekan lonjakan harga bahan pokok dan mengantisipasi inflasi.

Dalam sambutannya, H. Jumarding menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga stabil.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, kami berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai komoditas utama, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan tepung terigu, dengan harga subsidi atau lebih rendah dari harga pasar. Program ini terselenggara berkat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, distributor pangan, Bulog, serta para pelaku usaha lokal guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman hingga Idul Fitri.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran program ini dan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjalankan program strategis seperti ini guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau. Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu upaya konkret dalam menstabilkan harga dan mengurangi beban ekonomi masyarakat menjelang hari raya,” jelas Syahlan Launu.

Masyarakat Kolaka Utara menyambut baik program ini, karena dianggap sangat membantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Idul Fitri.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.

Bombana, sultranet.com – Kodim 1431/Bombana berhasil menggagalkan pesta narkoba di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, pada Minggu (16/3/2025). Dalam penggerebekan yang dipimpin oleh Dan Unit Intel Kodim 1431/Bombana, Lettu Inf Nyoman Admika, dua orang diamankan beserta sejumlah barang bukti.

Dua orang yang ditangkap adalah Ja (32), seorang petani asal Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, dan RH (24), seorang wiraswasta asal Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur. Penggerebekan dilakukan setelah tim intelijen Kodim 1431/Bombana menerima informasi dari warga terkait aktivitas mencurigakan di rumah seorang bandar narkoba berinisial T. Setelah pengintaian, tim TNI melakukan penggerebekan, tetapi tiga orang, termasuk T, berhasil melarikan diri.

Barang bukti yang ditemukan dalam operasi ini antara lain 15 sachet sabu-sabu seberat 14,97 gram, satu alat timbang digital, dua bal plastik klip, dua sendok pipet, satu korek gas, serta empat unit ponsel. Selain itu, petugas juga menyita uang tunai sebesar Rp3,4 juta yang diduga hasil transaksi narkoba.

Pada Senin (17/3/2025), Kodim 1431/Bombana menyerahkan kedua terduga pelaku ke Polres Bombana untuk diproses lebih lanjut. Namun, keesokan harinya, Selasa (18/3/2025), pihak kepolisian mengembalikan mereka dengan alasan tidak ditemukan bukti kuat yang mengaitkan keduanya dengan barang bukti narkoba yang disita di lokasi penggerebekan.

Kasat Resnarkoba Polres Bombana, AKP Muh. Arman, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya hanya menerima dan memeriksa dua orang yang diamankan oleh TNI tanpa melakukan upaya paksa penangkapan. “Kami tidak pernah melepaskan terduga pelaku karena sejak awal mereka bukan hasil penangkapan kami. Setelah diperiksa, kami tidak menemukan keterlibatan mereka dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian,” ujarnya.

Lebih lanjut, AKP Muh. Arman menambahkan bahwa dalam proses penyelidikan, kedua orang tersebut hanya berada di tempat kejadian perkara tanpa ada bukti keterlibatan langsung dengan narkoba yang diamankan. “Karena tidak cukup bukti, kami memulangkan mereka sesuai prosedur hukum yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Polres Bombana dalam menangani kasus ini. “Kami memahami bahwa kepolisian memiliki prosedur dan aturan sendiri dalam menentukan status hukum seseorang. Namun, sebagai bagian dari aparat negara, TNI tetap berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Bombana,” tegasnya.

Letkol Inf Andi Irfandi menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan pihaknya sejalan dengan perintah Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI untuk membantu penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba. “TNI diperintahkan untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika demi menyelamatkan generasi bangsa. Kami akan terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menekan angka peredaran narkoba, terutama di Bombana yang angka kasusnya cukup tinggi,” katanya.

Dilansir dari Kompas.com (18/3), DPR dan pemerintah terus melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sejumlah perubahan disepakati, di antaranya mencoret usulan mengenai peran TNI Kementerian Kelautan dan Perikanan serta bantuan penanganan penyalahgunaan narkotika. Kedua usulan peran baru ini menuai kritik dari masyarakat sipil karena dinilai tidak berhubungan dengan tugas dan fungsi TNI.

Pencoretan itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja RUU Perubahan atas UU TNI Komisi I DPR (Panja RUU TNI) dan pemerintah dalam rapat, Senin (17/3/2025) malam. ”Awalnya dalam RUU TNI, pemerintah mengusulkan tiga tugas baru. Namun, saat ini hanya tinggal dua usulan,” kata anggota Panja RUU TNI Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, Selasa (18/3/2025).

