Sentul, Bogor — Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Acara ini dihadiri lebih dari 5.360 peserta dari berbagai instansi pemerintahan, termasuk Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., yang turut hadir untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakornas yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menegaskan pentingnya forum ini sebagai kesempatan strategis untuk berkomunikasi langsung dengan seluruh pengambil keputusan di Indonesia.

“Saya sangat menghargai inisiatif ini. Ini adalah momen pertama saya berbicara langsung dengan seluruh pemimpin pemerintahan di republik kita. Saya kira ini sangat bermanfaat dan strategis untuk memastikan visi kita berjalan selaras,” ujar Presiden.

Harmonisasi Asta Cita

Rakornas tahun ini mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024” yang bertujuan mengharmonisasikan langkah pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung program prioritas nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

“Rakornas ini bertujuan mengoordinasikan pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi vertikal di seluruh wilayah Indonesia agar selaras dengan arahan kebijakan Presiden untuk lima tahun ke depan,” ujar Mendagri Tito dalam laporannya.

Mendagri juga memaparkan bahwa Rakornas kali ini diikuti oleh 416 bupati, 98 wali kota, 38 gubernur, serta ribuan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari berbagai daerah. Para peserta terdiri dari pejabat pemerintahan pusat, daerah, hingga instansi vertikal, mencerminkan skala nasional acara ini.

Bombana Mendukung Kolaborasi Nasional

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyampaikan dukungannya terhadap upaya harmonisasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai Rakornas sebagai forum yang sangat penting untuk memastikan program prioritas di daerah berjalan selaras dengan visi nasional.

“Dengan adanya sinergi seperti ini, pemerintah daerah bisa lebih efektif mendukung target pembangunan nasional, khususnya dalam mempercepat implementasi kebijakan strategis seperti digitalisasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat,” kata Edy Suharmanto.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Rakornas ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antarinstansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antarsemua pihak untuk menghadapi tantangan nasional di masa depan, termasuk dalam bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan.

“Kita harus bekerja sama lebih erat dari sebelumnya. Tantangan global membutuhkan respons yang terkoordinasi dari pusat hingga daerah. Mari kita jadikan ini momentum untuk memperkuat persatuan dan kerja sama,” tambah Presiden Prabowo.

Pelaksanaan Rakornas juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan dalam mendukung program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan penguatan layanan publik. Semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan forum ini untuk menyamakan persepsi, memperbaiki koordinasi, dan mengatasi berbagai hambatan di lapangan.

Fokus pada Tantangan Masa Depan

Dengan melibatkan ribuan pemimpin pemerintahan dari seluruh Indonesia, Rakornas menjadi langkah nyata untuk memperkuat kapasitas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Dari harmonisasi kebijakan hingga kolaborasi lintas sektor, kegiatan ini mencerminkan tekad pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih solid dan responsif.

Pj. Bupati Edy Suharmanto juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat. “Kami siap melaksanakan kebijakan prioritas yang sejalan dengan Asta Cita demi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Rakornas 2024 menjadi bukti nyata bahwa kerja sama dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan visi besar Indonesia di masa mendatang.

Bombana, 31 Oktober 2024 – Dalam upaya memastikan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Desk Pilkada. Acara tersebut berlangsung di Ruang Tina Orima, Kantor Bupati Bombana, dan dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Rakor ini menjadi bagian dari finalisasi persiapan Pilkada yang semakin dekat.

Rapat dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Plt. Sekda, para kepala OPD, Sekretaris KPU, Sekretaris Bawaslu, Tim Desk Pilkada, serta berbagai elemen terkait. Pj. Bupati menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

Dalam sambutannya, Edy Suharmanto menyampaikan bahwa meskipun KPU dan Bawaslu memiliki peran utama dalam penyelenggaraan Pilkada, dukungan pemerintah daerah sangatlah penting. “Pilkada bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan semua tahapan berjalan aman, damai, dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, KPU Bombana telah mempersiapkan berbagai tahapan Pilkada, termasuk kampanye dan alat peraga. Berdasarkan laporan Sekretaris KPU, terdapat 112.649 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bombana. Selain itu, KPU telah memfasilitasi kegiatan kampanye melalui alat peraga seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, dan selebaran. Debat calon Bupati dan Wakil Bupati dijadwalkan berlangsung sebanyak dua kali, yakni pada 31 Oktober dan 13 November 2024.

