Pemprov Sultra Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi, Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadan

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin, 10 Februari 2025. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sultra ini membahas strategi pengendalian harga menjelang bulan suci Ramadan.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memimpin rakor, menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. “Bulan Ramadan tinggal dua minggu lagi. Kita harus melakukan konsolidasi dan memastikan stok kebutuhan pokok aman. TPID serta instansi terkait harus lebih serius dalam menghadapi potensi kenaikan harga,” ujar Tomsi Tohir.

Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Dari Pemprov Sultra, perwakilan yang hadir antara lain dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPS, Balai Karantina, Biro Perekonomian, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam laporannya, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76% secara month-to-month (m-t-m), dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai penyumbang deflasi terbesar sebesar 1,44%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi dengan andil 0,56%.

Pada minggu pertama Februari 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah yang naik 7,23%, Minyakita naik 0,41%, dan gula pasir naik 0,89% dibanding Januari 2025. Sebaliknya, harga cabai rawit turun 4,35%, bawang putih turun 7,96%, bawang merah turun 7,96%, serta telur ayam ras turun 2,56%.

Kabupaten Bombana menjadi salah satu dari 10 daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, mencapai 3,96%. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendagri, kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi faktor utama lonjakan IPH di beberapa wilayah tersebut.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan harga dan memastikan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga.




IWAPI Sultra Bagikan Makanan Bergizi untuk Anak Pesantren di HUT ke-50

Kendari, sultranet.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Sulawesi Tenggara membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan IWAPI terhadap program pemerintah yang dipelopori Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Acara berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025.

Ketua DPD IWAPI Sultra, Rinna Diazella, S.M., M.M., mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan anak-anak, terutama dalam upaya menekan angka stunting di Sulawesi Tenggara.

“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IWAPI Sultra berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai pihak agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Rinna.

Ia menambahkan, IWAPI menargetkan pembagian 50.000 paket makanan bergizi di seluruh Indonesia, sejalan dengan usia organisasi yang kini menginjak 50 tahun. Namun, realisasi distribusi melampaui target dengan lebih dari 60.300 titik pembagian di 36 provinsi.

Almin, Sub Koordinator Bimbingan Masyarakat dan Gizi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi kontribusi IWAPI dalam mendukung program prioritas pemerintah dalam menekan angka stunting.

“Kegiatan ini sangat relevan dengan program kesehatan nasional. Pemberian makanan bergizi diharapkan dapat membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan mereka,” kata Almin.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, H. Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I., yang diwakili oleh pengurus pondok pesantren, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh IWAPI Sultra.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

Makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini telah memenuhi standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral dari sayuran serta buah-buahan. Hal ini untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan mereka.

IWAPI Sultra berharap program ini dapat menjadi agenda rutin yang melibatkan lebih banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Sulawesi Tenggara.




Usulan Pengangkatan Gubernur dan Wagub Terpilih Sultra Resmi Dikirim ke Presiden

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi mengajukan usulan pengesahan dan pengangkatan gubernur serta wakil gubernur terpilih kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fisik surat tersebut diantarkan langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, ke Jakarta pada hari ini. Sabtu (8/2/2025)

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa meskipun surat fisik baru dikirim hari ini, usulan tersebut telah lebih dulu ter-input dalam sistem rekap data usul penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Kemendagri secara online pada Jumat (7/2/2025).

“Secara online, kita sudah mengusulkan sejak kemarin dan telah masuk dalam sistem Kemendagri. Hari ini, fisik suratnya diantar langsung oleh Ketua DPRD Sultra menggunakan penerbangan pertama dari Kendari ke Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, meskipun pengiriman surat dilakukan di luar jam kerja, Kemendagri tetap menerima karena ini merupakan instruksi langsung dari Presiden dan bersifat segera.

Asrun Lio menambahkan bahwa Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., telah menginstruksikan agar setiap tahapan Pilkada di Sultra ditindaklanjuti dengan cepat dan serius, termasuk dalam pengusulan pengangkatan kepala daerah terpilih.

“Proses ini sudah dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 4-5 Februari 2025, yang menindaklanjuti Keputusan KPU Sultra Nomor 320 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilgub Sultra. Setelah putusan MK, KPU Sultra menerbitkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2025 mengenai penetapan pasangan calon terpilih dan mengajukan surat usulan pelantikan ke DPRD Sultra,” jelasnya.

