BOMBANA, sultranet.com – Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Rumbia Tengah dan sukses menarik antusiasme warga sejak pagi, Kamis (27/2/2025).

Dalam program ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menggandeng Perum Bulog Cabang Bombana serta para pedagang lokal guna memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Binnuraeni AS menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama menjelang bulan puasa.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah, sehingga mereka dapat lebih siap menyambut Ramadhan tanpa khawatir akan kenaikan harga pangan,” ujarnya.

Sebanyak sembilan komoditas pangan strategis dijual dengan harga subsidi dalam program GAUL ini, yakni beras premium, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam ras, daging ayam potong, serta bawang merah dan bawang putih.

Berikut harga komoditas yang ditawarkan dalam kegiatan ini:

• Beras premium: Rp 100.000/10 Kg
• Minyak Kita Premium: Rp 15.000/liter
• Gula pasir: Rp 15.000/Kg
• Terigu Kompas: Rp 10.000/Kg
• Minyak goreng Sedap: Rp 18.000/liter
• Telur ayam ras: Rp 45.000/rak
• Daging ayam potong: Rp 50.000/ekor
• Bawang merah: Rp 20.000/Kg
• Bawang putih: Rp 30.000/Kg

Masyarakat menyambut baik program ini karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Seorang warga, Rahmawati (42), mengaku senang bisa membeli bahan pokok dengan harga murah.

“Harga di pasar sekarang naik, jadi program seperti ini sangat membantu kami, apalagi sebentar lagi puasa,” katanya.

Program GAUL ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di Bombana serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi menjelang bulan Ramadhan.

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini menunjukkan bahwa program pangan murah sangat dibutuhkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Pemerintah Kabupaten Bombana pun berkomitmen untuk terus menghadirkan program serupa di berbagai wilayah guna memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

BOMBANA, sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana melalui Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa menggelar sosialisasi pendaftaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di sejumlah SMA/SMK/MA di Pulau Kabaena. Kegiatan ini berlangsung pada 24 hingga 27 Februari 2025 dengan tujuan menyebarluaskan informasi pendaftaran kepada seluruh siswa kelas 10 di Kabupaten Bombana.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM. Kes, menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa yang memenuhi syarat dan memiliki jiwa nasionalisme tinggi untuk bergabung dengan Paskibraka. “Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa yang memenuhi syarat dan memiliki semangat nasionalisme dapat berkesempatan untuk bergabung dengan Paskibraka dan mengibarkan bendera pada perayaan kemerdekaan RI tahun 2025,” ujarnya. Saat ini, Sunandar juga menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekda Kabupaten Bombana.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh para pelajar, kepala sekolah, dan staf pengajar. Para peserta diberikan informasi lengkap mengenai persyaratan pendaftaran, tahapan seleksi, serta peran strategis Paskibraka dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendaftaran seleksi dapat diakses secara daring melalui laman https://paskibraka.bpip.go.id.

Nursia Sinaga, Admin Transparansi Paskibraka Kabupaten Bombana, menjelaskan mekanisme pendaftaran dan pengunggahan dokumen secara digital. “Adik-adik yang ingin mendaftar Paskibraka silakan mengakses website resmi. Semua dokumen persyaratan tersedia di sana, bisa diunduh dan diisi, kemudian diunggah melalui akun masing-masing siswa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nursia menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Paskibraka. Beberapa di antaranya adalah:

• Warga Negara Indonesia,
• Pelajar kelas X dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 18 tahun pada 17 Agustus 2025,
• Memiliki izin tertulis dari kepala sekolah serta persetujuan orang tua/wali,
• Memenuhi standar nilai akademik minimal baik,
• Sehat jasmani dan rohani,
• Tinggi badan minimal 170 cm dan maksimal 180 cm untuk putra, serta minimal 165 cm dan maksimal 175 cm untuk putri.

Namun, mengingat kondisi fisik pelajar di Kabupaten Bombana, tinggi badan minimal diturunkan menjadi 165 cm untuk putra dan 160 cm untuk putri, setelah mendapat persetujuan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP-RI).

