Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, menanggapi tudingan terkait dugaan rekayasa hasil seleksi Computer Assisted Test (CAT) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD untuk kepentingan pribadi. Asrun Lio justru mengapresiasi keberanian mahasiswa yang menyuarakan isu tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Minggu (16/2/2025)

“Saya berterima kasih kepada pihak yang menyampaikan hal ini, khususnya mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa mereka berani menjalankan peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial,” ujar Asrun.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses seleksi TPHD, karena tugas panitia seleksi (Pansel) yang diketuai oleh pejabat dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) hanya sebatas verifikasi dokumen pelamar. Sementara tahapan seleksi dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Setelah seleksi selesai dan hasil diumumkan, barulah kami diundang karena TPHD menggunakan APBD. Jika ada rekayasa, seharusnya yang lolos adalah orang-orang dekat saya. Namun, seleksi ini transparan dan berdasarkan perangkingan,” jelasnya.

Terkait dugaan penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi, Asrun menegaskan bahwa mekanisme penggunaan keuangan negara memiliki aturan ketat. Ia menolak anggapan bahwa dana BTT bisa digunakan untuk membiayai ibadah haji seseorang.

“BTT hanya digunakan untuk kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan sebelumnya. Tidak mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Asrun juga menyatakan telah mempersilakan Inspektorat melakukan pemeriksaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi TPHD dan penggunaan anggaran daerah.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, meresmikan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Bio Safety Level 2 (BSL-2) dan meluncurkan Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Sabtu (15/2/2025).

Kegiatan ini juga menandai dimulainya program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bombana, Plh. Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Puskesmas, serta tenaga kesehatan se-Kabupaten Bombana.

Gedung Labkesda BSL-2 dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan di Bombana. Laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diagnostik dan penanganan penyakit menular, sehingga pelayanan kesehatan di daerah ini lebih optimal.

“Dengan adanya laboratorium ini, tenaga kesehatan dapat memberikan layanan berbasis bukti, meningkatkan efisiensi pengobatan, dan mencegah penyebaran penyakit. Kami berharap Labkesda BSL-2 ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan dapat bersaing dengan laboratorium lainnya di Sulawesi Tenggara,” ujar Pj Bupati Bombana dalam sambutannya.

Selain meresmikan laboratorium, Pj Bupati Bombana juga meluncurkan program Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP). Program ini menghubungkan layanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan secara terpadu dan efisien. Integrasi ini juga mendukung program deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan rutin dan edukasi kesehatan.

“ILP ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih terstruktur. Dengan sistem ini, data kesehatan masyarakat dapat lebih terpantau dan tindakan medis bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati juga mengumumkan dimulainya program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. Program ini merupakan implementasi kebijakan nasional yang telah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025, yang memberikan hak bagi setiap warga Indonesia untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahunnya.

Layanan kesehatan gratis ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, risiko penyakit jantung dan stroke, tes mata, hingga evaluasi kesehatan mental. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka dan melakukan deteksi dini penyakit secara mandiri.

“Pemerintah Kabupaten Bombana sangat mendukung kebijakan ini. Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala biaya. Saya mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan program ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan diri dan keluarga,” tambah Pj Bupati.

Acara ini menjadi tonggak baru dalam peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Bombana. Dengan hadirnya laboratorium modern, sistem layanan kesehatan yang terintegrasi, serta program pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan kualitas hidup masyarakat Bombana semakin meningkat dan kesejahteraan kesehatan dapat terwujud secara merata.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan Inovasi Layanan Posyandu (ILP) di Desa Lantowonua, Kecamatan Rumbia, pada Sabtu pagi, 15 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa, terutama bagi ibu dan anak.

Peluncuran Posyandu ILP dihadiri oleh Pj Bupati Bombana, yang memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan sektor kesehatan di Bombana.

“Posyandu ILP ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Kami berharap para kader posyandu terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Pj Bupati.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap para kader posyandu, Pj Bupati secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan dan memasangkan pin kepada mereka. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi mereka dalam menggerakkan pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Selain seremoni peluncuran, acara ini juga diisi dengan edukasi tentang pentingnya pemantauan kesehatan ibu dan anak, vaksinasi, serta gizi seimbang. Para peserta mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang upaya menjaga kesehatan keluarga secara optimal melalui layanan posyandu.