Berdasarkan surat usulan dari KPU Sultra tersebut, DPRD kemudian menggelar rapat paripurna yang melahirkan surat pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk diajukan ke Presiden melalui Kemendagri.

“Kami berharap, dengan langkah cepat yang diambil oleh Pemprov Sultra bersama KPU dan DPRD, proses ini bisa segera rampung sehingga hasil Pilkada dapat segera dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkas Asrun Lio.




Inspektorat Bombana Audit Kepatuhan 8 OPD pada Semester II Tahun Anggaran 2024

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melakukan audit kepatuhan terhadap delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan reguler Semester II Tahun Anggaran 2024. Audit ini dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II dan tim sejak 1 hingga 7 Februari 2025 untuk memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi OPD sesuai regulasi. (7/2)

Delapan OPD yang menjadi objek pemeriksaan terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah. Audit ini mencakup berbagai aspek, seperti laporan pertanggungjawaban keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengadaan bantuan kepada masyarakat, pengelolaan aset, serta laporan kepegawaian.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menyatakan bahwa audit ini dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku guna memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Audit kepatuhan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 mengenai pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Ridwan.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, hasil audit akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, Arniati, S.STP., M.Si., menekankan bahwa audit kepatuhan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Inspektorat setiap tahunnya sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap OPD menjalankan tugas dan fungsinya dengan efisien serta sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala daerah memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat,” ujar Arniati.

Ia juga mengimbau agar OPD yang menjadi objek pemeriksaan bersikap proaktif dalam memberikan data yang dibutuhkan agar proses audit berjalan lancar.

“Kami berharap setiap OPD yang diaudit dapat menyiapkan dokumen yang diminta, di antaranya dokumen pengelolaan keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen penerimaan bantuan kepada masyarakat, dokumen aset milik OPD, serta dokumen kepegawaian. Hal ini akan memperlancar pemeriksaan dan membantu kami dalam melakukan evaluasi secara objektif,” tambahnya.

Inspektorat menegaskan bahwa audit ini bukan hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai upaya pendampingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan adanya audit ini, diharapkan setiap OPD dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam menjalankan program dan kebijakan yang telah dirancang demi kemajuan Kabupaten Bombana.

Laporan hasil audit nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan. Selain itu, hasil pemeriksaan juga akan digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas aparatur daerah agar lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana semakin baik dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Inspektorat Bombana pun berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.




Kerja Bakti Kesbangpol Bombana Tertunda Akibat Hujan Deras

Bombana, sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan kerja bakti di Jalan Menuju Pelabuhan Feri Bombana pada Jumat (7/2/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan. Namun, kerja bakti terpaksa dihentikan karena hujan deras yang mengguyur sejak pagi.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, memimpin langsung kegiatan ini dengan melibatkan seluruh staf Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Kesbangpol. Meski kondisi cuaca tidak bersahabat, para peserta tetap berangkat ke lokasi dan berkumpul tepat waktu pada pukul 07.30 Wita dengan harapan hujan segera reda.

“Kami sangat mengapresiasi semangat para staf yang tetap hadir meskipun cuaca tidak mendukung. Ini menunjukkan komitmen kita semua dalam menjaga kebersihan lingkungan,” ujar dr. Sunandar.

Setelah hujan sempat mereda, kegiatan kerja bakti pun dimulai. Para peserta sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk membersihkan area sekitar jalan menuju Pelabuhan Feri Bombana. Namun, tidak lama berselang, hujan kembali turun dengan intensitas lebih deras, sehingga kegiatan terpaksa dihentikan demi keselamatan para peserta.

Menurut dr. Sunandar, pihaknya akan menjadwalkan ulang kegiatan kerja bakti ini setelah kondisi cuaca lebih kondusif. “Kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan kami akan mencari waktu yang tepat untuk melanjutkan kerja bakti ini,” tambahnya.

Sementara itu, beberapa peserta yang hadir mengaku antusias dengan kegiatan ini. Mereka berharap cuaca segera membaik sehingga kerja bakti dapat kembali dilaksanakan. “Sayang sekali karena hujan deras, tapi kami tetap siap jika kegiatan ini dijadwalkan ulang,” kata salah satu staf Kesbangpol.

