MUNA, Sultranet.com – Depot Terminal Pertamina Tampo memastikan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didistribusikan ke tiga kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah, aman dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kepastian ini disampaikan untuk merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencampuran BBM jenis pertalite di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Manajer Depot Terminal Pertamina Tampo, Moh. Ali Hakka, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi langsung di lapangan serta pengujian laboratorium terhadap sampel BBM di dua SPBU, yakni SPBU CBK Wamponiki dan SPBU Kambara di Muna Barat. Dari hasil pemeriksaan, kualitas BBM dinyatakan aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

“Kami langsung turun ke lapangan dan melakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas BBM di beberapa SPBU. Hasilnya menunjukkan bahwa BBM yang didistribusikan tetap terjaga mutunya dan tidak mengalami perubahan kualitas,” ujar Ali Hakka, Kamis (6/3/2025).

Lebih lanjut, Ali Hakka menjelaskan bahwa sistem penerimaan dan distribusi BBM di Depot Terminal Pertamina Tampo dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat. Sebelum BBM dibongkar dari kapal ke tower penampungan, dilakukan pemeriksaan sertifikat mutu. Selain itu, pengecekan kembali dilakukan sebelum BBM dikirim ke SPBU guna memastikan tidak ada penyimpangan.

“Kami memiliki standar operasional yang ketat dalam penerimaan BBM dari kapal, termasuk pengecekan dokumen, sertifikasi mutu, serta pengujian ulang sebelum BBM masuk ke dalam tangki penyimpanan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas BBM yang sampai ke masyarakat,” jelasnya.

Ali Hakka menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi terhadap kualitas BBM, pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai regulasi yang berlaku. Pihaknya juga membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk keluhan terkait kualitas BBM agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Jika ada pihak yang mencoba memanipulasi kualitas BBM di luar jalur distribusi resmi, maka akan ada sanksi tegas. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu dengan kualitas BBM yang kami distribusikan. Jika ada keluhan, segera laporkan kepada kami agar kami bisa melakukan pengecekan dan mengambil tindakan yang diperlukan,” tegasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, C. – Spv I Receiving, Storage & Distribution, Edwin Prasetyo, menjelaskan bahwa sebelum BBM didistribusikan ke SPBU, dilakukan serangkaian pemeriksaan mutu dan kualitas. Hal ini mencakup pengecekan sebelum BBM dimasukkan ke dalam tangki mobil, serta inspeksi ulang di pintu gerbang keluar untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM tetap sesuai standar Pertamina.

“Kami memastikan setiap BBM yang keluar dari terminal telah melalui serangkaian pengecekan berlapis. Mulai dari tahap awal hingga sebelum mobil tangki keluar dari depot, kami melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam mutu dan volume BBM yang dikirim,” jelas Edwin.

Selain itu, Terminal Pertamina Tampo juga mendapatkan pengawasan rutin dari pihak berwenang, termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Pengawasan ini dilakukan setiap tahun untuk memastikan seluruh operasional berjalan sesuai standar yang berlaku.

“Setiap tahun, kami selalu menjalani audit dan pengawasan dari pihak terkait guna memastikan bahwa proses distribusi BBM tetap sesuai dengan regulasi dan tidak ada penyimpangan dalam standar operasional kami,” tambahnya.

Sebagai bentuk transparansi, Pertamina Tampo juga mengajak awak media untuk melihat langsung proses pembongkaran BBM di lokasi terminal. Langkah ini bertujuan agar publik dapat memahami secara langsung bagaimana sistem distribusi BBM dijalankan dengan standar tinggi.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Manajer Depot Terminal Pertamina Tampo, Moh. Ali Hakka, C. – Spv I Receiving, Storage & Distribution, Edwin Prasetyo, serta Jr Spv II Maint, Plan. & Sales Services, Husada Hartadi. Mereka memberikan penjelasan detail mengenai proses penerimaan, penyimpanan, serta distribusi BBM dari Terminal Tampo ke berbagai SPBU di wilayah Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Dengan berbagai langkah pengawasan dan prosedur ketat yang diterapkan, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap kualitas BBM yang didistribusikan. Pertamina juga terus berkomitmen untuk menjaga mutu BBM yang sampai ke tangan konsumen.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program nasional swasembada pangan. Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, SH, menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Komitmen itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 6 Maret 2025.

