Bombana, sultranet.com – Program Kampung Zakat yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Kementerian Agama Republik Indonesia terus berlanjut dengan langkah konkret. Setelah resmi diluncurkan pada 28 November 2024 di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, kini program tersebut memasuki tahap penanaman perdana bibit bawang merah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 24 Januari 2025, dengan dukungan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara melalui BAZNAS Kabupaten Bombana.

Sekretaris BAZNAS Kabupaten Bombana, Bang Muzakkir, S.Pi., menjelaskan bahwa bantuan bibit bawang merah ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam mendukung ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Zakat. “Bantuan ini kami salurkan sebagai bentuk kontribusi nyata BAZNAS dalam upaya mengentaskan kemiskinan, khususnya di Kampung Zakat Desa Tapuahi,” ujarnya.

Selain bibit bawang merah, BAZNAS Kabupaten Bombana juga memberikan bantuan berupa pupuk organik teknologi nano dengan merek Paten. “Kami berharap dengan penggunaan pupuk ini, hasil panen petani bisa lebih maksimal dan berkualitas,” tambah Muzakkir.

Kegiatan penanaman perdana ini turut dihadiri oleh Kepala Seksi Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bombana, penyuluh pertanian, kepala dusun, Babinsa Desa Tapuahi, serta anggota kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan berbasis zakat.

Dalam kesempatan yang sama, Muzakkir juga menyampaikan harapan agar bantuan ini dapat menjadi stimulus bagi petani lainnya di Kabupaten Bombana untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. “Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, kelompok tani di Kampung Zakat semakin termotivasi dan hasil panennya meningkat. Kami ingin program ini memberikan dampak besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat Bombana,” katanya.

Program Kampung Zakat merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis dana zakat. Dengan adanya pendampingan dan bantuan berkelanjutan, diharapkan Kampung Zakat Desa Tapuahi dapat menjadi contoh sukses bagi daerah lain dalam memanfaatkan zakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menghadiri sosialisasi pengadaan gabah dan beras tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Perum Bulog Cabang Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan para petani dalam memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan berkualitas. Acara berlangsung pada Kamis, 23 Januari 2025.

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Polres Bombana, Kodim 1431 Bombana, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta sejumlah petani dan pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Perum Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad, SE., SH., dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan petani dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. “Sosialisasi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memahami lebih dalam mengenai sistem pengadaan gabah dan beras, termasuk prosedur, harga dasar, serta strategi pengelolaan stok. Kami berharap petani dapat lebih memahami mekanisme ini agar distribusi pangan berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam sesi pembahasan, peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur pengadaan gabah, skema harga, serta upaya stabilisasi pasokan dan harga beras di pasar. Berbagai tantangan di lapangan juga menjadi sorotan, termasuk fluktuasi harga gabah, kualitas hasil panen, dan akses distribusi. Para petani diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta kendala yang mereka hadapi dalam proses produksi dan penjualan gabah.

Selain itu, strategi pengelolaan stok pangan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan kenaikan harga di masa mendatang juga dibahas secara mendalam. “Kami ingin memastikan bahwa pasokan pangan di Bombana tetap aman dan harga beras tidak mengalami lonjakan yang merugikan masyarakat,” tambah Aang Fahri Hajad.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan petani dalam upaya mendukung ketahanan pangan yang lebih baik di Kabupaten Bombana. Dengan koordinasi yang lebih kuat, program ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Gowa, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana turut serta dalam Bimbingan Teknis dan Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berlangsung di Hotel Double Nine, Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu hingga Kamis (22–23/01/2025). (23/1)

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dengan masing-masing OPD mengutus pejabat teknis atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan LPPD. Dari DPPKB Bombana, hadir Irna Rochatiningrum, S.TP., MM., bersama Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Abdison Apandi Lolon, S.Kom.

