Bombana, sultranet.com – Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan untuk menyamakan persepsi terkait proses klaim tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG), khususnya dalam pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat RSUD Bombana pada Senin (08/01/2025) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan daerah.

Dalam pertemuan ini, hadir Dewan Pengawas BLU RSUD Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, Sulkifli, serta perwakilan Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Dr. Hj. Hayami, M.Kes. Selain itu, Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, turut hadir bersama para direksi, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan rumah sakit.

Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menegaskan pentingnya penyamaan pemahaman antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kendala dalam proses klaim layanan. “Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai prosedur klaim, serta mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses administrasi klaim terkait pelayanan darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa diskusi ini juga menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, terutama dalam kondisi darurat. Dengan adanya pemahaman yang sama, proses klaim akan lebih lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, Sulkifli, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa optimalisasi sistem klaim INA-CBG dapat membantu fasilitas kesehatan dalam mengelola pembiayaan layanan yang lebih efisien. “Kita berharap ada sinergi yang baik antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam hal administrasi klaim, agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu oleh kendala administratif,” ungkapnya.

Selain membahas kendala teknis dalam proses klaim, pertemuan ini juga membahas strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam pengelolaan pasien gawat darurat. Para dokter spesialis dan tenaga medis RSUD Bombana diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan skema pembiayaan INA-CBG.

Dewan Pengawas BLU RSUD Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, menyampaikan bahwa rumah sakit harus terus beradaptasi dengan kebijakan sistem pembiayaan yang ditetapkan pemerintah. “Rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas dalam mengelola klaim dengan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada keterlambatan dalam pencairan biaya layanan yang telah diberikan kepada pasien,” katanya.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara RSUD Bombana dan BPJS Kesehatan semakin kuat, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap prima tanpa terkendala permasalahan administrasi klaim. Evaluasi berkala dan koordinasi lebih lanjut direncanakan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Tag:
Frasa Kunci:
Topik: A

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Zoom Meeting dalam rangka evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Kepala DPPKB, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, dan diikuti oleh seluruh Kepala UPTD Balai Penyuluh KB dari 22 kecamatan di Kabupaten Bombana, Rabu (8/1/2025).

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang digunakan setiap UPTD di lapangan. “Kita ingin memastikan bahwa dana BOKB dikelola secara optimal dan tepat sasaran agar program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, setiap Kepala UPTD diminta memaparkan perkembangan pelaksanaan program di wilayah masing-masing, termasuk kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana dan pelaporan kegiatan. Diskusi juga menyoroti pentingnya intensifikasi peran penyuluh KB di lapangan untuk meningkatkan efektivitas program.

Selain itu, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, memberikan arahan agar setiap UPTD meningkatkan kualitas pelaporan dan memanfaatkan teknologi dalam proses administrasi. “Pemanfaatan teknologi dalam pelaporan sangat penting agar monitoring dan evaluasi bisa lebih efektif serta transparan,” tambahnya.

Zoom Meeting ini berlangsung interaktif, dengan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menyampaikan masukan dan usulan terkait pengelolaan dana BOKB. DPPKB Bombana berharap, melalui rapat evaluasi ini, pelaksanaan program Bangga Kencana dapat lebih efektif dan sesuai dengan petunjuk teknis serta kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antar-UPTD dalam mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga di tahun 2025. Dengan pengelolaan dana yang lebih baik dan koordinasi yang semakin solid, diharapkan program Bangga Kencana dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Pertamina Kendari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Sidak ini merupakan langkah cepat merespons kelangkaan gas melon yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Rabu, 8 Januari 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., menegaskan bahwa sidak ini bertujuan memastikan distribusi LPG 3 Kg berjalan sesuai mekanisme yang berlaku serta menghindari praktik penimbunan dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami ingin memastikan bahwa LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan segera menindak,” ujarnya saat memimpin sidak di salah satu pangkalan di Kecamatan Rumbia.

Dalam sidak tersebut, tim menemukan beberapa pelanggaran, termasuk pangkalan yang menjual LPG dengan harga di atas HET serta indikasi distribusi yang tidak tepat sasaran. TPID Kabupaten Bombana langsung memberikan teguran keras kepada pangkalan yang melanggar aturan, serta menginstruksikan perbaikan mekanisme distribusi agar lebih tertib dan transparan.

