Disdukcapil Bombana Teken Perjanjian Kinerja, Perkuat Komitmen Pelayanan Publik

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja, Senin (24/2/2025).

Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Disdukcapil ini diawali dengan Apel Pagi dan dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Firdaus, S.Pd., MM, Sekretaris Sitti Ramlah, S.Si., M.Sc, serta Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Disdukcapil Bombana.

Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk memperjelas target dan tanggung jawab setiap pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kependudukan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menegaskan bahwa Perjanjian Kinerja ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya perjanjian ini, saya berharap seluruh pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ini adalah langkah nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan bahwa perjanjian ini juga menjadi instrumen penting dalam membangun sinergi antarpejabat Disdukcapil, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih efisien dan responsif.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja, agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera diatasi.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar kita bisa memantau progres kinerja. Jika ada kendala, maka harus segera dicarikan solusi bersama. Saya ingin semua pihak saling mendukung dan bekerja sama demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Bombana, Sitti Ramlah, berharap dengan adanya perjanjian ini, para pejabat bisa lebih termotivasi dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang maksimal.

“Perjanjian ini harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan. Jangan hanya berorientasi pada capaian individu, tapi juga harus memperkuat kerja sama tim agar pelayanan semakin optimal,” katanya.

Masyarakat Bombana berharap perjanjian ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah, cepat, dan transparan.

Dengan adanya penandatanganan ini, Disdukcapil Bombana semakin memperkuat komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.




11 Pejabat Tinggi Pratama Kemkomdigi Dilantik untuk Tingkatkan Kinerja

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melantik 11 pejabat tinggi pratama sebagai bagian dari tahap ketiga penyesuaian nomenklatur baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Pelantikan yang dilakukan melalui Keputusan Menkomdigi Nomor 48 Tahun 2025 ini merupakan kelanjutan dari dua tahap sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja kementerian dalam mendukung inovasi serta transformasi digital di Indonesia. Acara pelantikan berlangsung di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

Proses pelantikan dilakukan secara bertahap untuk memastikan penempatan pejabat yang terbaik sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian dalam tiga tahap merupakan hasil masukan dari level menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu guna menerapkan prinsip kehati-hatian serta evaluasi berkala. Langkah strategis ini diambil agar proses restrukturisasi dapat berjalan secara terukur dan menyeluruh, sehingga setiap unit kerja di Kemkomdigi mampu beroperasi dengan optimal dalam mendukung kebijakan digital nasional.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, pejabat tinggi pratama yang dilantik di tahap ketiga memikul tanggung jawab strategis di berbagai bidang. Di antaranya, M Zamzani B Tjenreng sebagai Kepala Biro Umum, Radita Ajie sebagai Kepala Biro Hukum, dan Oki Suryowahono sebagai Kepala Pusat Kebijakan Strategis. Selain itu, pelantikan ini juga mencakup pejabat di bidang penataan spektrum frekuensi radio, pengendalian ruang digital, pengembangan literasi digital, serta inspektur yang bertugas melakukan pengawasan internal.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya objektivitas dalam memilih tim kerja. Pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu membentuk tim berdasarkan fungsi dan tugas kerja, bukan berdasarkan kedekatan personal, agar tercipta sinergi dan akuntabilitas dalam setiap lini organisasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung efisiensi dan tata kelola keuangan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mengangkat pejabat tinggi pratama dalam tiga tahap merupakan strategi kami untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jika nanti kami melihat ada kekurangan, kami akan terus melakukan evaluasi secara berkala,” ujar Meutya Hafid dalam acara pelantikan.

Dalam kesempatan yang sama, beliau menambahkan, “Eselon satu ke bawah saya selalu tekankan untuk memilih tim berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. Hal ini penting agar setiap penggerak Kemkomdigi dapat menjalankan peran dengan optimal dan mendukung harapan Presiden terhadap efisiensi dalam tata kelola keuangan.”

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi internal Kemkomdigi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi digital di berbagai sektor. Dengan penyesuaian nomenklatur baru ini, kementerian diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan era digital dan mampu menjawab dinamika perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Sebagai ekor berita, pejabat Kemkomdigi menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja melalui evaluasi berkala dan penerapan prinsip profesionalisme. Langkah strategis ini diyakini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan dukungan terhadap inovasi digital yang berkelanjutan.

Kemkomdigi berharap pelantikan pejabat tinggi pratama ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar unit kerja, sehingga visi transformasi digital nasional dapat terwujud secara optimal dalam rangka pembangunan Indonesia ke depan.




