Kendari, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., kepada Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA di Aula Kantor BPK RI Sultra, Selasa 26 Maret 2025, dan dikawal penuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Inspektorat daerah mendampingi proses penyerahan dokumen LKPD sebagai bentuk pengawalan terhadap akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Inspektorat bukan hanya sebagai bentuk prosedural, tetapi juga sebagai wujud pengawasan internal yang memastikan seluruh laporan yang disampaikan telah melalui proses reviu yang cermat dan sesuai regulasi.

“Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang disampaikan. Kami memastikan seluruh proses penyusunan LKPD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Ridwan.

Ridwan juga menekankan bahwa kerja sama lintas perangkat daerah, khususnya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta tim penyusun LKPD, berjalan dengan baik sehingga laporan keuangan tahun 2023 dapat diserahkan tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penyampaian laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengapresiasi kerja keras Inspektorat dan seluruh tim penyusun LKPD yang telah bekerja secara terstruktur dan profesional. Menurutnya, keberhasilan penyampaian LKPD tepat waktu merupakan hasil dari kerja kolektif yang terintegrasi antar instansi.

“Penyerahan LKPD ini tidak lepas dari peran strategis Inspektorat sebagai pengawal mutu laporan keuangan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik,” kata Ahmad Yani.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil audit dari BPK nanti akan menjadi tolok ukur dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan bertanggung jawab.

“Kami tidak hanya ingin mendapatkan opini terbaik, tapi juga menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem keuangan daerah,” tambahnya.

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyambut baik penyerahan LKPD Bombana yang tepat waktu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Inspektorat sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan daerah.

“Kolaborasi antara Inspektorat dan pemda dalam penyusunan laporan ini patut diapresiasi. Pemeriksaan yang akan kami lakukan bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memberikan rekomendasi yang konstruktif,” ujar Dadek.

Ia berharap proses pemeriksaan ke depan berjalan lancar dan mampu memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bombana.

Langkah Pemerintah Daerah Bombana yang terus menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui dukungan pengawasan internal menjadi cerminan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kehadiran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, namun sebagai mitra strategis dalam pembangunan tata kelola keuangan yang andal dan dipercaya publik.

Muna, sultranet.com – Sebanyak 185 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Raha menerima remisi khusus Idul Fitri tahun ini, Rabu (26/3/2025). Dari jumlah tersebut, satu orang di antaranya langsung menghirup udara bebas.

Kepala Rutan Kelas IIB Raha, Asril Yasin A. Tahyas, mengungkapkan bahwa remisi ini diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

“Remisi yang diberikan bervariasi, ada yang 15 hari, satu bulan, hingga dua bulan. Bahkan, satu warga binaan berhak langsung bebas,” ujar Asril saat ditemui di ruang kerjanya.

Dari rincian yang ada, 18 orang menerima remisi selama 15 hari, 128 orang mendapatkan remisi satu bulan, 25 orang memperoleh potongan masa tahanan selama 1,5 bulan, dan 13 orang lainnya menerima remisi maksimal dua bulan.

Asril menegaskan bahwa remisi ini bukan hak mutlak. Jika dalam masa pembinaan seorang narapidana melanggar aturan, maka hak remisinya dapat dicabut.

“Remisi bisa gugur apabila warga binaan melakukan pelanggaran selama menjalani masa tahanan,” tegasnya.

Selain pemberian remisi, Rutan Kelas IIB Raha juga tengah bersiap menghadapi lonjakan kunjungan keluarga narapidana selama perayaan Idul Fitri. Untuk mengantisipasi kepadatan, pihak rutan telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung.

“Kami akan menyediakan tenda dan tambahan kursi bagi para pengunjung. Selain itu, jumlah petugas yang bertugas di bagian pemeriksaan dan pelayanan juga akan kami tambah,” jelasnya.

Sebagai bentuk kelonggaran, Rutan Raha akan memperbolehkan lebih banyak anggota keluarga untuk berkunjung saat lebaran.

