Kolaka Utara, sultranet.com – Wujud semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka Utara menyalurkan zakat sebesar Rp1.197.000.000 kepada 2.793 mustahik yang terdiri dari fakir dan miskin. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Penyaluran zakat ini dilakukan secara bertahap, mengikuti jadwal Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Ketua BAZNAS Kolaka Utara, Ajmal Arif, menjelaskan bahwa bantuan diberikan dalam dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Fakir menerima bantuan sebesar Rp500.000 per orang dengan total penerima 798 orang, sementara kategori miskin mencakup 1.995 penerima dengan masing-masing mendapatkan Rp400.000.

“Untuk fakir, kami berikan Rp500.000 per orang dengan total penerima sebanyak 798 orang. Sementara kategori miskin, ada 1.995 penerima, masing-masing mendapatkan Rp400.000,” ujar Ajmal saat penyaluran zakat di Kecamatan Ranteangin. Jum’at (14/3/2025)

Selain bantuan bagi fakir dan miskin, BAZNAS Kolaka Utara juga menyalurkan santunan kepada marbot masjid di tingkat kecamatan. Total 15 marbot menerima bantuan, masing-masing sebesar Rp1.000.000, dengan total alokasi dana Rp15.000.000.

Penyaluran zakat ini dilakukan selama sembilan hari dan mencakup 15 kecamatan di Kolaka Utara. Mekanismenya mengikuti jadwal Safari Ramadan yang ditetapkan pemerintah daerah. Jika dalam satu hari ada dua kecamatan yang dikunjungi, maka distribusi zakat dilakukan di dua kecamatan tersebut.

“Setiap hari kami mendistribusikan zakat sesuai dengan jadwal safari. Jika ada dua kecamatan yang dikunjungi, maka kami salurkan di dua kecamatan tersebut. Jika hanya satu, maka hanya di satu kecamatan itu saja,” jelasnya.

Dalam proses pendataan penerima zakat, BAZNAS Kolaka Utara terlebih dahulu bersurat ke kecamatan untuk meminta kepala desa dan lurah mengirimkan data calon penerima. Data tersebut kemudian diverifikasi guna memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik. Fakir didefinisikan sebagai mereka yang sama sekali tidak memiliki penghasilan dan bergantung pada bantuan orang lain, sementara miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

“Fakir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki penghasilan dan bergantung pada bantuan orang lain, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya,” tambah Ajmal.

BAZNAS juga berupaya agar penerima zakat ini adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan sosial lain, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu, koordinasi dilakukan dengan kepala desa agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Kami meminta kepada kepala desa untuk memprioritaskan mereka yang belum menerima bantuan lain. Namun, jika tidak ada lagi fakir dan miskin yang belum mendapat BLT misalnya, maka data yang ada tetap menjadi acuan,” kata Ajmal.

Penyaluran zakat ini dilakukan dalam dua tahap setiap tahunnya, yakni saat Ramadan dan menjelang akhir tahun. Skema ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami harap zakat ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Bombana meninjau sejumlah titik banjir di Kecamatan Poleang Timur dan Poleang Utara. Peninjauan ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang terdampak banjir di beberapa wilayah. (14/3)

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Kelurahan Puu Lemo di Kecamatan Poleang Timur serta Kelurahan Puulemo, Desa Toburi, dan Desa Wambarema di Kecamatan Poleang Utara. Selain melihat kondisi permukiman warga yang terdampak, tim juga meninjau beberapa sungai yang diduga menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Bombana, Ir. Ishak, ST, MT, Camat Poleang Timur, serta anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad. Kehadiran mereka di lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir dan mencari solusi penanganan jangka panjang.

Banjir yang sering terjadi di kedua kecamatan ini menyebabkan sejumlah rumah warga tergenang air dan menghambat akses jalan utama. Saluran drainase yang tidak berfungsi optimal serta sedimentasi di beberapa sungai menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi.