Program Posyandu ILP di Desa Lantowonua diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Kabupaten Bombana. Dengan adanya inovasi ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan posyandu dan memiliki kesadaran lebih tinggi akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen terus mendukung pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas. Dengan penguatan program posyandu, diharapkan angka kesehatan ibu dan anak semakin meningkat, serta derajat kesehatan masyarakat Bombana menjadi lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Menjelang akhir masa tugasnya pada 20 Februari 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, merefleksikan capaian strategis selama kepemimpinannya. Dalam pemaparannya di ruang kerja, Jumat (14/2/2025), ia menegaskan bahwa delapan isu utama yang menjadi prioritas sejak awal masa jabatan telah dituntaskan.

“Saat mulai bertugas pada 5 September 2023, saya memetakan delapan isu strategis yang perlu segera ditangani. Alhamdulillah, saat ini semuanya telah tuntas. Namun, program-program ini tetap membutuhkan keberlanjutan agar manfaatnya lebih maksimal,” ujar Andap.

Delapan isu tersebut meliputi pengendalian harga dan ketersediaan pangan, penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemberdayaan UMKM berbasis digital, percepatan proyek strategis nasional, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.

Salah satu pencapaian signifikan adalah pengendalian inflasi. Pada September 2023, Sultra berada di posisi kedua inflasi tertinggi nasional. Namun, kebijakan strategis yang diterapkan berhasil menekan inflasi hingga -0,39% pada Januari 2025, menjadikan Sultra provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia. “Bahkan, pada 2024, Sultra meraih TPID Award dari Presiden untuk kategori provinsi berkinerja terbaik dalam pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi,” jelas Andap.

Dalam penanganan stunting, Sultra mencatat penurunan menjadi 10,2%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 14%. Tingkat kemiskinan pun turun menjadi 10,63%. “Angka ini masih di atas rata-rata nasional, tapi progresnya cukup baik. Kita harus terus bekerja keras,” tambahnya.

Pemberdayaan UMKM juga menjadi perhatian, dengan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis digital yang diluncurkan pada 28 Oktober 2023. Di sektor infrastruktur, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan peresmian Bendungan Ameroro yang tak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Sektor pariwisata Sultra turut mendapat pengakuan nasional. “Sultra dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik di sektor pariwisata. Pulau Labengki bahkan meraih juara pertama dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 untuk kategori Desa Wisata Berkembang,” ungkap Andap.

Hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel dan aspal, juga menjadi prioritas. Salah satu pencapaian penting adalah masuknya Aspal Buton dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) setelah lebih dari satu abad produksi.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemprov Sultra memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu dan berprestasi, serta meluncurkan seragam karya SMK/SLB se-Sultra. “Cakupan perlindungan kesehatan sudah 100%, dan kami telah membangun 963 unit rumah layak huni,” lanjutnya. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak menghasilkan 22 kesepakatan layanan kesehatan, termasuk keberhasilan Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo Sultra dalam melakukan bedah pintas arteri koroner pertama kali.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, Sultra berhasil menjaga stabilitas keamanan. “Pilkada serentak adalah pengalaman pertama bagi kita. Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan aman dan damai tanpa konflik,” ujarnya.

Andap menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. “Sultra telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, kita bisa mencapai banyak hal. Namun, tantangan ke depan masih ada, dan kita harus terus melangkah maju,” pungkasnya.

Turut hadir dalam refleksi akhir tugas ini Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, para asisten Sekda, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sultra.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra, turun langsung ke pasar tradisional dan gudang distributor di Kota Kendari, Kamis, 13 Februari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil menjelang bulan Ramadan.

Dalam pemantauan tersebut, Pj. Gubernur didampingi Danrem 143 Halu Oleo Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kepala Perwakilan BI Sultra, Kepala BPS Sultra, Kepala Bulog Sultra, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebelum turun ke lapangan, rombongan menggelar rapat koordinasi di Makorem 143/Halu Oleo guna membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan.

Harga Bahan Pokok Masih Stabil

Saat mengunjungi Pasar Korem Kendari, Pj. Gubernur berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan bahan pokok. Hasil pemantauan menunjukkan stok pangan dalam kondisi aman dan harga relatif stabil. Beberapa harga komoditas yang tercatat di pasar antara lain:

• Cabai rawit: Rp55 ribu/kg
• Cabai merah: Rp40 ribu/kg
• Telur ayam: Rp55 ribu/rak
• Bawang merah: Rp40 ribu – Rp45 ribu/kg
• Daging sapi: Rp140 ribu/kg

Sementara itu, harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram, tetapi masih dalam batas wajar. Beras premium super kini dijual seharga Rp16 ribu/kg, beras super Rp14 ribu/kg, dan beras medium Rp13.500/kg.