Dinas Ketahanan Pangan Bombana Dukung Program Pekarangan Pangan Lestari

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Binnuraeni AS, SE., S.Pd., turut serta dalam acara peluncuran Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang digelar di Polres Bombana. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025.

Acara ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Julianti Listyo Sigit. Seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polrestabes se-Indonesia turut serta dalam kegiatan ini. Dari Polres Bombana, peluncuran program dihadiri oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, serta jajaran Pejabat Utama (PJU), termasuk Kabag, Kasat, dan Kanit.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menekankan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah. “Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan sehat dan bergizi. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, kita bisa menciptakan sumber pangan mandiri,” ujarnya.

Selain peluncuran program, kegiatan ini juga diisi dengan aksi nyata, seperti penanaman bibit sayuran serta panen cabai dan ikan air tawar di Kebun Polres Bombana. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. “Program P2L sangat sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pangan. Kami berharap program ini dapat berkembang dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan,” katanya.

Melalui program ini, Dinas Ketahanan Pangan Bombana bersama Polres Bombana berupaya mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam bercocok tanam di pekarangan rumah mereka. Selain meningkatkan ketahanan pangan keluarga, langkah ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi warga Bombana.




Polres Bombana Dukung Ketahanan Pangan Lewat Program P2L

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana mengikuti peluncuran program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang digelar oleh Mabes Polri secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Kebun Sayur Bhayangkari Polres Bombana dan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung program Makan Bergizi Gratis. Acara ini digelar pada Senin (24/2/2025).

Setelah mengikuti peluncuran secara daring, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K. bersama Ketua Bhayangkari dan jajaran pengurus Bhayangkari, Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana, serta sejumlah kepala dinas terkait melaksanakan kegiatan nyata di lapangan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Sarif, S.H., Kepala Dinas Perikanan Ir. Muhammada Siarah, M.Si., serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Binnuraeni, S.Pd., bersama para kepala bidang masing-masing.

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa program P2L merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan sehat dan bergizi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, S.H., mengapresiasi inisiatif Polres Bombana dalam mendukung program ini. “Kami berterima kasih kepada Polres Bombana dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi warga yang membutuhkan,” katanya.

Program P2L yang diinisiasi oleh Polri ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam memperkuat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya di Kabupaten Bombana




Pemprov Sultra Fokus Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kondisi harga dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras. Kabupaten Bombana bahkan mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, didorong oleh naiknya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh. Deputi BPS, M. Habibullah, menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari 2025, sementara harga cabai rawit justru turun 4,37 persen. Adapun minyak goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan BPS dalam menganalisis perkembangan harga dan merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi jika dibutuhkan, termasuk dalam bentuk pengurangan biaya distribusi dan pengendalian biaya transportasi. Langkah ini dianggap penting agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak. Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov Sultra pun berkomitmen untuk mempercepat respons jika terjadi gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang strategis.

Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.




Wagub Sultra Laksanakan Delegasi Gubernur, Jalankan Sejumlah Agenda di Jakarta

JAKARTA, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menjalankan tugas delegasi dari Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) dengan melakukan serangkaian agenda penting di Jakarta. Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Wagub memulai kegiatannya sejak 21 Februari 2025, dengan agenda utama koordinasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kantor Penghubung Sultra di Jakarta. Sabtu, 22 Februari 2025

Sekda Sultra mengatakan, setelah menerima mandat dari Gubernur Sultra, Wagub langsung bertolak ke Kemendagri untuk membahas berbagai tugas pemerintahan yang menjadi prioritas daerah. “Kemarin sejak pagi, Bapak Wagub langsung melaksanakan tugas perdana di Kemendagri terkait koordinasi pemerintahan. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB, beliau melanjutkan kegiatan di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Selama berdinas di Jakarta, Wagub Sultra juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Penghubung. Ia meminta seluruh pegawai untuk bekerja lebih optimal dalam mendukung kepentingan daerah. Plt. Kepala Kantor Penghubung turut diberi kesempatan memaparkan tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian.

“Pak Wagub menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sultra. Beliau juga mengingatkan agar tidak melupakan sejarah pembentukan Provinsi Sultra yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan suku bangsa di Bumi Anoa,” tambah Sekda.

Gubernur Sultra saat ini tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama periode tersebut, Wagub Hugua akan menjalankan tugas delegasi hingga berangkat ke Magelang pada 26 Februari 2025 untuk mengikuti agenda resmi yang dimulai sehari setelahnya.

Menurut Sekda Sultra, Gubernur ASR dan Wagub Hugua memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Setiap pemimpin ada masanya. Inilah waktu yang tepat bagi ASR – Hugua untuk mengabdi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik,” tuturnya.