Ir. Ishak mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah strategis dalam menangani banjir, termasuk kemungkinan normalisasi sungai dan pembangunan drainase tambahan.

“Kami turun langsung ke lokasi untuk memahami kondisi di lapangan. Dengan data yang kami kumpulkan, kami akan merumuskan solusi yang efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Ir. Ishak.

Di sisi lain, anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan legislatif dalam menangani permasalahan banjir. Ia menilai bahwa infrastruktur drainase yang lebih baik merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam penanggulangan banjir. Infrastruktur yang baik adalah solusi jangka panjang yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Yudi Utama Arsyad.

Camat Poleang Timur juga menambahkan bahwa pemerintah kecamatan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya mitigasi berjalan optimal. Ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan di saluran air.

“Jika pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, kami yakin permasalahan banjir ini dapat diatasi secara bertahap,” ujar Camat Poleang Timur.

Peninjauan ini menjadi langkah awal dalam perencanaan strategi penanganan banjir yang lebih komprehensif. Dinas PUPR Bombana berencana melakukan evaluasi terhadap kondisi drainase dan aliran sungai di wilayah terdampak. Salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah pengerukan sungai serta peningkatan kapasitas saluran air untuk mengurangi risiko banjir.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mencegah penyumbatan drainase. Dengan langkah-langkah yang terencana dan kerja sama semua pihak, diharapkan banjir yang kerap terjadi dapat diminimalisir di masa mendatang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (14/3/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kasubag Perencanaan OPD.

Forum ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait arah pembangunan daerah pada tahun 2026. RKPD yang tengah disusun ini mengakomodir visi dan misi pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani (BERANI), dengan mengusung tema Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan Didukung Infrastruktur dan SDM Berkualitas.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menegaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan perencanaan yang matang, RKPD 2026 diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis Agrominapolitan.

“Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam melimpah dan produk pertanian serta perikanan berkualitas. RKPD ini harus mampu memaksimalkan potensi tersebut secara berkelanjutan agar sektor pertanian dan perikanan semakin berkembang,” kata Burhanuddin.

Selain sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah. Infrastruktur yang memadai dinilai akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan serta memperkuat konektivitas antara petani, nelayan, dan pasar.

“Kami akan terus membangun dan memperbaiki infrastruktur, mulai dari jalan, irigasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Dengan akses yang lebih baik, petani dan nelayan bisa lebih mudah memasarkan hasil panennya dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung visi Bombana yang lebih maju. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan, akan menjadi prioritas dalam RKPD mendatang.

“SDM yang terampil adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kita ingin menciptakan masyarakat yang inovatif dan produktif, yang mampu mengelola sumber daya dengan lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Burhanuddin.

FKP ini menjadi ajang diskusi terbuka bagi berbagai pihak untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan tantangan dalam penyusunan RKPD 2026. Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif. Bersama-sama, kita wujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bombana,” tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan perencanaan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, RKPD 2026 diharapkan menjadi landasan utama dalam mewujudkan Bombana yang lebih maju dan berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Polsek Lantari Jaya kembali mengadakan pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung di Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Jumat, 14 Maret 2025. Sebanyak 1.000 paket sembako disiapkan dalam kegiatan sosial ini.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, menggandeng sejumlah pihak dalam penyelenggaraan pasar murah, termasuk PT JBM, PT PAG, CV, serta Toko Ahmad Mas. Ini merupakan kali kedua Polsek Lantari Jaya menggelar pasar murah setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Kecamatan Rarowatu Utara dengan 600 paket sembako dan di Kecamatan Lantari Jaya dengan 400 paket sembako.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meringankan beban ekonomi warga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Pasar murah ini menjadi bukti kepedulian serta sinergi antara kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan sosial di wilayah Lantari Jaya dan sekitarnya.

Kapolsek IPDA Prasetyo Nento menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada mitra-mitra yang telah bersinergi dalam kegiatan ini. Pasar murah ini bukan hanya tentang distribusi sembako, tetapi juga tentang kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama,” ujar IPDA Prasetyo Nento.