“Biasanya ada batasan jumlah pengunjung, tetapi khusus Idul Fitri, kami memperbolehkan hingga enam atau tujuh orang dalam satu kali kunjungan. Kami juga menyediakan tenda khusus agar keluarga bisa lebih nyaman saat bertemu,” tambahnya.

Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada para narapidana agar tetap bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga meski dalam keterbatasan.

“Ini momen spesial bagi warga binaan dan keluarga mereka. Kami ingin mereka tetap bisa merasakan kebersamaan, meskipun berada di dalam rutan,” pungkas Asril.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Evaluasi ini berlangsung sejak 25 Februari hingga 13 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Tina Orina, Lantai 1, Kantor Bupati Bombana.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang transparan dan berorientasi pada hasil. Sebanyak 31 OPD dan 22 kecamatan menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan ini.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., mengatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim, dengan susunan teknis yakni Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si. dan Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KM., M.M. “Evaluasi AKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya.

Ridwan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki dampak strategis terhadap sistem pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia berharap agar hasil evaluasi menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan dalam merancang kebijakan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang.

Arniati A., selaku Inspektur Pembantu Wilayah II, turut menjelaskan bahwa tujuan utama dari Evaluasi AKIP ini adalah untuk mengukur seberapa jauh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan di masing-masing OPD dan kecamatan. “Evaluasi ini mendorong pencapaian kinerja yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. SAKIP mengajarkan kita untuk bekerja terukur dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Arniati.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa evaluasi ini mengacu pada regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, termasuk dalam penyusunan indikator, pengukuran hasil, hingga tindak lanjut rekomendasi.

Dalam pelaksanaannya, proses evaluasi berjalan interaktif dengan melibatkan tim perencana dan pejabat terkait dari masing-masing unit kerja. Mereka diminta menyampaikan dokumen pendukung kinerja, serta memaparkan capaian, hambatan, dan rencana perbaikan atas program kerja yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2024.

“Harapan kami ke depan, para perencana di OPD dan kecamatan bisa menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan tim AKIP. Semua saran yang diberikan adalah untuk perbaikan bersama demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel,” ucap Arniati.

Evaluasi AKIP ini bukan sekadar menilai dokumen administratif, tetapi lebih pada bagaimana unit kerja pemerintah menunjukkan kinerjanya secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi SAKIP menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan pembinaan teknis kepada OPD dan kecamatan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan edukatif, diharapkan semua unit kerja di Kabupaten Bombana semakin siap menghadapi tantangan birokrasi yang modern dan profesional.

Sultranet.com, Lasusua | Bupati Kolaka Utara, Nurrahman Umar, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kolaka Utara yang digelar di Ruang Paripurna, Senin (24/03/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti berbagai pencapaian pemerintah daerah sekaligus mengapresiasi kemitraan dengan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2024.

“LKPJ ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi bersama. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Nurrahman Umar.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan optimal. Ia mengapresiasi DPRD Kolaka Utara yang telah bekerja sama dalam mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah.

“Keberhasilan program-program pembangunan tidak lepas dari peran DPRD Kolaka Utara. Kemitraan yang solid antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Selain membahas capaian pemerintah daerah, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat Muslim di Kolaka Utara. Ia berharap momentum Ramadan dapat semakin mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dikonfirmasi terpisah Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, turut memberikan tanggapan atas pemaparan LKPJ tersebut. Menurutnya, transparansi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun daerah yang lebih maju.

“LKPJ merupakan cerminan dari upaya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dengan adanya evaluasi bersama, kita dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Kolaka Utara,” kata Syahlan Launu.

Syahlan juga menekankan pentingnya peran komunikasi dan informasi dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan dan bagaimana peran setiap elemen dalam mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BOMBANA, sultranet.com – Menyemarakkan bulan suci Ramadhan, PGRI Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk paket bingkisan yang berisi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 21 Maret 2025, ini merupakan bagian dari upaya PGRI Bombana untuk berbagi berkah di bulan yang penuh rahmat ini. Sumber dana untuk bantuan tersebut berasal dari iuran anggota PGRI Bombana. Minggu (23/3)

Ketua PGRI Kabupaten Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. “Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini,” ujar H. Kandamang saat menyerahkan bingkisan.