Selain fokus pada tata kelola pemerintahan, Wagub juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program pembangunan di Sultra berjalan lancar. Ia memastikan bahwa agenda yang dijalankan di Jakarta bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret dalam memperkuat pembangunan daerah.

Dengan adanya koordinasi intensif yang dilakukan, Pemprov Sultra berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wagub menargetkan optimalisasi peran Kantor Penghubung Sultra untuk menjadi fasilitator utama bagi kepentingan daerah di tingkat nasional.

Sejumlah agenda strategis lain juga telah disusun untuk memaksimalkan periode delegasi ini, termasuk pertemuan dengan berbagai instansi terkait guna mempercepat program-program prioritas daerah.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah daerah berharap berbagai kebijakan yang dirancang dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.




Dorong Anggaran Responsif Gender, DP3A Bombana Konsultasi ke Bappenas dan Kementerian PPPA

Jakarta, sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana melakukan audiensi dan konsultasi terpadu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan pembangunan daerah. (22/2)

Kepala DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman, M.Si, mengatakan bahwa audiensi ini dilakukan untuk memperkuat komitmen daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di Bombana benar-benar inklusif, mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak, serta kelompok rentan lainnya,” ujar Abdul Rahman melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DP3A Bombana.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari DP3A Bombana bersama Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkonsultasi mengenai implementasi ARG dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Mereka juga membahas bagaimana ARG dapat lebih terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Anggaran Responsif Gender (ARG) sendiri merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran yang memastikan bahwa kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. ARG bukanlah anggaran khusus untuk perempuan, melainkan strategi agar alokasi dana pembangunan lebih adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Menurut Abdul Rahman, pemahaman yang kuat mengenai ARG sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak.

“Dengan adanya audiensi ini, kami berharap daerah semakin paham bagaimana ARG bisa diterapkan secara optimal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif,” tambahnya.

Selain membahas aspek teknis penerapan ARG, audiensi ini juga menjadi forum berbagi pengalaman antar daerah terkait tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan efektivitas penerapan ARG agar program pembangunan yang dijalankan lebih inklusif dan berkeadilan.

Sebagai dasar implementasi ARG, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme penganggaran berbasis gender di Indonesia, di antaranya:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang memungkinkan penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
  4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan anggaran negara.

Melalui konsultasi ini, DP3A Bombana berharap penerapan ARG semakin maksimal di daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, kebijakan pembangunan di Kabupaten Bombana diharapkan lebih berkeadilan dan berdampak luas bagi masyarakat.




Menkomdigi dan Menaker Siapkan Jutaan Talenta Digital untuk Ekonomi Modern

Jakarta, sultranet.com – Indonesia menargetkan lebih dari sembilan juta talenta digital hingga tahun 2030, sebagai upaya untuk mendongkrak daya saing dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta Pusat, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja nasional melalui program pelatihan digital. (21/2)

Pemerintah berupaya mengantisipasi lonjakan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan digital melalui serangkaian program strategis, di antaranya Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy. Program-program ini dirancang untuk mencetak SDM yang siap menghadapi tantangan industri berbasis teknologi dan memenuhi kebutuhan lebih dari sembilan juta tenaga kerja digital hingga tahun 2030. Selain itu, kolaborasi ini melibatkan transformasi balai pelatihan yang selama ini fokus pada manufaktur dan elektronik. Kini, enam balai besar beserta 21 balai pelatihan lainnya di seluruh Indonesia tengah diarahkan untuk memperluas cakupan pelatihan ke bidang IT dan digital.

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi individual, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Pemerintah telah mengidentifikasi 44 sektor prioritas, termasuk keamanan siber, ekosistem digital, infrastruktur, pemrograman, konten kreator, dan Internet of Things (IoT). Sinergi antara Komdigi dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja berbasis digital, sekaligus meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata.

Dalam upaya tersebut, kolaborasi strategis juga melibatkan mitra penting seperti Balai Pelatihan Kerja dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dengan bekerja sama secara erat, pemerintah optimistis dapat merumuskan target kuantitatif yang terukur guna mengoptimalkan dampak program pelatihan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja. Transformasi digital ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi modern yang dinamis dan inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat mendapat manfaat dari kemajuan teknologi.

“Mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi digital adalah keharusan. Kami telah mendiskusikan prioritas bidang yang harus diperkuat dan bentuk kerja sama yang langsung dapat diimplementasikan,” ungkap Meutya Hafid dalam pertemuan tersebut.

