Pj Gubernur Sultra Minta OJK Perkuat Literasi Keuangan dan Lindungi Masyarakat dari Pinjol Ilegal

Kendari, sultranet.com –  Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari investasi serta pinjaman online ilegal. Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (18/02/2025).

Andap menyampaikan selamat kepada Bismi Maulana Nugraha yang resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra, menggantikan Arjaya Dwi Raya. Ia juga mengapresiasi dedikasi Arjaya selama lima tahun terakhir.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga sukses di tempat yang baru,” ujar Andap.

Dalam sambutannya, Andap menekankan pentingnya sinergi antara OJK dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor keuangan di Sultra. Ia mengingatkan agar OJK tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Kami berharap OJK lebih aktif dalam edukasi keuangan agar masyarakat terhindar dari investasi ilegal dan pinjaman online yang merugikan,” kata Andap.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi digital dalam sistem keuangan daerah serta pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan demi menjaga stabilitas sektor riil, termasuk UMKM.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa OJK memiliki tugas tambahan dalam mengembangkan sektor jasa keuangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga harus menguatkan dan mengembangkan sektor keuangan. Sinergi antara OJK dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Mahendra.

Mahendra juga mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sultra, yang terdiri dari satu TPAKD tingkat provinsi dan 17 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Ia menilai langkah ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan mendukung sektor UMKM.

Di akhir acara, Andap menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerja OJK serta melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

“Kami akan terus bersinergi dengan OJK dalam upaya perlindungan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tutupnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah, pejabat OJK pusat dan daerah, pimpinan BI, serta perwakilan BUMN dan BUMD di Sultra.




Bentengi Anak di Dunia Digital, Regulasi Baru Segera Diumumkan

Jakarta, sultranet.com – Di tengah pesatnya arus digitalisasi dan semakin kompleksnya ancaman siber, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat komitmennya untuk melindungi anak-anak di ruang digital melalui penyusunan regulasi baru. Dalam rangka memperingati Safer Internet Month, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan tata kelola perlindungan anak yang lebih komprehensif, guna memastikan keamanan dan kenyamanan generasi muda dalam mengakses dunia maya. Langkah ini merupakan respons terhadap peningkatan pengguna internet yang mencapai 221 juta orang di Indonesia, dengan sekitar 9,17 persen di antaranya berusia di bawah 12 tahun, serta meningkatnya risiko konten judi online dan pornografi. Jakarta, 18 Februari 2025

Pemerintah telah mengupayakan penertiban konten berbahaya, seperti penghapusan 993.114 konten judi online dari 20 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025, selain ratusan ribu konten pornografi. Namun, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa tindakan tersebut hanyalah sebagian dari upaya menyeluruh untuk melindungi anak-anak. Regulasi baru yang sedang disusun akan memperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Upaya ini diharapkan dapat mengantisipasi ancaman siber yang semakin kompleks serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan anak-anak.

Pentingnya membangun budaya sadar perlindungan data dan keamanan siber menjadi fokus utama dalam strategi pemerintah. Pendekatan data protection by design and by default akan diterapkan di setiap sistem digital agar aspek keamanan tidak hanya dianggap formalitas, melainkan menjadi pondasi utama dalam setiap inovasi teknologi. Meutya Hafid menilai, peningkatan indeks keselamatan anak secara online, yang menunjukkan kemajuan signifikan Indonesia di kuartil kedua Child Online Safety Index 2023, merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun ruang digital yang lebih aman.

“Mengamankan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi konten-konten berbahaya yang tersembunyi di balik layar digital yang tampak ramah. Regulasi baru ini akan segera diumumkan sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam melindungi masa depan generasi penerus,” tegas Meutya Hafid dalam acara Hari Internet Aman Bersama Google Indonesia di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, “Platform digital, meskipun kantor pusatnya berada di luar negeri, harus patuh terhadap regulasi yang kami tetapkan. Kami menghargai kolaborasi dengan Google dan mengajak platform lainnya untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak.”

Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada penertiban konten, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Seluruh elemen, mulai dari orang tua, pendidik, hingga pelaku industri teknologi, diharapkan dapat berperan aktif mendukung inisiatif ini. Melalui kerja sama lintas sektor, regulasi baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan siber, tetapi juga membentuk budaya digital yang inklusif dan memberdayakan, sehingga anak-anak dapat menikmati manfaat teknologi dengan aman dan cerdas.

Sebagai ekor berita, Menkomdigi mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyongsong masa depan digital yang lebih baik dengan semangat gotong royong dan inovasi berkelanjutan. Dengan regulasi baru yang akan segera diumumkan, Indonesia menegaskan tekadnya untuk membentengi anak-anak dari segala bentuk ancaman digital, sekaligus mewujudkan ruang digital yang sehat dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.




Inspektorat Bombana Audit Pengelolaan Keuangan di 9 Desa Kecamatan Lantari Jaya

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Wilayah I bersama tim melakukan audit ketaatan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di sembilan desa yang ada di Kecamatan Lantari Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa tahun 2024. (18/2)

Sembilan desa yang menjadi lokasi audit adalah Desa Anugrah, Desa Kalaero, Desa Lombakasih, Desa Langkowala, Desa Lantari, Desa Pasare Apua, Desa Rarongkeu, Desa Watu-Watu, dan Desa Tinabite. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan keuangan desa, belanja modal, pemeriksaan fisik pekerjaan, kepatuhan pajak, serta bantuan kepada masyarakat.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini, mulai dari pimpinan, auditor, hingga pegawai Inspektorat. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme pengawasan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ini juga menjadi atensi bagi kita semua agar tata kelola keuangan desa semakin transparan dan akuntabel,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa dasar hukum dalam pemeriksaan ini merujuk pada beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah I, Herianto Gazali, S.STP., M.A.P., menyatakan bahwa pengawasan ini merupakan agenda rutin Inspektorat yang dilakukan setiap tahun dan telah tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-34 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.

“Kami berharap para objek pemeriksaan (obrik) dapat proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta agar proses pengawasan berjalan lancar. Pengawasan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan desa serta memberikan arahan bagi desa dalam menjalankan tata kelola yang sesuai dengan regulasi,” jelas Herianto.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.

“Dengan adanya pengawasan ini, kami ingin membantu pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran desa,” tambahnya.

Audit ketaatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi serta mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, Inspektorat akan memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan desa ke depan semakin baik.

Laporan hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah strategis dalam tata kelola keuangan desa. Selain itu, hasil audit juga akan menjadi referensi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab.




Gubernur-Wagub Sultra dan 16 Kepala Daerah Terpilih Bakal Dilantik Serentak di Istana Negara

Jakarta, SultraNet.com — Persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati/Wali Kota terpilih se-Sultra terus dimatangkan. Upacara pelantikan akan digelar secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. (18/02/2025)

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H melalui Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari,” ujar Andap, Selasa (18/2/2025).

Menurut Asrun Lio, rangkaian kegiatan jelang pelantikan sudah berlangsung sejak awal pekan ini, dimulai dengan pemeriksaan kesehatan dan dilanjutkan dengan gladi kotor yang dilaksanakan di kawasan Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

“Selasa pagi ini, para kepala daerah terpilih mengikuti gladi pertama dengan mengenakan pakaian olahraga. Mereka berangkat dari satu hotel yang sama menggunakan tiga bus besar menuju lokasi gladi,” jelasnya.

Dalam gladi tersebut, para peserta berlatih pembentukan pleton, penghormatan, serta baris-berbaris (PBB) sebagai bagian dari prosesi resmi pelantikan. Asrun menegaskan bahwa meski latihan terlihat sederhana, namun dengan banyaknya jumlah kepala daerah yang akan dilantik, pelaksanaannya perlu dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi.

Gladi resik dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025, sehari sebelum pelantikan utama. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti program orientasi kepemimpinan di Magelang.

“Orientasi ini menjadi bekal awal bagi kepala daerah untuk memahami dinamika pemerintahan ke depan,” ujar Asrun.

Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi sehat dan prima hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

“Kami berdoa agar para pemimpin daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih serta 16 pasangan Bupati dan Wali Kota se-Sultra, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat kembali ke Bumi Anoa tanpa kekurangan apa pun,” pungkasnya.

Berikut daftar 16 pasangan Bupati/Wali Kota dan Wakilnya dari Sultra yang akan dilantik bersama Gubernur-Wakil Gubernur:

  • Kabupaten Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
  • Kabupaten Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
  • Kabupaten Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
  • Kabupaten Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
  • Kabupaten Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
  • Kabupaten Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
  • Kabupaten Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
  • Kabupaten Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
  • Kabupaten Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T
  • Kabupaten Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
  • Kabupaten Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
  • Kabupaten Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding, S.E.
  • Kabupaten Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H. dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
  • Kabupaten Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
  • Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
  • Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E. dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc

Dengan pelantikan serentak ini, pemerintah berharap para kepala daerah yang baru dapat langsung tancap gas menjalankan amanah rakyat untuk lima tahun ke depan. Pemerintah pusat menaruh harapan besar kepada para pemimpin daerah agar mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik secara merata, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.




Pj Gubernur Minta OJK Sultra Baru Lindungi Warga dari Investasi dan Pinjol Ilegal

Kendari, SultraNet.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih aktif melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan. Permintaan itu disampaikan saat menghadiri acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Bismi Maulana Nugraha resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra menggantikan Arjaya Dwi Raya yang telah bertugas sejak 2020. Acara pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, pemutaran kaleidoskop kegiatan OJK, dan dilanjutkan dengan sambutan dari pejabat yang hadir.

Andap mengucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar beserta jajaran, serta menyampaikan apresiasi atas dedikasi Arjaya Dwi Raya selama lima tahun terakhir memimpin OJK di wilayah Sultra.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga Bapak Arjaya dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan,” kata Andap dalam sambutannya.

Ia juga menyambut hangat Kepala OJK Sultra yang baru. “Selamat datang di Bumi Anoa. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andap menyampaikan lima pesan penting kepada Kepala OJK yang baru. Pertama, OJK diminta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat untuk mengurangi risiko terjebak pada praktik keuangan ilegal, sesuai Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023.

“Kami ingin masyarakat Sultra terlindungi dari investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal. Prinsip kami jelas: Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya kepada media usai acara.

Kedua, Andap menekankan pentingnya berbagi informasi antara OJK dan pemerintah daerah agar langkah pengawasan keuangan digital lebih tepat sasaran. Ketiga, ia mengingatkan bahwa sinergi antara OJK, pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar jargon.

Pesan keempat, ia meminta pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, termasuk UMKM. “Integritas industri jasa keuangan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Terakhir, ia menekankan agar literasi keuangan tidak hanya dijangkau di kota, tapi hingga pelosok jazirah Sultra. “Literasi yang merata akan mencegah masyarakat dari jerat keuangan yang menipu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa OJK kini memiliki mandat tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tapi juga harus mampu mengembangkan sektor jasa keuangan. Ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi daerah,” ungkap Mahendra.

Ia menambahkan, OJK mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan. Provinsi Sultra, menurutnya, telah menunjukkan komitmen nyata dengan membentuk satu TPAKD di tingkat provinsi dan 17 TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci untuk memperkuat stabilitas keuangan, mendukung UMKM, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh daerah,” katanya.

Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat I Sultra, Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan tinggi Pemprov Sultra, Deputi Komisioner OJK, Kepala OJK Sulselbar, Kepala Perwakilan BI, Plt Kepala BPS, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Sultra.




Pj. Bupati Bombana Edy Suharmanto Pamit, Suasana Haru Warnai Acara Perpisahan

Bombana, sultranet.com – Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti acara silaturahmi dan perpisahan Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, serta Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Aeni Mutmainnah, S.Pd., MM. Acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Plh. Sekretaris Daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Senin, 17 Februari 2025.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Bombana atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap program-program yang telah dirintis dapat terus berlanjut demi kemajuan daerah.

