Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Acara yang berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Dr. Asrun Lio, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Koordinator Widyaiswara, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPSDM Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sultra atas upaya mereka dalam menyelenggarakan orientasi ini. Ia menekankan bahwa orientasi ini bertujuan untuk mempercepat adaptasi para PPPK dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah bagian dari ASN yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Asrun.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam pengembangan kompetensi PPPK sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020. “Orientasi ini sangat penting karena ASN harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi,” tambahnya.

Selain itu, Asrun menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai ASN, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga menekankan bahwa orientasi ini akan membahas berbagai isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2025, termasuk penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, dan kemandirian ekonomi melalui swasembada pangan serta digitalisasi.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Asrun berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka. “Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari,” pungkasnya.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn.) Andap Budhi Revianto, resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra. Prosesi pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Andap menegaskan bahwa Roni Yakub Laute memiliki tugas penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara.

“Saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” ujar Andap saat memimpin pelantikan.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi yang tepat sasaran dapat membantu usaha kecil dan menengah berkembang lebih pesat.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima aspek utama dalam formalisasi digital. Pastikan usaha masyarakat mendapat akses yang sesuai dengan potensi digital daerah,” tegasnya.

Selain itu, Andap meminta agar fasilitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan terus diperbaiki agar lebih optimal. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam setiap kebijakan.

“Apa yang tidak bisa didaur ulang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Andap mengajak seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bekerja dengan hati dan pikiran yang selaras demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita satukan komitmen untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” pungkasnya.

Pelantikan ini menandai awal tugas Roni Yakub Laute dalam memimpin Dinas Perindag Sultra, dengan harapan membawa inovasi dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri serta perdagangan daerah.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom, Senin, 17 Februari 2025. Rakor ini juga membahas kesiapan angkutan Lebaran 2025 yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Dari Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat Lebaran. “Pada 1 Maret 2025, kita memasuki bulan Ramadan, dan setelah itu ada libur nasional Idul Fitri yang selalu diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar,” ujar Tito.

Lebaran tahun ini ditetapkan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April. Untuk mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. “Kami juga berharap dukungan penuh terhadap program mudik gratis serta penyediaan rest area di jalur-jalur utama,” kata Dudy.

Selain persiapan transportasi, rapat ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) tercatat sebesar 0,76%, sementara inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. “Deflasi ini disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas harus diantisipasi. “Daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingginya permintaan,” katanya.

Dalam pemantauan harga, Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pemprov Sultra akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perjalanan dengan aman dan nyaman.

JAKARTA, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., bersama Wakil Gubernur terpilih, Ir. Hugua, menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 kepala daerah kabupaten/kota terpilih se-Sultra.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut sesuai dengan radiogram yang diterima dari Kemendagri. Sultra dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari kedua sesi ketiga, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

“Pemeriksaan berlangsung dua hari, mulai Minggu hingga Senin, untuk seluruh kepala daerah terpilih di Indonesia. Sultra mendapatkan giliran di hari kedua, sesi ketiga,” kata Asrun Lio.

Ia menambahkan, setelah melakukan registrasi di depan ruangan Sasana Bhakti Praja, para kepala daerah terpilih diarahkan menuju Gedung F lantai tiga untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, mereka mengikuti proses pengambilan tanda pangkat sebagai bagian dari tahapan administrasi.

Gubernur Sultra terpilih, Andi Sumangerukka, yang didampingi Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan lancar.

“Alhamdulillah, pemeriksaan kesehatan berjalan lancar. Semua sudah tertata dengan baik sesuai prosedur. Pemeriksaan meliputi cek dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Hasilnya semua normal,” ujarnya.

Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota terpilih di Sultra, yakni:

1. Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
2. Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
3. Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
4. Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
5. Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
6. Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
7. Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
8. Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
9. Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
10. Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
11. Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
12. Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
13. Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
14. Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
15. Kota Kendari: Dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
16. Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E. dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan tahapan penting sebelum pelantikan para kepala daerah terpilih yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

JAKARTA, sultranet.com – Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan sebelum pelantikan kepala daerah serentak yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara.

Burhanuddin dan Ahmad Yani bergabung dengan 242 kepala daerah terpilih lainnya yang menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, sebanyak 239 kepala daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa telah lebih dulu mengikuti pemeriksaan yang sama.

Sesuai jadwal yang diterima, pasangan pemenang Pilkada Bombana 2024 itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada sesi kedua, yakni pukul 13.00 WIB. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bertahap dalam tiga sesi, yaitu pukul 08.00–10.00 WIB, 10.00–12.00 WIB, dan 13.00–15.00 WIB.

