Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana secara resmi menetapkan besaran zakat fitrah, zakat maal, dan infak tahun 1446 H/2025 M dalam rapat yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana.

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bombana pada Senin (10/3/2025) ini dibuka oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta dihadiri unsur Forkopimda, Asisten Setda, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana, Majelis Ulama Indonesia (MUI), camat se-Kabupaten Bombana, dan tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Ahmad Yani menegaskan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dan harus dibayarkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum Hari Raya Idulfitri agar dapat didistribusikan kepada yang berhak.

“Zakat fitrah bukan hanya penyucian diri bagi yang berpuasa, tetapi juga bentuk kepedulian sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Semoga dengan penetapan ini, masyarakat dapat menunaikan zakatnya dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Ahmad Yani.

Setelah mempertimbangkan harga bahan pokok di pasaran, BAZNAS Kabupaten Bombana menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1446 H/2025 M sebagai berikut:

Zakat Fitrah dalam Bentuk Beras (sesuai ketentuan syariat, 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa):

• Beras Berkualitas Baik: Rp13.000 per liter.
• Beras Berkualitas Biasa: Rp11.000 per liter.
• Jagung: Rp10.000 per liter.

Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (disesuaikan dengan harga beras di pasaran):

• Beras Berkualitas Baik: Rp45.500 per jiwa.
• Beras Berkualitas Biasa: Rp38.500 per jiwa.
• Jagung: Rp35.000 per jiwa.

Selain zakat fitrah, masyarakat juga dianjurkan untuk menunaikan zakat maal sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki serta infak sebesar Rp5.000 per jiwa guna mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di Kabupaten Bombana.

Ketua BAZNAS Kabupaten Bombana mengimbau seluruh masyarakat agar menunaikan zakat fitrah sebelum Hari Raya Idulfitri agar dapat segera disalurkan kepada yang berhak menerima.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk menunaikan zakat fitrah tepat waktu. Dengan demikian, bantuan dapat segera disalurkan kepada yang berhak menerima dan memberi manfaat yang lebih besar bagi kaum dhuafa di Bombana,” jelas Ketua BAZNAS Kabupaten Bombana.

Dengan adanya ketetapan ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat semakin meningkat. BAZNAS Kabupaten Bombana juga berkomitmen untuk menyalurkan dana zakat secara transparan dan tepat sasaran demi kesejahteraan umat.

Bombana, sultranet.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, merekomendasikan Inspektorat Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Tapuhaka. Langkah ini ditempuh menyusul hasil pengawasan BPD yang menemukan ketidaksesuaian antara laporan kegiatan pemerintah desa dengan realisasi di lapangan. (09/3/2024)

Rekomendasi pemeriksaan khusus ini tertuang dalam Surat Permintaan BPD Tapuhaka Nomor 410/03/BPD-TphkD-/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025 yang ditujukan kepada Bupati Bombana. Surat tersebut menyoroti Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024 yang dianggap tidak selaras dengan kondisi faktual.

Ketua BPD Tapuhaka, Sri Yuliany, SE, MM, membenarkan bahwa pihaknya meminta pemeriksaan khusus karena adanya perbedaan signifikan antara laporan dan hasil pengawasan.

“Kami dari BPD telah merekomendasikan pemeriksaan khusus terhadap Pemerintah Desa Tapuhaka karena dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023 dan 2024, laporan LKPPD menunjukkan realisasi kegiatan 100 persen. Namun, hasil pengawasan kami di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” ujar Sri Yuliany.

Menurutnya, BPD telah mengambil langkah mediasi dengan mengundang Pemerintah Desa Tapuhaka dalam forum penyelesaian masalah. Dalam forum tersebut, pemerintah desa berjanji akan menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas sebelum penetapan APBDes 2025. Namun hingga akhir Februari, komitmen tersebut belum terealisasi.

