Jakarta, sultranet.com – Dalam upaya nyata memperkuat pelindungan anak di dunia maya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan aturan baru yang mewajibkan setiap platform digital mengklasifikasikan layanan berdasarkan tingkat risiko yang mungkin dihadapi anak-anak. Kebijakan ini, yang diresmikan dalam diskusi publik di Jakarta, menekankan bahwa setiap produk digital harus melalui penilaian risiko yang melibatkan para pakar untuk memastikan konten yang aman dan sesuai dengan perkembangan kognitif serta sosial anak. Jakarta, 28 Februari 2025

Pemerintah menilai bahwa tidak semua penyelenggara sistem elektronik (PSE) memiliki profil risiko yang sama. Oleh karena itu, regulasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi layanan yang berisiko tinggi, seperti konten pornografi, kekerasan, dan potensi kecanduan, serta mengantisipasi risiko lain seperti kontak dengan orang asing dan pelanggaran keamanan data pribadi. Proses perumusan regulasi telah dimulai sejak Juli–Agustus 2023 dengan menyusun draft awal, kemudian disempurnakan melalui serangkaian focus group discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, praktisi, dan perwakilan anak.

“Harus ada kategorisasi yang jelas layanan mana saja yang boleh diakses anak-anak. Kami menginginkan agar untuk anak usia tertentu, ada penilaian risiko dari para pakar sehingga aturan ini betul-betul tepat,” tegas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya.

Fifi juga menambahkan bahwa penentuan profil risiko produk tidak hanya mempertimbangkan paparan konten negatif, melainkan juga dampak psikologis dan fisiologis anak. “Kami mempertimbangkan perkembangan kognitif dan sosial anak dalam menilai risiko konten digital, termasuk paparan pornografi, kekerasan, dan kecanduan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, para pemangku kepentingan memberikan pandangan yang menekankan pentingnya peran bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kreator Digital Halimah mengungkapkan bahwa regulasi tidak cukup hanya mengandalkan peran orang tua, mengingat skor Program for International Student Assessment (PISA) menunjukkan literasi digital orang tua di Indonesia masih rendah.

Sementara itu, Co-Founder Ayah ASI, Agus Tahmat Hidayat, menyampaikan, “Jangan sampai menggunakan anak untuk kepentingan finansial,” sebagai bentuk perlindungan tambahan. Psikolog Anak dan Remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, menambahkan, “Ada orang tua yang menyadari dampak digital dan mampu mendampingi anak dengan baik, namun ada juga yang tidak peduli,” serta mengimbau pentingnya edukasi berulang mengenai dampak media sosial dan game agar lingkungan digital semakin kondusif bagi anak.

Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih humanis dan aman, sekaligus memacu inovasi dalam pengelolaan konten bagi anak-anak. Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi antara sektor pemerintahan, industri, dan komunitas, ruang digital yang ramah anak dapat segera terwujud. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya komprehensif Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang, sehingga perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga kewajiban bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dalam ekor berita, pejabat Kemkomdigi menegaskan, “Regulasi ini merupakan langkah preventif untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung pertumbuhan generasi penerus bangsa.” Dengan implementasi yang segera, diharapkan regulasi ini mampu mengurangi dampak negatif digital serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dan keamanan digital bagi anak.

Pelindungan anak di ruang digital kini mendapatkan perhatian serius sebagai fondasi bagi masa depan yang lebih cerah dan bertanggung jawab.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 1431/Bombana melakukan peninjauan sejumlah desa yang menjadi sasaran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 di Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan berlangsung pada April hingga Mei 2025. (28/1)

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W., menyampaikan bahwa TMMD merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam percepatan pembangunan infrastruktur di desa.

“Kami bersama tim dari Kodim 1431/Bombana meninjau langsung titik-titik prioritas yang akan dikerjakan dalam TMMD ke-124. Program ini menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan infrastruktur pedesaan, terutama untuk aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sofian Baco.

Adapun delapan titik sasaran yang menjadi prioritas dalam TMMD ke-124 mencakup berbagai proyek pembangunan dan rehabilitasi. Beberapa di antaranya adalah rehabilitasi jembatan di Desa Kolombi, bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Wia-wia, pengerasan jalan tani di Desa Wia-wia, serta pembangunan jembatan di Desa Lumuru. Selain itu, rehabilitasi RTLH juga akan dilakukan di Desa Lumuru dan Desa Totole, termasuk rehabilitasi Masjid Al Mu’min di Desa Totole.