Bantuan yang disalurkan sebanyak 70 paket bingkisan tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah di Kabupaten Bombana. Penerima bantuan terdiri dari keluarga kurang mampu, janda, dan kaum dhuafa yang membutuhkan uluran tangan. “Bantuan ini berasal dari iuran para anggota PGRI. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, sehingga bulan Ramadhan menjadi lebih bermakna bagi mereka,” kata H. Kandamang menambahkan.

Selain memberikan bantuan, PGRI Kabupaten Bombana juga berharap agar kegiatan semacam ini dapat mempererat hubungan antara sesama warga dan memperkuat semangat gotong royong dalam masyarakat. “Kita ingin, meskipun hanya dengan sedikit, dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Ini juga bentuk kepedulian kami sebagai organisasi profesi kepada masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus PGRI dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Dalam acara tersebut, para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diberikan, terutama di bulan suci ini. “Kami sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan dari PGRI Bombana,” ungkap salah satu penerima bantuan.

PGRI Bombana berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi kepada organisasi lain untuk turut serta dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadhan. Harapannya, semoga setiap bantuan yang diberikan dapat membawa berkah dan menjadi amal jariyah bagi mereka yang turut menyumbang.

Penulis: Idris Hayang

Kendari, sultranet.com | Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumareruka, memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (17/3/2025). Upacara yang diikuti oleh Wakil Gubernur Sultra, Sekretaris Daerah Sultra, kepala OPD, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya disiplin, profesionalisme, dan nasionalisme di kalangan ASN.

Dalam amanatnya, Gubernur menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada umat Muslim dan berharap ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT. Ia juga menekankan bahwa kehadiran ASN dalam upacara HKN mencerminkan kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat.

“Nasionalisme harus terus ditanamkan dalam diri setiap ASN, baik melalui pengetahuan maupun ideologi. Sebagai tulang punggung negara, ASN harus memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai kebangsaan agar dapat menjalankan tugas dengan profesional,” ujar Andi Sumareruka.

Ia menyoroti menurunnya pemahaman generasi muda terhadap simbol-simbol negara dan nilai kebangsaan akibat kemajuan teknologi. Menurutnya, meskipun teknologi membawa kemudahan, di sisi lain juga berpotensi mengurangi kesadaran akan pentingnya mempertahankan identitas dan persatuan bangsa.

Gubernur mengingatkan bahwa upacara HKN tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Disiplin harus menjadi bagian dari kehidupan ASN dan dibangun melalui kebiasaan serta kesadaran diri. Untuk meningkatkan semangat kerja, ia memperkenalkan sistem penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik. Penilaian dilakukan setiap pekan di masing-masing biro atau dinas, dan pegawai terbaik akan mendapatkan penghargaan setiap hari Senin.

“Siapa yang bekerja dengan baik akan kita beri penghargaan, sedangkan yang tidak menunjukkan kinerja optimal akan diberikan sanksi. Dengan sistem ini, kita ingin membangun budaya kerja yang lebih baik,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga mengumumkan hasil penilaian kinerja biro di lingkup Pemprov Sultra. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah meraih juara pertama, disusul oleh Biro Ekonomi di posisi kedua, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa di peringkat ketiga.

Gubernur berharap agar seluruh ASN terus meningkatkan semangat kerja, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas demi kemajuan Sulawesi Tenggara.

Sultranet.com, Bombana | Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, ditangkap Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bombana atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pelaku, yang diketahui bernama Jumran, S.Pd alias Jo (41), diamankan di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, pada Sabtu (22/3) malam.

Kasat Resnarkoba Polres Bombana, AKP Muh. Arman, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan seorang pria yang diduga akan melakukan transaksi narkotika.

“Berdasarkan informasi tersebut, tim kami segera melakukan penyelidikan dan menemukan seorang pria yang kemudian diketahui bernama Jumran di halaman belakang rumah warga. Saat dilakukan interogasi, ia mengaku sedang mencari lokasi narkotika yang ia pesan seharga Rp300.000, yang diarahkan melalui WhatsApp oleh seseorang berinisial MA,” ujar AKP Arman.

