Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sultra melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Kota Kendari, Selasa (25/2/2025). Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriyah. Turut hadir dalam sidak tersebut Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, S.I.K, M.Si., Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra Yuni Nurmalawati, Kepala Bulog Sultra Sitti Mardati Saing, Perwakilan BI Sultra Rangga, Kadis Perindag Sultra Roni Yakob Laute, Kadis Ketahanan Pangan Ari Siswanto, Karo Perekonomian Setda Sultra Abdul Rajab, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.

Dalam pemantauan ini, beberapa komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam dan sapi, cabai, serta telur menjadi fokus utama. Sekda Sultra menegaskan bahwa secara umum harga-harga masih dalam kondisi wajar dan stabil. “Setelah sidak ini, kami juga akan meninjau langsung ke distributor untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan harga tidak mengalami lonjakan yang signifikan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Sentral Kota Lama, harga beberapa bahan pokok tercatat sebagai berikut: beras Mawar Merah (10 kg) Rp150.000, daging sapi Rp140.000/kg, cabai besar & cabai keriting Rp40.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, dan daging ayam per ekor ukuran besar Rp75.000 serta ukuran sedang Rp65.000.

Selain di pasar tradisional, tim juga melakukan pemantauan di beberapa titik strategis lainnya, yaitu Pasar Sentral Kota Lama, Pangkalan Gas LPG 3 KG PT. Walzakri Kendari, PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, dan Hypermart The Park Kendari. Sekda Sultra menegaskan bahwa stok bahan pokok mencukupi dan harga masih terkendali. “Jika ada kenaikan harga, kami akan mencari solusi agar masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Dalam pemantauan di pangkalan LPG 3 kg PT. Walzakri Kendari, Sekda memastikan bahwa distribusi gas berjalan lancar dan stok cukup hingga Idul Fitri. “Dari Pertamina juga sudah menyampaikan bahwa stok LPG aman dan tidak ada kelangkaan,” katanya. Sementara itu, di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, distributor resmi produk Wings Group, tim sidak memastikan bahwa stok minyak goreng dan bahan makanan lainnya cukup untuk dua bulan ke depan. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak perlu panik. Stok minyak goreng dan bahan pokok lainnya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan di Sulawesi Tenggara,” ujar Sekda Sultra.

Sekda Sultra juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden (Inpres). Ia menegaskan bahwa penghematan anggaran akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengendalian inflasi. “Efisiensi ini sudah ada aturannya, misalnya dengan memangkas perjalanan dinas yang tidak mendesak, alat tulis kantor, dan kegiatan lain yang kurang prioritas,” jelasnya.

Sekda Sultra menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga dan stok bahan pokok. Jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar, langkah intervensi akan segera dilakukan, seperti operasi pasar dan koordinasi dengan distributor. “Kami akan memastikan pedagang tidak menaikkan harga di luar batas kewajaran. Jika ada kenaikan signifikan, pemerintah akan turun tangan,” tegasnya. Dengan pemantauan yang terus dilakukan, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran akan kenaikan harga yang tidak terkendali.

Kendari, SultraNet.com – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriyah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Pasar Sentral Kota Lama, Kendari, pada Selasa, 25 Februari 2025.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman selama Ramadhan. “Secara umum, harga-harga masih dalam batas wajar dan stok mencukupi. Kami juga akan cek langsung ke distributor untuk memastikan pasokan tetap lancar,” kata Asrun Lio di sela-sela sidak.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian utama tim meliputi beras, minyak goreng, gula, daging ayam dan sapi, telur, serta cabai. Harga-harga yang terpantau di Pasar Sentral Kendari menunjukkan kestabilan. Beras Mawar Merah ukuran 10 kilogram dijual seharga Rp150.000, daging sapi Rp140.000 per kilogram, cabai besar dan cabai keriting Rp40.000 per kilogram, serta bawang putih dan merah masing-masing Rp45.000 dan Rp40.000 per kilogram. Daging ayam per ekor dipatok Rp75.000 untuk ukuran besar dan Rp65.000 untuk ukuran sedang.

Sidak tidak hanya dilakukan di pasar tradisional. Tim juga meninjau distribusi gas LPG 3 kilogram di Pangkalan PT. Walzakri Kendari, stok barang di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, serta pusat perbelanjaan Hypermart The Park Kendari.

Di pangkalan gas, Sekda memastikan tidak ada kendala distribusi menjelang hari besar. “Pertamina sudah memastikan bahwa stok LPG aman hingga Lebaran. Distribusinya lancar dan tidak ditemukan kelangkaan,” jelas Asrun Lio.