Sarif mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Bombana semakin mendapatkan perhatian serius. Ia menyebutkan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan.

“Dengan potensi yang kita miliki, Bombana bisa menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar Sarif. Ia menambahkan bahwa luas lahan yang tersedia, serta dukungan program dari pemerintah pusat, memberikan peluang besar untuk meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.

Menurut Sarif, langkah strategis yang dilakukan saat ini adalah memperbaiki infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan akses lahan produksi. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan Bombana seperti padi, kelapa sawit, dan kakao.

Tidak hanya soal infrastruktur, Dinas Pertanian Bombana juga mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. “Kami ingin memastikan petani di Bombana dapat mengakses teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan. Itu termasuk penggunaan pupuk organik, benih unggul, hingga mekanisasi pertanian,” terang Sarif.

Selain itu, penguatan kelembagaan petani juga menjadi fokus utama. Dinas Pertanian Bombana aktif mendorong pembentukan dan penguatan kelompok tani serta koperasi. Tujuannya agar para petani lebih mudah mendapatkan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran hasil produksi.

Untuk meringankan beban produksi, pemerintah daerah juga terus menggulirkan bantuan berupa subsidi pupuk dan alat pertanian. Sarif optimistis, kebijakan ini akan berdampak positif pada produktivitas dan pendapatan petani.

“Kami harap program swasembada pangan ini terus menjadi prioritas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kerja sama semua pihak, saya yakin Bombana bisa menjadi daerah lumbung pangan yang tangguh dan mandiri,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bahwa dengan berbagai program dan kebijakan strategis yang dijalankan saat ini, sektor pertanian akan tumbuh lebih kuat, memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong penguatan implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang digelar di Aula Utama Lantai 4 Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling, melalui Zoom Meeting, Rabu, 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra yang selama ini telah bekerja keras mengintegrasikan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam satu sistem yang lebih terukur dan akurat.

“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektoral kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.

Ia menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan indeks pembangunan strategis daerah yang salah satunya ditentukan oleh kualitas data sektoral.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS) di tingkat daerah, serta menegaskan komitmen Pemprov Sultra terhadap keterbukaan data publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., turut memberikan pernyataan penting dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan, pelaksanaan pembinaan statistik sektoral merupakan bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan nilai evaluasi statistik Sultra, yang tahun lalu berada pada angka 2,9.

“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektoral yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan data sektoral tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang terbuka dan dapat diakses masyarakat menjadi syarat mutlak dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

“Undang-Undang Keterbukaan Informasi mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan data yang dapat diakses masyarakat. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal tanggung jawab moral kita kepada publik,” ujarnya.

Pembinaan Statistik Sektoral ini diikuti oleh perwakilan dari 18 OPD yang menjadi sasaran pembinaan, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh peserta diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip SDI di unit kerja masing-masing secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara BPS, Diskominfo, dan Bappeda dianggap sebagai tulang punggung penguatan tata kelola data sektoral daerah. Dengan adanya dukungan lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan peningkatan kualitas dan keterpaduan data guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pembukaan resmi kegiatan dilakukan oleh Wakil Gubernur Hugua melalui sambungan Zoom Meeting. Ia mengungkapkan harapannya agar sinergi antara lembaga yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan memberi manfaat besar bagi pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan semangat membangun data yang kredibel dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen menjadikan SDI sebagai pilar utama dalam menciptakan kebijakan yang berbasis data dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara tepat dan cepat.

Bombana, sultranet.com – Pemkab Bombana menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan Sulawesi Tenggara dengan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Gabah/Beras Tahun 2025. Upaya ini dilaksanakan guna mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Sultra melalui sinergi antar instansi. Rapat diselenggarakan secara virtual di Kantor Perum Bulog Bombana dan diikuti oleh berbagai pihak terkait, seperti Kasiter Korem 143/Halu Oleo, Komandan Distrik Militer Wilayah Sultra, Kepala Dinas Pertanian Wilayah Sultra, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, serta perwakilan Kanwil dan Kepala Cabang Perum Bulog se-Sultra. Rabu (05/03/2025)

Rapat koordinasi ini merupakan respons atas tantangan pemenuhan kebutuhan beras nasional yang semakin meningkat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah strategi dan langkah konkret dibahas untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani. Kegiatan ini juga merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan instansi terkait, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, tetapi juga memastikan ketersediaan stok beras yang memadai guna menjaga stabilitas pasokan di pasar. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra, yang dipimpin oleh Dr. La Ode Rusdin Jaya, SIP, M.Si, berperan penting dalam merumuskan kebijakan serta mekanisme pelaksanaan yang efisien.

Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya peran Bulog dalam menampung gabah dan beras petani. Pihak Bulog menegaskan kesiapan untuk menerima hasil panen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses penyerapan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun teknis. Diskusi dalam rapat menyentuh berbagai aspek, mulai dari pendampingan kepada petani, peningkatan kapasitas distribusi, hingga pemanfaatan teknologi informasi guna mengawasi alur penyerapan secara real-time. Melalui pendekatan terpadu ini, pemerintah berharap target CBP dapat tercapai tepat waktu, sekaligus memberikan dampak positif bagi stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sultra.

Upaya sinergi ini tidak lepas dari tantangan yang ada, terutama dalam rangka mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan memastikan mekanisme penyerapan yang transparan. Oleh karena itu, rapat koordinasi diadakan sebagai forum evaluasi dan penyempurnaan strategi, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dinamis sektor pertanian. Keterlibatan aparat militer dan lembaga pertanian menjadi nilai tambah dalam memperkuat implementasi kebijakan, mengingat peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan kelancaran distribusi hasil pertanian.

“Kami menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, Bulog, dan para petani. Sinergi ini menjadi kunci dalam mencapai target penyerapan CBP dan menjaga stabilitas pasokan beras di Sultra,” ujar Dr. La Ode Rusdin Jaya dalam rapat koordinasi.

“Kami dari Pemkab Bombana siap bersinergi dengan seluruh pihak terkait. Dengan pendampingan dan koordinasi yang baik, kami optimis bahwa penyerapan gabah dan beras akan meningkat sehingga ketahanan pangan daerah dapat terjaga,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH.

Upaya percepatan penyerapan gabah dan beras ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan distribusi pangan di tengah fluktuasi permintaan. Dengan dukungan sinergi lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi, proses penyerapan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kondisi lapangan. Inisiatif ini juga mendapatkan sambutan positif dari para petani yang melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan harga jual yang lebih stabil dan peningkatan pendapatan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bagian dari inisiatif nasional Presiden dalam rangka Astacita, yang bertujuan menciptakan masyarakat sehat dan berdaya saing. Kegiatan ini diselenggarakan serentak di 16 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan pelaksanaan perdana dipusatkan di Puskesmas Lasusua. Program ini menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar dan edukasi kesehatan guna meningkatkan kesadaran serta mendeteksi dini potensi penyakit, demi mendukung produktivitas dan kualitas hidup warga. Rabu (5/3/2025).

Dalam acara launching, pejabat daerah turut hadir bersama tokoh masyarakat, antara lain Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, para kepala OPD, serta kepala desa di Kecamatan Lasusua. Acara ini merupakan wujud nyata sinergi antar instansi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di tengah upaya pemerintah mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Pelaksanaan PKG juga didukung penuh oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kolaka Utara, salah satu laboratorium kesehatan terbesar di Sulawesi Tenggara, yang menyediakan fasilitas pemeriksaan modern dan akurat guna memaksimalkan deteksi dini penyakit.

Program ini menyediakan berbagai layanan kesehatan, antara lain pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, serta pemeriksaan dasar lainnya yang penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan. Masyarakat yang ingin berpartisipasi cukup membawa Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administrasi. Selain itu, edukasi mengenai pola hidup sehat turut disampaikan guna menanamkan budaya pencegahan sejak dini. Kegiatan ini juga melibatkan dukungan dari aparat keamanan, di mana Kapolres Kolaka Utara, AKP Arif Irawan, mengumumkan kesiapan Polri dan TNI dalam menyediakan tenaga medis tambahan dari klinik kepolisian untuk membantu kelancaran pemeriksaan.

Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara, Irham, S.KM, M.Kes, menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan gratis, tetapi juga sebagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan rutin. Menurutnya, “Deteksi dini merupakan kunci dalam mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius, sehingga masyarakat diharapkan tidak menunda-nunda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.” Ia menambahkan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk terus menyempurnakan layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini diharapkan mampu menciptakan budaya hidup sehat di masyarakat Kolaka Utara, dengan tujuan agar setiap warga melakukan check-up setidaknya setiap tiga bulan. Selain itu, program ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pencegahan dini terhadap penyakit yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan sinergi antar instansi dan dukungan penuh dari aparat keamanan, diharapkan program ini dapat menjadi model penerapan pelayanan kesehatan terpadu bagi daerah lain di masa mendatang.

“Hanya dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kita dapat mendeteksi penyakit lebih awal dan mengambil langkah preventif sebelum kondisi memburuk. Program ini adalah salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif,” ujar H. Jumarding, SE dalam sambutannya.

“Kami mendorong masyarakat untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan. Deteksi dini merupakan investasi kesehatan untuk masa depan, dan program ini akan terus kami evaluasi agar pelayanan semakin optimal,” ungkap Irham, S.KM, M.Kes.

“Kami, dari pihak Polri dan TNI, siap mendukung penuh dengan menyediakan tenaga medis untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi ini merupakan kunci untuk kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” tegas AKP Arif Irawan.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Dengan penerapan program ini, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan, serta mengintegrasikan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Inisiatif tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan individu, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Bombana, sultranet.com – Personil Sat Reskrim Polres Bombana bersama Sat Sabhara melakukan pengecekan langsung di Gudang Bulog, Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 serta menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah lonjakan permintaan yang kian meningkat. (5/3)

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan melakukan verifikasi administrasi dan evaluasi fisik terhadap stok yang tersimpan. Pemeriksaan menyeluruh mencakup peninjauan dokumen pencatatan, pengukuran jumlah bahan pokok, dan inspeksi kondisi penyimpanan guna memastikan kualitas serta keamanan barang. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa Gudang Bulog memiliki stok sebanyak 892.120 kilogram beras, 18.900 kilogram gula, dan 81.552 liter minyak goreng. Data tersebut dinyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi periode peningkatan konsumsi menjelang perayaan besar.

“Kami memastikan bahwa stok beras, gula, dan minyak goreng di Gudang Bulog saat ini memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengecekan ini merupakan wujud sinergi antara aparat keamanan dan pengelola logistik dalam menjaga kestabilan pasokan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025,” kata IPTU Yudha Febry Widanarko, KASAT RESKRIM Polres Bombana.

Kegiatan pengecekan ini merupakan bagian dari upaya rutin aparat dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang dapat berdampak pada kenaikan harga dan ketidakmerataan distribusi di pasar lokal. Selain verifikasi jumlah dan kualitas barang, tim juga mengevaluasi prosedur penyimpanan dan distribusi untuk mendeteksi potensi hambatan yang mungkin muncul. Pengawasan yang transparan dan sistematis ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penegakan standar operasional yang telah ditetapkan.

“Kegiatan pengecekan ini sangat penting untuk memastikan setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi dan penyimpanan barang berjalan sesuai standar. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem manajemen stok guna mendukung distribusi yang lancar dan mencegah terjadinya penimbunan,” ujar Kepala Gudang Bulog

Sinergi antara aparat dan pengelola logistik juga didukung oleh koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga setiap langkah pengawasan dapat berjalan optimal. Melalui evaluasi berkala dan penerapan prosedur yang ketat, diharapkan distribusi bahan pokok tetap lancar dan mampu mengantisipasi dinamika pasar. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen seluruh pihak untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, sehingga masyarakat dapat menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 2025 dengan rasa aman dan nyaman.

Kolaka Utara, sultranet.com – Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menetapkan besaran nilai zakat fitrah tahun 2025 melalui rapat koordinasi intensif. Kebijakan ini mengacu pada standar harga beras sebagai acuan, dengan tujuan memudahkan umat Islam dalam memenuhi kewajiban zakat sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Penetapan ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta diharapkan dapat menyemangati kepedulian sosial menjelang Idulfitri. Rabu (05/03/2025).