Dandim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan langkah awal untuk menentukan sasaran prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan tahap awal dalam persiapan TMMD ke-124. Kami ingin memastikan bahwa semua lokasi yang akan dikerjakan telah memenuhi kriteria teknis agar hasilnya optimal dan benar-benar bermanfaat bagi warga,” ujar Andi Irfandi.

Sementara itu, Camat Matausu, Rimbu, S.P., menyampaikan apresiasinya terhadap rencana TMMD ini, yang dinilai akan sangat membantu meningkatkan infrastruktur desa serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena program TMMD terbukti mampu meningkatkan kualitas infrastruktur desa dan kesejahteraan warga. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI ini sangat dinantikan masyarakat,” ucap Rimbu.

Dengan peninjauan awal ini, diharapkan TMMD ke-124 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kecamatan Matausu. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bukti nyata kemanunggalan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar gladi bersih penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir Hugua, di Bandara Haluoleo, Jumat (28/2/2025). Penyambutan ini menjadi bagian awal dari rangkaian agenda serah terima jabatan dan pelantikan resmi pasangan pemimpin baru Sultra periode 2025-2030, yang akan berlangsung hingga 3 Maret 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, menjelaskan bahwa gladi bersih dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan acara berjalan lancar dan khidmat. Ia menegaskan bahwa Pemprov telah mempersiapkan seluruh teknis kegiatan secara matang. “Gladi ini penting agar seluruh unsur yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan nanti bisa berjalan tanpa hambatan,” ujar Asrun Lio.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih dijadwalkan tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 01.55 WIB. Setibanya, keduanya akan disambut dengan prosesi adat Tolaki berupa pengalungan selempang dan penyematan kampurui, sebagai simbol penghormatan adat kepada pemimpin baru.

Ketua Tim Pengendali Program Quick Win ASR-Hugua, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi, S.I.P., M.H., M.M, menuturkan bahwa penyambutan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi juga bentuk penerimaan dari seluruh masyarakat Sultra. “Ini adalah wujud kebersamaan kita dalam menyambut pemimpin daerah yang akan membawa Sultra ke arah yang lebih baik,” ungkap Purnomo Sidi.

Rangkaian kegiatan penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan menuju Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Di sana, pasangan gubernur dan wakil gubernur akan disambut tarian dari empat etnis di Sultra. Turut hadir menyambut, para staf ahli, asisten Sekda dan istri, kepala OPD beserta istri/suami, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan sejumlah paguyuban adat.

Sore harinya, kegiatan berlanjut di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja seluruh pimpinan OPD. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal pemerintahan baru untuk menjunjung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menjelang malam, diadakan kultum, buka puasa bersama, salat Magrib berjamaah, perkenalan pejabat, makan malam bersama, serta salat Isya dan Tarawih. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda beserta istri, para kepala OPD dan pasangan, tokoh agama, adat, serta masyarakat.

Agenda hari kedua, Minggu 2 Maret 2025, diisi dengan pengambilan voice over Ramadhan oleh RRI dan dilanjutkan dengan pembagian sembako yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur juga dijadwalkan memberikan ceramah usai salat Isya dan Tarawih berjamaah.

Puncak rangkaian kegiatan berlangsung pada Senin, 3 Maret 2025. Dimulai dengan apel pagi dan pembagian 556 paket sembako bagi ASN Golongan I dan II. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum berbagi di awal masa jabatan pemerintahan baru.

Masih di hari yang sama, dilaksanakan serah terima jabatan antara Pj Gubernur Sultra 2023–2025, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H dengan Gubernur definitif Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Acara tersebut juga diisi dengan sambutan dari kedua belah pihak, serta penyerahan memori jabatan.

Rangkaian seremoni itu turut disaksikan oleh unsur Forkopimda, Ketua DPRD, Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Kajati, Kapengti, Kabinda, Danlanal, Danlanud, bupati/wali kota se-Sultra, instansi vertikal, kepala OPD, serta unsur PKK dan Dharma Wanita.

Sebagai penutup agenda resmi, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggelar rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra dengan menyampaikan pidato pengantar, menandai babak baru pemerintahan Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

Agenda ini sekaligus menjadi wujud sinergi lintas lembaga dan tokoh masyarakat dalam menyongsong pemerintahan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sultra.