Menurut Bima Arya, pemeriksaan kesehatan ini bersifat dasar, mencakup tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. “Mereka hanya menjalani pemeriksaan kesehatan mendasar karena sebelumnya sudah menyampaikan hasil medical check-up dari daerah masing-masing. Jadi, yang dilakukan di sini hanya pemeriksaan lanjutan yang lebih praktis,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah terpilih juga diberikan pengarahan terkait tahapan pelantikan. Untuk efisiensi, pemeriksaan dilakukan di Gedung Kemendagri, bukan di rumah sakit. “Kami ingin memastikan semua kepala daerah dalam kondisi prima menjelang pelantikan dan pembekalan,” tambah Bima.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Burhanuddin meminta doa agar seluruh proses registrasi dan pemeriksaan berjalan lancar. “Pagi menjelang siang, kami bersiap menuju Kemendagri untuk registrasi dan pemeriksaan kesehatan. Mohon doanya semoga semua berjalan lancar,” ungkapnya.

Pelantikan kepala daerah serentak ini akan menjadi momen penting bagi para pemimpin daerah dalam mengemban amanah baru. Dengan selesainya tahapan pemeriksaan kesehatan, Burhanuddin dan Ahmad Yani semakin dekat menuju pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030.

BOMBANA, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., berpamitan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (17/2/2025).

Dalam amanatnya, Edy Suharmanto menekankan bahwa peringatan HKN bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi momentum bagi ASN untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan peringatan ini sebagai refleksi guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Edy juga menyampaikan ucapan perpisahan setelah lebih dari satu tahun dua bulan mengemban amanah sebagai Pj. Bupati Bombana. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saya menyadari bahwa tanpa dukungan dan kerja sama dari bapak dan ibu sekalian, tugas yang saya emban tidak akan berjalan dengan baik,” ucapnya dengan penuh haru.

Selama menjabat, Edy menyebutkan beberapa capaian yang berhasil diraih, seperti pengendalian inflasi hingga angka minus 2,37 persen, penurunan angka stunting menjadi 30,4 persen atau turun 4,9 persen dari periode sebelumnya, serta penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 10,54 persen atau turun 0,19 persen. Selain itu, tingkat pengangguran juga berhasil ditekan sebesar 0,85 persen.

Di bidang pelayanan publik dan kesehatan, Pemkab Bombana memperoleh 13 penghargaan dari berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun regional. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita semua dan saya persembahkan untuk daerah yang saya cintai ini,” katanya.

Menutup amanatnya, Edy Suharmanto menyampaikan permohonan maaf jika selama kepemimpinannya terdapat kekurangan. Ia berharap bupati definitif Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta dapat membawa Bombana semakin maju dan berkembang.

Bombana, HarapanSultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan kawasan wisata terpadu di Ranokomea. Sebagai langkah awal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana menggelar Seminar Awal Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpadu Ranokomea, Senin (17/2/2025).

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, mengatakan bahwa penyusunan DED ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pengembangan Ranokomea sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan adanya perencanaan yang matang, kawasan ini diharapkan mampu menarik wisatawan serta meningkatkan sektor ekonomi lokal.

“Kami ingin memastikan bahwa Ranokomea dikembangkan dengan konsep yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan DED ini menjadi langkah awal agar pembangunan kawasan wisata ini lebih terarah dan memiliki dampak positif bagi masyarakat,” ujar Sofian Baco.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber utama, Laode Muhammad Abdi dan Zulfadly Urufi, yang memaparkan rencana pengembangan kawasan tersebut. Dalam pemaparannya, Laode Muhammad Abdi menekankan bahwa Ranokomea memiliki nilai ekologis dan estetika yang tinggi, sehingga perlu dijaga agar tetap lestari.

“Kawasan ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dalam pengembangannya nanti, kita harus memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tetap menjadi prioritas agar keindahan dan ekosistemnya tetap terjaga,” kata Laode.

Sementara itu, Zulfadly Urufi menambahkan bahwa pengembangan kawasan wisata tidak hanya berfokus pada daya tarik alam, tetapi juga pada infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan. Menurutnya, sinergi antara pariwisata dan infrastruktur menjadi kunci utama agar Ranokomea benar-benar siap menjadi destinasi unggulan.

“Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi wisata sebesar apa pun tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada keseimbangan antara pembangunan fasilitas dan pelestarian lingkungan,” jelas Zulfadly.

Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, turut menyampaikan optimisme terhadap pengembangan Ranokomea. Menurutnya, dengan perencanaan yang matang, kawasan ini dapat menjadi ikon baru pariwisata Bombana yang mampu bersaing dengan destinasi lain di Sulawesi Tenggara.

“Kami yakin Ranokomea akan menjadi daya tarik wisata yang besar di Bombana. Dengan penyusunan DED ini, kita punya dasar yang kuat untuk mengembangkan kawasan ini dengan konsep yang lebih profesional dan berkelanjutan,” ujar Anisa.

