Pj. Bupati Bombana Hadiri Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra, Serahkan Bantuan Rp150 Juta

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menghadiri Rapat IV Majelis Sinode Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra) yang diselenggarakan di Gereja Tondowatu Kasipute, Kecamatan Rumbia, Rabu (8/1/2025). Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon II, tokoh agama, pimpinan gereja, serta pejabat pemerintah daerah lainnya. (8/1)

Rapat Majelis Sinode Gepsultra menjadi momentum penting bagi perjalanan gereja dalam memperkuat peran sosial dan spiritual di tengah masyarakat. Mengusung tema “Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir” serta subtema “Bersama Seluruh Warga Gepsultra Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil, dan Sejahtera bagi Semua Ciptaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” agenda ini bertujuan menyusun strategi pelayanan gereja yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menyampaikan apresiasi terhadap peran Gepsultra dalam membangun harmoni sosial dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Gereja telah menjadi mitra strategis dalam menciptakan masyarakat yang toleran, damai, dan sejahtera. Sinode ini bukan hanya forum pengambilan keputusan, tetapi juga refleksi untuk menyelaraskan visi pelayanan gereja dengan kebutuhan jemaat serta tantangan global yang semakin kompleks,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edy Suharmanto menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk jemaat gereja. Ia menilai keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Bombana sebagai aset penting dalam memperkuat persatuan. “Kehidupan umat beragama di Kabupaten Bombana sangat harmonis. Ini adalah modal besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap program-program Gepsultra yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami siap mendukung inisiatif gereja yang berfokus pada pemberdayaan sosial dan spiritual. Semoga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan nyata, Pemerintah Kabupaten Bombana menyerahkan bantuan sebesar Rp150 juta untuk pembangunan Gereja Jemaat Tondowatu Kasipute. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan fasilitas ibadah yang lebih representatif bagi jemaat.

Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra ditutup dengan komitmen bersama antara gereja dan pemerintah daerah dalam mempererat sinergi untuk kesejahteraan masyarakat. Acara ini juga diwarnai dengan foto bersama Pj. Bupati, Forkopimda, serta pimpinan gereja sebagai simbol kebersamaan dalam membangun daerah yang harmonis dan religius.




Kapolres Bombana Berganti, Pj. Bupati: Sinergi Harus Tetap Kuat

Bombana, sultranet.com – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri acara Pisah Sambut Kapolres Bombana yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Rabu (8/1/2025). Acara ini menjadi momen penting dalam pergantian kepemimpinan di Polres Bombana dari AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si kepada AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.KM.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Roni Syahendra selama menjabat sebagai Kapolres Bombana. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini tidak terlepas dari kerja keras serta komitmen kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada AKBP Roni Syahendra atas pengabdiannya selama bertugas di Bombana. Banyak capaian positif yang telah diraih, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada Kapolres yang baru, AKBP Wisnu Hadi, agar dapat melanjutkan dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kepada Kapolres yang baru, kami berharap kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah semakin erat. Sinergi yang telah terjalin harus tetap kuat demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Kapolres Bombana yang baru, AKBP Wisnu Hadi, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meneruskan kebijakan strategis kepolisian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polres Bombana akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen di Bombana untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ungkap AKBP Wisnu Hadi.

Acara pisah sambut ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada Kapolres lama sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Bombana.




Kapolres Bombana Berganti, Pj. Bupati: Sinergi Harus Tetap Kuat

Bombana, sultranet.com – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri acara Pisah Sambut Kapolres Bombana yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Rabu (8/1/2025). Acara ini menjadi momen penting dalam pergantian kepemimpinan di Polres Bombana dari AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si kepada AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.KM.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Roni Syahendra selama menjabat sebagai Kapolres Bombana. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini tidak terlepas dari kerja keras serta komitmen kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada AKBP Roni Syahendra atas pengabdiannya selama bertugas di Bombana. Banyak capaian positif yang telah diraih, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada Kapolres yang baru, AKBP Wisnu Hadi, agar dapat melanjutkan dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kepada Kapolres yang baru, kami berharap kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah semakin erat. Sinergi yang telah terjalin harus tetap kuat demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Kapolres Bombana yang baru, AKBP Wisnu Hadi, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meneruskan kebijakan strategis kepolisian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polres Bombana akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen di Bombana untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ungkap AKBP Wisnu Hadi.

Acara pisah sambut ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada Kapolres lama sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Bombana.




Pemerintah Percepat Penataan Tenaga Non-ASN, Pj. Bupati Bombana Hadiri Rakor Virtual

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan mekanisme perekrutan tenaga non-ASN agar berjalan tepat waktu dan sesuai regulasi. Rabu (8/1/2025)

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, turut hadir secara virtual para gubernur, penjabat gubernur, bupati, wali kota, serta kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau seluruh kepala daerah untuk memastikan tenaga non-ASN di instansi masing-masing dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Untuk memperluas kesempatan bagi tenaga non-ASN, pemerintah telah memperpanjang pendaftaran hingga 15 Januari 2025.

“Kami meminta kepala daerah agar memastikan tenaga non-ASN yang telah terdata dalam database BKN mengikuti seleksi PPPK. Pemerintah telah memberikan perpanjangan waktu pendaftaran hingga 15 Januari agar kesempatan bagi mereka lebih terbuka,” kata Rini Widyantini.