Rakor ini juga menyoroti peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Tim Gakkumdu menyatakan siap mengawal jalannya Pilkada agar tetap aman dan tertib. Mereka juga telah mempersiapkan logistik, termasuk pengawalan penjemputan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati di Pelabuhan Murhum Bau-Bau, serta surat suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kendari.

Ketua Gakkumdu menegaskan pentingnya menjaga integritas proses Pilkada dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk politik uang dan kampanye hitam. “Kami berkomitmen memastikan proses Pilkada di Bombana bebas dari kecurangan,” ujarnya.

Pj. Bupati Edy Suharmanto kembali menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan dikenai sanksi tegas, termasuk tindakan administratif berdasarkan rekomendasi BKN dan laporan Bawaslu.

“Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi sesuai aturan,” tegas Edy.

Sekretaris Bawaslu menambahkan bahwa pihaknya akan mengadakan sosialisasi terkait netralitas ASN kepada camat, kepala desa, dan perangkatnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan, dampak hukum, serta sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang melanggar.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam menciptakan Pilkada yang damai, demokratis, dan berkualitas. Seluruh elemen, mulai dari pemerintah, penyelenggara, hingga aparat penegak hukum, bertekad bekerja sama untuk mensukseskan pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan daerah.

Pj. Bupati berharap seluruh masyarakat Bombana dapat turut berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak ini. “Kita ingin Pilkada ini menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi lokal dan memilih pemimpin yang dapat membawa Bombana lebih maju,” pungkasnya.

Dengan kesiapan yang matang dari semua pihak, Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bombana diharapkan berlangsung lancar, aman, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Bombana, 28 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di halaman Kantor Bupati dengan penuh khidmat. Upacara yang dipimpin oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., sebagai Pembina Upacara, diikuti oleh Forkopimda, Pejabat Eselon II, III, IV, staf, Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT), organisasi kepemudaan, serta siswa dari berbagai sekolah. Seluruh peserta mengenakan pakaian adat Nusantara, menampilkan keberagaman budaya Indonesia yang harmonis.

Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini bertepatan dengan masa transisi pemerintahan baru yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan jangka menengah dan menjadi landasan bagi visi Indonesia Emas 2045. Dengan tema “Maju Bersama Indonesia Raya”, peringatan ini menyerukan semangat persatuan pemuda dalam membangun bangsa yang berdaya saing dan sejahtera.

Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang dibacakan oleh Pj. Bupati Edy Suharmanto, ditekankan pentingnya peran pemuda sebagai subjek sekaligus objek pembangunan nasional. Pemuda diharapkan menjadi motor penggerak utama untuk mewujudkan Indonesia yang besar, maju, dan berdaya saing.

“Pemuda adalah pemilik masa depan. Untuk itu, kita perlu memberikan perhatian besar pada pengembangan potensi kepemudaan secara masif di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Edy Suharmanto.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 tercatat pada angka 56,33 persen. Angka ini menjadi acuan untuk terus mendorong kebijakan dan program-program yang mendukung pengembangan kualitas pemuda, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, industri, perguruan tinggi, dan media, untuk bersama-sama membangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif dan berkarakter kebangsaan.

Dalam pidatonya, Pj. Bupati juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor yang terintegrasi untuk menciptakan pemuda yang maju. “Kita perlu gerak sinergis, holistik, dan terpadu antara pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media untuk membangun ekosistem kepemudaan yang kuat,” tegas Edy.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa momentum Hari Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus memajukan pelayanan kepemudaan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, program-program yang inklusif, serta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berorientasi pada peningkatan IPP dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Melalui tema “Maju Bersama Indonesia Raya”, pemerintah menyerukan semangat persatuan dan gotong-royong untuk memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas pemuda di bidang pendidikan, kewirausahaan, inovasi teknologi, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah.

“Pemuda harus mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan bangsa. Upaya ini dilakukan secara simultan, sinkron, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” tambah Edy Suharmanto.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran aktif dalam menggerakkan pelayanan kepemudaan. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang berkesinambungan serta pelaksanaan program-program yang dirancang untuk memberdayakan pemuda di daerah masing-masing.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Kabupaten Bombana menjadi pengingat akan pentingnya semangat persatuan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan bangsa. Pj. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda Bombana, untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dalam setiap langkah pembangunan.