Sementara itu, di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang, tim mendapati stok minyak goreng dan produk kebutuhan pokok lainnya cukup hingga dua bulan ke depan. “Kami ingin menenangkan masyarakat. Tidak perlu panik, stok bahan pokok cukup untuk kebutuhan Ramadhan,” tegas Sekda.

Sidak kali ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. Sekda menyampaikan bahwa penghematan belanja akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengendalian inflasi.

“Efisiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor yang tidak mendesak. Anggaran akan diarahkan ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah-langkah intervensi apabila ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar. Sekda menegaskan bahwa TPID akan terus melakukan pemantauan secara rutin dan siap menggelar operasi pasar jika diperlukan.

“Kalau ada pedagang yang menaikkan harga di luar batas kewajaran, kami akan ambil tindakan. Pemerintah akan hadir memastikan masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.

Kehadiran sejumlah pejabat penting dalam sidak ini turut memperkuat komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga. Hadir mendampingi Sekda antara lain Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Kepala Bulog Sultra Sitti Mardati Saing, Perwakilan BI Sultra Rangga, Kadis Perindag Roni Yakob Laute, Kadis Ketahanan Pangan Ari Siswanto, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.

Dengan pemantauan yang terus berlanjut hingga Ramadhan dan Idul Fitri nanti, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman tanpa kekhawatiran akan kenaikan harga.

Kendari, sultranet.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan Ramadan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperkuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Senin, 24 Februari 2025

Dalam rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, pemerintah daerah diinstruksikan untuk lebih aktif menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Pemerintah daerah harus memastikan inflasi terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomsi. Ia juga meminta setiap daerah rutin memantau harga di pasar dan segera melakukan intervensi jika terjadi lonjakan signifikan, termasuk dengan operasi pasar dan subsidi transportasi.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asisten II Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).

Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di Sultra, mencapai 4,38%. Komoditas utama penyebab kenaikan ini adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah. Selain itu, harga gula pasir secara nasional naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025, sementara harga minyak goreng juga mengalami kenaikan sebesar 0,48%.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra, Asrun Lio, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Kami akan memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman, serta melakukan intervensi jika diperlukan agar harga tetap stabil dan tidak membebani masyarakat,” katanya.

Asrun Lio juga menginstruksikan Disperindag dan BPS Sultra untuk terus mengumpulkan dan menganalisis data harga secara berkala guna menentukan langkah strategis yang efektif. “Harapannya, setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata dalam menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra berencana mengoptimalkan program subsidi transportasi bagi distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional. Pemerintah daerah juga akan menggencarkan operasi pasar untuk menekan harga komoditas yang berpotensi melonjak.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mengatasi tantangan inflasi menjelang Ramadan, memastikan stok bahan pokok tetap terjaga, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menghadapi momen penting ini.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja, Senin (24/2/2025).

Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Disdukcapil ini diawali dengan Apel Pagi dan dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Firdaus, S.Pd., MM, Sekretaris Sitti Ramlah, S.Si., M.Sc, serta Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Disdukcapil Bombana.

Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk memperjelas target dan tanggung jawab setiap pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kependudukan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menegaskan bahwa Perjanjian Kinerja ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya perjanjian ini, saya berharap seluruh pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ini adalah langkah nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan bahwa perjanjian ini juga menjadi instrumen penting dalam membangun sinergi antarpejabat Disdukcapil, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih efisien dan responsif.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja, agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera diatasi.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar kita bisa memantau progres kinerja. Jika ada kendala, maka harus segera dicarikan solusi bersama. Saya ingin semua pihak saling mendukung dan bekerja sama demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Bombana, Sitti Ramlah, berharap dengan adanya perjanjian ini, para pejabat bisa lebih termotivasi dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang maksimal.

“Perjanjian ini harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan. Jangan hanya berorientasi pada capaian individu, tapi juga harus memperkuat kerja sama tim agar pelayanan semakin optimal,” katanya.

Masyarakat Bombana berharap perjanjian ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah, cepat, dan transparan.

