Jakarta, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar silaturahmi bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025–2030, Rabu malam, 19 Februari 2025, di Nusantara Ballroom Hotel Sari Pacific, Jakarta. Agenda ini menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan penyamaan visi pembangunan di seluruh wilayah Sultra.

Mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, Sekretaris Daerah Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D menghadiri langsung acara tersebut. Ia menilai, kegiatan silaturahmi ini sangat strategis karena mempertemukan para kepala daerah dalam suasana informal, sebelum menjalani padatnya agenda pemerintahan pasca pelantikan.

“Setelah pelantikan, para kepala daerah langsung mengambil alih kendali pemerintahan. Maka, waktu yang tersedia sangat terbatas. Momen seperti ini sangat efektif untuk saling bertemu dan membangun komunikasi awal,” kata Asrun Lio.

Gubernur Sultra terpilih periode 2025–2030, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, hadir bersama istri. Ia menjadi inisiator sekaligus fasilitator kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Andi Sumangerukka mengapresiasi panitia pelaksana yang telah mengatur seluruh rangkaian kegiatan hingga berjalan lancar.

“Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan semua kebutuhan. Momen ini sangat penting karena setelah pelantikan dan orientasi, kita semua akan kembali ke daerah masing-masing dengan kesibukan yang luar biasa,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kekompakan antarkepala daerah se-Sultra dalam menghadapi tantangan pembangunan. Menurutnya, ke depan akan ada penghematan anggaran dari pusat, sehingga sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama untuk menghadirkan pembangunan yang merata.

“Saya dan Pak Hugua siap membuka diri, bekerja sama dan saling membantu. Kita akan membagi kabupaten/kota dalam klaster pembangunan agar fokus dan efektif. Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi juga akan menjadi etalase utama Sultra,” jelasnya.

Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir. Hugua, menyampaikan komitmennya untuk membantu Gubernur membangun daerah secara menyeluruh. Ia juga menyinggung pentingnya harmonisasi dan penghargaan satu sama lain dalam semangat “Rumah Sultra”.

“Kita berada di Rumah Sultra, mari saling menghargai dan bahu membahu. Saya pernah di Komisi II DPR RI dan tahu betul bahwa kekompakan adalah kunci pelaksanaan pemerintahan yang baik,” katanya.

Ketua panitia yang juga Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra melaporkan, silaturahmi ini menjadi bagian dari rangkaian fasilitasi pelantikan kepala daerah terpilih yang digelar 17–21 Februari 2025. Fasilitasi tersebut mencakup akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga penyediaan ruang rapat dan fasilitas video conference.

Dalam acara tersebut, para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diberi kesempatan menyampaikan sepatah kata. Mereka sepakat mendukung penuh visi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih.

Wali Kota Kendari terpilih, Hj. Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan kepada Kota Kendari. “Terima kasih atas atensi dan fasilitas yang kami terima selama di Jakarta. Kami mohon bimbingan dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Senada, Wali Kota Baubau menyatakan komitmen mendukung kemajuan daerah secara bersama. Bupati Wakatobi mengaku bersyukur atas perhatian Pemprov Sultra, terutama bagi daerah terluar seperti Wakatobi. “Ini menjadi harapan besar bagi kami agar pembangunan bisa terus menjangkau seluruh wilayah,” katanya.

Bupati Konawe, Kolaka, Muna, Buton, dan daerah lainnya juga menyampaikan kesiapan mendukung penuh program pemerintah provinsi. Bahkan, Bupati Kolaka Timur menyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Sementara itu, Bupati Muna Barat menegaskan semangat membangun meski saat ini masih berkantor di gedung camat. “Kami tidak menyerah, dan tetap siap bekerja keras untuk membangun,” ucapnya penuh haru.