“Untuk menghindari laporan lebih lanjut, kami telah mengundang pemerintah desa dalam forum penyelesaian masalah. Saat itu ada kesepakatan bahwa kegiatan yang tertunda akan diselesaikan sebelum APBDes 2025 ditetapkan,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bombana, Abady Makmur, mengonfirmasi bahwa Bupati Bombana telah menginstruksikan Inspektorat untuk menindaklanjuti permintaan BPD. Namun, sebelum pemeriksaan dilakukan, tim pendamping profesional juga diminta untuk melakukan monitoring awal.

“Benar, Bupati telah memerintahkan Inspektorat untuk menindaklanjuti permintaan BPD Tapuhaka. Hanya saja, sebelum Inspektorat turun ke lapangan, kami dari tim pendamping profesional juga diminta oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan monitoring. Hasil monitoring ini nantinya akan kami laporkan kepada beliau,” ungkap Abady Makmur.

Saat ini, seluruh pihak terkait masih menunggu hasil monitoring sebelum langkah lebih lanjut diambil oleh Inspektorat. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait realisasi anggaran desa serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Tapuhaka.

Lasusua, sultranet.com – Terminal Tipe B Lacaria di Lasusua, Kolaka Utara, resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka. Pada kesempatan yang sama, gubernur juga meluncurkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Pakue Utara serta melepas secara simbolis pengoperasian Bus Bintang Zahira yang melayani rute Lasusua (Kolaka Utara) – Makassar. Peresmian ini berlangsung pada Jumat, 8 Maret 2025.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menyampaikan harapannya agar Terminal Lacaria dapat segera dilengkapi dengan fasilitas pendukung agar menarik bagi masyarakat, pelaku usaha angkutan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia juga meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk percepatan pembangunan di Kolaka Utara.

“Kami sangat berharap perhatian dari pemerintah provinsi, terutama dalam pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Porehu, pemenuhan kebutuhan bandara, serta dukungan untuk percetakan sawah guna meningkatkan ketahanan pangan daerah,” ujar Nur Rahman Umar.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya pengelolaan Terminal Lacaria agar tidak terbengkalai setelah diresmikan. Ia meminta agar terminal ini segera dilengkapi dengan berbagai fasilitas guna meningkatkan kenyamanan dan daya tarik bagi masyarakat serta pengguna jasa transportasi.

“Terminal ini harus dikelola dengan baik dan dilengkapi fasilitas yang memadai. Jangan sampai hanya diresmikan lalu terbengkalai,” tegas Andi Sumangerukka.

Gubernur juga menjelaskan bahwa berbagai proyek infrastruktur di Kolaka Utara akan direalisasikan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah. Mengenai permintaan bantuan untuk percetakan sawah, ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi siap memberikan dukungan guna meningkatkan sektor pertanian di wilayah tersebut.

“Pemerintah provinsi akan terus berupaya mendukung pembangunan di Kolaka Utara, termasuk di sektor pertanian dengan program percetakan sawah yang akan membantu ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menambahkan bahwa keberadaan Terminal Lacaria menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan konektivitas transportasi di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa terminal ini tidak hanya menjadi pusat layanan angkutan umum, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

“Terminal ini akan menjadi simpul transportasi penting di Kolaka Utara, yang bukan hanya mendukung mobilitas masyarakat tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di sekitar area terminal,” jelas Syahlan Launu.

Peresmian Terminal Lacaria diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan sistem transportasi di Kolaka Utara, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, proyek SPAM Pakue Utara yang mulai dibangun bertujuan untuk memperluas akses air bersih bagi warga setempat, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pengoperasian Bus Bintang Zahira rute Lasusua – Makassar akan memberikan pilihan transportasi yang lebih nyaman dan aman bagi warga Kolaka Utara yang ingin bepergian ke Sulawesi Selatan. Kehadiran armada ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Dengan berbagai program yang dicanangkan, pemerintah daerah dan provinsi terus berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara dan sekitarnya.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mengembangkan program “One Village One Product” (OVOP) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa. Program ini menjadi salah satu misi utama Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin dan Ahmad Yani, yang telah masuk dalam agenda 100 hari kerja pemerintahan periode 2025-2030. (7/3/2025)

Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Burhanuddin dan Ahmad Yani telah menetapkan 21 program unggulan. Salah satunya adalah hilirisasi sumber daya alam di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga berencana memberikan pendampingan bagi UMKM dalam hal perizinan, sertifikasi halal, dan inovasi produk. Selain itu, disediakan pula fasilitas galeri (Rumah Kemasan) serta pameran produk lokal untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat.

Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur, mengungkapkan bahwa tim Tenaga Pendamping Profesional (TPP) siap membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan program OVOP. Menurutnya, program ini akan segera terwujud dengan memanfaatkan Dana Desa melalui Program Ketahanan Pangan Desa, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bombana.

“Kami bersama Tim TPP se-Kabupaten Bombana akan mendukung penuh program One Village One Product tanpa membebani APBD. Pembiayaannya cukup menggunakan Dana Desa melalui Program Ketahanan Pangan Desa, sehingga program ini bisa berjalan efektif tanpa mengganggu alokasi anggaran lainnya,” ujar Abady Makmur.

Mantan anggota DPRD Bombana itu juga menjelaskan bahwa saat ini tim pendamping sedang memfasilitasi pemetaan tematik untuk mengidentifikasi produk unggulan di setiap desa. Hasil pemetaan ini nantinya akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bombana sebagai dasar dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

“Kami sedang melakukan pemetaan tematik guna mengetahui potensi unggulan di setiap desa. Setelah selesai, kami akan menyampaikan hasilnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Bombana, sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Program OVOP ini diharapkan dapat mengangkat potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk tenaga ahli dan tenaga pendamping profesional, program ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekonomi berbasis desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Upaya peningkatan infrastruktur di Kabupaten Bombana kembali mendapat sorotan positif, seiring dengan penetapan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea sebagai jalan berstatus provinsi. Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bersama berbagai pihak terkait melakukan pendataan aset untuk kepentingan penyusunan rencana penanganan infrastruktur secara terpadu. Jumat (7/3/2025)

Langkah ini diawali dengan peninjauan lapangan oleh tim gabungan yang terdiri atas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana, serta Dinas PUPR Bombana. Peninjauan bersama tersebut bertujuan memastikan data aset jalan sepanjang 53,33 kilometer yang melintasi Kasipute, Lora, hingga Bambaea benar-benar akurat, sehingga memudahkan proses penanganan dan pemeliharaan infrastruktur ke depannya.

Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, Ir. Syamsuar, ST., M.Si menjelaskan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dinilai sangat strategis bagi pergerakan ekonomi lokal, karena menjadi jalur penghubung antardesa dan antarkecamatan. Dengan pengakuan statusnya sebagai jalan provinsi, diharapkan pembangunan dan perbaikan dapat dikelola lebih maksimal melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, pengalihan status ini juga diharapkan bisa mempercepat distribusi logistik dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Sebelum terjun ke lapangan, rombongan pejabat dan staf teknis sempat menggelar rapat singkat untuk menyelaraskan langkah kerja. Mereka meninjau dokumen aset yang ada, memverifikasi kondisi riil di lapangan, serta menyusun rencana penanganan infrastruktur jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengembangan wilayah Bombana yang terus berkembang.

“Kami mendukung penuh proses pendataan aset ini. PUPR Bombana berkomitmen membantu kelancaran administrasi dan koordinasi, agar status jalan provinsi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Syamsuar

Ia menegaskan bahwa setiap masukan dari pemangku kepentingan, termasuk warga sekitar, akan menjadi acuan dalam merancang langkah perbaikan. Menurutnya, ketersediaan data akurat menjadi fondasi penting pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi infrastruktur pascaproyek.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga turut menegaskan komitmennya untuk membantu penataan jalan tersebut. Dalam pertemuan di lapangan, perwakilan instansi provinsi menyampaikan bahwa dukungan teknis dan anggaran akan disesuaikan dengan hasil inventarisasi yang dilakukan bersama. Hal ini sejalan dengan visi membangun jaringan jalan yang terintegrasi, efektif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan warga.