Stok Beras di Bulog Cukup untuk Tiga Bulan

Usai dari pasar tradisional, Pj. Gubernur dan TPID Sultra melanjutkan pemantauan ke Gudang Bulog. Berdasarkan pengecekan lapangan, stok beras di Sultra mencapai 83.277,51 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan. Bulog juga mencatat ketersediaan 297 ton gula dan 324.139 liter minyak goreng.

“Stok kita cukup aman. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan pokok. Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan dan harga tetap terkendali,” kata Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta daerah memaksimalkan penggunaan beras lokal sebanyak 17 ribu ton untuk menjaga stabilitas pangan.

Distribusi Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

Pj. Gubernur dan TPID Sultra juga meninjau PT. Cinta Damai Insan Persada, salah satu distributor bahan pokok utama di Kendari, serta Indogrosir Kendari. Kunjungan ini bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah terus bekerja memastikan pasokan mencukupi hingga Ramadan dan Idulfitri,” ujar Pj. Gubernur.

Hingga saat ini, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi, menandakan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, meresmikan Gedung Kamar Operasi (Gedung OK) Rumah Sakit Pratama Tipe D Kepulauan Kabaena, Kamis (13/2/2025). Peresmian ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD Kabupaten Bombana, camat se-Kepulauan Kabaena, Danramil, para kepala puskesmas, kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menegaskan bahwa pembangunan Gedung OK ini merupakan program prioritas pada tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Kepulauan Kabaena.

“Kehadiran Gedung Kamar Operasi ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan fasilitas ini, pasien yang membutuhkan tindakan operasi tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar Kabaena,” ujar Edy Suharmanto.

Ia menambahkan bahwa rumah sakit ini akan dilengkapi dengan peralatan medis modern serta tenaga kesehatan yang kompeten agar dapat menangani berbagai kasus bedah yang sebelumnya hanya bisa ditangani di rumah sakit rujukan di daratan.

Pj. Bupati juga berpesan kepada OPD terkait agar pembangunan rumah sakit ini tidak berhenti di sini. Ia menekankan pentingnya pemenuhan fasilitas pendukung, alat kesehatan, serta tenaga medis yang memadai untuk menunjang operasional rumah sakit secara optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE, menyampaikan apresiasinya atas realisasi pembangunan Gedung OK ini. Menurutnya, fasilitas tersebut akan sangat membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan optimal bagi masyarakat.

“Kami bersyukur Gedung OK ini akhirnya dapat dioperasikan. Ini akan sangat membantu dalam penanganan pasien di wilayah kepulauan. Dengan layanan yang semakin baik, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan efisien,” ungkap Darwin.

Ia juga menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas tenaga medis melalui berbagai pelatihan serta melengkapi rumah sakit dengan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas ini agar tetap terjaga kualitasnya dalam jangka panjang.

Setelah prosesi peresmian, Pj. Bupati Bombana beserta rombongan melakukan peninjauan langsung ke dalam Gedung OK. Dalam kesempatan itu, ia berdiskusi dengan tenaga medis mengenai kesiapan operasional dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Peresmian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabaena dan sekitarnya, sekaligus memperkuat sistem layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya mempercepat pengembangan sektor pariwisata dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pariwisata tahun 2026 ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika disetujui, dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur wisata, serta melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menunjang sektor pariwisata di Bombana.

“Kami sudah mengusulkan DAK Tematik Pariwisata untuk tahun 2026. Dana ini tidak hanya untuk sektor pariwisata saja, tetapi bisa melibatkan berbagai OPD lainnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, saat ditemui di kantornya, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, mekanisme DAK Tematik memungkinkan berbagai OPD mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan wisata. Misalnya, Dinas Perindustrian dan Koperasi dapat memperoleh anggaran untuk membangun pasar kerajinan, Dinas Kesehatan bisa mendapatkan alokasi untuk rumah sakit khusus di kawasan wisata, sementara Dinas Pekerjaan Umum bisa menggunakannya untuk pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata.