Acara silaturahmi ditutup dengan pembacaan doa dan foto bersama seluruh kepala daerah dan undangan yang hadir. Kegiatan ini menjadi langkah awal sinergi menuju Sultra yang lebih maju, solid, dan penuh semangat kolaboratif.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan audit ketaatan di Kecamatan Poleang Barat untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah. Audit ini berlangsung sejak 7 Februari hingga 23 Februari 2025, mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan, termasuk dana BOS pada sekolah dasar dan menengah pertama, dana JKN pada UPTD Puskesmas, serta dana BOK pada UPTD KB tahun anggaran 2024.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menjelaskan bahwa audit ini melibatkan berbagai elemen di lingkup Inspektorat, mulai dari pimpinan, auditor, hingga pegawai terkait. Menurutnya, pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan mekanisme di lapangan saat pengawasan dilakukan. Ini juga menjadi perhatian bagi kita semua agar lebih memahami dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ridwan.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., yang juga bertindak sebagai Pengendali Teknis, menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Inspektorat bertugas membantu kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Akhmad Amin berharap agar seluruh objek pemeriksaan (obrik) dapat bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Menurutnya, kelancaran proses pengawasan sangat bergantung pada kesiapan dokumen dan transparansi dari pihak yang diaudit.

“Kami berharap setiap obrik yang diawasi dapat proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta. Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kami juga memberikan arahan bagi pihak-pihak terkait agar dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik,” tambahnya.

Audit ketaatan ini menjadi salah satu langkah strategis Inspektorat Kabupaten Bombana dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, diharapkan sistem tata kelola pemerintahan semakin transparan dan profesional demi kemajuan daerah.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., terus memantau tahapan persiapan pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati dan Wali Kota se-Sultra di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. (18/2)

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah,” ujar Pj Gubernur, Selasa (18/2/2025).

Sekda Sultra menambahkan bahwa sebelum pelantikan, para kepala daerah terpilih menjalani berbagai tahapan persiapan. Setelah pemeriksaan kesehatan, Selasa (18/2/2025) mereka mengikuti gladi kotor di sekitar Lapangan Monas, Jakarta.

“Hari ini gladi pertama dilakukan dengan pakaian olahraga sejak pagi hingga selesai. Para kepala daerah dari Sultra berangkat bersama dari satu hotel menuju lokasi menggunakan tiga bus. Gladi ini mencakup pembentukan pleton, penghormatan, dan peraturan baris-berbaris. Meski terdengar sederhana, persiapan ini penting karena peserta pelantikan cukup banyak,” jelasnya.

Gladi resik dijadwalkan pada Rabu (19/2/2025), sebelum pelantikan keesokan harinya. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakilnya akan mengikuti orientasi di Magelang.

“Kami berharap semua kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi prima dan pelantikan berjalan lancar. Semoga mereka kembali ke Sultra tanpa kendala,” kata Sekda Sultra.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, berikut 16 Bupati/Wali Kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih yang akan dilantik:

• Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
• Konawe: H. Yusran Akbar, S.T. dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
• Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
• Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
• Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
• Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
• Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.
• Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
• Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
• Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
• Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
• Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
• Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
• Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
• Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
• Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam transisi pemerintahan di Sulawesi Tenggara, menandai dimulainya masa jabatan baru bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Tags:
Frasa kunci:
Topik:

Kendari, sultranet.com –  Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari investasi serta pinjaman online ilegal. Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (18/02/2025).

Andap menyampaikan selamat kepada Bismi Maulana Nugraha yang resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra, menggantikan Arjaya Dwi Raya. Ia juga mengapresiasi dedikasi Arjaya selama lima tahun terakhir.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga sukses di tempat yang baru,” ujar Andap.

Dalam sambutannya, Andap menekankan pentingnya sinergi antara OJK dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor keuangan di Sultra. Ia mengingatkan agar OJK tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Kami berharap OJK lebih aktif dalam edukasi keuangan agar masyarakat terhindar dari investasi ilegal dan pinjaman online yang merugikan,” kata Andap.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi digital dalam sistem keuangan daerah serta pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan demi menjaga stabilitas sektor riil, termasuk UMKM.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa OJK memiliki tugas tambahan dalam mengembangkan sektor jasa keuangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga harus menguatkan dan mengembangkan sektor keuangan. Sinergi antara OJK dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Mahendra.