MUNA, Sultranet.com – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Cabang Raha memastikan stok beras di tiga kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, dan Buton Utara, dalam kondisi aman hingga perayaan Idul Fitri 2025. Saat ini, ketersediaan beras di gudang Bulog mencapai 3.000 ton dan terus dipasok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepala Bulog Cabang Raha, Hendra Dionisius, mengatakan stok beras yang ada masih mencukupi dan akan terus bertambah seiring dengan pergeseran stok dari Cabang Kolaka dan Bombana.

“Saat ini stok beras yang tersimpan di dua gudang kami mencapai 3.000 ton. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, dan Buton Utara, hingga Idul Fitri mendatang,” ujar Hendra Dionisius, Jumat (28/2/2025).

Selain beras, Bulog juga menjamin ketersediaan bahan pokok lainnya, seperti gula pasir dan minyak goreng. Hendra menyebutkan bahwa saat ini stok gula di gudang Bulog Cabang Raha sebanyak 10 ton, dan akan bertambah seiring dengan pengiriman 50 ton dari Jawa yang sedang dalam proses distribusi. Sementara itu, stok minyak goreng dalam bentuk kemasan premium mencapai 20.000 liter dan dapat ditambah dari Bulog Kendari jika diperlukan.

“Minyak goreng yang tersedia saat ini masih sangat mencukupi. Apabila stoknya kurang, kami akan datangkan dari Bulog Kendari untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tambahnya.

Untuk memastikan harga tetap stabil dan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, Bulog Cabang Raha juga menggelar pasar murah di pelataran kantor. Kegiatan ini berlangsung mulai hari ini hingga menjelang Idul Fitri, dengan harapan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan tanpa terbebani lonjakan harga.

“Kami ingin memastikan semua kebutuhan bahan pangan masyarakat tersedia dengan harga yang wajar. Pasar murah ini diadakan sebagai langkah nyata untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang Hari Raya,” jelas Hendra.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bulog Cabang Raha menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga di wilayahnya. Masyarakat di Muna, Muna Barat, dan Buton Utara pun diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti.

Bombana, sultranet.com – Menjelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menggelar pasar murah di Kecamatan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya. Program ini disambut antusias oleh masyarakat yang berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. (27/2)

Kegiatan pasar murah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang bulan puasa. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung dijual dengan harga subsidi melalui kerja sama dengan Perum Bulog sebagai penyedia bahan utama.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair, yang turun langsung memantau jalannya kegiatan, menegaskan bahwa pasar murah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di daerah. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ini adalah upaya konkret kami untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan,” ujarnya.

Ferawati, Kepala Bidang Perdagangan sekaligus koordinator pasar murah, menjelaskan bahwa program ini akan terus digelar di berbagai kecamatan lainnya agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Bombana, termasuk daerah terpencil, dapat merasakan dampak positif dari program ini. Pasar murah ini bukan hanya sekadar membantu warga membeli bahan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga sebagai langkah untuk menekan kenaikan harga di pasaran,” katanya.

Camat Rarowatu Utara, Abdul Hajar Aswad, yang turut hadir dan mengarahkan warganya untuk memanfaatkan pasar murah ini, mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah pemerintah. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif ini. Pasar murah seperti ini sangat membantu warga kami, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Dengan adanya harga yang lebih murah, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih ringan,” tuturnya.

Warga yang datang ke pasar murah mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Seorang ibu rumah tangga asal Rarowatu Utara, Hasna, menyampaikan rasa syukurnya karena bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih bersahabat. “Beras dan minyak goreng biasanya mahal kalau mendekati bulan puasa, tapi di pasar murah ini harganya jauh lebih murah. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ujarnya.

Selain menekan inflasi, pasar murah juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi potensi kelangkaan bahan pokok di pasaran. Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus menggencarkan kegiatan serupa di berbagai wilayah guna memastikan stabilitas harga menjelang dan selama Ramadhan.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar seminar bertema “Pengembangan Pelabuhan Sikeli” dengan fokus pada Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Acara ini berlangsung di Aula Kantor Perhubungan Kabupaten Bombana pada Kamis (27/2/2025) dan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Bombana.

Dalam sambutannya, dr. Sunandar menekankan pentingnya kajian Andalalin sebagai bagian dari perencanaan strategis dalam pengembangan Pelabuhan Sikeli, yang terletak di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat. Menurutnya, pelabuhan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah serta memperlancar mobilitas masyarakat.

“Analisis dampak lalu lintas sangat krusial untuk memastikan pembangunan ini berjalan dengan lancar, aman bagi pengguna jalan, serta tidak menimbulkan masalah lalu lintas di masa depan. Kita ingin memastikan pelabuhan ini berkembang dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan,” ujar Sunandar.

Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Baubau, Kepala Dinas Perhubungan Bombana beserta seluruh kepala bidangnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bombana, serta Kasat Lantas Polres Bombana. Selain itu, turut hadir tim konsultan desain pelabuhan, dr. Hariyati, S.T., M.T., dan La Ode Muhammad Rizal Mizani, S.T., yang bertindak sebagai tim penilai dokumen Andalalin.

Diskusi dalam seminar ini berfokus pada potensi dampak lalu lintas yang dapat ditimbulkan dari pengembangan pelabuhan, serta solusi untuk memastikan arus kendaraan tetap terkendali. Kajian ini menjadi bagian dari persyaratan utama dalam proyek infrastruktur transportasi guna mendukung konektivitas yang lebih baik di Kabupaten Bombana.

Pelabuhan Sikeli direncanakan menjadi salah satu proyek strategis daerah, mengingat posisinya yang vital dalam menunjang distribusi barang dan jasa, terutama bagi wilayah kepulauan di Kabupaten Bombana. Dengan adanya evaluasi mendalam melalui seminar ini, diharapkan pengembangan pelabuhan dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus melanjutkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari ketiga, Musrenbang kali ini berlangsung di Gedung Pertemuan Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, dengan melibatkan tiga kecamatan, yaitu Ngapa, Tiwu, dan Watunohu sebagai tuan rumah. Kamis (27/02/2025)

Asisten II Setda Kolaka Utara Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan, H. Syamsuddin, SH., yang mewakili Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., membuka kegiatan tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Musrenbang tingkat kecamatan sebagai bagian strategis dalam penyusunan pembangunan daerah.

“Musrenbang ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah desa yang telah dilakukan sebelumnya. Semua usulan yang diajukan akan dievaluasi, apakah sudah terealisasi atau belum. Jika belum, maka akan tetap dilanjutkan dan dimasukkan dalam skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Syamsuddin.

Dalam proses Musrenbang, setiap desa diberikan kesempatan untuk mengajukan tiga prioritas pembangunan, yang terdiri dari satu usulan pembangunan fisik dan dua usulan nonfisik. Namun, berdasarkan hasil diskusi, mayoritas desa cenderung mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik sebagai kebutuhan utama masyarakat.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., yang turut hadir dalam kegiatan ini, menilai Musrenbang memiliki banyak manfaat dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Musrenbang menjadi wahana brainstorming antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini juga menjadi forum uji publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan pembangunan yang telah dan akan dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut, Syahlan menambahkan bahwa Musrenbang juga menjadi ajang evaluasi efektivitas pembangunan dengan pendekatan kemanfaatan bagi masyarakat. “Pemerintah memang belum mampu merealisasikan semua harapan dan usulan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, tetapi setiap masukan akan menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2026 akan terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kendari, SultraNet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) tanaman padi yang menjadi target strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Komitmen itu ditegaskan saat hadirnya perwakilan Distan Bombana dalam Rapat Koordinasi (Rakor) LTT Provinsi Sultra yang berlangsung di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Kamis 27 Februari 2025.

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Syarif, SH, diwakili oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., MM, bersama tim, turut menyimak arah kebijakan nasional dalam Rakor tersebut yang dilaksanakan secara luring dan daring. Rakor dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P., dan dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Dr. La Ode Muhammad Rusdin Jaya, S.Ip., M.Si, perwakilan Korem 143/Haluoleo, serta para kepala dinas pertanian kabupaten dan kota se-Sultra.

Dalam arahannya, Dirjen Tanaman Pangan menekankan pentingnya percepatan tanam di seluruh wilayah untuk mengejar target LTT yang telah ditentukan, terutama pada Februari dan Maret 2025. Ia mengingatkan bahwa seluruh daerah harus lebih aktif mengidentifikasi potensi lahan dan mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam.