Perwakilan Pertamina Kendari yang turut hadir dalam sidak menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau penyaluran LPG bersubsidi di wilayah Bombana dan siap memberikan sanksi kepada agen atau pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami memastikan pasokan LPG 3 Kg ke Bombana tetap aman dan cukup. Jika ditemukan kendala distribusi, kami akan segera melakukan penyesuaian pasokan agar tidak terjadi kelangkaan,” kata perwakilan Pertamina Kendari.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan jika menemukan adanya praktik penimbunan atau harga jual LPG yang melebihi HET kepada pihak berwenang.

Dengan adanya sidak ini, diharapkan kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya dapat segera teratasi, serta distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menghadiri Rapat IV Majelis Sinode Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra) yang diselenggarakan di Gereja Tondowatu Kasipute, Kecamatan Rumbia, Rabu (8/1/2025). Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon II, tokoh agama, pimpinan gereja, serta pejabat pemerintah daerah lainnya. (8/1)

Rapat Majelis Sinode Gepsultra menjadi momentum penting bagi perjalanan gereja dalam memperkuat peran sosial dan spiritual di tengah masyarakat. Mengusung tema “Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir” serta subtema “Bersama Seluruh Warga Gepsultra Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil, dan Sejahtera bagi Semua Ciptaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” agenda ini bertujuan menyusun strategi pelayanan gereja yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menyampaikan apresiasi terhadap peran Gepsultra dalam membangun harmoni sosial dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Gereja telah menjadi mitra strategis dalam menciptakan masyarakat yang toleran, damai, dan sejahtera. Sinode ini bukan hanya forum pengambilan keputusan, tetapi juga refleksi untuk menyelaraskan visi pelayanan gereja dengan kebutuhan jemaat serta tantangan global yang semakin kompleks,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edy Suharmanto menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk jemaat gereja. Ia menilai keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Bombana sebagai aset penting dalam memperkuat persatuan. “Kehidupan umat beragama di Kabupaten Bombana sangat harmonis. Ini adalah modal besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap program-program Gepsultra yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami siap mendukung inisiatif gereja yang berfokus pada pemberdayaan sosial dan spiritual. Semoga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan nyata, Pemerintah Kabupaten Bombana menyerahkan bantuan sebesar Rp150 juta untuk pembangunan Gereja Jemaat Tondowatu Kasipute. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan fasilitas ibadah yang lebih representatif bagi jemaat.

Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra ditutup dengan komitmen bersama antara gereja dan pemerintah daerah dalam mempererat sinergi untuk kesejahteraan masyarakat. Acara ini juga diwarnai dengan foto bersama Pj. Bupati, Forkopimda, serta pimpinan gereja sebagai simbol kebersamaan dalam membangun daerah yang harmonis dan religius.

Bombana, sultranet.com – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri acara Pisah Sambut Kapolres Bombana yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Rabu (8/1/2025). Acara ini menjadi momen penting dalam pergantian kepemimpinan di Polres Bombana dari AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si kepada AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.KM.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Roni Syahendra selama menjabat sebagai Kapolres Bombana. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini tidak terlepas dari kerja keras serta komitmen kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada AKBP Roni Syahendra atas pengabdiannya selama bertugas di Bombana. Banyak capaian positif yang telah diraih, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada Kapolres yang baru, AKBP Wisnu Hadi, agar dapat melanjutkan dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kepada Kapolres yang baru, kami berharap kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah semakin erat. Sinergi yang telah terjalin harus tetap kuat demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Kapolres Bombana yang baru, AKBP Wisnu Hadi, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meneruskan kebijakan strategis kepolisian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polres Bombana akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen di Bombana untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ungkap AKBP Wisnu Hadi.

Acara pisah sambut ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada Kapolres lama sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri acara Pisah Sambut Kapolres Bombana yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Rabu (8/1/2025). Acara ini menjadi momen penting dalam pergantian kepemimpinan di Polres Bombana dari AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si kepada AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.KM.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Roni Syahendra selama menjabat sebagai Kapolres Bombana. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini tidak terlepas dari kerja keras serta komitmen kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada AKBP Roni Syahendra atas pengabdiannya selama bertugas di Bombana. Banyak capaian positif yang telah diraih, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada Kapolres yang baru, AKBP Wisnu Hadi, agar dapat melanjutkan dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kepada Kapolres yang baru, kami berharap kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah semakin erat. Sinergi yang telah terjalin harus tetap kuat demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Kapolres Bombana yang baru, AKBP Wisnu Hadi, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meneruskan kebijakan strategis kepolisian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polres Bombana akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen di Bombana untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ungkap AKBP Wisnu Hadi.