Dengan adanya penandatanganan ini, Disdukcapil Bombana semakin memperkuat komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melantik 11 pejabat tinggi pratama sebagai bagian dari tahap ketiga penyesuaian nomenklatur baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Pelantikan yang dilakukan melalui Keputusan Menkomdigi Nomor 48 Tahun 2025 ini merupakan kelanjutan dari dua tahap sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja kementerian dalam mendukung inovasi serta transformasi digital di Indonesia. Acara pelantikan berlangsung di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

Proses pelantikan dilakukan secara bertahap untuk memastikan penempatan pejabat yang terbaik sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian dalam tiga tahap merupakan hasil masukan dari level menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu guna menerapkan prinsip kehati-hatian serta evaluasi berkala. Langkah strategis ini diambil agar proses restrukturisasi dapat berjalan secara terukur dan menyeluruh, sehingga setiap unit kerja di Kemkomdigi mampu beroperasi dengan optimal dalam mendukung kebijakan digital nasional.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, pejabat tinggi pratama yang dilantik di tahap ketiga memikul tanggung jawab strategis di berbagai bidang. Di antaranya, M Zamzani B Tjenreng sebagai Kepala Biro Umum, Radita Ajie sebagai Kepala Biro Hukum, dan Oki Suryowahono sebagai Kepala Pusat Kebijakan Strategis. Selain itu, pelantikan ini juga mencakup pejabat di bidang penataan spektrum frekuensi radio, pengendalian ruang digital, pengembangan literasi digital, serta inspektur yang bertugas melakukan pengawasan internal.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya objektivitas dalam memilih tim kerja. Pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu membentuk tim berdasarkan fungsi dan tugas kerja, bukan berdasarkan kedekatan personal, agar tercipta sinergi dan akuntabilitas dalam setiap lini organisasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung efisiensi dan tata kelola keuangan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mengangkat pejabat tinggi pratama dalam tiga tahap merupakan strategi kami untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jika nanti kami melihat ada kekurangan, kami akan terus melakukan evaluasi secara berkala,” ujar Meutya Hafid dalam acara pelantikan.

Dalam kesempatan yang sama, beliau menambahkan, “Eselon satu ke bawah saya selalu tekankan untuk memilih tim berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. Hal ini penting agar setiap penggerak Kemkomdigi dapat menjalankan peran dengan optimal dan mendukung harapan Presiden terhadap efisiensi dalam tata kelola keuangan.”

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi internal Kemkomdigi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi digital di berbagai sektor. Dengan penyesuaian nomenklatur baru ini, kementerian diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan era digital dan mampu menjawab dinamika perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Sebagai ekor berita, pejabat Kemkomdigi menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja melalui evaluasi berkala dan penerapan prinsip profesionalisme. Langkah strategis ini diyakini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan dukungan terhadap inovasi digital yang berkelanjutan.

Kemkomdigi berharap pelantikan pejabat tinggi pratama ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar unit kerja, sehingga visi transformasi digital nasional dapat terwujud secara optimal dalam rangka pembangunan Indonesia ke depan.

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Binnuraeni AS, SE., S.Pd., turut serta dalam acara peluncuran Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang digelar di Polres Bombana. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025.

Acara ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Julianti Listyo Sigit. Seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polrestabes se-Indonesia turut serta dalam kegiatan ini. Dari Polres Bombana, peluncuran program dihadiri oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, serta jajaran Pejabat Utama (PJU), termasuk Kabag, Kasat, dan Kanit.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menekankan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah. “Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan sehat dan bergizi. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, kita bisa menciptakan sumber pangan mandiri,” ujarnya.

Selain peluncuran program, kegiatan ini juga diisi dengan aksi nyata, seperti penanaman bibit sayuran serta panen cabai dan ikan air tawar di Kebun Polres Bombana. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. “Program P2L sangat sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pangan. Kami berharap program ini dapat berkembang dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan,” katanya.

Melalui program ini, Dinas Ketahanan Pangan Bombana bersama Polres Bombana berupaya mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam bercocok tanam di pekarangan rumah mereka. Selain meningkatkan ketahanan pangan keluarga, langkah ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi warga Bombana.

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana mengikuti peluncuran program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang digelar oleh Mabes Polri secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Kebun Sayur Bhayangkari Polres Bombana dan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung program Makan Bergizi Gratis. Acara ini digelar pada Senin (24/2/2025).

Setelah mengikuti peluncuran secara daring, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K. bersama Ketua Bhayangkari dan jajaran pengurus Bhayangkari, Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana, serta sejumlah kepala dinas terkait melaksanakan kegiatan nyata di lapangan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Sarif, S.H., Kepala Dinas Perikanan Ir. Muhammada Siarah, M.Si., serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Binnuraeni, S.Pd., bersama para kepala bidang masing-masing.

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa program P2L merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan sehat dan bergizi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, S.H., mengapresiasi inisiatif Polres Bombana dalam mendukung program ini. “Kami berterima kasih kepada Polres Bombana dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi warga yang membutuhkan,” katanya.