Proses pendataan aset ini juga akan memudahkan penanganan masalah-masalah yang kerap muncul, seperti kerusakan pada badan jalan dan drainase yang kurang memadai. Selain itu, melalui koordinasi intensif antara pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten, diharapkan rencana perbaikan dapat segera terealisasi dan berjalan lancar tanpa tumpang tindih kewenangan.

Tak hanya itu, keterlibatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana menjadi krusial dalam memastikan proses pencatatan, pengalihan, dan pengelolaan aset berjalan sesuai regulasi. Setiap prosedur administrasi diperiksa dengan cermat agar tidak terjadi kendala di kemudian hari.

Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa segera ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah daerah dan provinsi menargetkan perbaikan jalur transportasi yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Pada gilirannya, akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik—termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi—menjadi lebih mudah.

Peran PUPR Bombana dalam mendorong proses pendataan dan penetapan aset ini diakui sangat penting. Dengan kepastian status jalan sebagai milik provinsi, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi pun semakin kuat. Berbagai pihak meyakini, perbaikan infrastruktur yang tepat sasaran akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen terus mengawal dan membantu proses ini hingga tuntas. Setelah data terkumpul dan rencana kerja dirumuskan, diharapkan proyek pemeliharaan dan peningkatan jalan dapat segera terealisasi. Selain mempermudah konektivitas antarwilayah, proyek ini juga diharapkan mampu menumbuhkan potensi wisata dan investasi, sehingga turut berkontribusi pada kemajuan daerah.

“Kedepannya, kami akan mengoptimalkan segala sumber daya memberikan dukungan yang diperlukan pihak Pemprov Sultra agar Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa menjadi salah satu contoh sukses penanganan infrastruktur secara kolaboratif. Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung proses ini,” tutup Syamsuar.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan sinergi berkelanjutan, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dapat memberi manfaat maksimal bagi seluruh warga Bombana. Peningkatan kualitas infrastruktur ini sekaligus menjadi bukti keseriusan PUPR Bombana dalam mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berdaya saing.

Kendari, sultranet.com – Kabupaten Bombana mencatatkan prestasi membanggakan dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Dalam acara yang berlangsung di Kantor Ombudsman Sultra pada Kamis (7/3/2025), Bombana berhasil meraih skor 93,09 dan menempati peringkat kedua terbaik se-Sulawesi Tenggara dalam aspek pelayanan publik di antara kabupaten/kota lainnya.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susillo, kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., turut hadir dalam acara tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana.

Sejumlah OPD yang menerima penghargaan antara lain Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya dan Puskesmas Kecamatan Rumbia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial.

Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susillo, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

“Kami melihat upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Bombana telah bertransformasi menjadi salah satu daerah dengan pelayanan terbaik di Sulawesi Tenggara,” ujar Mastri Susillo.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan rasa terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada jajarannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal bagi masyarakat.

“Hasil ini akan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana. Kami juga akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dan saran dari Ombudsman untuk perbaikan ke depan,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan publik agar dapat terus memenuhi harapan masyarakat.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola pelayanan publik secara transparan dan profesional. Dengan meningkatnya standar pelayanan, masyarakat Bombana akan semakin merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

Jakarta, sultranet.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mengumumkan kolaborasi strategis untuk mempercepat pembangunan desa dan mengoptimalkan potensi lokal melalui berbagai program unggulan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mewujudkan visi food security Presiden Prabowo Subianto, di mana 75.265 desa di Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor kebutuhan pokok. Kolaborasi yang diumumkan dalam audiensi di Kantor Kemendes PDT Kalibata, Jakarta, menghadirkan sinergi antara pengalaman GP Ansor dalam pendampingan desa dan program inovatif Kemendes PDT. Kamis (6/3/2025)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengungkapkan bahwa ribuan kader Ansor telah menduduki posisi sebagai kepala desa dan pendamping desa. Hal ini menjadi modal berharga untuk mewujudkan program kolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Para pejabat juga menyoroti pentingnya pembentukan Satgas Patriot Ketahanan Pangan, yang diharapkan akan memastikan setiap potensi desa dapat dioptimalkan guna mendukung kemandirian ekonomi tingkat desa.