Kegiatan kerja bakti ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat Bombana. Selain meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, kegiatan ini juga menjadi ajang kebersamaan bagi para pegawai di lingkungan Kesbangpol.**




Andap Budhi Revianto Diapresiasi atas Kepemimpinannya dalam Menjaga Kelancaran Pemilu di Sultra

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., mendapat apresiasi tinggi atas perannya dalam menjaga stabilitas dan keberhasilan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024. Penghargaan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (7/2), yang juga menetapkan Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. (7/2)

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, menyampaikan apresiasi kepada Andap Budhi Revianto atas kepemimpinan yang mampu menjaga kondusivitas politik di tengah dinamika pemilu. “Beliau berhasil memastikan pemilu berjalan lancar, aman, dan damai di seluruh wilayah Sultra. Tidak ada konflik berarti yang mengganggu jalannya pesta demokrasi ini,” ujarnya.

Selama menjabat, Andap Budhi Revianto dinilai mampu mengawal jalannya tahapan pemilu dengan transparan dan profesional. Netralitas pemerintahan yang ia jaga serta dukungan penuh terhadap penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, menjadi faktor utama dalam keberhasilan ini. Kehadiran aparat TNI dan Polri yang turut menjaga keamanan pemilu juga diapresiasi dalam forum tersebut.

Anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi, menambahkan bahwa kehadiran Andap Budhi Revianto sebagai pemimpin sementara memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Beliau menunjukkan kepemimpinan yang baik dan mampu menjaga stabilitas. Sultra tetap harmonis, dan itu hasil dari kerja keras beliau bersama seluruh elemen yang terlibat,” kata Suwandi.

Menutup rapat paripurna, para anggota DPRD menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Andap Budhi Revianto atas dedikasi dan tanggung jawabnya dalam mengawal proses demokrasi di Sulawesi Tenggara. Dalam tanggapannya, Andap Budhi Revianto mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan selama masa kepemimpinannya. “Ini adalah hasil kerja bersama untuk memastikan Sulawesi Tenggara tetap aman, kondusif, dan masyarakat bisa memilih pemimpinnya dengan tenang,” ujarnya.




DPRD Sultra Umumkan Hasil Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Kendari, sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna untuk mengumumkan hasil penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Sultra 2024. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra pada Jumat (7/2/2025) dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.

Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, secara resmi membuka rapat paripurna yang bersifat terbuka ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk Pemerintah Provinsi Sultra dan penyelenggara pemilu.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan Pilkada Sultra 2024,” ujar La Ode Tariala.

Rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra pada 6 Februari 2025, yang menetapkan Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih. Pleno KPU dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan dismissal atas sengketa Pilkada pada 4 Februari 2025.

DPRD Sultra selanjutnya akan mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPRD menyampaikan interupsi, termasuk Suwandi Andi, yang mengapresiasi kepemimpinan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto dalam menjaga stabilitas daerah selama proses Pilkada.

“Kita telah melalui persaingan yang ketat dalam Pilkada 2024, tetapi di bawah kepemimpinan saudara Pj Gubernur, pesta demokrasi berjalan kondusif,” kata Suwandi Andi.

Usai rapat, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Pilkada dan mengajak masyarakat untuk kembali merajut persatuan pasca pemilihan.

“Alhamdulillah, proses demokrasi di Sulawesi Tenggara telah berjalan lancar. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusifitas dan bersama-sama membangun Sultra yang lebih maju,” ujarnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua KPU, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sultra, anggota DPRD Sultra, serta pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.




Distan Bombana Pastikan Petani Nikmati Harga Gabah Sesuai HPP

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pertanian menggelar sosialisasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah di Aula Kantor Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, pada Jumat, 7 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian harga kepada petani, sekaligus memastikan bahwa mereka memahami dan dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sosialisasi yang dihadiri oleh Camat Poleang Utara, Koordinator Penyuluh, Kepala BPP, penyuluh pertanian, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, mitra Bulog, kelompok tani, serta petani padi sawah ini mendapat sambutan hangat. Beragam pihak menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Kegiatan serupa juga digelar di Kantor BPP Lantari Jaya yang dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Bombana, Hasriani Husain, SP, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Heriyani, SP., M.Si, Koordinator Jabatan Fungsional, Koordinator BPP Lantari Jaya, Edi Winoto, SP, penyuluh pertanian se-Lantari Jaya, serta perwakilan Bulog, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kelompok tani setempat.