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam penyusunan LPPD yang akurat, transparan, dan sesuai dengan pedoman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Para peserta dibekali pemahaman mendalam tentang tata cara pengisian data pada aplikasi Sistem Informasi LPPD (SILPPD), penyelarasan dokumen indikator kinerja perangkat daerah, serta optimalisasi penyusunan laporan sesuai standar yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diwajibkan membawa laptop dan dokumen indikator kinerja dalam format digital untuk keperluan penginputan data ke dalam aplikasi SILPPD. Para narasumber memberikan pendampingan teknis guna memastikan laporan yang disusun dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyusunan LPPD dilakukan tepat waktu dan akurat. Ada beberapa poin penting yang ditekankan, seperti peningkatan kualitas komputasi LPPD, integrasi kinerja berbasis data, inovasi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah,” ujar Irna Rochatiningrum.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi data dalam penyusunan laporan. “Kunci keberhasilan dalam penyusunan LPPD adalah ketaatan terhadap regulasi serta memastikan data yang disajikan benar dan tepat. Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi, kita dapat menghadapi tantangan dalam tata kelola pemerintahan dengan lebih baik,” tambahnya.

Selama dua hari, para peserta mendapatkan arahan langsung dari narasumber yang memiliki keahlian di bidang penyusunan LPPD. Pendampingan intensif diberikan untuk memastikan setiap perangkat daerah dapat memahami serta mengaplikasikan metode penyusunan laporan yang efektif dan sesuai ketentuan.

Dengan terselenggaranya bimbingan teknis ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penyusunan LPPD yang lebih akurat dan transparan diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang digelar di Malino tidak terkait dengan perpisahan Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam penyusunan LPPD sesuai ketentuan yang berlaku. Rabu (22/1/2025)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP, mewakili Pj. Bupati, menegaskan bahwa Bimtek dan Asistensi LPPD adalah program rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi laporan kinerja pemerintahan daerah.

“Kegiatan ini sangat penting sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan serius, transparan, dan berbasis data yang akurat melalui proses asistensi dari tenaga ahli,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan perpisahan Pj. Bupati Bombana. “Kami tegaskan bahwa Bimtek ini murni untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada kaitannya dengan acara seremonial perpisahan,” tegasnya.

Pemilihan lokasi di Malino, lanjut Syukri, dilakukan dengan pertimbangan menciptakan suasana yang lebih kondusif, sehingga para peserta dapat fokus mengikuti materi tanpa gangguan aktivitas rutin.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan dari Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dra. Imelda, M.Ap. Materi yang disampaikan meliputi tata cara pelaporan, analisis kinerja, serta pemenuhan indikator keberhasilan pemerintahan daerah sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat memahami tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek dan Asistensi LPPD ini. “Kami mengimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak berdasar terkait agenda resmi pemerintahan,” tambah Syukri.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan terlaksananya Bimtek dan Asistensi ini, diharapkan Penilaian LPPD Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan pemeriksaan bebas narkoba bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai salah satu persyaratan wajib dalam proses rekrutmen. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap calon pegawai memiliki integritas tinggi serta terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Pemeriksaan berlangsung di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Bombana, Rabu (22/01/2025).

Kepala Labkesda Bombana, Enggartini, S.Si, S.Tr.AK, menyatakan bahwa pemeriksaan ini melibatkan tim medis yang berkompeten untuk memastikan hasil yang akurat dan transparan. “Setiap peserta CPNS diwajibkan menjalani tes urine sebagai bagian dari pemeriksaan ini. Hasilnya akan menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS tahun ini,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa pemeriksaan bebas narkoba ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi.

Selain pemeriksaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik bagi para peserta. Pemerintah daerah menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kami berharap para peserta CPNS tidak hanya memahami pentingnya bebas narkoba sebagai syarat administrasi, tetapi juga menyadari dampak negatif narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja,” tambah Enggartini.