“Indonesia membutuhkan pemuda yang tidak hanya berkompetensi, tetapi juga berkarakter kebangsaan. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang raya, besar, dan sejahtera,” pungkas Edy Suharmanto.

Dengan semangat yang membara, peringatan ini diharapkan menjadi titik tolak untuk mendorong peningkatan kualitas generasi muda sebagai tulang punggung bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Bombana, 25 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Plh. Sekda Kabupaten Bombana, H. Rustam, S.Sos., M.Si., yang mewakili Pj. Bupati Bombana.

Acara yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati ini dihadiri oleh berbagai stakeholder penting, di antaranya Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD terkait, serta perwakilan dari sektor hukum dan masyarakat sipil. FGD ini menjadi momentum awal dalam rangkaian proses legislasi dua kebijakan strategis yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, H. Rustam menyampaikan urgensi kolaborasi antar pihak dalam penyusunan regulasi yang efektif. “FGD ini menjadi wadah strategis untuk mendapatkan masukan konstruktif dari berbagai pihak, sehingga Raperda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diaplikasikan secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujar H. Rustam.

Plh. Sekda juga menekankan bahwa tata kelola cadangan pangan yang baik adalah langkah penting dalam menjamin ketahanan pangan daerah, khususnya dalam menghadapi situasi darurat atau bencana. Selain itu, analisis dampak lalu lintas diharapkan mampu menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang memitigasi potensi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

Sesi diskusi dalam FGD berlangsung interaktif. Para peserta, termasuk perwakilan dari OPD yang membidangi ketahanan pangan dan perencanaan wilayah, menyampaikan berbagai tantangan serta solusi terkait pengelolaan cadangan pangan dan dampak lalu lintas akibat kegiatan ekonomi di Bombana.

Ketua panitia FGD, Nina Meirina, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan. “Kita harus mengedepankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan integrasi data yang solid, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan berdaya guna,” jelas Nina.

Beberapa peserta mengusulkan perlunya penguatan infrastruktur penyimpanan pangan, seperti gudang berkapasitas besar yang terintegrasi dengan sistem distribusi digital. Hal ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan pangan, terutama dalam kondisi darurat. Sementara itu, terkait dampak lalu lintas, masukan mencakup pengembangan sistem transportasi berbasis teknologi yang dapat memantau lalu lintas secara real-time.

FGD juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dari daerah lain. Salah satu narasumber memaparkan bagaimana daerah tertentu berhasil mengelola cadangan pangan berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam distribusi dan pengawasan. Dalam sesi lain, narasumber membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi dampak lalu lintas di kawasan ekonomi.

“Kita perlu belajar dari daerah yang telah berhasil, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik Bombana. Tidak ada solusi tunggal, tetapi melalui kolaborasi, kita dapat menemukan pendekatan terbaik,” kata salah satu narasumber.

FGD ini menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan dua kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Plh. Sekda berharap hasil diskusi ini dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk penyusunan Raperda yang efektif dan aplikatif.

“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus melibatkan semua elemen dalam proses legislasi. Partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan, baik dalam ketahanan pangan maupun tata kelola lalu lintas,” tegas H. Rustam.

Dengan berakhirnya FGD ini, diharapkan rancangan Perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dan analisis dampak lalu lintas dapat segera difinalisasi dan menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, 24 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kamis (24/10/2024). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati ini juga diisi dengan penyerahan santunan kematian kepada keluarga pekerja yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta ahli hukum yang turut memberikan masukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja di Kabupaten Bombana. “Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, kita dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja di daerah kita, khususnya tenaga kerja lokal yang menjadi tulang punggung pembangunan,” ujar Edy Suharmanto.