Seminar ini juga menjadi ajang diskusi interaktif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat setempat. Masukan yang diperoleh dalam diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan DED agar hasilnya lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dengan adanya perencanaan matang melalui DED ini, Ranokomea diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan kawasan ini agar sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam Apel Gabungan yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (17/2/2025), Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., mengumumkan capaian 38 penghargaan nasional yang berhasil diraih sepanjang masa kepemimpinannya.

Apel yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris dinas, kepala bidang, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra ini menjadi panggung refleksi kinerja sekaligus ajakan untuk memperkuat komitmen bersama membangun daerah.

Dalam sambutannya, Andap mengawali dengan mengenang momen pertamanya memimpin apel pada 11 September 2023. Saat itu, katanya, partisipasi masih rendah akibat cuaca. Ia menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan selama menjalankan amanah sebagai gubernur.

“Tidak ada gading yang tak retak. Dalam kepemimpinan, tentu ada kekhilafan. Untuk itu, saya mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya di hadapan peserta apel.

Lebih lanjut, Andap memaparkan delapan isu strategis yang berhasil dituntaskan selama menjabat. Mulai dari pengendalian harga dan ketersediaan pangan, percepatan penanganan kemiskinan dan stunting, pemberdayaan UMKM berbasis digital dan kearifan lokal, hingga percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

“Semua isu strategis telah dituntaskan. Namun, keberlanjutan program adalah kunci agar hasilnya optimal dan dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Andap.

Ia menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, hilirisasi industri, dan digitalisasi layanan publik.

Terkait capaian 38 penghargaan nasional, Andap menyebut prestasi itu sebagai buah kerja keras seluruh elemen Pemprov Sultra. Penghargaan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari pengendalian inflasi, kesehatan, pendidikan, hingga inovasi pemerintahan dan pelestarian budaya.

Beberapa penghargaan bergengsi yang diraih antara lain TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dari Presiden RI, penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden, Peringkat Keempat Nasional dalam peningkatan produksi beras, serta penghargaan Bangga Berwisata di Indonesia dari Kementerian Maritim dan Investasi.

Tak hanya itu, Sultra juga mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan Perda Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Penghargaan-penghargaan lainnya datang dari lembaga seperti KPK, BPK, LKPP, Bappenas, hingga Tempo Media Group.

“Semua capaian ini adalah hasil kerja bersama. Ini bukti nyata bahwa jika kita bersinergi, kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Andap dengan penuh keyakinan.

Salah satu capaian penting lainnya adalah beroperasinya Rumah Sakit Jantung Sultra yang kini mampu melakukan operasi bypass dan ke depannya diharapkan mampu menangani operasi otak. Pemprov juga sukses dalam transformasi digital layanan publik melalui berbagai aplikasi seperti Sisumaker, Aplikasi Bayar Zakat, dan Aplikasi Qurban.

Penataan tenaga honorer juga tak luput dari perhatian. Dengan berpedoman pada PP Nomor 49 Tahun 2018, Sultra mendapat alokasi 5.988 formasi PPPK, menjawab kebutuhan tenaga kerja profesional di sektor pelayanan publik.

Di akhir arahannya, Andap mengajak seluruh ASN untuk terus bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ia menegaskan bahwa Sulawesi Tenggara adalah tanah penuh harapan yang tidak boleh dikelola dengan cara biasa-biasa saja.

“Jika pemerintah mengelola dengan baik dan berdasarkan data yang presisi, tidak akan ada lagi rakyat Sultra yang tertinggal,” tegasnya.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan untuk menyatukan tekad demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Sebesar-besarnya hidup manusia adalah hidup yang bermanfaat di jalan Allah. Sebaik-baiknya jabatan adalah yang bermanfaat bagi rakyat,” tutup Andap dengan nada haru dan penuh harapan.

Kendari, SultraNet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto resmi berpamitan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sultra dalam Apel Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin pagi, 17 Februari 2025.

Dalam apel yang dihadiri Sekretaris Daerah, para pejabat tinggi pratama, serta seluruh ASN, Andap menyampaikan masa jabatannya sebagai Pj Gubernur akan berakhir pada 20 Februari 2025, seiring pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

“Terima kasih, Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan oleh Allah SWT. Dinamika waktu berjalan begitu cepat, 534 hari saya membersamai rekan-rekan untuk melaksanakan amanah sebagai Pj Gubernur Sultra. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, sinergisitas, dan kolaborasinya sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik,” ucap Andap.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN atas segala kekurangan dan kekhilafan selama menjabat. “Tidak ada gading yang tak retak. Saya mohon maaf atas berbagai kekurangan dan keterbatasan selama menjalankan amanah ini. Dukung sepenuhnya Gubernur terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilantik tanggal 20 Februari 2025 nanti,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Andap menitipkan pesan kepada seluruh ASN untuk tetap bekerja dengan niat tulus dan integritas tinggi. “Marilah kita tunaikan amanah tugas ini dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Jadilah ASN yang memiliki komitmen moral dan empati. Sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat di jalan Allah SWT,” pesannya.