Mahendra juga mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sultra, yang terdiri dari satu TPAKD tingkat provinsi dan 17 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Ia menilai langkah ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan mendukung sektor UMKM.

Di akhir acara, Andap menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerja OJK serta melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

“Kami akan terus bersinergi dengan OJK dalam upaya perlindungan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah, pejabat OJK pusat dan daerah, pimpinan BI, serta perwakilan BUMN dan BUMD di Sultra.

Jakarta, sultranet.com – Di tengah pesatnya arus digitalisasi dan semakin kompleksnya ancaman siber, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat komitmennya untuk melindungi anak-anak di ruang digital melalui penyusunan regulasi baru. Dalam rangka memperingati Safer Internet Month, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan tata kelola perlindungan anak yang lebih komprehensif, guna memastikan keamanan dan kenyamanan generasi muda dalam mengakses dunia maya. Langkah ini merupakan respons terhadap peningkatan pengguna internet yang mencapai 221 juta orang di Indonesia, dengan sekitar 9,17 persen di antaranya berusia di bawah 12 tahun, serta meningkatnya risiko konten judi online dan pornografi. Jakarta, 18 Februari 2025

Pemerintah telah mengupayakan penertiban konten berbahaya, seperti penghapusan 993.114 konten judi online dari 20 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025, selain ratusan ribu konten pornografi. Namun, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa tindakan tersebut hanyalah sebagian dari upaya menyeluruh untuk melindungi anak-anak. Regulasi baru yang sedang disusun akan memperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Upaya ini diharapkan dapat mengantisipasi ancaman siber yang semakin kompleks serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan anak-anak.

Pentingnya membangun budaya sadar perlindungan data dan keamanan siber menjadi fokus utama dalam strategi pemerintah. Pendekatan data protection by design and by default akan diterapkan di setiap sistem digital agar aspek keamanan tidak hanya dianggap formalitas, melainkan menjadi pondasi utama dalam setiap inovasi teknologi. Meutya Hafid menilai, peningkatan indeks keselamatan anak secara online, yang menunjukkan kemajuan signifikan Indonesia di kuartil kedua Child Online Safety Index 2023, merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun ruang digital yang lebih aman.

“Mengamankan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi konten-konten berbahaya yang tersembunyi di balik layar digital yang tampak ramah. Regulasi baru ini akan segera diumumkan sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam melindungi masa depan generasi penerus,” tegas Meutya Hafid dalam acara Hari Internet Aman Bersama Google Indonesia di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, “Platform digital, meskipun kantor pusatnya berada di luar negeri, harus patuh terhadap regulasi yang kami tetapkan. Kami menghargai kolaborasi dengan Google dan mengajak platform lainnya untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak.”

Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada penertiban konten, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Seluruh elemen, mulai dari orang tua, pendidik, hingga pelaku industri teknologi, diharapkan dapat berperan aktif mendukung inisiatif ini. Melalui kerja sama lintas sektor, regulasi baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan siber, tetapi juga membentuk budaya digital yang inklusif dan memberdayakan, sehingga anak-anak dapat menikmati manfaat teknologi dengan aman dan cerdas.

Sebagai ekor berita, Menkomdigi mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyongsong masa depan digital yang lebih baik dengan semangat gotong royong dan inovasi berkelanjutan. Dengan regulasi baru yang akan segera diumumkan, Indonesia menegaskan tekadnya untuk membentengi anak-anak dari segala bentuk ancaman digital, sekaligus mewujudkan ruang digital yang sehat dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Wilayah I bersama tim melakukan audit ketaatan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di sembilan desa yang ada di Kecamatan Lantari Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa tahun 2024. (18/2)