Sosialisasi ini disambut positif oleh para siswa dan pihak sekolah. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bombana, Hj. Suarni, SP. MP, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam seleksi Paskibraka. “Kami ingin anak-anak Bombana memiliki semangat patriotisme yang tinggi dan kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,” katanya.

Seleksi berkas pendaftaran Paskibraka tingkat Kabupaten Bombana dijadwalkan dibuka pada Maret 2025. Informasi lebih lanjut akan disebarluaskan melalui grup Bimbingan Paskibraka Kabupaten Bombana, baliho di sekolah-sekolah, serta media sosial.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak siswa di Pulau Kabaena yang memahami prosedur pendaftaran dan dapat berpartisipasi dalam seleksi. Kesbangpol Bombana optimistis bahwa dengan dedikasi tinggi, generasi muda daerah ini mampu mengharumkan nama Wonua Bombana di tingkat yang lebih tinggi melalui kiprah mereka sebagai Paskibraka.

BOMBANA, Sultranet.com – Di tengah dinamika birokrasi pemerintahan, tidak banyak pejabat yang mampu meninggalkan jejak nyata di hati masyarakat. Namun, Syarif, S.H., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, menjadi pengecualian. Ia membuktikan bahwa jabatan bukan sekadar status, tetapi amanah untuk membawa perubahan melalui aksi langsung di lapangan.

Syarif dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penuh dedikasi sejak awal kariernya di lingkup pemerintahan Kabupaten Bombana. Berangkat dari jabatan staf, ia menapaki tangga birokrasi hingga dipercaya menjadi Kepala Dinas Perikanan selama sembilan tahun di era kepemimpinan Tafdil-Masyura. Saat itu, ia dikenal luas oleh masyarakat pesisir sebagai sosok yang dekat dengan nelayan dan konsisten mendorong kemajuan sektor perikanan.

“Saya percaya pekerjaan terbaik datang dari tindakan nyata, bukan dari wacana,” kata Syarif saat ditemui di ruang kerjanya. Sabtu (27/2/2025).

Program bantuan untuk nelayan kecil, pengembangan teknologi budidaya, hingga peningkatan produksi hasil tangkap menjadi bukti nyata keberhasilannya. Tak heran, saat Burhanuddin menjabat sebagai Pj. Bupati Bombana, Syarif tetap dipercaya memimpin Dinas Perikanan.

Pada tahun 2023, Syarif kemudian dipindahkan ke Dinas Pertanian, sektor yang langsung bersentuhan dengan para petani. Tugas ini ia emban dengan semangat yang sama seperti saat menangani perikanan. Bagi Syarif, setiap jabatan adalah tanggung jawab besar, terlebih ketika menyangkut kesejahteraan rakyat.

“Menjadi Kadis Pertanian adalah tantangan baru. Tapi saya yakin, dengan kerja keras dan pendekatan yang tepat, kita bisa mendorong pertanian Bombana lebih maju,” ujarnya.

Langkah pertamanya adalah turun langsung ke sawah, kebun, dan ladang milik petani. Menurutnya, cara terbaik memahami masalah petani adalah dengan melihat langsung kondisi mereka. Ia mengedepankan penerapan teknologi modern, pemanfaatan pupuk organik berbasis riset, serta peningkatan kualitas bibit unggul seperti kelapa sawit.

Syarif juga aktif mengajak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dan perkebunan. Melalui media sosial dan forum-forum diskusi, ia membagikan pengalamannya serta menanamkan pemahaman bahwa pertanian adalah sektor strategis yang menjanjikan masa depan cerah.

“Jangan takut untuk berkarya dan berinovasi. Masa depan pertanian dan perkebunan ada di tangan kita semua,” tegasnya.

Tak hanya itu, hari libur pun ia manfaatkan untuk turun langsung bekerja di kebun. Ia menyebut aktivitas itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Baginya, menjadi pejabat bukan alasan untuk berhenti belajar dan berkontribusi secara nyata.