Ia juga berharap bahwa sembako yang dibeli warga dari pasar murah ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga serta membantu meringankan beban ekonomi mereka.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Kepolisian berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan membantu dalam berbagai aspek, termasuk kesejahteraan sosial,” tambahnya.

Pasar murah ini mendapat respons positif dari masyarakat. Warga Desa Watu-Watu antusias mengikuti kegiatan tersebut, mengantre sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Salah satu warga, Siti, mengungkapkan rasa syukurnya atas adanya pasar murah ini.

“Alhamdulillah, sangat membantu kami. Harga beras dan minyak goreng lebih murah, jadi kami bisa sedikit menghemat,” katanya.

Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga barang di pasaran. Kepolisian bersama pihak swasta berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan sosial serupa guna menjaga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah usai menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rapat Exit Meeting yang digelar di Kantor Bupati Bombana, Jumat, 14 Maret 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, serta dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat teknis lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian proses audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 oleh BPK.

Ketua Tim Auditor BPK Sultra menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih ada sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius.

“Tahun ini kami melihat kemajuan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan anggaran, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Ketua Tim Auditor BPK Sultra dalam penyampaiannya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dedikasi tim BPK selama proses audit berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti demi menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab.

“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk memperbaiki seluruh temuan serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan program keuangan daerah ke depan,” tegas Burhanuddin.

Dalam forum tersebut, suasana dialog berlangsung terbuka antara tim auditor BPK dan para pimpinan OPD. Berbagai catatan hasil pemeriksaan dibahas secara rinci, mulai dari evaluasi sistem pengendalian anggaran, tertib administrasi aset, hingga efektivitas pelaporan keuangan lintas sektor.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat dijalankan dengan optimal. Ia juga menekankan perlunya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan.

“Kami akan memastikan seluruh tindak lanjut dapat terlaksana dengan baik, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tertib, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Ahmad Yani.

Sebagai bagian dari penutupan rapat, Ketua Tim Auditor BPK Sultra secara simbolis menyerahkan laporan hasil audit kepada Bupati Bombana. Penyerahan ini menjadi penanda komitmen bersama antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh Pemkab Bombana diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemkab Bombana optimistis mampu membangun sistem keuangan yang semakin kuat dan kredibel.

Rapat Exit Meeting ini sekaligus menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama, bahwa akuntabilitas publik tak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan rangkaian Safari Ramadhan di Kecamatan Wawo dan Kecamatan Katoi. Kegiatan ini menjadi momentum bagi Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., untuk menyampaikan pesan pembangunan serta mempererat hubungan dengan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan. Kamis (13/3/2025)

Bupati Kolaka Utara melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Raya Nurut Taqwa, Kecamatan Wawo. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.

“Selain merangkul seluruh masyarakat guna membangun Kolaka Utara yang lebih baik, kita juga harus bersama-sama mengembangkan dan memelihara ekonomi masyarakat. Semua ini kembali kepada kita untuk mewujudkannya. Mari menjalin silaturahmi demi kemajuan daerah kita,” ujar Bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Raya Katoi, Kecamatan Katoi. Ia menekankan bahwa Ramadan bukan hanya sekadar ibadah spiritual, tetapi juga momentum untuk meningkatkan keimanan, kejujuran, dan mempererat hubungan sosial.

“Mari sama-sama membangun Kolaka Utara ke arah yang lebih baik lagi dengan semangat kebersamaan dan keikhlasan,” kata Wakil Bupati.

Selain mendukung pembangunan ekonomi, kegiatan Safari Ramadhan juga dimanfaatkan untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam setiap kunjungan, Bupati dan Wakil Bupati turut mendengarkan masukan serta harapan warga terkait berbagai program pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa Safari Ramadhan ini menjadi salah satu program Pemkab Kolaka Utara dalam menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan program-program pembangunan daerah secara lebih dekat.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus berupaya memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui berbagai program, salah satunya Safari Ramadhan ini. Harapannya, masyarakat dapat lebih memahami arah kebijakan pemerintah dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Syahlan.