Dalam rapat tersebut, dua kategori standar harga beras ditetapkan sebagai berikut. Kategori pertama menggunakan harga Rp14.000 per liter, sehingga dengan takaran 3,5 liter, jumlahnya mencapai Rp49.000. Ditambahkan dengan infak sebesar Rp5.000, total zakat fitrah per jiwa mencapai Rp54.000. Sementara itu, kategori kedua menggunakan harga Rp13.000 per liter, menghasilkan perhitungan 3,5 liter x Rp13.000 sebesar Rp45.500, ditambah infak Rp5.000 sehingga total menjadi Rp50.500. Sebagai alternatif, tersedia pula opsi pembayaran zakat fitrah dengan bahan pangan lain, yakni sagu dan jagung. Untuk sagu, dengan harga Rp7.000 per liter, perhitungan 3,5 liter menghasilkan Rp24.500 ditambah infak Rp5.000, sehingga total yang harus dibayarkan adalah Rp29.500. Sedangkan opsi jagung dihitung serupa, yakni 3,5 liter x Rp7.000 menghasilkan Rp24.500, ditambah infak Rp500 menghasilkan total Rp25.000.

Keputusan ini diambil menyusul hasil survei yang dilakukan oleh KUA dan pihak terkait, yang menunjukkan bahwa sekitar 95% masyarakat Kolaka Utara memilih membayar zakat fitrah dalam bentuk beras. Hal ini disebabkan karena beras merupakan makanan pokok yang akrab dan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembayaran zakat fitrah pun dapat dilakukan sejak awal Ramadan, meskipun umumnya masyarakat melaksanakannya pada akhir bulan Ramadan, tepat sebelum pelaksanaan Salat Idulfitri. Dengan demikian, umat Islam diimbau untuk menyelesaikan kewajiban ini tepat waktu guna menghindari penilaian fiqih bahwa pembayaran setelah salat Idulfitri tergolong makruh bahkan haram.

Pembahasan rapat melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pangan dan dinamika ekonomi lokal. Para peserta rapat sepakat bahwa penetapan dua kategori harga beras memberikan fleksibilitas bagi masyarakat sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Sementara opsi alternatif menggunakan sagu dan jagung dihadirkan sebagai inovasi untuk daerah yang mungkin memiliki pasokan pangan berbeda, meski pada praktiknya, opsi tersebut masih jauh dari minat mayoritas warga. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan kewajiban zakat, tetapi juga meningkatkan solidaritas sosial dan mengokohkan semangat keislaman di tengah dinamika ekonomi.

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, Drs. Alimuddin, “Dari hasil survei yang dilakukan oleh KUA dan pihak terkait, sekitar 95% masyarakat Kolaka Utara membayarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Hal ini sesuai dengan prinsip zakat fitrah yang harus disesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari.”

“Dengan menetapkan besaran zakat fitrah yang proporsional, kami mengimbau umat Islam di Kolaka Utara untuk segera menunaikan kewajiban tersebut sebelum Idulfitri. Jika zakat dikeluarkan setelah pelaksanaan salat Id, maka hukumnya makruh bahkan haram menurut perspektif fiqih,” tambahnya.

Langkah penetapan besaran zakat fitrah tahun 2025 ini mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan sinergi antarinstansi dan mengoptimalkan pemanfaatan zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Seiring dengan datangnya Ramadan, inisiatif tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas ibadah dan kepedulian sosial di antara umat Islam. Masyarakat didorong untuk segera menyelesaikan pembayaran zakat fitrah agar keberkahan dan manfaat sosialnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, sekaligus menghindarkan mereka dari potensi persoalan fiqih. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelaraskan kewajiban keagamaan dengan kondisi ekonomi dan budaya lokal, sekaligus membangun rasa kebersamaan dalam menyambut hari kemenangan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa (4/3/2025) – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Pembacaan Visi-Misi Bupati periode 2025-2030 mengumumkan komitmen kuat untuk meningkatkan kebersihan kota serta memperbaiki penerangan jalan. Langkah ini merupakan bagian awal program kerja strategis yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan bersatu, khususnya pasca Pemilukada. Keduanya, Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, M.H dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik akan menjadi prioritas guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat.

Dalam agenda paripurna yang berlangsung pada Selasa (4/3/2025), pimpinan daerah menyoroti bahwa masih banyak wilayah di dalam kota yang belum mendapatkan perhatian serius dalam hal kebersihan. Mereka menyampaikan bahwa upaya pembersihan masif di sejumlah area strategis akan segera digelar sebagai langkah awal. Selain itu, program perbaikan dan pemasangan lampu jalan juga akan segera dilakukan untuk memastikan setiap sudut kota mendapatkan pencahayaan yang optimal. Penerangan jalan yang baik diharapkan mampu meningkatkan rasa aman warga, terutama pada malam hari, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah daerah juga mengintegrasikan program gizi gratis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh asupan gizi yang cukup sebagai fondasi kesehatan, sehingga sinergi antara perbaikan lingkungan dan kesejahteraan gizi dapat menciptakan komunitas yang produktif dan harmonis. Keduanya menekankan bahwa kolaborasi antara aparat pemerintah, lembaga terkait, dan partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam merealisasikan target-target ambisius tersebut.