Dalam pemaparannya, Hasriani Husain menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani. “Kami pastikan petani menikmati harga pembelian gabah sesuai dengan kebijakan pemerintah. HPP ini menjadi jaminan agar petani tidak dirugikan oleh fluktuasi harga pasar,” jelas Hasriani.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas gabah agar program serapan gabah dapat berjalan optimal. “Kami harap para petani benar-benar menjaga mutu panen. Pemerintah sudah berbaik hati menetapkan harga tinggi langsung dari sawah, jangan sampai disalahgunakan,” katanya.

Perwakilan Bulog dalam kegiatan tersebut turut memaparkan mekanisme pembelian gabah sesuai aturan terbaru, serta komitmen untuk menyerap hasil panen petani dengan sistem yang transparan. Sementara itu, penyuluh pertanian menyampaikan strategi praktis dalam meningkatkan kualitas gabah agar sesuai dengan standar pembelian.

Salah seorang petani, Rahman, menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Ia mengaku kini lebih paham tentang penetapan harga dan cara menjual hasil panennya. “Kami jadi tahu bagaimana harga gabah dihitung dan bagaimana menjualnya agar sesuai harga pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap petani tidak hanya mendapat perlindungan dari permainan harga pasar, tetapi juga dapat lebih semangat dalam meningkatkan hasil panen. Sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan petani serta penguatan ketahanan pangan di wilayah Bombana.




Sosialisasi HPP Gabah, Dinas Pertanian Bombana Dorong Kesejahteraan Petani

Bombana, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) bagi petani di Balai Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, pada Jumat, 7 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan HPP dapat berjalan dengan baik dan mendukung kesejahteraan petani di daerah tersebut, (7/2)

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Syarif, S.H., menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. “Sosialisasi ini penting agar petani memahami harga yang ditetapkan pemerintah serta bagaimana mekanisme pembelian oleh Bulog agar mereka tidak dirugikan oleh tengkulak,” ujar Syarif.

Acara ini turut dihadiri oleh Camat Poleang Utara, Koordinator Penyuluh, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Babinsa, Bhabinkamtibmas, Mitra Bulog, kelompok tani (Poktan), serta para petani padi sawah. Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme penentuan HPP serta strategi agar harga gabah tetap stabil di tengah fluktuasi pasar.

Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Pertanian Bombana mendorong keterlibatan semua pihak dalam mengawal kebijakan HPP agar pelaksanaannya berjalan efektif. “Kami berharap seluruh stakeholder, baik dari pemerintah, penyuluh, maupun mitra Bulog, dapat bersinergi untuk memastikan petani mendapatkan harga jual yang layak,” kata Syarif.

Selain itu, para petani juga diberikan pemahaman terkait kualitas gabah yang memenuhi standar pembelian oleh Bulog. Gabah kering panen yang masuk dalam skema HPP harus memiliki kadar air dan kadar hampa sesuai ketentuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga mutu hasil panen sekaligus meningkatkan daya tawar petani di pasar.

Salah satu petani yang hadir dalam kegiatan tersebut, Rahmat, menyampaikan apresiasi atas langkah Dinas Pertanian dalam memberikan pemahaman terkait harga gabah. “Dengan adanya sosialisasi ini, kami jadi lebih paham bagaimana mekanisme pembelian oleh Bulog dan bagaimana cara menjaga kualitas panen agar bisa mendapatkan harga terbaik,” ungkapnya.

Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan HPP, petani dapat menikmati hasil yang lebih baik dari jerih payah mereka dalam bercocok tanam. Ke depan, Dinas Pertanian Bombana akan terus melakukan pendampingan kepada petani agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Bombana.




Dinas Ketahanan Pangan Bombana Monev Program Ketahanan Pangan

Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Family Farming) di Kecamatan Poleang Utara. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 6 Februari 2025, dengan tujuan memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., bersama timnya turun langsung ke lapangan untuk meninjau perkembangan program. Mereka mengamati budidaya tanaman pangan di pekarangan rumah warga serta pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian produktif. Selain itu, mereka juga berdialog dengan peserta program guna memahami kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama.

“Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan diversifikasi pangan di tingkat rumah tangga dan berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah,” ujar Binnuraeni.

Meski menunjukkan perkembangan positif, program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kebutuhan pelatihan lanjutan bagi masyarakat serta akses terhadap sarana produksi pertanian. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Bombana berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan, bantuan teknis, serta memfasilitasi akses ke sumber daya yang diperlukan guna mendukung keberlanjutan program.

Masyarakat setempat menyambut baik program ini dan berharap dukungan dari pemerintah terus berlanjut agar mereka dapat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan di Kecamatan Poleang Utara dapat semakin kuat, menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.