Tiga tugas baru itu mulanya diusulkan ditambahkan dalam Pasal 7 yang mengatur mengenai operasi militer selain perang (OMSP). Ketiga usulan itu adalah TNI memiliki tugas membantu dan menanggulangi ancaman siber, TNI bisa membantu dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri, dan TNI memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika.

”Untuk TNI memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika itu sudah dihilangkan,” kata Hasanuddin.

Dengan demikian, tugas TNI dalam OMSP yang pada UU No 34/2004 diatur sebanyak 14 urusan, hingga Selasa ini, disepakati menjadi 16 urusan.

Bukan hanya itu, Pasal 47 yang mengatur mengenai kementerian dan lembaga sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif juga diputuskan berubah dari kesepakatan semula saat rapat konsinyering akhir pekan lalu. Sebelumnya, Panja RUU TNI DPR dan pemerintah sepakat menambah enam kementerian/lembaga baru yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Penambahan itu membuat prajurit TNI dapat ditempatkan di 16 kementerian/lembaga.

Namun, kata Hasanuddin, rapat panja terakhir memutuskan untuk menghapus usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI. ”Jadi, yang sebelumnya diusulkan total 16 kementerian/lembaga, terakhir saat ini hanya menjadi 15. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dihapus,” katanya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu (19/03/2025).

GPM dilaksanakan serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik melalui Stasiun TVRI Pusat Senayan serta 21 Stasiun TVRI Daerah. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Provinsi Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota secara daring. Selain itu, hadir pula perwakilan Tim Penggerak PKK, DWP Provinsi Sultra, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, distributor pangan, serta masyarakat umum.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ir. Ari Sismanto, menyatakan bahwa GPM menjadi bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. “Tujuan utama program ini adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Berdasarkan data inflasi Sultra per Februari 2025, tercatat inflasi sebesar 0,22% Year on Year (YoY), lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 0,38%. Empat titik pengukuran inflasi menunjukkan variasi angka, yakni Kota Kendari (0,06% YoY), Kota Baubau (0,08% YoY), Kabupaten Konawe (-1,54% YoY), dan Kabupaten Kolaka (0,16% YoY). Angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,76% YoY.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa GPM adalah langkah strategis nasional dalam menjaga ketersediaan pangan dan menekan fluktuasi harga. “Secara nasional, ada sekitar 1.600 titik pelaksanaan GPM di berbagai daerah. Sulawesi Tenggara sendiri telah melaksanakan GPM sebanyak 66 kali dalam berbagai kesempatan. Selain itu, operasi pangan murah juga digelar di seluruh kantor pos di Indonesia, termasuk 49 titik di Sultra, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025,” katanya.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini. “Gerakan Pangan Murah adalah wujud kepedulian pemerintah dalam memastikan bahan pangan berkualitas tersedia dengan harga terjangkau, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Saya mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam berbelanja serta tidak melakukan penimbunan bahan pangan,” ujarnya.

Hugua juga memastikan bahwa ketersediaan pangan di Sultra dalam kondisi aman. “Saat ini stok pangan cukup untuk tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April-Mei, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga. Saya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam komoditas pangan bernilai ekonomi guna mendukung ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, mulai 19 hingga 23 Maret 2025. Program ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, serta Dinas ESDM yang turut menjual gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau. Selain itu, Bank Indonesia juga menghadirkan layanan penukaran uang rupiah untuk mendukung kesiapan masyarakat menyambut Idul Fitri.

Kegiatan ini ditutup dengan pemantauan kesiapan GPM di 17 kabupaten/kota secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, serta peninjauan langsung lokasi GPM di Kendari. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat Sultra dapat menikmati bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kendari, SultraNet.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri secara virtual kegiatan Penulisan Mushaf Nusantara yang digelar serentak di 29 provinsi di Indonesia melalui aplikasi Zoom, Rabu, 19 Maret 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Semarak Ramadan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat literasi baca-tulis Al-Qur’an sekaligus melestarikan seni dan budaya Islam khas Nusantara.

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI, Ahmat Zayadi, M.Pd., yang juga menjabat Sekretaris MTQ Nasional, dalam pemaparannya menegaskan bahwa program ini lebih dari sekadar penulisan mushaf.