Sembilan desa yang menjadi lokasi audit adalah Desa Anugrah, Desa Kalaero, Desa Lombakasih, Desa Langkowala, Desa Lantari, Desa Pasare Apua, Desa Rarongkeu, Desa Watu-Watu, dan Desa Tinabite. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan keuangan desa, belanja modal, pemeriksaan fisik pekerjaan, kepatuhan pajak, serta bantuan kepada masyarakat.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini, mulai dari pimpinan, auditor, hingga pegawai Inspektorat. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme pengawasan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ini juga menjadi atensi bagi kita semua agar tata kelola keuangan desa semakin transparan dan akuntabel,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa dasar hukum dalam pemeriksaan ini merujuk pada beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah I, Herianto Gazali, S.STP., M.A.P., menyatakan bahwa pengawasan ini merupakan agenda rutin Inspektorat yang dilakukan setiap tahun dan telah tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-34 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.

“Kami berharap para objek pemeriksaan (obrik) dapat proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta agar proses pengawasan berjalan lancar. Pengawasan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan desa serta memberikan arahan bagi desa dalam menjalankan tata kelola yang sesuai dengan regulasi,” jelas Herianto.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.

“Dengan adanya pengawasan ini, kami ingin membantu pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran desa,” tambahnya.

Audit ketaatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi serta mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, Inspektorat akan memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan desa ke depan semakin baik.

Laporan hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah strategis dalam tata kelola keuangan desa. Selain itu, hasil audit juga akan menjadi referensi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Jakarta, SultraNet.com — Persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati/Wali Kota terpilih se-Sultra terus dimatangkan. Upacara pelantikan akan digelar secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. (18/02/2025)

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H melalui Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari,” ujar Andap, Selasa (18/2/2025).

Menurut Asrun Lio, rangkaian kegiatan jelang pelantikan sudah berlangsung sejak awal pekan ini, dimulai dengan pemeriksaan kesehatan dan dilanjutkan dengan gladi kotor yang dilaksanakan di kawasan Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

“Selasa pagi ini, para kepala daerah terpilih mengikuti gladi pertama dengan mengenakan pakaian olahraga. Mereka berangkat dari satu hotel yang sama menggunakan tiga bus besar menuju lokasi gladi,” jelasnya.

Dalam gladi tersebut, para peserta berlatih pembentukan pleton, penghormatan, serta baris-berbaris (PBB) sebagai bagian dari prosesi resmi pelantikan. Asrun menegaskan bahwa meski latihan terlihat sederhana, namun dengan banyaknya jumlah kepala daerah yang akan dilantik, pelaksanaannya perlu dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi.

Gladi resik dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025, sehari sebelum pelantikan utama. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti program orientasi kepemimpinan di Magelang.

“Orientasi ini menjadi bekal awal bagi kepala daerah untuk memahami dinamika pemerintahan ke depan,” ujar Asrun.

Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi sehat dan prima hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

“Kami berdoa agar para pemimpin daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih serta 16 pasangan Bupati dan Wali Kota se-Sultra, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat kembali ke Bumi Anoa tanpa kekurangan apa pun,” pungkasnya.

Berikut daftar 16 pasangan Bupati/Wali Kota dan Wakilnya dari Sultra yang akan dilantik bersama Gubernur-Wakil Gubernur:

• Kabupaten Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
• Kabupaten Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
• Kabupaten Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
• Kabupaten Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
• Kabupaten Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
• Kabupaten Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
• Kabupaten Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
• Kabupaten Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
• Kabupaten Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T
• Kabupaten Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
• Kabupaten Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
• Kabupaten Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding, S.E.
• Kabupaten Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H. dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
• Kabupaten Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
• Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
• Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E. dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc

Dengan pelantikan serentak ini, pemerintah berharap para kepala daerah yang baru dapat langsung tancap gas menjalankan amanah rakyat untuk lima tahun ke depan. Pemerintah pusat menaruh harapan besar kepada para pemimpin daerah agar mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik secara merata, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari, SultraNet.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih aktif melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan. Permintaan itu disampaikan saat menghadiri acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Bismi Maulana Nugraha resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra menggantikan Arjaya Dwi Raya yang telah bertugas sejak 2020. Acara pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, pemutaran kaleidoskop kegiatan OJK, dan dilanjutkan dengan sambutan dari pejabat yang hadir.