Program kerja kolaborasi ini mencakup sejumlah inisiatif, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui pelatihan bagi kepala desa, perangkat, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Salah satu tujuan utama adalah menciptakan siklus ekonomi desa yang berkelanjutan, misalnya melalui pengembangan desa tematik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sektor ekspor dan pariwisata. Upaya ini diharapkan mampu mengatasi kendala pemasaran produk desa dan mendorong perputaran ekonomi yang lebih merata serta memberikan manfaat langsung kepada warga.

Sebelum menyampaikan kutipan, pihak penyelenggara menjelaskan bahwa sinergi antara Kemendes PDT dan GP Ansor merupakan respons atas tantangan pengelolaan potensi desa yang selama ini masih terhambat oleh keterbatasan SDM dan pemasaran. Dengan kerja sama ini, diharapkan setiap inisiatif pembangunan desa dapat terintegrasi dengan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sehingga peran pendamping desa tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menjadi katalisator bagi perkembangan usaha lokal.

“Apa yang dilakukan Kemendes sudah luar biasa dan kami siap berkolaborasi serta menandatangani MoU dengan Kemendes PDT untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Addin Jauharudin dalam audiensi.

Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, pengalaman GP Ansor dalam mengawal kebijakan pemerintah di desa merupakan aset penting untuk merealisasikan konsep desa tematik yang tengah dalam tahap perumusan. Ia menambahkan bahwa integrasi program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan pembentukan pasar baru akan membuka peluang besar bagi desa untuk mengakses pasar domestik bahkan internasional.

“Akan menciptakan siklus ekonomi seperti desa ekspor, desa wisata, dan lain-lain. Ini kolaborasi yang sangat bagus, dibutuhkan, dan terima kasih kepada GP Ansor yang telah melakukan banyak terobosan dalam pembangunan desa,” ujar Yandri Susanto.

Dalam penjelasan tambahan, Menteri Yandri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pendamping desa agar memiliki jiwa enterpreneur yang kuat. Hal tersebut krusial agar pendamping dapat membantu desa mengembangkan potensi ekonominya dan menghidupkan BUMDesa. Pemerintah pun akan menggelar serangkaian diskusi dan penandatanganan MoU sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

“Kita ingin menaikkan kapasitas dan mobilitas pendamping, termasuk soal enterpreneur. Karena kalau pendamping tidak memiliki jiwa enterpreiner, susah untuk mendampingi desa agar perekonomiannya maju dan BUMDesa semakin hidup,” tambah Yandri.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan GP Ansor ini merupakan terobosan penting yang diharapkan dapat membuka lembaran baru dalam pembangunan desa secara menyeluruh. Dengan sinergi lintas sektor, program ini juga mendukung upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar produk desa, sehingga hasil produksi dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Diskusi lanjutan akan segera dilakukan guna menetapkan langkah strategis selanjutnya, termasuk pengukuhan Satgas Patriot Ketahanan Pangan yang direncanakan akan dilakukan pada bulan April di Kabupaten Banyumas.

Jakarta, sultranet.com – Dalam rangka menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendidik bagi anak-anak selama bulan suci Ramadan, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau seluruh orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka dalam mengakses ruang digital. Ajakan ini disampaikan dalam Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak yang diadakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Wihaji. Rabu (5/03/2025)

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas pesatnya arus informasi digital yang mudah diakses oleh anak-anak. Di tengah kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai kemudahan, orang tua diimbau untuk aktif menyaring dan mendampingi agar anak-anak tidak terseret arus informasi yang tidak sesuai dengan nilai moral dan budaya. Ramadan dianggap sebagai momentum emas untuk mempererat hubungan kekeluargaan melalui kegiatan bersama seperti salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, serta diskusi tentang kisah-kisah inspiratif. Para pejabat menilai, sinergi antara keluarga dan pemerintah sangat penting dalam membentuk karakter anak yang cerdas, inovatif, dan berintegritas sejak dini.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan peran orang tua sebagai garda terdepan dalam mendampingi anak di era digital. Ia mengajak masyarakat agar menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk memperbaiki interaksi keluarga, mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak, dan memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta nilai-nilai keagamaan.