“Kegiatan ini bukan hanya menulis mushaf, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan Al-Qur’an di Indonesia. Dengan melibatkan para juara MTQ, kita ingin memastikan bahwa Al-Qur’an bukan hanya dibaca, tetapi juga ditulis dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Mushaf Nusantara memiliki dimensi seni dan budaya yang kuat. Dalam proses penulisannya, mushaf dihiasi iluminasi dan ragam hias kaligrafi yang menggambarkan kekayaan seni Islam di tanah air. Menurutnya, penggunaan aksara Arab Jawi, Arab Pegon, dan Arab Melayu menjadi bagian penting dalam pelestarian identitas literasi Islam Indonesia.

“Ke depan, kita ingin Mushaf Nusantara tidak hanya dikenal dari segi isinya, tetapi juga dari segi seni dan budaya yang menjadi bagian dari identitas Islam di Indonesia. Inilah bentuk nyata bagaimana agama dan budaya bisa berjalan seiring dalam membangun peradaban yang lebih maju,” ujar Ahmat Zayadi.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pelaksanaan kegiatan ini juga disambut antusias. Sebanyak delapan peserta dari berbagai kabupaten ambil bagian dalam proses penulisan Mushaf Nusantara. Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhamad Saleh, yang turut hadir secara virtual, menyampaikan bahwa progres penulisan berjalan baik berkat kolaborasi antara LPTQ, Kemenag, serta para pegiat kaligrafi Islam lokal.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengembangkan tradisi keislaman yang berakar kuat pada budaya lokal,” kata Muhamad Saleh.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Sultra Drs. Asrun Lio turut menyerahkan penghargaan kepada peserta terbaik dari Sulawesi Tenggara yang berprestasi dalam ajang MTQ VIII Korpri Tingkat Nasional 2024 di Kalimantan Tengah. Penyerahan dilakukan secara simbolis sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi para qari dan qariah asal Sultra.

Berikut daftar peserta terbaik Sultra:

• Lalu Suharja Hambali, S.Pd.I., M.Pd. – Juara I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan Surah An-Nisa (Dinas Pendidikan Kota Baubau)
• Dr. Danial, Lc., M.Th.I. – Juara I Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’i (IAIN Kendari)
• Sitti Syahali, S.Pd. – Harapan III Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’iyah (Pemda Buton Utara)
• H. Syafuddin Mustaming, S.Ag., MA – Juara III Cabang Khutbah Jumat (Kantor Kesra Pemda Kolaka)
• Syamsu Alam – Harapan I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan 7 Surah Pilihan (Kemenag Kolaka Utara)

Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas kiprah peserta MTQ asal Sultra yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia juga berharap kegiatan Mushaf Nusantara bisa memperkuat identitas keislaman yang selaras dengan budaya lokal.

“Al-Qur’an bukan hanya menjadi bacaan, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga bersama. Lewat kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana Islam tumbuh bersama budaya kita sendiri,” ungkap Asrun Lio.

Penulisan Mushaf Nusantara menjadi ruang pengabdian baru bagi umat Islam di Indonesia, di mana seni, budaya, dan nilai keagamaan bisa menyatu dalam harmoni. Inisiatif ini juga menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali literasi Islam yang tidak sekadar tekstual, tetapi juga visual dan artistik.

Program ini turut menumbuhkan semangat generasi muda untuk tidak hanya mencintai Al-Qur’an, tetapi juga mewarisinya melalui medium seni. Pemerintah berharap kolaborasi ini bisa menjadi fondasi kuat dalam membangun ekosistem Qur’ani yang inklusif, berbudaya, dan membumi.

Kendari, SultraNet.com – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu, 19 Maret 2025.

GPM digelar serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik di TVRI Pusat serta 21 stasiun TVRI daerah. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Hadir secara langsung maupun daring antara lain Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Sultra, perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta kepala OPD di lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota.

“Gerakan ini merupakan bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. Kami ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah terkendali dengan menyediakan bahan pokok di bawah harga pasar,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Ir. Ari Sismanto.