Safari Ramadhan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, diharapkan masyarakat semakin berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di bulan suci ini dan semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.

Kolaka Utara, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH, dan Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, turun langsung menyalurkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada mustahik, kaum miskin, dan marbot di dua kecamatan, yakni Wawo dan Katoi. Pendistribusian santunan tahap pertama ini berlangsung pada Kamis, 13 Maret 2025, sebagai bagian dari program tahunan Baznas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat peran zakat dalam pembangunan daerah.

Di Kecamatan Wawo, penyaluran bantuan berlangsung di Masjid Besar Desa Wawo. Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH, menyerahkan santunan secara langsung kepada para penerima. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala OPD, Camat Wawo, kepala desa, pengurus Baznas Kolaka Utara, serta masyarakat setempat yang antusias menyambut program ini.

“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah akan terus mendukung program zakat ini agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat Kolaka Utara,” ujar Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH.

Sementara itu, di Kecamatan Katoi, bantuan disalurkan di Masjid Raya Desa Katoi. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, hadir secara langsung untuk menyerahkan santunan. Kehadirannya memberikan semangat bagi masyarakat penerima manfaat. Seperti di Wawo, acara ini juga dihadiri Forkopimda, kepala OPD, Camat Katoi, kepala desa, serta pengurus Baznas Kolaka Utara.

“Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam membantu masyarakat kurang mampu. Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan membawa keberkahan bagi semua pihak,” kata Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE.

Ketua Baznas Kolaka Utara, Ajmal Arif, Lc., S.HI., MH menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat kurang mampu agar bisa hidup lebih layak.

Para penerima santunan menyambut baik program ini dan mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Salah seorang penerima santunan di Wawo, merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Baznas dan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami. Terima kasih kepada Baznas dan pemerintah daerah yang telah peduli dengan masyarakat kecil seperti kami,” ungkapnya dengan penuh haru.

Baznas Kolaka Utara terus berkomitmen menyalurkan zakat secara transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Program santunan ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi mustahik untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan turut serta dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara juga mendukung penuh program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana menggelar buka puasa bersama insan pers sebagai bentuk sinergi antara kepolisian dan media dalam mendukung kemajuan daerah. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembagian takjil yang dilakukan serentak di seluruh Polda dan Polres di Indonesia, Kamis (13/3/2025).

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., mengatakan bahwa acara ini merupakan wujud kebersamaan antara Polri dan insan media, terutama di bulan suci Ramadan. Menurutnya, peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.

“Kami berharap silaturahmi ini dapat terus terjalin dengan baik sehingga sinergitas antara Polres Bombana dan wartawan dapat semakin kuat. Dengan hubungan yang baik, kami yakin media dapat membantu menyebarkan informasi positif serta mendukung kemajuan Kabupaten Bombana,” ujar AKBP Wisnu Hadi.

Acara buka puasa bersama ini juga menjadi bagian dari upaya transformasi Polri menuju konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh jajaran kepolisian di Indonesia sebagai bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat dan insan pers.

Sudirman, seorang wartawan senior di Bombana, mengapresiasi inisiatif Polres Bombana dalam membangun sinergi dengan media. Ia menilai bahwa kolaborasi ini akan terus terjalin demi memberikan informasi yang transparan dan mendidik bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Bombana atas kepedulian dan keterbukaannya terhadap media. Sinergitas ini akan terus kami jaga untuk menghadirkan berita yang objektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sudirman.

Dengan adanya acara ini, diharapkan hubungan baik antara kepolisian dan insan pers semakin erat, sehingga dapat bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi dan penertiban pedagang di Pasar Tumpah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia, pada Kamis, 13 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bombana Nomor 100.3.4.2/503/2025 yang mengatur ketertiban aktivitas perdagangan di pasar tumpah.