Upaya ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyatukan kembali masyarakat yang sempat terpecah belah pada masa Pemilukada. Bupati Nurrahman Umar menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik telah berlalu, dan kini fokus utama adalah mengembalikan semangat persatuan serta meningkatkan kualitas layanan publik. Pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien juga menjadi perhatian agar setiap program dapat berjalan maksimal dan memberi dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kebersihan kota tidak hanya berdampak pada kenyamanan visual, tetapi juga berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sementara itu, perbaikan penerangan jalan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan warga. Diharapkan, dengan keberhasilan program-program tersebut, Kolaka Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan kebijakan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami melihat banyak area dalam kota yang masih belum tersentuh dalam hal kebersihan. Oleh karena itu, kami akan memulai dari sana sebagai tahap awal,” ujar Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, M.H.

“Kami akan memaksimalkan perbaikan dan pemasangan lampu jalan agar bisa segera digunakan oleh masyarakat. Target kami adalah mengembalikan suasana persatuan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga,” tambahnya.

“Program gizi gratis juga akan terus kami laksanakan karena merupakan salah satu upaya penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kita harus bekerja bersama untuk membangun daerah ini,” tegas Wakil Bupati H. Jumarding, SE.

Melalui serangkaian inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap dapat menciptakan perubahan signifikan yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menguatkan ikatan sosial antarwarga. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan akan menghasilkan dampak positif jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa, (4/3/2025) – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyiapkan rumah jabatan (rujab) baru bagi Bupati dan Wakil Bupati yang berlokasi di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi, tepat di jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua. Proyek pembangunan rujab ini dilaksanakan dalam dua tahap sejak tahun 2022 dengan total anggaran mencapai Rp18,7 miliar, di mana pembangunan rujab Bupati menghabiskan Rp12 miliar dan rujab Wakil Bupati Rp6,7 miliar.

Proyek pembangunan rujab baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Kolaka Utara. Menurut pihak berwenang, pemindahan ke rujab baru akan dilakukan setelah seluruh fasilitas di dalamnya terselesaikan, sehingga seluruh perangkat dan staf dapat beroperasi secara optimal di lingkungan yang lebih nyaman dan representatif.

Lokasi rujab yang strategis di Desa Lanipa-nipa tidak hanya dipilih karena letaknya yang mudah diakses melalui jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan infrastruktur dan meningkatkan citra pemerintahan. Dalam proses pembangunan, pemerintah daerah telah melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh fasilitas pendukung, mulai dari ruang kerja, ruang pertemuan, hingga sarana pendukung lainnya, tersedia secara lengkap dan maksimal.

Pemerintah daerah menargetkan pemindahan ke rujab baru dilakukan pada tahun ini. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi para pejabat daerah, tetapi juga mendongkrak kinerja administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, rujab baru diharapkan dapat menjadi simbol modernisasi dan profesionalisme dalam sistem pemerintahan di Kolaka Utara.

“Dimaksimalkan. Harus dipindai setelah semua fasilitas di dalamnya lengkap. Kalau laki-laki biasanya tidak ada masalah saat pindah, tapi ibu-ibu banyak keinginannya, banyak kebutuhannya. Kita sempurnakan dulu, barulah kami pindah,” ujar Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, M.H.

“Targetnya tahun ini. Mungkin Pak Wakil juga begitu,” tambahnya.

Selain memastikan kesiapan rujab, Bupati Nurrahman juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjalankan program prioritas lain, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus berorientasi pada pelayanan prima dan efisiensi birokrasi yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ke depan.

Dengan terselesaikannya pembangunan rujab baru, diharapkan atmosfer kerja pemerintahan akan semakin kondusif dan dapat memacu inovasi serta sinergi antar instansi. Proyek ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kolaka Utara senantiasa berupaya menyelaraskan visi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kerja yang modern dan fungsional.