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya ayah dan bunda, untuk memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan dengan baik bersama keluarga dan anak-anak tercinta. Jadikan keluarga sebagai teladan bagi anak-anak kita, dan dampingi mereka dalam mengakses informasi,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Menko PMK Pratikno juga memberikan arahan agar momentum Ramadan dimanfaatkan untuk memulai langkah-langkah positif di bidang pendidikan dan keteladanan. Ia menilai, kegiatan bersama keluarga tidak hanya mempererat hubungan emosional, tetapi juga menjadi wahana untuk berbagi pengalaman dan nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter anak secara menyeluruh.

“Mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk memulai hal-hal yang lebih baik. Mendidik dan memberikan teladan kepada anak, agar anak-anak Indonesia semakin berkarakter, berbudi pekerti luhur, serta cerdas dan inovatif,” ungkap Pratikno.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menambahkan pentingnya mengurangi penggunaan gawai selama Ramadan guna meningkatkan interaksi langsung antara orang tua dan anak. Menurutnya, menyisihkan waktu minimal satu jam setiap hari untuk beribadah bersama dan berbagi cerita kebaikan dapat membantu membangun komunikasi yang lebih hangat dan mendidik.

“Mari kita tinggalkan gawai sejenak dan manfaatkan waktu bersama anak-anak. Lakukan ibadah bersama, salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, mendongeng kisah-kisah Rasulullah, serta berbagi cerita tentang kebaikan yang dilakukan anak hari ini,” kata Arifah Fauzi.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menekankan bahwa interaksi intensif antara orang tua dan anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Ia mengingatkan bahwa anak-anak adalah generasi emas yang harus dibimbing dengan penuh kasih sayang agar tumbuh menjadi pemimpin berkualitas.

“Ayo, orang tua ajak anaknya ngobrol. Kalau sudah ngobrol dan saling menyayangi, interaksi dengan anak akan semakin erat. Semoga di bulan Ramadan ini, ibu dan bapak bisa lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya, di mana pun mereka berada,” tegas Wihaji.

Acara Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak ini juga mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, Menteri Agama, Nazaruddin Umar, serta Kepala Staf Kepresidenan Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto. Para pejabat berharap, sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat akan menciptakan lingkungan digital yang tidak hanya aman, tetapi juga mendidik. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kekeluargaan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan karakter yang kuat dan kreatif. Langkah ini diharapkan juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengelola waktu dan informasi, serta memperkuat fondasi pendidikan karakter sejak dini.

Melalui kebijakan dan arahan para pejabat, momentum Ramadan dimanfaatkan untuk membangun budaya komunikasi yang sehat dan pendampingan digital yang optimal. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran orang tua dalam mengawal perkembangan digital anak, sehingga tercipta generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kaya nilai moral dan budaya.

Bombana, sultranet.com – Polsek Lantari Jaya, Polres Bombana, menggelar pasar murah sebanyak 1.000 paket sembako guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (6/3/2025) dan bertujuan meringankan beban warga, terutama di bulan suci Ramadan.

Program pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian sosial Polri dalam mendukung kestabilan ekonomi masyarakat dan menekan dampak inflasi lokal. Dengan harga lebih murah dibanding harga pasar umum, warga di wilayah hukum Polsek Lantari Jaya dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kapolsek Lantari Jaya, Prasetyo Nento, S.H., menjelaskan bahwa pasar murah ini juga bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta mengurangi potensi gangguan keamanan akibat tekanan ekonomi yang meningkat di bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat meringankan beban warga dan menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujar Kapolsek Lantari Jaya.