Bupati Bombana berharap dengan adanya rancangan Perda ini, akan terwujud sebuah peraturan yang mampu memberikan jaminan sosial yang lebih komprehensif dan efisien bagi seluruh pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan terlindungi. Ia juga berharap bahwa dengan adanya FGD ini, berbagai masukan dari berbagai stakeholder dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan Perda tersebut, guna memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Selain pembukaan FGD, kegiatan ini juga meliputi pemberian santunan kematian yang diberikan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia. Santunan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap keluarga pekerja yang kehilangan anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah. “Kami berharap, meskipun ini tidak dapat menggantikan kepergian, santunan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Edy Suharmanto.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta FGD diberikan kesempatan untuk memberikan masukan konstruktif mengenai penyusunan rancangan Perda tersebut. Berbagai pandangan dan saran disampaikan oleh peserta, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Diskusi ini menjadi ruang untuk menampung segala aspirasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta untuk memastikan bahwa regulasi yang akan ditetapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan kondisi pekerja di Kabupaten Bombana.

Pj. Bupati Bombana menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor ketenagakerjaan, serta dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. “Kami akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja di Kabupaten Bombana. Salah satu caranya adalah dengan penyusunan Perda ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam menciptakan perlindungan yang lebih optimal bagi tenaga kerja di daerah ini,” lanjut Edy Suharmanto.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat mempercepat penyusunan Perda yang akan memberikan landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bombana. Adanya program jaminan sosial ini menjadi sangat penting sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja, baik itu pekerja formal maupun informal, agar mereka tidak merasa khawatir dengan risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja mereka.

Pj. Bupati juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menyempurnakan rancangan Perda ini, dengan tujuan bersama untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih baik dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. “Penyusunan Perda ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera bagi masyarakat Kabupaten Bombana. Semua pihak harus berkomitmen untuk mewujudkan hal ini demi kepentingan bersama,” tegasnya.

Acara ini diakhiri dengan penegasan bahwa masukan dan rekomendasi dari FGD akan menjadi dasar dalam finalisasi penyusunan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyusunan regulasi ini dapat menjadi lebih matang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pekerja di Kabupaten Bombana.

Ke depannya, pemerintah daerah berharap agar rancangan Perda ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bombana. Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih terorganisir, Kabupaten Bombana diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memberikan jaminan sosial yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing daerah dalam sektor ketenagakerjaan.

Bombana, 17 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) bekerja sama dengan PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI) menggelar Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari efektif pada 17-18 Oktober 2024 di Hotel Bumi Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Forum ini dihadiri oleh Pj. Bupati Bombana, Direktur PT TATI, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta staf terkait, serta stakeholder lainnya.

Forum Kolaborasi SPBE ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bombana, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam mendorong transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan. “Transformasi digital ini tidak bisa berjalan tanpa adanya data dan informasi yang dikelola dengan baik. Penggunaan data yang tepat dapat mendorong terciptanya inovasi dalam pelayanan publik yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat,” ungkap Edy Suharmanto.

Bupati Bombana berharap melalui forum ini, seluruh OPD di Kabupaten Bombana dapat mengoptimalkan sistem pemerintahan yang ada dan menerapkannya secara elektronik. Ia menegaskan bahwa implementasi SPBE bukanlah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja, seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, tetapi harus melibatkan kolaborasi antara seluruh OPD yang ada. “Keterpaduan antar OPD sangat penting dalam memastikan penerapan SPBE berjalan lancar dan efektif,” tambahnya.

Forum ini menjadi tempat bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, serta menggali berbagai peluang dan tantangan dalam implementasi SPBE. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan teknologi dalam pemerintahan. Menurutnya, penggunaan teknologi dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. “Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa mempercepat berbagai proses administrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik,” ujarnya.

Salah satu fokus utama dalam forum ini adalah penerapan inovasi teknologi di Kabupaten Bombana, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk pelayanan izin dan pengaduan masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat layanan serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan layanan. Diskusi panel yang digelar dalam forum ini melibatkan berbagai ahli dan praktisi yang membahas tantangan dan peluang dalam penerapan SPBE di pemerintahan daerah. Para pembicara menyampaikan berbagai pandangan terkait pentingnya kolaborasi antar sektor dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada.

“Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar SPBE di Kabupaten Bombana bisa berfungsi dengan optimal. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tambah Ir. Rusdiamin.

Selain itu, forum ini juga membuka kesempatan untuk memaparkan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan SPBE yang lebih baik di masa depan. Harapan besar disampaikan oleh para peserta bahwa melalui forum ini, pemerintah Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien, serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari forum ini, juga dilaksanakan sesi workshop yang memungkinkan peserta untuk mempraktikkan berbagai aspek teknis terkait implementasi SPBE, mulai dari manajemen data hingga aplikasi sistem pemerintahan elektronik. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola dan menerapkan teknologi di masing-masing instansi.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga menargetkan agar semua OPD dapat mengimplementasikan SPBE secara penuh dalam waktu dekat. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat.