Acara pisah sambut ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada Kapolres lama sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan mekanisme perekrutan tenaga non-ASN agar berjalan tepat waktu dan sesuai regulasi. Rabu (8/1/2025)

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, turut hadir secara virtual para gubernur, penjabat gubernur, bupati, wali kota, serta kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau seluruh kepala daerah untuk memastikan tenaga non-ASN di instansi masing-masing dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Untuk memperluas kesempatan bagi tenaga non-ASN, pemerintah telah memperpanjang pendaftaran hingga 15 Januari 2025.

“Kami meminta kepala daerah agar memastikan tenaga non-ASN yang telah terdata dalam database BKN mengikuti seleksi PPPK. Pemerintah telah memberikan perpanjangan waktu pendaftaran hingga 15 Januari agar kesempatan bagi mereka lebih terbuka,” kata Rini Widyantini.

Menurut data BKN, sebanyak 1,7 juta tenaga non-ASN saat ini membutuhkan penataan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta diproyeksikan akan terserap melalui seleksi PPPK tahap pertama. Namun, masih terdapat sekitar 400 ribu tenaga non-ASN yang harus mengikuti seleksi tahap kedua agar tidak kehilangan kesempatan menjadi pegawai pemerintah.

Dalam proses penataan ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting. Pertama, Keputusan Menteri PANRB No. 634/2024 yang mengatur kriteria pelamar seleksi PPPK bagi tenaga non-ASN yang terdata di BKN, jenis jabatan yang dapat dilamar, serta mekanisme penyesuaian kebutuhan PPPK di daerah. Kedua, Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 yang mengimbau agar pejabat pembina kepegawaian di daerah menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang dalam proses seleksi hingga pengangkatan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib menjalankan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melarang pengisian jabatan ASN dengan tenaga non-ASN.

“Kepala daerah harus konsisten menjalankan amanat UU ASN. Tidak boleh ada pengangkatan tenaga non-ASN untuk mengisi jabatan ASN,” ujar Tito Karnavian.

Sejalan dengan itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh juga meminta komitmen penuh dari kepala daerah dan BKD dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sesuai dengan data yang telah tercatat di BKN.

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan memastikan tenaga non-ASN di daerahnya dapat mengakses seleksi PPPK sesuai kebijakan yang berlaku.

“Kami akan melakukan pendataan secara ketat dan memastikan tenaga non-ASN di Bombana mendapatkan kesempatan terbaik untuk mengikuti seleksi PPPK,” kata Edy Suharmanto.

Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, pemerintah berharap proses penataan tenaga non-ASN dapat berjalan efektif dan memastikan keberlanjutan layanan publik yang profesional serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan menggelar pemeriksaan bebas narkoba bagi peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bombana sebagai bagian dari tahapan seleksi guna memastikan bahwa calon aparatur sipil negara (ASN) memiliki integritas tinggi dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. (8/1)

Tes bebas narkoba kini menjadi salah satu syarat mutlak bagi peserta seleksi PPPK sebelum dinyatakan lulus. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan aparatur yang profesional, sehat, dan memiliki etika kerja yang baik. “Kami ingin memastikan bahwa ASN yang bergabung nantinya adalah mereka yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga memiliki moral yang baik dan bebas dari narkoba,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Bombana.

Pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Ruangan Labkesda, Enggartini, S.Si., S.Tr.AK., bersama tim tenaga medis lainnya. Setiap peserta menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk tes urine untuk mendeteksi kemungkinan penggunaan zat terlarang. Jika ditemukan peserta yang hasil tesnya positif, maka mereka otomatis didiskualifikasi dari proses seleksi.

Menurut Enggartini, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari pengaruh buruk narkoba. “Kami ingin memastikan bahwa ASN yang terpilih benar-benar layak, baik secara kesehatan maupun mental. Tes ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional dalam pemberantasan narkoba,” katanya.

Para peserta seleksi mengikuti pemeriksaan ini dengan tertib sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Mereka diwajibkan membawa identitas diri serta mengikuti arahan petugas kesehatan selama proses pemeriksaan berlangsung. “Saya sangat mendukung kebijakan ini. Sebagai calon ASN, kita memang harus menunjukkan komitmen untuk bekerja secara profesional dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar salah seorang peserta seleksi PPPK.