“Saya apresiasi komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengadaptasi praktik terbaik dari Komdigi. Balai pelatihan harus bertransformasi agar tidak hanya fokus pada sektor tradisional, melainkan juga mencakup bidang IT dan digital,” tegas Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

Kedua menteri sepakat bahwa penyatuan kekuatan antar kementerian dan mitra strategis akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi digital. Mereka menekankan bahwa langkah strategis ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kolaborasi ini juga didorong oleh arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam pengembangan SDM nasional.

Dalam ekor berita, pejabat pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital bukan semata soal teknologi, melainkan tentang membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi era ekonomi modern. Dengan sinergi kuat dan komitmen tinggi, diharapkan Indonesia dapat mencetak talenta digital unggul yang tidak hanya siap bersaing secara global, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.




Disdukcapil Bombana Gelar Layanan Keliling di Langkowala, Puluhan Warga Terbantu

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana kembali menggelar layanan administrasi kependudukan keliling di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Jumat (21/2/2025). Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

Pelayanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Tasman, S.KM, ini disambut antusias oleh warga. Kepala Desa Langkowala, Juhardi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Disdukcapil dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Disdukcapil Bombana yang telah datang langsung ke desa kami. Ini sangat membantu warga, terutama yang memiliki keterbatasan akses ke pusat layanan,” ujar Juhardi.

Dalam pelayanan tersebut, tim Disdukcapil berhasil menerbitkan berbagai dokumen kependudukan, antara lain 30 Kartu Keluarga (KK), 30 akta kelahiran baru, 30 Kartu Identitas Anak (KIA), 10 akta lama yang diperbaharui, 15 KK lama yang diperbaiki, serta 10 akta kematian. Selain itu, tim juga melayani pembuatan Akta Perkawinan Non-Muslim.

Tasman menyebutkan bahwa layanan ini merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil Bombana untuk meningkatkan aksesibilitas administrasi kependudukan bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga Bombana memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Dengan layanan keliling seperti ini, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan,” kata Tasman.

Ia juga menegaskan bahwa program ini akan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak desa di Bombana.

Masyarakat Langkowala berharap agar layanan jemput bola ini bisa dilakukan secara rutin dan diperluas ke desa-desa lain yang masih kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekali, tetapi bisa lebih sering dilakukan agar masyarakat semakin mudah dalam mengurus dokumen penting,” ujar salah seorang warga.

Dengan adanya program layanan keliling ini, Disdukcapil Bombana berupaya memberikan kemudahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Selain mempercepat proses administrasi, layanan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencatatan sipil yang lebih tertib dan akurat.




Komdigi dan BSSN Perkuat Sinergi untuk Keamanan Siber Nasional

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Indonesia semakin memperkuat pertahanan siber nasional dengan meningkatkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan digital yang lebih tangguh, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa respons cepat dan koordinasi yang solid merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas ruang digital nasional. Dengan meningkatnya ancaman siber, langkah strategis ini dianggap penting untuk memastikan ketahanan digital Indonesia tetap kokoh.

“Ke depan, sinergi ini harus semakin solid dan proaktif. Para pimpinan harus siap 24 jam dalam merespons potensi ancaman siber. Ini bukan sekadar upaya teknis, tetapi langkah strategis untuk ketahanan nasional,” ujar Meutya usai menerima Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, di Kantor Komdigi, Jumat (21/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Meutya menekankan pentingnya efektivitas koordinasi antara Komdigi dan BSSN tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan digital yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital nasional.

“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa keamanan siber adalah prioritas nasional. Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi agar Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi tantangan digital,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keamanan siber yang lebih baik. Menurutnya, arahan Presiden menjadi landasan utama dalam mempercepat langkah strategis di bidang keamanan digital.

“Sejak dilantik, saya langsung mengimplementasikan instruksi Presiden, yaitu memperkuat koordinasi dan bergerak cepat. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi langkah nyata untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman,” ujar Nugroho.

Sinergi antara Komdigi dan BSSN akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penguatan sistem pertahanan siber, peningkatan regulasi keamanan siber, dan pengembangan teknologi perlindungan data. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

“Kami akan bersinergi dalam pengamanan infrastruktur digital, mitigasi ancaman siber, serta perlindungan data sensitif. Regulasi dan penerapan teknisnya harus berjalan beriringan,” jelas Nugroho.

Dengan meningkatnya tantangan dunia digital, kerja sama antara Komdigi dan BSSN bukan sekadar kolaborasi administratif, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dan bertindak cepat guna memastikan keamanan digital nasional tetap terjaga.