Kini, di usianya yang tak lagi muda dan menjelang masa pensiun, Syarif berharap apa yang telah ia lakukan menjadi warisan inspiratif bagi generasi penerus. Ia ingin meninggalkan jejak sebagai birokrat yang tidak hanya memimpin dari balik meja, tapi juga dari tengah sawah dan laut.

“Saya ingin melihat pertanian dan perkebunan kita mandiri, berdaya saing, dan menjadi andalan ekonomi rakyat. Teknologi, semangat gotong royong, serta partisipasi pemuda adalah kuncinya,” katanya sambil mengusap keringat dengan kaos kerjanya.

Syarif menutup perbincangan dengan harapan besar bagi masyarakat Bombana. Ia percaya bahwa daerah ini akan terus maju jika dipimpin oleh sosok yang amanah dan peduli terhadap nasib rakyat kecil.

“Semoga Bombana terus berkembang di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Saya yakin mereka bisa membawa Bombana lebih sejahtera dan berjaya,” tutupnya.

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana mendapat kunjungan dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan personel. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025, di lapangan apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana.

Kabid Provam Polda Sultra, Kombes Pol Roni Faisal Saiful Faton, S.I.K., M.H., M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pedoman kerja Polri, yakni Tribrata dan Catur Prasetya.

“Setiap anggota Polri harus memahami dan mengamalkan kode etik profesi dengan baik. Disiplin, mental yang kokoh, serta keterampilan teknis adalah hal yang harus dimiliki setiap personel,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Roni Faisal juga mengingatkan tentang pentingnya peran pimpinan dalam membimbing dan mengawasi anggotanya. Menurutnya, sinergi antara atasan dan bawahan harus terjalin dengan baik agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif, profesional, dan produktif.

Selain penyampaian arahan, kegiatan dilanjutkan dengan Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan (Gaktibplin) yang dipimpin oleh Kasubdit Provos Polda Sultra, Kompol Sofwan Rasyidi, S.I.K., S.H., M.H. Pemeriksaan meliputi sikap tampang, kelengkapan identitas diri, serta surat-surat kendaraan personel Polres Bombana.

Untuk memastikan kedisiplinan lebih lanjut, dilakukan pula tes urine bagi seluruh personel yang hadir.

“Tes urine ini adalah bagian dari pengawasan internal agar seluruh anggota Polri, khususnya di Polres Bombana, tetap menjaga integritas dan menjauhi penyalahgunaan narkoba,” ujar Sofwan Rasyidi.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menyambut baik kegiatan ini dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga profesionalisme dalam bertugas.

“Kami terus mengingatkan seluruh personel untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Ini bagian dari upaya kami dalam menciptakan institusi kepolisian yang bersih dan terpercaya,” kata Wisnu Hadi.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 08.38 WITA tersebut berjalan lancar dan kondusif. Kehadiran tim Propam Polda Sultra diharapkan dapat semakin meningkatkan kedisiplinan serta profesionalisme anggota Polres Bombana dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa humas pemerintah harus berperan lebih dari sekadar penyampai informasi. Di tengah era digital yang dipenuhi dengan disinformasi, humas harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan hoaks yang semakin masif. (26/1)

“Kita tidak bisa hanya reaktif dan sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Meutya menekankan bahwa sinergi antarhumas pemerintah bukan hanya kerja sama teknis, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mengelola opini publik. Ia menganalogikan kerja humas seperti tim sepak bola, di mana tanpa koordinasi dan strategi yang tepat, akan sulit memenangkan pertarungan dalam ruang publik.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah dikalahkan oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Peran humas pemerintah semakin kompleks dengan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial, sementara survei IDN Research Institute (2025) mengungkap bahwa 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi yang mereka dapat dari media sosial dibandingkan media konvensional.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” tegas Meutya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa akses terhadap informasi yang benar bukan sekadar kebutuhan, tetapi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Meutya mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan yang menyatakan bahwa teknologi komunikasi selalu membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Artinya, humas pemerintah tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.