Forum Kolaborasi SPBE Kabupaten Bombana ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih maju, serta memperkuat koordinasi antara seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Kabupaten Bombana dapat lebih siap menghadapi tantangan di era digital dan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Sebagai penutupan, Pj. Bupati Bombana menyampaikan harapannya agar seluruh peserta forum dapat membawa pulang pemahaman dan wawasan yang bermanfaat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana. “Kita harus bersatu dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan, yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutup Edy Suharmanto.

Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat penting dalam perjalanan Kabupaten Bombana menuju transformasi digital yang lebih baik. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid, Kabupaten Bombana diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih responsif di masa depan.

Bombana, 15 Oktober 2024 – Dalam upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) menggelar sosialisasi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan tema “Menuju Pemerintahan yang Responsif dan Inklusif.” Acara yang berlangsung di Aula Diskominfos ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana, serta para Admin Informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada pemberian pemahaman yang lebih mendalam tentang hak akses informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat, serta bagaimana keterbukaan informasi dapat berfungsi sebagai salah satu alat pencegah potensi korupsi di daerah.

Dalam sambutannya, Sofian Baco menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan publik. “Dengan komunikasi yang terbuka dan informasi yang jelas, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka mereka akan lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan,” ujar Sofian Baco.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan informasi yang baik, yang tidak hanya mengutamakan penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi ini juga menghadirkan pembahasan mengenai strategi komunikasi yang efektif dalam pemerintahan. Diskusi interaktif yang berlangsung sepanjang kegiatan memberi kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan memberikan masukan terkait cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi yang telah disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana.

Melalui sesi diskusi ini, para peserta diundang untuk memberikan ide dan rekomendasi mengenai cara-cara yang dapat diterapkan untuk memperkuat partisipasi publik, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya, dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah yang tersedia. “Kami berharap dengan kegiatan ini, pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan,” ujar Sofian Baco.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, PPID Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi kepada para Admin Informasi OPD yang aktif dalam merilis berita dan mengelola informasi publik. Penghargaan berupa plakat dan handphone diberikan kepada Admin OPD dengan kategori “Rilis Berita Terbanyak” dan “Viewers Berita Terbanyak.” Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi para pengelola informasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam menyajikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas kepada masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan dari kegiatan ini, diharapkan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Bombana dapat lebih maksimal dalam pengelolaan informasi, baik dalam hal kualitas data yang disajikan, maupun dalam hal penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Diharapkan juga bahwa dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

Sosialisasi yang digelar ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bombana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Melalui pengelolaan informasi yang lebih baik, diharapkan akan terjalin komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan kemitraan antara kedua belah pihak.

Dalam penutupan kegiatan, Sofian Baco menyampaikan harapannya agar dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini, semua pihak, khususnya para Admin OPD, semakin termotivasi untuk menjaga kualitas dan kuantitas informasi publik yang disajikan. “Transparansi dalam pemerintahan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah bekerja demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi publik. Ke depannya, diharapkan PPID Kabupaten Bombana akan semakin baik dalam menyediakan akses informasi, sehingga proses pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan masyarakat pun lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan terbuka, yang mampu memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Bombana, 15 Oktober 2024 – Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana ini diterima langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Sofian Baco, ST., MPW. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda tahunan Komisi Informasi Sultra (KIP) untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi publik diterapkan oleh badan publik di wilayah Provinsi Sultra.

Tim dari Komisi Informasi Sultra yang dipimpin oleh Andi Ulil Amri, S.Sos., M.Cd, selaku Ketua KIP Sultra, didampingi oleh Rahmawati, S.Pd., MA selaku Komisioner KIP Sultra, melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kinerja PPID Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID berfungsi sesuai dengan amanat undang-undang, serta mematuhi peraturan yang berlaku dalam menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat.

“Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID Kabupaten Bombana berfungsi dengan baik dan optimal, dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Andi Ulil Amri, Ketua KIP Sultra, dalam sambutannya.