Pemeriksaan ini mendapat tanggapan positif dari para peserta CPNS. Salah seorang peserta, Andi, mengaku mendukung penuh kebijakan ini karena mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan aparatur yang bersih dan berintegritas. “Kami sebagai calon pegawai negeri tentu harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Pemeriksaan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen dalam memberantas narkoba,” katanya.

Dengan adanya program ini, diharapkan setiap pegawai yang lolos seleksi benar-benar memiliki kualitas terbaik untuk mengemban tugas pelayanan publik. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Bombana sebagai wilayah yang bebas dari narkoba.

Kegiatan pemeriksaan bebas narkoba ini menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun generasi pegawai negeri yang berkualitas, berintegritas, dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan reviu terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 206 sekolah, sebagai langkah memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Kegiatan ini berlangsung pada 16 hingga 31 Januari 2025 di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati Bombana. (22/1/2025)

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa reviu dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim yang terdiri dari Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si., serta Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KKM., M.Si. Pemeriksaan mencakup 173 Sekolah Dasar (SD) dan 33 Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Bombana.

“Reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana BOS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami ingin mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar Ridwan.

Pengendali Teknis, Arniati A., menambahkan bahwa reviu ini berpedoman pada Permendikbud Tahun 2022 Pasal 39, yang mengatur komponen penggunaan Dana BOS Reguler. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen dan evaluasi belajar, hingga pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan.

“Kami memastikan bahwa pembelanjaan Dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan, mulai dari pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga penyediaan alat multimedia pembelajaran. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Bombana,” jelas Arniati.

Dengan adanya reviu ini, diharapkan setiap sekolah dapat mengelola anggaran pendidikan secara lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran. Inspektorat Bombana juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana BOS agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Kegiatan reviu ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.

Jakarta, sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembentukan Paskibraka Tahun 2025 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Transparansi Paskibraka. Kegiatan yang berlangsung di Grand Ballroom Puri Agung Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 21–22 Januari 2025 ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. (22/1)

Hadir mewakili Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. H. Sunandar, MM.Kes., Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Hj. Suarni, S.P., M.P., bersama Admin Transparansi Paskibraka, Nursia Sinaga, serta dua staf, Marlina dan Azlina Febriani. Mereka bergabung dengan perwakilan dari 38 provinsi serta 416 kabupaten/kota se-Indonesia dalam kegiatan yang bertujuan memperkuat proses rekrutmen Paskibraka secara lebih transparan dan terbuka.

Rakornas dibuka oleh Kepala BPIP RI, Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., yang menegaskan pentingnya kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. “Pembentukan Paskibraka bukan sekadar seleksi petugas pengibar bendera, tetapi juga sebagai upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam diri generasi muda. Oleh karena itu, proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan terbuka bagi seluruh siswa-siswi yang memenuhi persyaratan,” ujar Yudian dalam sambutannya.

Proses seleksi Paskibraka 2025 akan menggunakan aplikasi berbasis digital bernama “Transparansi Paskibraka” yang mulai dapat diakses oleh admin provinsi dan kabupaten pada 24 Januari 2025. Melalui aplikasi ini, setiap tahapan seleksi akan terpantau secara real-time guna memastikan sistem yang adil dan akuntabel.

Usai kegiatan Rakornas, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bombana, Hj. Suarni, menyatakan pihaknya segera menyiapkan rekrutmen Paskibraka 2025 di Kabupaten Bombana. “Setelah kembali dari Rakornas ini, kami akan segera menyusun jadwal rekrutmen dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Semua tahapan seleksi nantinya akan kami sampaikan melalui media sosial dan kanal informasi resmi agar lebih transparan,” jelasnya.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaring putra-putri terbaik bangsa yang akan bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Dengan penerapan sistem transparan ini, diharapkan seleksi dapat berjalan lebih objektif dan menghasilkan kader-kader pemimpin yang berintegritas sesuai nilai-nilai Pancasila.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan penuh mendukung program penanaman jagung satu juta hektar yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Dinas Pertanian, sebanyak 170 hektar lahan kosong telah disiapkan dan diverifikasi sebagai Calon Petani Calon Lahan (CPCL). Program ini menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. (22/1)

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Syarif, SH, menjelaskan bahwa kesiapan lahan ini merupakan bentuk konkret komitmen daerah untuk mendukung kebijakan pusat. Ia mengatakan, lahan yang disiapkan tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana dan pelaksanaannya akan berada di bawah pengawasan langsung Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Bombana.