“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” tambahnya.

Menkomdigi juga mengapresiasi peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar informasi tentang program prioritas serta kebijakan strategis dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut menekankan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” katanya.

Baik Meutya maupun Hasan Nasbi sepakat bahwa sinergi kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan ruang komunikasi publik yang positif.

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya Hafid.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa biro humas pemerintah harus bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi ujung tombak dalam melawan disinformasi dan membentuk persepsi publik secara proaktif. Di tengah era disrupsi digital dan banjir informasi, peran ini menjadi kunci untuk menjaga keutuhan narasi nasional dan mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Jakarta, 26 Februari 2025

Pemerintah menanggapi dinamika digital yang kian kompleks dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema “Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemkomdigi, Jakarta. Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antar biro humas dari pusat hingga daerah, agar penyampaian informasi kepada publik dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan tepat sasaran. Dalam kondisi di mana media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube mendominasi arus informasi, humas pemerintah dituntut untuk tidak hanya menanggapi isu, tetapi juga menciptakan narasi yang solid sejak awal.

Kendati banyak pihak masih mengandalkan cara lama yang bersifat reaktif, Meutya Hafid menekankan bahwa era digital menuntut strategi baru. Ia mengibaratkan kerja humas dengan tim sepak bola yang harus memiliki koordinasi, strategi, dan eksekusi yang serasi untuk memenangkan pertarungan opini publik. Disinformasi yang berkembang dengan cepat harus diantisipasi agar kebijakan pemerintah tidak kalah oleh narasi hoaks yang beredar.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada pihak yang menyebarkan informasi keliru, kita tidak boleh tinggal diam. Humas pemerintah harus bersatu, satu suara, dan lebih kreatif dalam menyampaikan pesan,” tegas Meutya Hafid.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menambahkan, “Komunikasi bukan hanya pelengkap kebijakan, melainkan bagian inti dari strategi pemerintah. Tanpa komunikasi yang efektif, bahkan kebijakan terbaik pun bisa gagal diterima publik.”

Kedua pejabat tersebut menekankan bahwa perang narasi ini merupakan tantangan strategis yang harus dihadapi dengan inovasi dan kerja sama lintas sektor. Mereka mengajak setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga komunikasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di era konvergensi media, sinergi antara pejabat humas pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencegah ruang publik dipenuhi oleh informasi yang belum tentu benar.

Sebagai ekor berita, para pejabat menegaskan bahwa langkah proaktif dalam membangun narasi positif merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan ruang komunikasi yang kredibel, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif disinformasi. Dengan demikian, peran humas menjadi pilar penting dalam mempertahankan integritas informasi di tengah arus digital yang cepat dan dinamis.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana menerima kunjungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka sosialisasi Festival Olahraga Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyukseskan ajang olahraga yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong sektor pariwisata. (26/2)

Rombongan Dispora Sultra yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari Irad Imran selaku Kasubag Perencanaan, bersama Adam Malik, Yusrin, dan Yusmirat. Mereka disambut langsung oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anindya Duliman Amin, S.Kom, MM.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek teknis festival menjadi topik utama pembahasan, termasuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan, mekanisme pelaksanaan, hingga strategi promosi guna meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dispora Sultra menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyukseskan acara ini.

“Kami berharap Festival Olahraga 2025 dapat menjadi ajang yang tidak hanya membangun semangat kompetisi di kalangan atlet daerah, tetapi juga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Irad Imran.

Sementara itu, Anindya Duliman Amin menyampaikan bahwa Kabupaten Bombana siap untuk mendukung dan berpartisipasi dalam festival tersebut. “Kami akan memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik, termasuk menyosialisasikan acara ini kepada masyarakat dan komunitas olahraga di Bombana agar antusiasme semakin meningkat,” katanya.