Andap mengucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar beserta jajaran, serta menyampaikan apresiasi atas dedikasi Arjaya Dwi Raya selama lima tahun terakhir memimpin OJK di wilayah Sultra.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga Bapak Arjaya dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan,” kata Andap dalam sambutannya.

Ia juga menyambut hangat Kepala OJK Sultra yang baru. “Selamat datang di Bumi Anoa. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andap menyampaikan lima pesan penting kepada Kepala OJK yang baru. Pertama, OJK diminta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat untuk mengurangi risiko terjebak pada praktik keuangan ilegal, sesuai Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023.

“Kami ingin masyarakat Sultra terlindungi dari investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal. Prinsip kami jelas: Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya kepada media usai acara.

Kedua, Andap menekankan pentingnya berbagi informasi antara OJK dan pemerintah daerah agar langkah pengawasan keuangan digital lebih tepat sasaran. Ketiga, ia mengingatkan bahwa sinergi antara OJK, pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar jargon.

Pesan keempat, ia meminta pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, termasuk UMKM. “Integritas industri jasa keuangan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Terakhir, ia menekankan agar literasi keuangan tidak hanya dijangkau di kota, tapi hingga pelosok jazirah Sultra. “Literasi yang merata akan mencegah masyarakat dari jerat keuangan yang menipu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa OJK kini memiliki mandat tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tapi juga harus mampu mengembangkan sektor jasa keuangan. Ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi daerah,” ungkap Mahendra.

Ia menambahkan, OJK mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan. Provinsi Sultra, menurutnya, telah menunjukkan komitmen nyata dengan membentuk satu TPAKD di tingkat provinsi dan 17 TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci untuk memperkuat stabilitas keuangan, mendukung UMKM, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh daerah,” katanya.

Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat I Sultra, Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan tinggi Pemprov Sultra, Deputi Komisioner OJK, Kepala OJK Sulselbar, Kepala Perwakilan BI, Plt Kepala BPS, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Sultra.

Bombana, sultranet.com – Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti acara silaturahmi dan perpisahan Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, serta Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Aeni Mutmainnah, S.Pd., MM. Acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Plh. Sekretaris Daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Senin, 17 Februari 2025.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Bombana atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap program-program yang telah dirintis dapat terus berlanjut demi kemajuan daerah.

“Selama satu tahun tiga bulan, kita telah bekerja keras mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bombana. Kita ingin Bombana menjadi yang terbaik di Sulawesi Tenggara. Ada banyak pencapaian yang telah kita raih bersama,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

“Saya bangga dengan kinerja kita bersama. Banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi dengan kebersamaan dan kerja keras, kita mampu menciptakan perubahan nyata. Saya yakin Bombana memiliki potensi besar untuk terus berkembang,” tambahnya dengan penuh keyakinan.

Sementara itu, Pj. Ketua TP PKK Bombana, Aeni Mutmainnah, S.Pd., MM, juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama masa jabatannya. Ia berharap Tim Penggerak PKK dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga. Saya berharap semangat kebersamaan ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan, dilakukan prosesi pemberian cendera mata dan kenang-kenangan kepada Pj. Bupati dan Pj. Ketua TP PKK. Para tamu undangan tampak memberikan apresiasi dan doa terbaik bagi keduanya yang telah menyelesaikan masa tugas mereka di Bombana.