“Selama satu tahun tiga bulan, kita telah bekerja keras mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bombana. Kita ingin Bombana menjadi yang terbaik di Sulawesi Tenggara. Ada banyak pencapaian yang telah kita raih bersama,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

“Saya bangga dengan kinerja kita bersama. Banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi dengan kebersamaan dan kerja keras, kita mampu menciptakan perubahan nyata. Saya yakin Bombana memiliki potensi besar untuk terus berkembang,” tambahnya dengan penuh keyakinan.

Sementara itu, Pj. Ketua TP PKK Bombana, Aeni Mutmainnah, S.Pd., MM, juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama masa jabatannya. Ia berharap Tim Penggerak PKK dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga. Saya berharap semangat kebersamaan ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan, dilakukan prosesi pemberian cendera mata dan kenang-kenangan kepada Pj. Bupati dan Pj. Ketua TP PKK. Para tamu undangan tampak memberikan apresiasi dan doa terbaik bagi keduanya yang telah menyelesaikan masa tugas mereka di Bombana.

Dengan berakhirnya masa jabatan Pj. Bupati dan Pj. Ketua TP PKK, masyarakat Bombana berharap kepemimpinan yang baru nantinya dapat melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Acara perpisahan ini menjadi momen refleksi atas capaian yang telah diraih serta semangat untuk terus bergerak maju demi Bombana yang lebih baik.




Pamit dari Jabatan, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto Paparkan Capaian

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra pada Senin (17/2/2025). Apel ini dihadiri oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, Andap berpamitan seiring berakhirnya masa tugasnya sebagai Pj Gubernur Sultra. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Andap menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama 534 hari masa kepemimpinannya, sejak 5 September 2023 hingga 20 Februari 2025. Ia mengungkapkan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Terima kasih, Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT. Waktu berlalu begitu cepat, 534 hari saya menjalankan amanah sebagai Pj Gubernur Sultra. Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Andap.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya. Andap berharap masyarakat dan ASN dapat memberikan dukungan penuh kepada gubernur terpilih yang akan segera dilantik.

“Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan selama mengemban amanah ini. Mari kita dukung gubernur terpilih agar Sultra semakin maju, sejahtera, dan modern,” harapnya.

Menutup amanatnya, Andap berpesan agar seluruh ASN menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan serta memiliki komitmen moral dan empati yang tinggi. “Jadilah ASN yang memiliki integritas, karena sebaik-baiknya jabatan adalah yang memberikan manfaat bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat Sultra,” pesannya.

Setelah apel, Andap berpamitan dengan para peserta apel dengan bersalaman. Apel tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, pimpinan tinggi pratama, staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala dinas, kepala badan, dan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sultra.

Selama masa kepemimpinannya, Andap berhasil mencatat berbagai prestasi dan penghargaan, di antaranya:

  1. Transformasi digital dengan penerapan aplikasi Sisumaker untuk sistem surat menyurat berbasis elektronik, serta aplikasi bayar zakat dan qurban.
  2. Penataan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sultra, yang menghasilkan alokasi 5.988 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024.
  3. Operasionalisasi Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo hingga mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka dan dalam waktu dekat menangani pembedahan otak.
  4. Pengendalian inflasi yang awalnya tertinggi kedua secara nasional, berhasil ditekan hingga masuk peringkat kedua terendah di Indonesia.
  5. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden RI pada 8 Agustus 2024.
  6. Peringkat keempat nasional dalam peningkatan produksi pangan beras pada 23 Oktober 2024.
  7. Apresiasi sebagai Top CEO BUMD dan Top BUMD Bintang 4 pada 29 September 2023.
  8. Konsolidasi pengadaan aspal Buton dalam katalog elektronik lokal, dengan penghargaan dari LKPP pada 7 November 2023.
  9. Provinsi terbaik pertama dalam pertumbuhan industri, penghargaan dari Kementerian Perindustrian pada 11 Desember 2023.
  10. Rekor MURI atas penanaman 2,7 juta tanaman hortikultura pada 23 November 2023.
  11. Peringkat kedua nasional dalam Indeks Integritas Pendidikan, penghargaan dari KPK pada 9 Juni 2024.
  12. Implementasi strategi kebijakan daerah di sektor pariwisata, penghargaan dari Kementerian Pariwisata pada 13 Desember 2024.
  13. Predikat “Sangat Baik” dalam Indeks Perencanaan Pembangunan dari Bappenas pada 26 November 2024.
  14. Tokoh Pemerintah Inovatif dalam Sultra Award Kendari Pos 2024 pada 12 September 2024.
  15. Apresiasi sebagai Tokoh Nasional kategori “Pariwisata dan Pelestarian Budaya” dari Tempo Media Group pada 10 September 2024.
  16. Pembangunan 1.183 unit rumah tidak layak huni, dengan 220 unit dalam tahap verifikasi.