Usai apel, Andap berpamitan kepada peserta apel dengan bersalaman. Momentum ini menjadi momen haru bagi banyak ASN yang selama ini bekerja bersamanya.

Selama menjabat, Andap berhasil menorehkan berbagai capaian dan prestasi yang signifikan. Salah satunya adalah transformasi digital melalui aplikasi Sisumaker untuk tata kelola surat menyurat yang digagas tanpa biaya, serta peluncuran aplikasi zakat dan qurban. Di bidang kepegawaian, ia menata tenaga honorer yang bertugas hingga puluhan tahun, dan mendorong alokasi PPPK serta CPNS tahun 2024 mencapai lebih dari 7.000 formasi.

Dari sisi layanan kesehatan, Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo berhasil menjalankan operasi bypass melalui program proctorship, bahkan tengah bersiap melayani bedah otak atau kraniotomi. Kerja sama juga terjalin dengan 22 rumah sakit pengampu nasional.

Prestasi pengendalian inflasi menjadi salah satu keberhasilan besar, dari posisi ke-2 tertinggi menjadi ke-2 terendah secara nasional, hingga menerima penghargaan langsung dari Presiden RI. Sultra juga meraih Universal Health Coverage kategori utama, peringkat ke-4 produksi beras nasional, serta menjadi provinsi terbaik pertama dalam pertumbuhan industri.

Di sektor pemerintahan, Andap mendorong lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi, menjadikan Sultra sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki regulasi pembangunan berbasis data desa.

Selama menjabat, Andap juga menerima lebih dari 40 penghargaan lainnya, di antaranya: Top CEO BUMD 2023, Top Rekor MURI penanaman 2,7 juta tanaman holtikultura, juara 1 ADWI 2024 untuk kategori desa wisata berkembang, serta penghargaan atas sistem merit ASN dari Komisi ASN.

Capaian lainnya meliputi peningkatan jumlah Mal Pelayanan Publik dari 3 menjadi 8, penyehatan 14 BUMD yang sebelumnya 5 di antaranya dinyatakan kurang sehat, hingga peningkatan sejumlah indeks kinerja seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Reformasi Birokrasi Tematik, dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Andap juga dikenal berhasil membangun rumah tidak layak huni sebanyak 1.183 unit, mendorong komitmen pengelolaan sisa pangan secara nasional, serta memperkuat pelestarian budaya melalui pengakuan 9 Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Kebudayaan.

Seluruh prestasi tersebut tidak hanya mencerminkan capaian kinerja, tetapi juga menunjukkan transformasi pemerintahan Sultra di bawah kepemimpinannya yang fokus pada tata kelola, inovasi, dan pelayanan publik berbasis data serta keadilan sosial.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Sultra yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio.

Kegiatan orientasi yang dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra ini diikuti oleh ratusan peserta PPPK dari berbagai instansi di lingkup pemerintahan Sultra. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Koordinator Widyaiswara BPSDM, serta pejabat struktural, fungsional, dan para widyaiswara.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas kerja keras BPSDM Sultra dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa orientasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan etika kerja para ASN, khususnya PPPK.

“Pemprov Sultra memberikan apresiasi kepada BPSDM yang telah berupaya maksimal memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan orientasi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asrun.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Meski bersifat kontrak, peran mereka dinilai krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

“Orientasi ini menjadi langkah percepatan penyesuaian diri bagi PPPK sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2020. Ini adalah pijakan awal untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki dedikasi tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asrun Lio menekankan pentingnya nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan sejak awal kepada para PPPK. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas.

“Selain pengembangan kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan, orientasi ini juga menjadi ruang untuk mengenalkan core value ASN, yaitu ‘BerAKHLAK’, serta employer branding ASN, yakni ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ungkap Asrun.

Dalam orientasi ini, para peserta tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang etika kerja dan nilai-nilai ASN, tetapi juga diajak untuk memahami isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah tahun 2025. Beberapa isu penting yang diangkat antara lain penguatan ideologi Pancasila, peningkatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan penguatan ekonomi digital.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Asrun.

Ia juga berharap, melalui kegiatan ini, peserta dapat memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab sebagai ASN, khususnya dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme dan semangat pengabdian.

“Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kompetensi serta integritas kita dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik,” tandasnya.

Orientasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sultra dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan penguatan nilai dan etika sejak dini, diharapkan PPPK dapat berperan aktif dalam membangun budaya kerja yang positif di lingkungan instansi pemerintahan.