Festival Olahraga 2025 menjadi bagian dari agenda tahunan yang bertujuan untuk menggali potensi atlet lokal serta mendorong perkembangan dunia olahraga di Sulawesi Tenggara. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat melalui olahraga serta memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci utama dalam menyukseskan festival ini. Dengan persiapan yang matang, Festival Olahraga 2025 diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga dan pariwisata di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital untuk mengantisipasi meningkatnya risiko dunia maya terhadap anak-anak. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, melindungi anak dari konten berbahaya, dan mendorong pemanfaatan teknologi secara produktif melalui sinergi antara aparat pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Jakarta, 26 Februari 2025

Penyusunan RPP ini merupakan respons nyata atas aspirasi publik yang disuarakan oleh orang tua, pendidik, dan komunitas digital. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen anak usia 5–12 tahun mengakses internet dengan durasi 4–6 jam per hari, meskipun sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk hiburan dan permainan. Laporan ECPAT Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak 2023 mencatat bahwa lebih dari 15 ribu anak telah menjadi korban eksploitasi seksual daring, sedangkan 440 ribu anak usia 10–20 tahun terjerat judi online. Fakta-fakta ini memperjelas urgensi regulasi sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi muda.

RPP Perlindungan Anak di Ruang Digital akan mengatur tiga pilar utama. Pertama, platform digital diwajibkan menerapkan mekanisme verifikasi usia dan kepemilikan akun guna mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai. Kedua, pemerintah akan memperketat pengawasan serta pembatasan terhadap konten berisiko seperti pornografi, kekerasan, perjudian online, dan eksploitasi anak. Ketiga, peningkatan literasi digital melalui pendampingan orang tua, guru, dan komunitas diharapkan dapat membangun budaya digital yang sehat.

“Menyusun regulasi ini adalah bentuk nyata respons terhadap kegelisahan masyarakat yang ingin anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal di dunia maya,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam peringatan Safer Internet Day di Jakarta.

Meutya menambahkan, “Kami mengajak orang tua, guru, dan semua pihak terkait untuk bersama-sama membangun budaya literasi digital. Anak-anak harus diajarkan memilah dan memilih konten dengan bijak, sehingga internet menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah.”

Sebagai upaya partisipatif, Kementerian Komunikasi dan Digital membuka forum konsultasi publik yang akan dimulai pada Maret 2025. Forum ini diharapkan dapat menampung masukan dari akademisi, LSM, dan pelaku industri digital untuk menyempurnakan RPP sehingga kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Pemerintah juga menggandeng platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Meta agar regulasi dapat dijalankan dengan optimal dan sinergis.

Di era di mana digitalisasi semakin mendominasi kehidupan, penyusunan RPP ini merupakan langkah strategis untuk tidak hanya melindungi anak dari konten negatif, tetapi juga mendorong mereka menjadi kreator dan inovator. Dengan mengutamakan kerja sama lintas sektor, Indonesia berkomitmen menjaga masa depan generasi digital melalui pendidikan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam ekor berita, pejabat Kemkomdigi menegaskan, “Regulasi ini adalah fondasi bagi ekosistem digital yang aman dan produktif, serta upaya preventif untuk menjaga masa depan anak-anak Indonesia.”

Jakarta, SultraNet.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa humas pemerintah tidak boleh hanya menjadi penyampai informasi, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan disinformasi yang kian masif di era digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

“Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya.

Ia menegaskan, sinergi antarhumas pemerintah bukan sekadar kerja teknis, melainkan bagian dari strategi nasional dalam mengelola narasi publik. Meutya mengibaratkan fungsi humas seperti tim sepak bola, di mana koordinasi, strategi, dan eksekusi menjadi kunci kemenangan dalam pertarungan opini publik.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tegasnya.

Meutya juga menyoroti perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ia menyebut media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai medan utama pertarungan narasi saat ini.

“Berdasarkan survei Katadata Insight Center tahun 2022, sekitar 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi dari media sosial. Sementara survei IDN Research Institute pada 2025 menyebutkan 43 persen generasi Milenial dan Gen Z lebih percaya pada informasi dari media sosial ketimbang media konvensional,” ungkapnya.