“Melalui arahan Presiden dan koordinasi dengan kepolisian, kami di Bombana sangat mendukung gerakan penanaman jagung ini. Kami pastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujar Syarif.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya melibatkan Dinas Pertanian, tetapi juga bersinergi dengan Forkopimda serta elemen masyarakat lainnya guna menjamin pelaksanaannya tepat sasaran dan efisien.

Menurut data yang disampaikan, alokasi lahan terbesar berada di wilayah Poleang sebesar 90 hektar, disusul Kabaena 65 hektar, dan wilayah Rumbia 10 hektar. Seluruh lahan tersebut akan ditanami jagung setelah CPCL lengkap dan tahapan teknis disiapkan oleh tim lapangan.

“Lahan-lahan ini nanti akan ditangani langsung oleh tim dari Polres Bombana bersama penyuluh pertanian di setiap wilayah. Tugas kami memastikan seluruhnya siap dan sesuai dengan standar pelaksanaan,” jelas Syarif.

Sementara itu, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, SP., MM menegaskan bahwa pemanfaatan lahan tidur menjadi kunci penting dalam program ini. Ia menyebut, kerja sama antarlembaga akan mempercepat realisasi target yang diharapkan pemerintah pusat.

“Kami memiliki potensi lahan yang luas. Dengan kerja sama antara Pemkab, Polres, dan Forkopimda, Bombana siap berkontribusi sebagai penyuplai jagung nasional. Ini sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” terang Hasbi.

Ia pun optimistis, dukungan masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan. Selain untuk mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan petani dan meningkatkan roda perekonomian di daerah.

“Partisipasi masyarakat dan kelompok tani akan menentukan keberhasilan program ini. Kami percaya, jika semua pihak terlibat, maka Bombana akan menjadi contoh nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup Hasbi.

Kehadiran Polres Bombana melalui peran aktif Bhabinkamtibmas dalam mengawasi jalannya program ini di lapangan turut memperkuat koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk kesuksesan agenda nasional tersebut. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap langkah ini menjadi tonggak penting bagi masa depan pertanian lokal yang lebih mandiri dan sejahtera.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana bersama Kepolisian Republik Indonesia menggelar kegiatan penanaman jagung serentak di atas lahan kelompok tani Mappadeceng, Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Selasa, 21 Januari 2025.

Kegiatan bertajuk penanaman sejuta hektar jagung ini menjadi bagian dari upaya mendukung program strategis nasional menuju swasembada pangan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.IK bersama jajaran Forkopimda hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Tampak pula Asisten II Setda Bombana Musdalifa, perwakilan Dandim 1431 Bombana, perwakilan Danpospal Bombana, Bulog Bombana, perwakilan Kejaksaan Negeri Bombana, serta beberapa pimpinan OPD dan unsur penyuluh pertanian.

Dari Dinas Pertanian Bombana, Sekretaris Harno, S.KM., M.Kes hadir mewakili Kepala Dinas Sayarif, EH, didampingi Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabid Penyuluhan, dan Kabid Perkebunan. Camat Lantari Jaya, Kepala Desa Lomba Kasih, dan seluruh anggota kelompok tani Mappadeceng juga turut serta dalam kegiatan tersebut.

Sebelum dimulainya penanaman jagung, acara diawali dengan pembacaan doa, dilanjutkan diskusi singkat antara petani dan pemangku kebijakan. Salah satu isu utama yang mencuat adalah rendahnya harga panen jagung yang dirasakan memberatkan para petani.