Program P2L yang diinisiasi oleh Polri ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam memperkuat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya di Kabupaten Bombana

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kondisi harga dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras. Kabupaten Bombana bahkan mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, didorong oleh naiknya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh. Deputi BPS, M. Habibullah, menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari 2025, sementara harga cabai rawit justru turun 4,37 persen. Adapun minyak goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan BPS dalam menganalisis perkembangan harga dan merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi jika dibutuhkan, termasuk dalam bentuk pengurangan biaya distribusi dan pengendalian biaya transportasi. Langkah ini dianggap penting agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak. Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov Sultra pun berkomitmen untuk mempercepat respons jika terjadi gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang strategis.

Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

JAKARTA, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menjalankan tugas delegasi dari Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) dengan melakukan serangkaian agenda penting di Jakarta. Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Wagub memulai kegiatannya sejak 21 Februari 2025, dengan agenda utama koordinasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kantor Penghubung Sultra di Jakarta. Sabtu, 22 Februari 2025

Sekda Sultra mengatakan, setelah menerima mandat dari Gubernur Sultra, Wagub langsung bertolak ke Kemendagri untuk membahas berbagai tugas pemerintahan yang menjadi prioritas daerah. “Kemarin sejak pagi, Bapak Wagub langsung melaksanakan tugas perdana di Kemendagri terkait koordinasi pemerintahan. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB, beliau melanjutkan kegiatan di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Selama berdinas di Jakarta, Wagub Sultra juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Penghubung. Ia meminta seluruh pegawai untuk bekerja lebih optimal dalam mendukung kepentingan daerah. Plt. Kepala Kantor Penghubung turut diberi kesempatan memaparkan tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian.

“Pak Wagub menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sultra. Beliau juga mengingatkan agar tidak melupakan sejarah pembentukan Provinsi Sultra yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan suku bangsa di Bumi Anoa,” tambah Sekda.

Gubernur Sultra saat ini tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama periode tersebut, Wagub Hugua akan menjalankan tugas delegasi hingga berangkat ke Magelang pada 26 Februari 2025 untuk mengikuti agenda resmi yang dimulai sehari setelahnya.

Menurut Sekda Sultra, Gubernur ASR dan Wagub Hugua memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Setiap pemimpin ada masanya. Inilah waktu yang tepat bagi ASR – Hugua untuk mengabdi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik,” tuturnya.

Selain fokus pada tata kelola pemerintahan, Wagub juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program pembangunan di Sultra berjalan lancar. Ia memastikan bahwa agenda yang dijalankan di Jakarta bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret dalam memperkuat pembangunan daerah.

Dengan adanya koordinasi intensif yang dilakukan, Pemprov Sultra berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wagub menargetkan optimalisasi peran Kantor Penghubung Sultra untuk menjadi fasilitator utama bagi kepentingan daerah di tingkat nasional.

Sejumlah agenda strategis lain juga telah disusun untuk memaksimalkan periode delegasi ini, termasuk pertemuan dengan berbagai instansi terkait guna mempercepat program-program prioritas daerah.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah daerah berharap berbagai kebijakan yang dirancang dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Jakarta, sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana melakukan audiensi dan konsultasi terpadu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan pembangunan daerah. (22/2)

Kepala DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman, M.Si, mengatakan bahwa audiensi ini dilakukan untuk memperkuat komitmen daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di Bombana benar-benar inklusif, mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak, serta kelompok rentan lainnya,” ujar Abdul Rahman melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DP3A Bombana.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari DP3A Bombana bersama Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkonsultasi mengenai implementasi ARG dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Mereka juga membahas bagaimana ARG dapat lebih terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Anggaran Responsif Gender (ARG) sendiri merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran yang memastikan bahwa kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. ARG bukanlah anggaran khusus untuk perempuan, melainkan strategi agar alokasi dana pembangunan lebih adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Menurut Abdul Rahman, pemahaman yang kuat mengenai ARG sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak.

“Dengan adanya audiensi ini, kami berharap daerah semakin paham bagaimana ARG bisa diterapkan secara optimal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif,” tambahnya.

Selain membahas aspek teknis penerapan ARG, audiensi ini juga menjadi forum berbagi pengalaman antar daerah terkait tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan efektivitas penerapan ARG agar program pembangunan yang dijalankan lebih inklusif dan berkeadilan.

Sebagai dasar implementasi ARG, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme penganggaran berbasis gender di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang memungkinkan penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan anggaran negara.

Melalui konsultasi ini, DP3A Bombana berharap penerapan ARG semakin maksimal di daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, kebijakan pembangunan di Kabupaten Bombana diharapkan lebih berkeadilan dan berdampak luas bagi masyarakat.