Selama kegiatan visitasi, tim Komisi Informasi Sultra melakukan penilaian terhadap lima indikator utama yang menjadi parameter dalam menilai kinerja PPID, antara lain pengumuman informasi publik, penyediaan dokumen informasi publik, pengembangan website sebagai sarana publikasi informasi, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan PPID. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apakah PPID Kabupaten Bombana sudah menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik dengan baik dan memadai.

Andi Ulil Amri juga memberikan apresiasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Bombana yang dinilai cukup baik. “Secara umum, saya mengapresiasi kinerja PPID Kabupaten Bombana. Kami mencatat bahwa hampir 80% dari parameter yang dinilai sudah dipenuhi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana telah berupaya keras untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Lebih lanjut, tim Komisi Informasi Sultra memberikan beberapa masukan dan rekomendasi untuk perbaikan, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di PPID juga menjadi salah satu fokus penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Tim KIP juga mendorong agar anggaran untuk pengelolaan PPID dapat dialokasikan dengan lebih optimal, guna mendukung kelancaran tugas PPID dalam menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat.

Plh. Sekda Kabupaten Bombana, Sofian Baco, mengungkapkan apresiasi dan komitmennya terhadap pentingnya transparansi informasi di Kabupaten Bombana. “Kami menyambut baik kunjungan ini. Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat transparansi informasi kepada publik. Dengan adanya pemantauan ini, kami berharap PPID Kabupaten Bombana dapat lebih efektif dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sofian Baco juga menekankan bahwa Pemkab Bombana akan terus berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas informasi, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang berbasis informasi yang lebih baik di masa depan. “Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kami untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diharapkan PPID Kabupaten Bombana dapat segera menindaklanjuti masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim Komisi Informasi Sultra, untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan informasi publik di daerah. Pemkab Bombana juga berharap agar dengan adanya pemantauan ini, pelayanan informasi publik akan semakin transparan, mudah diakses oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Ke depannya, diharapkan Kabupaten Bombana dapat menjadi contoh dalam penerapan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, informasi yang akurat dan tepat waktu akan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sultra ini memberikan gambaran jelas mengenai sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh PPID Kabupaten Bombana dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Bombana.

Bombana, 10 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, secara resmi membuka Expose Data Peresmian Laica Data Lakomea di Kantor Desa Lakomea. Acara yang digelar dalam rangka Pembinaan Desa CANTIK (Cinta Statistik) ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Desa, serta pihak-pihak yang mendukung program pembinaan desa berbasis data.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana. Pembinaan desa CANTIK diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelolaan data desa di seluruh Kabupaten Bombana, sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan relevan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan valid sebagai dasar perencanaan pembangunan di desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan, yang tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintah, tetapi juga berperan dalam pengumpulan data sektoral yang sangat penting bagi pengambilan keputusan pembangunan. “Penting bagi setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana untuk memiliki sistem pengelolaan data yang presisi, sehingga dapat menjadi acuan yang kuat dalam merencanakan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, desa diharapkan dapat menjadi subjek dan motor penggerak pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan yang ada. Oleh karena itu, pengelolaan data yang baik di tingkat desa menjadi sangat vital, dan hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam upaya ini, Pemerintah Kabupaten Bombana telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bombana, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data di tingkat daerah dan desa.

Lebih lanjut, Ir. Rusdiamin menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bombana dalam rangka Desa CANTIK bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas statistik desa, terutama dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. “Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola oleh desa, yang pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Lakomea menyampaikan laporan mengenai kegiatan statistik yang telah dilakukan di desanya. Desa Lakomea, yang terletak di salah satu wilayah di Kabupaten Bombana, telah berhasil menjalani seluruh tahapan kegiatan statistik dengan baik. Salah satu pencapaian yang luar biasa adalah rilisnya buku “Lakomea Dalam Angka”, yang menyajikan berbagai data penting mengenai kondisi sosial-ekonomi desa, dengan fokus pada sektor pertanian yang menjadi sektor utama di desa ini. Buku tersebut memuat informasi yang berguna bagi perencanaan pembangunan, serta memberikan gambaran mengenai potensi dan kebutuhan yang ada di Lakomea.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di Lakomea sangat sesuai dengan karakteristik desa, di mana sektor pertanian merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Buku “Lakomea Dalam Angka” berisi data tentang jumlah penduduk, komoditas pertanian utama, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta indikator sosial lainnya yang penting untuk dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan di desa tersebut.