“Jika dana ini disetujui, kita bisa mempercepat pembangunan sektor wisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Bombana telah menyiapkan Master Plan dan Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (Riparda) yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan kesiapan ini, Bombana optimistis bisa mendapatkan dana yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar untuk mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan.

Anisa menegaskan, DAK Tematik ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur wisata, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan fasilitas, jumlah wisatawan yang datang ke Bombana diyakini akan bertambah, sehingga memberikan efek domino terhadap sektor lain seperti kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif.

“Jika DAK Tematik ini cair, maka seluruh akses penunjang seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar kerajinan akan terpenuhi. Ini akan membuat wisatawan lebih nyaman dan mendorong peningkatan kunjungan,” ujarnya.

Selain itu, skema pencairan dana yang bersifat satu kali turun menjadi keunggulan tersendiri. Tidak seperti skema bertahap yang membutuhkan waktu lama, DAK Tematik memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat karena anggaran dicairkan sekaligus.

“Kalau anggaran ini disetujui, kita tidak perlu menunggu tahun berikutnya untuk tambahan alokasi. Semua kebutuhan bisa langsung dibangun,” jelasnya.

Dengan konsep ini, Anisa berharap Bombana bisa lebih menarik bagi investor dan mampu meningkatkan daya saing di sektor pariwisata nasional. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Semua tergantung kebijakan pusat, apalagi saat ini ada pemangkasan anggaran. Tapi, kami tetap optimistis dan berharap ada DAK yang bisa lolos,” tutupnya.

Bombana kini menanti keputusan dari Kementerian Pariwisata dan Bappenas. Jika dana ini terealisasi, tidak hanya pariwisata yang berkembang, tetapi juga ekonomi masyarakat yang semakin maju dan berdaya saing. (adv)

Jakarta, sultranet.com – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengonfirmasi rencananya untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Mei 2025, sebagaimana disampaikannya secara langsung kepada Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, di sela-sela acara AI Action Summit yang berlangsung di Grand Palais, Paris. (12 Februari 2025)

Kunjungan ini, jika terlaksana, akan menjadi yang pertama sejak deklarasi kemitraan strategis antara kedua negara pada tahun 2011, ketika Perdana Menteri François Fillon dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Jakarta. Dalam agenda kunjungan tersebut, Presiden Macron dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, serta menghadiri sejumlah pertemuan strategis yang menyasar kerja sama bilateral di bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan, pertahanan, dan energi hijau.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis selama ini telah menunjukkan sinergi yang kuat, terutama di sektor perdagangan, pertahanan, dan teknologi. Kehadiran Presiden Macron di Indonesia diharapkan akan membuka babak baru dalam kemitraan strategis kedua negara. Kunjungan ini juga dianggap sebagai momentum penting untuk mendorong inovasi dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan global di era digital.

“ I will… I will… I love your country,” ujar Presiden Macron kepada Menteri Meutya Hafid, menegaskan niat tulusnya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia melalui kunjungan kenegaraan yang direncanakan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menteri Meutya Hafid menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Presiden Macron akan semakin memperkokoh kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis.

“Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia akan semakin memperkokoh kemitraan strategis di berbagai sektor. Hal ini tidak hanya akan mendongkrak kerja sama di bidang ekonomi digital dan kecerdasan buatan, tetapi juga membuka peluang besar di sektor pertahanan dan energi hijau,” ungkap Meutya Hafid.

Selain menyoroti potensi kerja sama lintas sektor, Meutya Hafid juga menambahkan bahwa kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator bagi investasi dan pertukaran teknologi antara kedua negara. Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap menyambut kunjungan kenegaraan ini dengan agenda yang padat dan serangkaian pertemuan tingkat tinggi, guna membahas isu-isu strategis yang menjadi prioritas nasional.

Lebih jauh, Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa kehadiran Presiden Macron merupakan wujud nyata komitmen Prancis untuk lebih mendekatkan diri dengan Indonesia. “Kita akan menyusun agenda pertemuan yang komprehensif untuk membahas berbagai peluang kerja sama dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global, termasuk di bidang transformasi digital dan penguatan pertahanan,” tambahnya.

Di sela-sela persiapan kunjungan, para pejabat tinggi kedua negara telah mulai merancang agenda bersama yang mencakup diskusi mendalam tentang perkembangan teknologi, investasi, dan kebijakan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Langkah ini diyakini akan menghasilkan kesepakatan konkrit yang berdampak luas bagi hubungan Indonesia-Prancis di masa depan.