Program ini dinilai tepat sasaran. Data inflasi per Februari 2025 menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Sultra tercatat sebesar 0,22% secara tahunan (YoY), lebih rendah dari Januari 2025 yang sebesar 0,38%. Kota Kendari mencatat inflasi 0,06% YoY, Baubau 0,08%, Kolaka 0,16%, dan bahkan deflasi sebesar -1,54% di Kabupaten Konawe. Seluruh angka ini lebih baik dari rata-rata inflasi nasional yang berada di angka 0,76% YoY.

Maino Dwi Hartono dari Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa GPM adalah bagian dari strategi nasional pengendalian harga dan pasokan pangan. “Secara nasional, GPM telah dilaksanakan di sekitar 1.600 titik. Di Sultra sendiri, kegiatan ini sudah digelar sebanyak 66 kali. Bahkan, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025, operasi pangan murah juga dilakukan melalui 49 titik kantor pos di Sultra,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ir. Hugua menegaskan pentingnya sinergi antar pihak dalam menjaga ketahanan pangan. “Saya apresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. GPM adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat, terlebih menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi borong atau penimbunan bahan pokok. “Stok pangan kita aman dan cukup hingga tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April hingga Mei. Mari manfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam komoditas pangan bernilai ekonomi,” tambah Hugua.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, dari 19 hingga 23 Maret 2025. Selain menjual bahan pangan dengan harga murah, kegiatan ini juga menggandeng berbagai instansi, termasuk Dinas ESDM yang menyediakan gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau, serta Bank Indonesia yang menyediakan layanan penukaran uang rupiah menjelang Idulfitri.

Kegiatan ditutup dengan pemantauan virtual oleh Wakil Gubernur terhadap pelaksanaan GPM di 17 kabupaten/kota, serta kunjungan langsung ke lokasi GPM di Kota Kendari. Melalui program ini, pemerintah berharap kestabilan harga dapat terjaga dan masyarakat bisa menyambut hari raya dengan tenang dan penuh suka cita.

Bombana, sultranet.com – Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Bombana kembali menghadirkan ajang kompetisi bergengsi Open Turnamen Bombana Cup III. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 27 April 2025 di Lapangan GOR Kasipute, Kabupaten Bombana. Sebagai agenda tahunan, kompetisi ini menjadi salah satu event yang dinanti oleh atlet dan pecinta bola voli di Sulawesi Tenggara.

Ketua PBVSI Bombana, Iskandar, SP, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bombana, menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya bertujuan mencari pemenang, tetapi juga mencetak bibit-bibit atlet berbakat yang dapat berkompetisi di tingkat lebih tinggi.

“Kami ingin memberikan wadah bagi para atlet voli untuk mengasah kemampuan mereka dan menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat. Dari turnamen ini, kami berharap dapat menemukan bakat-bakat potensial yang kelak bisa berkompetisi di tingkat lebih tinggi,” ujar Iskandar. Selasa (18/3/2025)

Sebanyak 24 tim dipastikan berlaga dalam turnamen ini, terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri. Dengan jumlah peserta yang terbatas, panitia mengimbau klub-klub voli di Bombana dan Sulawesi Tenggara segera mendaftarkan tim mereka agar tidak kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini.

Ketua Panitia Turnamen, AKP Harianto, S.Si, menjelaskan bahwa Open Turnamen Bombana Cup III menawarkan total hadiah Rp130 juta. Selain hadiah utama bagi juara pertama hingga keempat, panitia juga telah menyiapkan penghargaan khusus bagi individu dengan performa terbaik, seperti spiker terbaik, quicker terbaik, dan setter terbaik.

“Kami ingin membuat turnamen ini semakin kompetitif dan menarik, sehingga kami juga menyediakan penghargaan individu bagi atlet yang menunjukkan kemampuan luar biasa selama kompetisi berlangsung,” jelas Harianto.

Tidak hanya kompetisi yang semakin berkualitas, panitia juga menyiapkan berbagai doorprize menarik untuk para penonton yang hadir. Hal ini bertujuan meningkatkan antusiasme masyarakat serta memberikan apresiasi kepada mereka yang turut memeriahkan acara.

Salah satu inovasi yang dihadirkan dalam Open Turnamen Bombana Cup III tahun ini adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Panitia telah menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM untuk membuka stan dagangan mereka selama acara berlangsung. Kehadiran UMKM diharapkan dapat mendukung perputaran ekonomi lokal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Bombana.