BPS Kabupaten Bombana juga mempresentasikan hasil survei terbaru yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Survei tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, yang semuanya penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil survei ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan yang lebih berbasis pada data dan fakta di lapangan.

“Dengan adanya data yang lebih lengkap dan terstruktur, kami berharap desa-desa di Kabupaten Bombana dapat lebih berdaya dan mandiri dalam merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” kata Kepala BPS Kabupaten Bombana dalam presentasinya.

Pemanfaatan data statistik yang lebih baik ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Selain itu, dengan pengelolaan data yang lebih efisien dan transparan, diharapkan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran dan memiliki dampak yang lebih besar.

Ir. Rusdiamin juga mengungkapkan harapannya agar desa-desa di Kabupaten Bombana dapat terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola data, serta memanfaatkan teknologi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan relevan. “Kami sangat mendukung program pembinaan ini dan berharap ke depan akan semakin banyak desa yang dapat menerapkan pengelolaan data yang baik dan menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam pembangunan,” ujarnya.

Dengan diluncurkannya Laica Data Lakomea, Pemkab Bombana berharap dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bombana untuk lebih giat dalam meningkatkan kapabilitas statistiknya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat program-program pembinaan desa CANTIK dan memperluas cakupan pengelolaan data desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Dengan adanya data yang lebih akurat dan terintegrasi, diharapkan pembangunan yang dilakukan akan lebih optimal, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.

Bombana, 8 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Seminar Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana. Seminar berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Bombana, dengan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, akademisi, praktisi, serta Kepala Desa dan Lurah se-Bombana.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pemanfaatan data presisi dalam mendukung kebijakan pemerintahan daerah. Menurutnya, di era digital yang serba cepat ini, penggunaan data yang akurat dan berbasis teknologi bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. “Di Bombana, kita menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik yang merata. Semua tantangan ini hanya bisa kita hadapi dengan perencanaan yang berbasis data presisi dan terkini,” ujar Rusdiamin.

Pentingnya data yang akurat dan relevan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Raperda tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan data yang lebih sistematis dan efisien di level desa dan kelurahan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum ini menjelaskan bahwa raperda ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data, dengan harapan data yang dikumpulkan akan lebih lengkap, akurat, serta dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan adanya payung hukum ini, kita ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya lebih akurat, tetapi juga dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Harapannya, data ini dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rusdiamin menyampaikan bahwa proses penyusunan Raperda ini tidak hanya akan fokus pada aspek teknis pengelolaan data, tetapi juga memperhatikan faktor regulasi, sosial, dan budaya yang melekat pada masyarakat desa dan kelurahan di Bombana. Oleh karena itu, masukan dari seluruh pihak yang hadir dalam seminar ini sangat diharapkan untuk memperkaya substansi Raperda, sehingga bisa menghasilkan regulasi yang realistis dan aplikatif di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa Raperda ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kita. Masukan dari semua pihak sangat penting untuk membuat regulasi yang mampu menjawab tantangan di lapangan,” tambahnya.

Seminar ini diikuti dengan diskusi aktif antara peserta yang mencakup berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Beberapa masukan konstruktif diberikan terkait dengan mekanisme pengumpulan dan penggunaan data, dengan harapan agar sistem yang akan diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan karakteristik masyarakat Bombana. Salah satu hal yang ditekankan dalam diskusi adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Para peserta seminar juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah perlunya pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa dan kelurahan agar mereka dapat memahami pentingnya data dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, seminar ini juga membuka kesempatan bagi akademisi dan praktisi untuk memberikan pandangan mereka mengenai penggunaan data presisi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Mereka menyarankan agar sistem yang dibangun tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada di setiap desa dan kelurahan. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, dimana data yang tersedia dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penyusunan Raperda ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bombana untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern dan berbasis data. Diharapkan, dengan adanya peraturan daerah yang mengatur sistem pemerintahan berbasis data desa dan kelurahan presisi, akan ada peningkatan dalam kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih efektif.

Ke depan, Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem yang berbasis data presisi, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini menjadi titik awal penting dalam menyusun regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat Bombana, dengan harapan dapat menghadirkan solusi nyata atas tantangan pembangunan yang ada.