Sebagai ekor berita, kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia dinilai tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis dalam upaya memperkuat posisi kedua negara di kancah global. Dengan agenda yang matang dan kerja sama yang intensif, diharapkan kunjungan ini akan membawa manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan stabilitas regional, sekaligus menegaskan komitmen kedua negara dalam menjalin hubungan yang lebih erat dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Badan Kepegawaian, Pengembangan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana melakukan observasi dan monitoring terkait perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan berakhir pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses perpanjangan kontrak berjalan transparan, sesuai regulasi, serta meningkatkan kualitas pelStaf BKPSDM Bombana saat melakukan Monitoringayanan publik di daerah tersebut. (12/2)

Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, ST., MM., menegaskan bahwa observasi ini menjadi bagian penting dalam menilai kinerja PPPK sebelum dilakukan perpanjangan kontrak.

“Kami ingin memastikan bahwa proses perpanjangan kontrak PPPK berjalan dengan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, observasi ini menjadi langkah penting dalam menilai kinerja dan profesionalisme pegawai,” ujarnya.

Dalam proses observasi ini, tim BKPSDM melakukan penilaian terhadap PPPK yang kontraknya akan diperpanjang. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada beberapa aspek utama, seperti penilaian dari atasan langsung, rekan kerja, serta self-assessment dari pegawai bersangkutan. Setiap PPPK juga diwajibkan mengisi kuesioner yang mencerminkan kinerja mereka secara objektif.

Selain itu, pegawai yang akan diperpanjang kontraknya diwajibkan menyetor absensi selama satu tahun terakhir serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 melalui aplikasi e-Kinerja. Tim juga akan melakukan wawancara langsung dengan PPPK guna memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang ditentukan.

BKPSDM Bombana memastikan bahwa hasil observasi ini akan menjadi dasar pertimbangan utama dalam memperpanjang kontrak PPPK. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja pegawai serta menjadi bahan masukan dalam pengembangan sistem manajemen kepegawaian di masa mendatang.

“Kami berharap proses ini bisa menghasilkan keputusan yang adil dan objektif, sehingga PPPK yang diperpanjang kontraknya benar-benar memiliki dedikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik,” tambah Deddy.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa observasi ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi PPPK agar terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja. Diharapkan, dengan adanya evaluasi yang ketat dan berbasis data, PPPK di Kabupaten Bombana dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya monitoring ini, BKPSDM Bombana berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas dalam perpanjangan kontrak PPPK diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan profesional di Kabupaten Bombana.

Kendari, sultranet.com – Masa jabatan Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi segera berakhir menyusul dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih pada tanggal 20 februari 2025 mendatang di Jakarta. (12/2)

Andap yang menjabat sejak 5 September 2023, kini kembali menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Selama setahun memimpin Sultra, Andap dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan program-program yang menyentuh berbagai sektor pembangunan.

Dalam sambutannya saat acara perpisahan yang digelar di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Andap mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) yang telah mendukungnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa berbagai program yang telah dirancang harus terus berlanjut demi kemajuan daerah.

“Kita telah bekerja sama dalam membangun Sultra dengan berbagai program strategis. Saya berharap apa yang sudah kita mulai bisa diteruskan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Andap

Selama kepemimpinannya, Andap fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi dan sosial. Salah satu capaian pentingnya adalah optimalisasi pelayanan perizinan dan investasi guna menarik minat investor ke Sultra. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di bidang keamanan dan ketertiban, Andap yang memiliki latar belakang sebagai perwira tinggi Polri, berhasil menjaga stabilitas daerah dengan membangun sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Ia juga aktif dalam mengawal persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 agar berjalan dengan aman dan kondusif.

Dengan berakhirnya masa jabatan Andap, posisi Pj. Gubernur Sultra kini menunggu keputusan pemerintah pusat. Masyarakat dan berbagai pihak berharap pengganti Andap dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis serta membawa Sultra ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Andap selama menjabat sebagai Pj. Gubernur Sultra. Menurutnya, Andap telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Sultra.

Dengan kepulangannya ke Kemenkumham, Andap menyampaikan komitmennya untuk tetap mendukung pembangunan daerah dari posisi dan kapasitas yang ia emban saat ini. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat Sultra.