Sosialisasi yang dimulai sejak subuh, setelah pelaksanaan salat Subuh, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas, Fatmawati, serta Kepala Bidang Perdagangan, Fferawati, beserta jajaran staf bidang perdagangan. Kehadiran para pejabat terkait bertujuan untuk memastikan sosialisasi berjalan efektif dan diterima dengan baik oleh para pedagang.

Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Perindagkop dan UKM menjelaskan bahwa surat edaran yang diterbitkan Bupati Bombana bertujuan untuk menata kembali aktivitas perdagangan di Pasar Tumpah Kampung Baru. Dengan penataan ini, diharapkan pasar dapat beroperasi lebih tertib dan nyaman tanpa mengganggu arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat sekitar.

“Kami ingin menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih rapi dan kondusif, sehingga pedagang dan pembeli merasa lebih nyaman dalam bertransaksi,” ujar Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair.

Ia menambahkan bahwa pasar tumpah sering menimbulkan kemacetan akibat lapak pedagang yang tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu melakukan sosialisasi sebelum penertiban lebih lanjut dilakukan.

“Kami memberikan pemahaman kepada pedagang agar mereka tahu aturan yang harus dipatuhi. Semua dilakukan demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Para pedagang yang mengikuti sosialisasi menyambut baik upaya pemerintah ini. Mereka menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan demi menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib.

“Selama ini kami berdagang seadanya, kadang memang mengganggu jalan. Tapi dengan adanya sosialisasi ini, kami jadi paham bagaimana harus menata tempat berjualan agar lebih tertib,” kata salah seorang pedagang di Pasar Tumpah Kampung Baru.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan terkendali. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar juga mendukung langkah pemerintah dalam menata ulang kawasan perdagangan ini.

Dengan adanya sosialisasi ini, Pemkab Bombana berharap bahwa pasar tumpah dapat beroperasi lebih teratur dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau perkembangan di lapangan guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan.

Kendari, sultranet.com – Ny. Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman secara resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kolaka Utara dan Ketua Tim Pembina Posyandu. Pelantikan ini berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (12/03), dan dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari.

Pelantikan ini merupakan bagian dari prosesi serentak bagi Ketua TP-PKK dari 16 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara untuk masa bakti 2025-2030. Kabupaten Buton Tengah akan menyusul setelah bupatinya resmi dilantik.

Dalam sambutannya, Arinta Nila Hapsari menegaskan bahwa TP-PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, TP-PKK harus segera membentuk tim pembina secara berjenjang hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan program-programnya berjalan efektif.

“Keberhasilan program PKK dan Posyandu sangat tergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, saya berharap para Ketua TP-PKK yang baru dilantik dapat segera menyusun strategi kerja yang konkret,” ujar Arinta.

Ia juga menjelaskan bahwa TP-PKK bukan sekadar organisasi seremonial, tetapi mitra kerja pemerintah yang memiliki tugas sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak di masing-masing tingkatan pemerintahan. Dengan peran tersebut, TP-PKK diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam aspek pemberdayaan perempuan, kesehatan keluarga, dan kesejahteraan sosial.

Ketua TP-PKK Kolaka Utara, Andi Nurhayani Nur Rahman menegaskan komitmennya untuk menjalankan program-program yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Ia berjanji akan menggerakkan PKK sebagai wadah pemberdayaan perempuan yang tidak hanya fokus pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga ekonomi kreatif dan kesehatan masyarakat.

“Kami akan memastikan bahwa PKK Kolaka Utara tidak hanya bergerak di tataran administratif, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat. Program yang kami jalankan harus mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi produktif,” ujar Andi Nurhayani.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, TP-PKK Kolaka Utara akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait, untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan program kerja. Dengan demikian, PKK dapat menjadi motor penggerak pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh istri Wakil Bupati Kolaka Utara, Hj. Hatija Jumardin, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah sebagai simbol awal dari langkah baru dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat di Kolaka Utara.