“Harga jagung saat panen hanya Rp2.000 per kilogram. Ini sangat tidak sebanding dengan biaya produksi. Kami berharap ada kebijakan agar harga lebih baik di masa mendatang,” ungkap Musakir, Ketua Kelompok Tani Mappadeceng.

Senada dengan itu, Kepala Desa Lomba Kasih juga menyuarakan keresahan yang sama. Menurutnya, selain harga panen yang tidak menguntungkan, para petani juga dihadapkan pada keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta infrastruktur jalan yang belum memadai.

“Petani tidak hanya kesulitan menjual hasil panen dengan harga layak, tetapi juga menghadapi kesulitan saat proses produksi. Jalan rusak dan alsintan terbatas membuat kami makin tertinggal,” ujar Kepala Desa.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, menyampaikan bahwa kegiatan penanaman serentak ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap program ketahanan pangan nasional. Ia menyebut, upaya ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk kesungguhan pemerintah dalam membangun sektor pertanian.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung program swasembada pangan, terutama tanaman jagung. Bombana ditugaskan ikut menyukseskan target nasional, dan hari ini menjadi bukti awalnya,” kata Harno.

Ia juga menyampaikan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tani, termasuk soal harga, alsintan, dan infrastruktur pendukung. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para petani,” tambahnya.

Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penanaman jagung secara simbolis yang dilakukan bersama-sama oleh para undangan, tokoh masyarakat, dan anggota kelompok tani. Lahan telah disiapkan oleh kelompok tani Mappadeceng, dan seluruh peserta turut serta menanam sebagai simbol semangat kebersamaan membangun ketahanan pangan.

Momentum ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat tani dalam menciptakan kemandirian pangan berbasis potensi lokal.

Dukungan dari berbagai instansi dan pihak terkait menjadi energi positif dalam menghadapi tantangan sektor pertanian di Bombana. Melalui langkah awal seperti ini, harapan akan peningkatan kesejahteraan petani dan terwujudnya swasembada pangan bukan hal yang mustahil.

Bombana, sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana menegur sejumlah pelajar SMP dan SMA yang kedapatan berkumpul di sebuah rumah kosong di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Teguran ini dilakukan dalam kegiatan Patroli Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Rabu (22/01/2025) sore.

Kegiatan patroli ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat setempat yang merasa resah dengan keberadaan kelompok pelajar yang sering berkumpul di rumah kosong tersebut.

“Kami dari Satpol PP Kabupaten Bombana melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Rumbia Tengah setelah mendapat laporan dari masyarakat Kelurahan Lauru. Mereka mengeluhkan adanya sekelompok pelajar yang sering berkumpul di rumah warga yang sudah lama tidak ditempati. Aktivitas mereka dinilai mengganggu ketertiban umum,” ujar Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Bombana, Suriadi Suhar, S.IP.

Dalam patroli tersebut, petugas Satpol PP mendapati 10 pelajar yang sedang berada di rumah kosong tersebut. Dari jumlah tersebut, tujuh orang merupakan pelajar SMP/MTs, sementara tiga lainnya adalah pelajar SMA/SMK.

Petugas kemudian memberikan teguran lisan dan meminta para pelajar untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Mereka juga diminta membuat pernyataan di hadapan masyarakat setempat sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi tindakan serupa.

“Kami mengimbau para pelajar untuk tidak memanfaatkan rumah kosong sebagai tempat berkumpul karena dapat menimbulkan keresahan bagi warga. Jika ada yang kedapatan kembali melakukan hal yang sama, kami akan membawa mereka ke kantor untuk diberikan pembinaan lebih lanjut,” tambah Suriadi Suhar.

Satpol PP Bombana menegaskan bahwa kegiatan patroli ketertiban umum akan terus dilakukan guna menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. Mereka juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam melaporkan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum di wilayahnya.