“Segera lakukan percepatan perluasan areal tanam dan optimalkan seluruh alsintan yang ada. Lakukan juga identifikasi dan verifikasi kebutuhan sarana produksi pertanian (saprodi), agar percepatan LTT di bulan Maret bisa berjalan maksimal dan target yang diberikan dapat terealisasi,” tegas Yudi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Dr. La Ode Rusdin Jaya, dalam laporannya menyampaikan bahwa target LTT padi di Sultra untuk Februari 2025 sebesar 30.047 hektar, dengan capaian realisasi sementara 27.837 hektar atau sekitar 92 persen. Ia optimis capaian 100 persen bisa diraih di bulan Maret, terutama dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari kabupaten/kota.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, penyuluh lapangan, TNI, dan kelompok tani, kami berharap target di bulan Maret bisa tercapai. Ini akan sangat berdampak pada ketersediaan stok pangan kita di Sulawesi Tenggara,” ujar Rusdin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distan Bombana, Hasbi, menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung percepatan tanam padi di wilayahnya. Ia juga menghimbau kepada seluruh stakeholder, termasuk para penyuluh pertanian di tingkat lapangan, agar bersinergi dan mengambil peran aktif dalam menggerakkan petani.

“Kami di Dinas Pertanian Bombana siap menjalankan arahan dari pusat dan provinsi. Kami mendorong seluruh penyuluh pertanian untuk bekerja bersama para petani agar target LTT bisa tercapai dan produksi padi kita terus meningkat,” kata Hasbi.

Hasbi juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk perluasan tanam, terutama pada masa tanam awal tahun ini. Ia berharap kegiatan percepatan ini tidak hanya menjadi program sesaat, namun berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Kalau kita bisa menjaga ritme tanam dan produksi dengan baik, Bombana bisa menjadi salah satu daerah andalan penyuplai padi untuk Sulawesi Tenggara bahkan secara nasional,” ujarnya.

Dukungan dari unsur TNI juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Kolaborasi Distan, penyuluh, dan Babinsa diharapkan dapat mempercepat akselerasi tanam dan menjangkau seluruh wilayah potensial, termasuk lahan-lahan tidur yang bisa diaktifkan kembali untuk mendukung target LTT.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan posisi strategisnya dalam mendukung kebijakan pangan nasional. Selain memacu produksi dan menjaga kestabilan pasokan beras, percepatan tanam juga diharapkan mampu menjadi salah satu solusi konkret menghadapi potensi krisis pangan global.

Kendari, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana turut mendukung percepatan luas tambah tanam (LTT) padi di Sulawesi Tenggara yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. Melalui perwakilan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., M.M., Distan Bombana mengikuti Rapat Koordinasi LTT Provinsi Sultra secara daring. Rapat ini berlangsung di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P. (27/2)

Dalam arahannya, Yudi Sastro menegaskan pentingnya percepatan tanam agar target luas tanam pada Februari dapat tercapai. “Segera lakukan percepatan perluasan areal tanam dan optimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Pastikan kebutuhan sarana produksi pertanian (saprodi) teridentifikasi dengan baik agar target di bulan Maret bisa terealisasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Dr. La Ode Muhammad Rusdin Jaya, melaporkan bahwa target luas tanam padi untuk Februari adalah 30.047 hektare, dengan realisasi saat ini mencapai 27.837 hektare atau sekitar 92 persen. Ia optimistis pada Maret target tersebut dapat terpenuhi.

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi padi di daerahnya. “Kami mengimbau penyuluh pertanian dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendukung upaya percepatan tanam di Bombana agar target produksi bisa tercapai,” kata Kepala Dinas Pertanian Bombana.

Pemerintah daerah terus mendorong percepatan tanam sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di Sulawesi Tenggara.

Pelayanan KB di Pasar Tradisional- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengadakan kegiatan Pencatatan dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Pasar Poleang, Kecamatan Poleang, pada Rabu (26/02/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pedagang dan pengunjung pasar, terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Acara ini dihadiri oleh Kepala UPTD Balai Penyuluhan KB Kecamatan Poleang Tengah, tenaga medis dari Dinas Kesehatan Bombana, bidan, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Sub Koordinator Penata KB DPPKB Bombana, I Made Rai Adiana, SKM., M.Kes., turut menyaksikan jalannya kegiatan.

“Kami ingin memastikan layanan KB dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, terutama mereka yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan. Melalui kegiatan ini, kami memberikan layanan pencatatan KB, penyuluhan kesehatan reproduksi, serta deteksi dini masalah kesehatan,” ujar I Made Rai Adiana.

Selain layanan pencatatan KB, kegiatan ini juga mencakup edukasi tentang manfaat KB bagi keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Petugas memberikan pemahaman mengenai pentingnya kontrasepsi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan.

DPPKB Bombana terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan dan penyuluh KB, guna memastikan layanan KB dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. “Kami ingin semua keluarga, terutama perempuan usia subur, mendapatkan akses informasi dan layanan KB yang berkualitas,” tambah I Made Rai Adiana.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya perencanaan keluarga sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.