Dengan berakhirnya masa jabatan Pj. Bupati dan Pj. Ketua TP PKK, masyarakat Bombana berharap kepemimpinan yang baru nantinya dapat melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Acara perpisahan ini menjadi momen refleksi atas capaian yang telah diraih serta semangat untuk terus bergerak maju demi Bombana yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra pada Senin (17/2/2025). Apel ini dihadiri oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, Andap berpamitan seiring berakhirnya masa tugasnya sebagai Pj Gubernur Sultra. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Andap menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama 534 hari masa kepemimpinannya, sejak 5 September 2023 hingga 20 Februari 2025. Ia mengungkapkan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Terima kasih, Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT. Waktu berlalu begitu cepat, 534 hari saya menjalankan amanah sebagai Pj Gubernur Sultra. Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Andap.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya. Andap berharap masyarakat dan ASN dapat memberikan dukungan penuh kepada gubernur terpilih yang akan segera dilantik.

“Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan selama mengemban amanah ini. Mari kita dukung gubernur terpilih agar Sultra semakin maju, sejahtera, dan modern,” harapnya.

Menutup amanatnya, Andap berpesan agar seluruh ASN menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan serta memiliki komitmen moral dan empati yang tinggi. “Jadilah ASN yang memiliki integritas, karena sebaik-baiknya jabatan adalah yang memberikan manfaat bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat Sultra,” pesannya.

Setelah apel, Andap berpamitan dengan para peserta apel dengan bersalaman. Apel tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, pimpinan tinggi pratama, staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala dinas, kepala badan, dan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sultra.

Selama masa kepemimpinannya, Andap berhasil mencatat berbagai prestasi dan penghargaan, di antaranya:

1. Transformasi digital dengan penerapan aplikasi Sisumaker untuk sistem surat menyurat berbasis elektronik, serta aplikasi bayar zakat dan qurban.
2. Penataan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sultra, yang menghasilkan alokasi 5.988 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024.
3. Operasionalisasi Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo hingga mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka dan dalam waktu dekat menangani pembedahan otak.
4. Pengendalian inflasi yang awalnya tertinggi kedua secara nasional, berhasil ditekan hingga masuk peringkat kedua terendah di Indonesia.
5. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden RI pada 8 Agustus 2024.
6. Peringkat keempat nasional dalam peningkatan produksi pangan beras pada 23 Oktober 2024.
7. Apresiasi sebagai Top CEO BUMD dan Top BUMD Bintang 4 pada 29 September 2023.
8. Konsolidasi pengadaan aspal Buton dalam katalog elektronik lokal, dengan penghargaan dari LKPP pada 7 November 2023.
9. Provinsi terbaik pertama dalam pertumbuhan industri, penghargaan dari Kementerian Perindustrian pada 11 Desember 2023.
10. Rekor MURI atas penanaman 2,7 juta tanaman hortikultura pada 23 November 2023.
11. Peringkat kedua nasional dalam Indeks Integritas Pendidikan, penghargaan dari KPK pada 9 Juni 2024.
12. Implementasi strategi kebijakan daerah di sektor pariwisata, penghargaan dari Kementerian Pariwisata pada 13 Desember 2024.
13. Predikat “Sangat Baik” dalam Indeks Perencanaan Pembangunan dari Bappenas pada 26 November 2024.
14. Tokoh Pemerintah Inovatif dalam Sultra Award Kendari Pos 2024 pada 12 September 2024.
15. Apresiasi sebagai Tokoh Nasional kategori “Pariwisata dan Pelestarian Budaya” dari Tempo Media Group pada 10 September 2024.
16. Pembangunan 1.183 unit rumah tidak layak huni, dengan 220 unit dalam tahap verifikasi.

Selain itu, Andap juga berhasil membawa Sultra meraih berbagai penghargaan lainnya, termasuk Juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 kategori Desa Wisata Berkembang, Sistem Merit Predikat Baik dari Komisi ASN, serta Peringkat III Anugerah Legislasi 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan berbagai capaian tersebut, Andap meninggalkan warisan positif bagi Sultra. Kini, ia berharap kepemimpinan yang baru dapat terus melanjutkan pembangunan dan membawa Sultra ke arah yang lebih baik.