Selain itu, Andap juga berhasil membawa Sultra meraih berbagai penghargaan lainnya, termasuk Juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 kategori Desa Wisata Berkembang, Sistem Merit Predikat Baik dari Komisi ASN, serta Peringkat III Anugerah Legislasi 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan berbagai capaian tersebut, Andap meninggalkan warisan positif bagi Sultra. Kini, ia berharap kepemimpinan yang baru dapat terus melanjutkan pembangunan dan membawa Sultra ke arah yang lebih baik.




Sekda Sultra Buka Orientasi PPPK untuk Perkuat Etika dan Nilai ASN

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Acara yang berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Dr. Asrun Lio, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Koordinator Widyaiswara, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPSDM Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sultra atas upaya mereka dalam menyelenggarakan orientasi ini. Ia menekankan bahwa orientasi ini bertujuan untuk mempercepat adaptasi para PPPK dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah bagian dari ASN yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Asrun.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam pengembangan kompetensi PPPK sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020. “Orientasi ini sangat penting karena ASN harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi,” tambahnya.

Selain itu, Asrun menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai ASN, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga menekankan bahwa orientasi ini akan membahas berbagai isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2025, termasuk penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, dan kemandirian ekonomi melalui swasembada pangan serta digitalisasi.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Asrun berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka. “Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari,” pungkasnya.




Pj. Gubernur Sultra Lantik Roni Yakub Laute sebagai Kadis Perindag

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn.) Andap Budhi Revianto, resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra. Prosesi pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Andap menegaskan bahwa Roni Yakub Laute memiliki tugas penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara.

“Saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” ujar Andap saat memimpin pelantikan.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi yang tepat sasaran dapat membantu usaha kecil dan menengah berkembang lebih pesat.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima aspek utama dalam formalisasi digital. Pastikan usaha masyarakat mendapat akses yang sesuai dengan potensi digital daerah,” tegasnya.

Selain itu, Andap meminta agar fasilitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan terus diperbaiki agar lebih optimal. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam setiap kebijakan.

“Apa yang tidak bisa didaur ulang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Andap mengajak seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bekerja dengan hati dan pikiran yang selaras demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita satukan komitmen untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” pungkasnya.

Pelantikan ini menandai awal tugas Roni Yakub Laute dalam memimpin Dinas Perindag Sultra, dengan harapan membawa inovasi dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri serta perdagangan daerah.




Pemprov Sultra Siapkan Strategi Kendali Inflasi dan Angkutan Lebaran 2025

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom, Senin, 17 Februari 2025. Rakor ini juga membahas kesiapan angkutan Lebaran 2025 yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Dari Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat Lebaran. “Pada 1 Maret 2025, kita memasuki bulan Ramadan, dan setelah itu ada libur nasional Idul Fitri yang selalu diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar,” ujar Tito.

Lebaran tahun ini ditetapkan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April. Untuk mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. “Kami juga berharap dukungan penuh terhadap program mudik gratis serta penyediaan rest area di jalur-jalur utama,” kata Dudy.

Selain persiapan transportasi, rapat ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) tercatat sebesar 0,76%, sementara inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. “Deflasi ini disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas harus diantisipasi. “Daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingginya permintaan,” katanya.

Dalam pemantauan harga, Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pemprov Sultra akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perjalanan dengan aman dan nyaman.