“Kami ingin memastikan bahwa turnamen ini bukan hanya sekadar pertandingan bola voli, tetapi juga menjadi momen yang berkesan dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan menghadirkan stan UMKM, masyarakat yang datang menonton bisa sekaligus menikmati kuliner dan produk-produk unggulan daerah,” tambah Harianto.

Sejak diumumkannya Open Turnamen Bombana Cup III, antusiasme masyarakat begitu tinggi. Para atlet dan klub voli di berbagai daerah telah bersiap untuk berlaga, sementara para penggemar olahraga bola voli juga tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan seru di GOR Kasipute.

Dengan adanya turnamen ini, diharapkan olahraga bola voli semakin berkembang di Bombana dan wilayah Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Panitia berharap bahwa turnamen ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dengan skala yang lebih besar dan lebih kompetitif.

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai peserta, panitia mengajak untuk segera mendaftarkan tim melalui kontak berikut:

Nama: Juslan (Koordinator Pertandingan)
Nomor WA: 0822-3883-8176

Saksikan pertandingan-pertandingan seru yang penuh semangat, strategi, dan sportivitas tinggi, serta nikmati berbagai kejutan menarik lainnya selama turnamen berlangsung.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) meraih predikat “B” dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, kepada Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, dalam acara yang digelar di Kendari, Selasa (18/3).

Dalam penilaian ini, Kabupaten Kolaka Utara memperoleh skor 83,15 dengan kategori Kualitas Tinggi, menempatkannya pada peringkat keenam se-Sulawesi Tenggara. Peringkat tertinggi diraih oleh Kabupaten Muna Barat, sementara posisi terbawah ditempati oleh Kota Baubau.

Penilaian ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kolaka Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatatkan nilai tertinggi dengan 94,86, disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan nilai 92,49, dan Dinas Sosial dengan nilai 90,58. Selain itu, Puskesmas Rante Angin memperoleh nilai 88,86, Puskesmas Wawo mendapatkan nilai 76,16, dan Dinas Pendidikan memperoleh nilai 55,96.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menegaskan bahwa pelayanan publik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi skala prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

“Kita tidak boleh merasa cukup dengan hasil ini. Masih banyak yang perlu dibenahi agar pelayanan publik di Kolaka Utara semakin baik. Saya meminta seluruh OPD untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Target kita ke depan harus lebih tinggi, minimal mendapatkan predikat A,” ujar Bupati yang baru dilantik untuk periode kedua itu.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membutuhkan bimbingan dan arahan dari Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Pemda akan lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi guna memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, juga mengapresiasi pencapaian ini. Ia menilai hasil penilaian dari Ombudsman menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik.

“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Pemkab Kolaka Utara untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik, dan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD untuk terus berbenah,” kata Syahlan.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik, Pemkab Kolaka Utara juga akan memperbaiki sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam menyampaikan keluhan serta mendapatkan solusi secara cepat dan tepat.

Ombudsman RI juga memberikan catatan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan progres dalam penilaian pelayanan publik. Diharapkan adanya upaya yang lebih maksimal dari semua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penyerahan penghargaan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh OPD di Kolaka Utara untuk lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan perbaikan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi proses pelayanan sebagai langkah konkret dalam mencapai standar pelayanan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan dengan mengunjungi Kecamatan Pakue Tengah. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., hadir langsung di Desa Latali untuk bersilaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan moral dalam suasana bulan suci. Senin, 17 Maret 2025

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan warga serta menyerap aspirasi demi pembangunan Kolaka Utara yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati H. Jumarding mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan dan menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan agar daerah dapat berkembang lebih maju.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tutur H. Jumarding di hadapan masyarakat yang hadir.

Safari Ramadan di Pakue Tengah tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar langsung berbagai aspirasi masyarakat. Berbagai isu lokal seperti infrastruktur, kesejahteraan ekonomi, dan pelayanan publik menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.

Masyarakat menyambut baik kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan Safari Ramadan ini. Mereka berharap program ini terus dilaksanakan setiap tahun agar komunikasi antara pemerintah dan warga tetap terjalin erat. Selain itu, warga juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berkomitmen menjadikan Safari Ramadan sebagai agenda tahunan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan mendengar langsung keluhan dan harapan warga, pemerintah diharapkan dapat lebih responsif dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan Kolaka Utara yang lebih maju dan sejahtera. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai wadah memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta membangun optimisme terhadap masa depan daerah.