Petugas kemudian membawa Jumran ke lokasi yang dimaksud, berdasarkan foto yang dikirim oleh MA. Setibanya di tempat itu, Jumran langsung mengambil satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam pipet plastik warna pink dan diselipkan di dalam bambu. Aksi ini disaksikan langsung oleh personel Satresnarkoba serta masyarakat setempat.

“Jumran mengakui bahwa narkotika tersebut ia beli untuk dikonsumsi bersama MA. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan MA,” tambah AKP Arman.

Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti berupa satu paket sabu dengan berat bruto 0,41 gram, satu lembar potongan tisu putih, satu potongan plastik warna pink, serta satu unit ponsel merek Vivo warna biru dengan kartu SIM XL.

Jumran yang diketahui merupakan warga Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, kini telah diamankan di Mapolres Bombana guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Pelaku saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan kami akan terus mendalami kasus ini untuk mengetahui jaringan peredaran narkotika yang melibatkan pelaku,” pungkas AKP Arman.

Pewarta : Azuli

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara menutup rangkaian Safari Ramadan 1446 H dengan kunjungan terakhir di Kecamatan Pakue, Sabtu, 22 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus ajang berbagi melalui pendistribusian zakat bagi fakir miskin yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kolaka Utara.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Kelurahan Olo-Oloho, sementara Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Desa Sipakainge. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 231 penerima manfaat menerima zakat yang disalurkan langsung oleh Baznas.

Selain menyalurkan zakat, Safari Ramadan ini juga menjadi wadah untuk menguatkan persatuan pasca-Pilkada Kolaka Utara. Dalam sambutannya, Bupati Nurrahman Umar mengajak masyarakat untuk kembali bersatu membangun daerah setelah melalui dinamika demokrasi.

“Kita baru saja sama-sama melalui proses Pilkada. Saat ini, saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bahu-membahu membangun Kolaka Utara,” ujarnya di hadapan jamaah Masjid Raya Olo-Oloho.

Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan.

“Jika kita tidak meningkatkan produksi sementara kebutuhan terus bertambah, maka harga bisa melonjak drastis. Oleh karena itu, kita harus memperkuat sektor ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas perkebunan agar ekonomi Kolaka Utara lebih stabil,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Jumarding menegaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

“Harta yang kita miliki bukan hanya milik kita sendiri, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Dengan menyalurkan zakat melalui Baznas, kita memastikan bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya saat menyerahkan zakat kepada warga di Masjid Raya Sipakainge.

Momentum Ramadan, menurut Wakil Bupati Jumarding, juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan keimanan dan mempererat kebersamaan.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tandasnya.

Rangkaian Safari Ramadan ditutup dengan buka puasa bersama, shalat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah.

Sultranet.com, Rumbia – Puluhan dosen dan staf Politeknik Bombana kembali menghadapi keterlambatan pembayaran gaji yang belum terselesaikan sejak Januari 2025. Masalah ini bukan kali pertama terjadi, tetapi telah berulang setiap tahunnya tanpa solusi yang jelas. Kondisi ini membuat para tenaga pendidik dan pegawai kampus menggelar aksi protes di halaman kampus menuntut hak mereka. Jumat (21/3)

Dampak dari ketidakpastian ini dikhawatirkan akan berdampak pada proses perkuliahan yang ada di Yayasan dimana mantan Bupati Bombana dua periode H. Tafdil menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan itu menjadi tidak efektif yang pada akhirnya dapat mengancam nasib ratusan mahasiswa yang berkuliah di kampus itu.

Seorang dosen yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa berbagai upaya komunikasi telah dilakukan dengan pihak yayasan dan direktorat kampus, tetapi tidak membuahkan hasil konkret.

“Kami sudah mencoba berdialog, tapi hasilnya nihil. Mereka selalu beralasan bahwa dana dari pemerintah daerah belum cair, padahal sebagai yayasan, seharusnya mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap gaji dosen dan staf,” ujarnya.

Keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi selama dua hingga tiga bulan bahkan disebut telah mencapai akumulasi hingga 25 bulan bagi beberapa dosen.

Kondisi ini membuat banyak tenaga pendidik mengalami kesulitan finansial. Beberapa di antaranya terpaksa berutang atau menjual aset pribadi demi memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami bekerja secara profesional, tetapi hak kami tidak diberikan tepat waktu. Bagaimana kami bisa bertahan jika setiap tahun harus menghadapi masalah yang sama?” ujarnya.

Tak hanya itu, para dosen juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan kampus. Mereka menilai tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana, sementara setiap kali meminta kejelasan, pihak yayasan selalu berdalih bahwa anggaran telah habis.

Dalam aksi protes ini, para dosen dan staf menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak yayasan, yakni pembayaran penuh atas seluruh gaji yang tertunggak, pembayaran semua tunjangan dosen dan jabatan sesuai hak mereka, serta pengalihan status kampus dari swasta ke negeri agar sistem keuangan lebih stabil dan tidak lagi terjadi penyimpangan anggaran.

Menanggapi permasalahan ini, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, meminta pihak yayasan untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka terhadap para dosen agar tidak menyebabkan proses pendidikan ratusan mahasiswa terganggu.

“Bahkan ada honorer yang resign beberapa tahun lalu dan karena tidak menerima upahnya. Padahal Sudah puluhan miliar yang masuk ke Politeknik itu, tapi mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik. Setiap tahunnya hampir lima miliar diinjeksikan Pemkab Bombana ke Politeknik itu, bagaimana proses manajemennya sehingga 25 bulan dosen tidak terbayar dan karyawan ataupun staf yang telah resign beberapa tahun lalu juga belum dibayar gajinya?” tegas Yudi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yayasan terkait tuntutan para dosen dan staf. Sementara itu, ketidakpastian mengenai pembayaran gaji masih terus berlanjut, mengancam keberlangsungan pendidikan di Politeknik Bombana.

Pewarta : Idris Hayang

Bombana, sultranet.com – Menjelang Hari Raya Besar Umat Muslim, jajaran Polres Bombana dan Polsek Lantari Jaya menggelar patroli di wilayah pertambangan Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, pada Jumat (21/3) sekitar pukul 14.00 WITA. Patroli ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana, termasuk aktivitas tambang ilegal, serta menciptakan situasi aman dan kondusif di masyarakat.

Dalam patroli tersebut, aparat kepolisian menemukan aktivitas penambangan tradisional yang dilakukan warga setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ditemukan aktivitas tambang besar-besaran atau penggunaan alat berat di lokasi tersebut. Selain itu, ditemukan juga lubang-lubang bekas penambangan yang telah ditinggalkan.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, SH, CPM, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dengan pendekatan persuasif terhadap masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan aktivitas tambang ilegal yang dapat merugikan lingkungan. Pendekatan persuasif tetap kami kedepankan agar masyarakat lebih sadar akan dampak aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan,” ujar IPDA Prasetyo Nento.

Dalam kesempatan itu, kepolisian juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan praktik tambang ilegal yang dapat merusak lingkungan. Mereka mengingatkan para penambang tradisional untuk tidak menggunakan alat yang dapat berdampak negatif terhadap kelestarian alam.

Ketua Karang Taruna Desa Wumbubangka, Hamdan S.IP, menyampaikan apresiasinya kepada aparat kepolisian atas kegiatan patroli yang dilakukan dengan pendekatan persuasif. Menurutnya, mayoritas masyarakat yang melakukan aktivitas tambang tradisional adalah warga asli desa yang hanya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kami sangat berterima kasih kepada kepolisian yang telah melakukan patroli di wilayah kami. Pendekatan persuasif yang dilakukan sangat kami apresiasi karena masyarakat merasa dilindungi, bukan diintimidasi,” kata Hamdan.

Ia berharap pola pendekatan seperti ini terus diterapkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan tanpa merasa terbebani.

“Kami berharap pendekatan ini bisa terus dilakukan sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan dan menaati aturan,” tandasnya

Pewarta : Idris Hayang