Selain sebagai bagian dari tahapan seleksi, pemeriksaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta tentang bahaya narkoba serta pentingnya menjaga kesehatan dan integritas sebagai seorang abdi negara. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa upaya ini merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Hasil pemeriksaan akan menjadi bagian dari penilaian akhir dalam seleksi PPPK. Pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan ini, dapat terbentuk ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Langkah ini juga sejalan dengan program nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda dan lingkungan kerja pemerintahan.

Dengan adanya pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional. Diharapkan, ke depan, kebijakan serupa dapat terus diterapkan guna membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menjadi pusat pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji tahun ini. Pemeriksaan ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni pada 7 Januari 2025 untuk zona Rumbia dan Kabaena serta 8 Januari 2025 untuk zona Poleang.

Sebanyak 134 calon jamaah haji mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan yang mencakup pemeriksaan fisik, kejiwaan, serta pemeriksaan medis lanjutan seperti tes paru, stroke, rekam jantung, dan rontgen dada. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan calon jamaah sebelum menunaikan ibadah haji, sehingga mereka dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar dan aman.

Direktur BLU RSUD Kabupaten Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menekankan pentingnya pemeriksaan ini dalam memastikan kesiapan fisik dan mental calon jamaah haji. “Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para jamaah dalam kondisi sehat dan siap menjalani ibadah haji dengan lancar. Jika ditemukan kondisi medis tertentu, maka akan ada langkah tindak lanjut agar jamaah tetap dapat berangkat dengan aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, drg. Riswanto menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan penanganan dini terhadap potensi gangguan kesehatan. “Harapan kami, dengan adanya pemeriksaan ini, para calon jamaah dapat memastikan kesehatan mereka dalam kondisi prima. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa ibadah haji mereka nanti dapat terlaksana dengan lancar dan penuh berkah,” tutupnya.

Pemeriksaan kesehatan ini mendapat sambutan positif dari para calon jamaah haji, yang merasa terbantu dengan adanya layanan medis yang komprehensif sebelum keberangkatan. Dengan adanya pemeriksaan yang ketat, diharapkan calon jamaah haji dari Kabupaten Bombana dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan selamat.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp64 miliar pada tahun 2025. Target tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 yang telah disusun. Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana, Doddi A. Muchlisi, menyampaikan bahwa target tersebut disusun berdasarkan potensi nyata dari berbagai sektor penerimaan daerah. Senin, 6 Januari 2025.

“Target Rp64 miliar bukan angka asal-asalan. Kami sudah menghitung berdasarkan potensi riil dari berbagai sektor, mulai dari pajak, retribusi, hingga pengelolaan kekayaan daerah,” kata Doddi.

Secara rinci, proyeksi PAD Bombana 2025 mencakup pajak daerah sebesar Rp13,3 miliar, retribusi daerah Rp8,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp26,8 miliar.

Pemerintah daerah memanfaatkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai acuan utama dalam ekstensifikasi sumber pendapatan. Selain memperkuat regulasi, pendekatan teknologi juga menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan.

“Kami terus berinovasi agar sistem pemungutan lebih transparan dan akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran,” ujar Doddi.

Sejumlah layanan digital telah diterapkan dalam dua tahun terakhir. Mulai dari penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS, virtual account dan ATM, hingga pemanfaatan platform e-commerce untuk memfasilitasi pembayaran online. Meski begitu, Doddi mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama dalam menyosialisasikan sistem kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama dengan pihak perbankan.

“Tantangan terbesar ada pada sosialisasi dan kesiapan teknis di lapangan. Tapi kami terus membenahi. Tahun ini kami juga sedang menyiapkan portal parkir elektronik untuk retribusi parkir, sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan sektor jasa,” ucapnya.

Menurut Doddi, kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan agar semua lini bisa bergerak selaras. Dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan strategi fiskal tersebut.

“Kami optimis bisa mencapai bahkan melampaui target ini. Tapi tentu tidak bisa hanya dari pemerintah saja. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Mereka adalah mitra kami dalam membangun Bombana yang mandiri secara fiskal,” tegasnya.

Dengan target ambisius ini, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tak sekadar mengejar angka, strategi ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperluas ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.

Langkah ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem keuangan daerah yang tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Dengan tata kelola yang lebih transparan dan berbasis digital, Bombana menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.