Menghadapi kenyataan tersebut, Meutya menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam strategi komunikasi pemerintah.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” katanya.

Menurut Meutya, memberikan informasi yang benar bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Ia pun mengajak seluruh jajaran humas pemerintah untuk aktif melawan disinformasi.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” ujarnya.

Meutya juga mengutip pemikir komunikasi ternama, Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa setiap teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Hal ini menurutnya menjadi penanda bahwa humas kini bukan hanya penyampai pesan, melainkan juga harus menjadi pengarah wacana publik.

“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan. Kita harus menjadi pengarah percakapan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi juga memberikan apresiasi kepada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah berperan sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel dan terkoordinasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari strategi utama dalam menyukseskan sebuah kebijakan.

“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ucap Hasan.

Ia juga menekankan perlunya setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Meutya dan Hasan pun sepakat bahwa sinergi kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membentuk ruang komunikasi publik yang positif dan konstruktif.

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya Hafid.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menantang seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar mengikuti arus, melainkan menjadi pionir dalam transformasi digital di wilayah masing-masing. Tantangan ini disampaikan dalam sesi pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang menekankan pentingnya percepatan layanan publik berbasis elektronik demi efisiensi dan transparansi. Magelang, 25 Februari 2025

Transformasi digital dianggap bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dalam sesi tersebut, Menkomdigi mengingatkan bahwa digitalisasi harus menjadi prioritas utama, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih menghadapi kendala koordinasi antara pusat dan daerah. Menurutnya, tanpa sinergi yang erat, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan berjalan pincang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diincar, yakni mencapai rata-rata 8 persen per tahun. Pemerintah telah menekankan hal ini melalui arahan Presiden Prabowo yang mengutamakan layanan publik berbasis elektronik, sehingga kepala daerah diharapkan mampu memimpin perubahan secara mandiri dan adaptif.

Dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi, para pemimpin daerah diminta memahami berbagai regulasi yang telah ditetapkan, seperti PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Permenkominfo No. 9/2023 tentang Artificial Intelligence; Keppres No. 21/2024 tentang Pengendalian Judi Online; serta UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemahaman regulasi ini dianggap sebagai fondasi penting agar setiap daerah dapat menyusun kebijakan digital yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Retreat kepala daerah yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang menghadirkan rangkaian materi strategis yang melibatkan para menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Sesi pembekalan ini tidak hanya membahas aspek teknis transformasi, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa kepala daerah harus berani mengkritisi dan memberikan masukan demi terciptanya kebijakan digital yang berdampak nyata. Ia mencontohkan situasi di mana tanpa inisiatif lokal, digitalisasi hanya akan menjadi slogan belaka. Menurutnya, inovasi dalam pelayanan publik melalui teknologi informasi adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan mencapai kedaulatan digital yang diidamkan.

“Mengubah paradigma layanan publik melalui digitalisasi bukan soal pilihan, tetapi kebutuhan. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya layanan publik berbasis elektronik. Artinya, kepala daerah harus siap memimpin perubahan, bukan sekadar menunggu arahan dari pusat,” ungkap Menkomdigi Meutya Hafid.

“Tanpa pemahaman mendalam terhadap regulasi digital, daerah akan kesulitan menyusun kebijakan yang tepat. Jangan sampai kepala daerah gagap teknologi atau tertinggal dalam regulasi digital yang terus berkembang,” tambahnya.

Dalam pernyataannya yang penuh semangat, beliau juga menantang, “Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus berdaulat dalam menciptakan dan mengendalikan ekosistem digital kita sendiri. Jadi, siapkah Anda memimpin perubahan?”

Sebagai ekor berita, para pejabat menekankan bahwa transformasi digital adalah fondasi menuju pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan inovatif. Kegiatan retreat di Akmil Magelang menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan strategi digital di tingkat daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan, dengan penerapan kebijakan yang tepat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui inovasi dan kedaulatan digital.

Transformasi digital kini harus menjadi prioritas bersama demi kemajuan layanan publik dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.