Pasar murah ini terselenggara berkat dukungan berbagai pihak, termasuk subsidi dari Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) untuk gula pasir. Harga gula yang biasanya Rp17.200 per kilogram kini dijual hanya Rp14.200. Sementara itu, subsidi untuk bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, dan susu kaleng diberikan oleh Kapolsek Lantari Jaya beserta anggota Polsek melalui sistem urunan atau sumbangan.

Warga yang hadir dapat membeli paket sembako dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar umum. Sebagai perbandingan, harga paket sembako di pasar umum mencapai Rp102.000, sedangkan di pasar murah ini hanya Rp80.000 per paket. Paket tersebut berisi beras 3 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, dan susu kaleng.

Camat Rarowatu Utara, Hajar Aswad, S.E., M.P.W., mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Polsek Lantari Jaya yang telah menggelar pasar murah ini. Program seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi warga yang membutuhkan di tengah kondisi harga bahan pokok yang terus berfluktuasi,” ujar Hajar Aswad.

Kegiatan pasar murah ini juga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kriminalitas yang kerap meningkat menjelang Idul Fitri. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Lantari Jaya dapat lebih terjaga.

Acara berlangsung dengan lancar dan tertib hingga selesai. Warga yang hadir mengungkapkan rasa syukur atas adanya program pasar murah ini. Salah satu warga, Siti, mengaku sangat terbantu dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasar umum.

“Alhamdulillah, harga sembakonya lebih murah dibanding di pasar. Kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengadakan pasar murah ini,” ujar Siti.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., yang mengapresiasi inisiatif pasar murah yang digelar oleh Polsek Lantari Jaya. Menurutnya, program seperti ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Polri harus selalu hadir untuk masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang menantang seperti saat ini. Dengan adanya pasar murah ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujar Kapolda Sulawesi Tenggara.

Dengan adanya pasar murah ini, Polsek Lantari Jaya berharap dapat terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan. Program ini juga menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam menjaga kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., meninjau langsung kegiatan pasar murah yang diselenggarakan Polsek Lantari Jaya Polres Bombana pada Kamis (6/3/2025) di Kantor Lurah Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di bulan Ramadan.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Sultra. Turut hadir Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Camat Rarowatu Utara Hajar Aswad, S.E., M.P.W., Lurah Aneka Marga Justang Busasa, S.Ip., serta Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) H. Paijan. Sekitar 500 warga turut serta dalam kegiatan ini.

Pasar murah yang diinisiasi Polsek Lantari Jaya ini menyediakan 600 paket sembako dengan harga subsidi. Paket yang seharusnya seharga Rp102.000 ini dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp80.000 per paket. Setiap paket berisi 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu, dan 3 kg beras. Program ini terselenggara berkat kerja sama dengan PT. Prima Alam Gemilang (PAG), PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM), CV. MSV, dan Toko Ahmad Mas.

Dalam tinjauannya, Kapolda Sultra memastikan bahwa kegiatan pasar murah berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia juga menyerahkan secara simbolis paket sembako murah kepada warga bersama Wakapolda, Kapolres Bombana, serta Direktur PT. JBM.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membantu meringankan beban warga, terutama di bulan Ramadan yang kebutuhan pokoknya meningkat,” ujar Kapolda Sultra Irjen Dwi Irianto.

Selain itu, ia mengapresiasi kolaborasi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mendukung kegiatan sosial seperti ini. Menurutnya, kerja sama yang baik dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan dunia usaha terus berlanjut dalam berbagai program sosial lainnya. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa pasar murah ini adalah bagian dari upaya kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi.

“Kami tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ingin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau,” kata Kapolres.

Kegiatan pasar murah berlangsung dengan lancar hingga pukul 14.40 WITA. Setelah acara, Kapolda Sultra dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari. Situasi selama kegiatan berlangsung aman dan kondusif.