Menurut data BKN, sebanyak 1,7 juta tenaga non-ASN saat ini membutuhkan penataan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta diproyeksikan akan terserap melalui seleksi PPPK tahap pertama. Namun, masih terdapat sekitar 400 ribu tenaga non-ASN yang harus mengikuti seleksi tahap kedua agar tidak kehilangan kesempatan menjadi pegawai pemerintah.

Dalam proses penataan ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting. Pertama, Keputusan Menteri PANRB No. 634/2024 yang mengatur kriteria pelamar seleksi PPPK bagi tenaga non-ASN yang terdata di BKN, jenis jabatan yang dapat dilamar, serta mekanisme penyesuaian kebutuhan PPPK di daerah. Kedua, Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 yang mengimbau agar pejabat pembina kepegawaian di daerah menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang dalam proses seleksi hingga pengangkatan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib menjalankan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melarang pengisian jabatan ASN dengan tenaga non-ASN.

“Kepala daerah harus konsisten menjalankan amanat UU ASN. Tidak boleh ada pengangkatan tenaga non-ASN untuk mengisi jabatan ASN,” ujar Tito Karnavian.

Sejalan dengan itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh juga meminta komitmen penuh dari kepala daerah dan BKD dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sesuai dengan data yang telah tercatat di BKN.

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan memastikan tenaga non-ASN di daerahnya dapat mengakses seleksi PPPK sesuai kebijakan yang berlaku.

“Kami akan melakukan pendataan secara ketat dan memastikan tenaga non-ASN di Bombana mendapatkan kesempatan terbaik untuk mengikuti seleksi PPPK,” kata Edy Suharmanto.

Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, pemerintah berharap proses penataan tenaga non-ASN dapat berjalan efektif dan memastikan keberlanjutan layanan publik yang profesional serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.




Dinkes Bombana Gelar Tes Bebas Narkoba bagi Peserta PPPK

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan menggelar pemeriksaan bebas narkoba bagi peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bombana sebagai bagian dari tahapan seleksi guna memastikan bahwa calon aparatur sipil negara (ASN) memiliki integritas tinggi dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. (8/1)

Tes bebas narkoba kini menjadi salah satu syarat mutlak bagi peserta seleksi PPPK sebelum dinyatakan lulus. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan aparatur yang profesional, sehat, dan memiliki etika kerja yang baik. “Kami ingin memastikan bahwa ASN yang bergabung nantinya adalah mereka yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga memiliki moral yang baik dan bebas dari narkoba,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Bombana.

Pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Ruangan Labkesda, Enggartini, S.Si., S.Tr.AK., bersama tim tenaga medis lainnya. Setiap peserta menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk tes urine untuk mendeteksi kemungkinan penggunaan zat terlarang. Jika ditemukan peserta yang hasil tesnya positif, maka mereka otomatis didiskualifikasi dari proses seleksi.

Menurut Enggartini, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari pengaruh buruk narkoba. “Kami ingin memastikan bahwa ASN yang terpilih benar-benar layak, baik secara kesehatan maupun mental. Tes ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional dalam pemberantasan narkoba,” katanya.

Para peserta seleksi mengikuti pemeriksaan ini dengan tertib sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Mereka diwajibkan membawa identitas diri serta mengikuti arahan petugas kesehatan selama proses pemeriksaan berlangsung. “Saya sangat mendukung kebijakan ini. Sebagai calon ASN, kita memang harus menunjukkan komitmen untuk bekerja secara profesional dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar salah seorang peserta seleksi PPPK.

Selain sebagai bagian dari tahapan seleksi, pemeriksaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta tentang bahaya narkoba serta pentingnya menjaga kesehatan dan integritas sebagai seorang abdi negara. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa upaya ini merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Hasil pemeriksaan akan menjadi bagian dari penilaian akhir dalam seleksi PPPK. Pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan ini, dapat terbentuk ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Langkah ini juga sejalan dengan program nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda dan lingkungan kerja pemerintahan.

Dengan adanya pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional. Diharapkan, ke depan, kebijakan serupa dapat terus diterapkan guna membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berintegritas dalam melayani masyarakat.




Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Bombana Digelar di RSUD

Bombana, sultranet.com – Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menjadi pusat pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji tahun ini. Pemeriksaan ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni pada 7 Januari 2025 untuk zona Rumbia dan Kabaena serta 8 Januari 2025 untuk zona Poleang.

Sebanyak 134 calon jamaah haji mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan yang mencakup pemeriksaan fisik, kejiwaan, serta pemeriksaan medis lanjutan seperti tes paru, stroke, rekam jantung, dan rontgen dada. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan calon jamaah sebelum menunaikan ibadah haji, sehingga mereka dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar dan aman.

Direktur BLU RSUD Kabupaten Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menekankan pentingnya pemeriksaan ini dalam memastikan kesiapan fisik dan mental calon jamaah haji. “Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para jamaah dalam kondisi sehat dan siap menjalani ibadah haji dengan lancar. Jika ditemukan kondisi medis tertentu, maka akan ada langkah tindak lanjut agar jamaah tetap dapat berangkat dengan aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, drg. Riswanto menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan penanganan dini terhadap potensi gangguan kesehatan. “Harapan kami, dengan adanya pemeriksaan ini, para calon jamaah dapat memastikan kesehatan mereka dalam kondisi prima. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa ibadah haji mereka nanti dapat terlaksana dengan lancar dan penuh berkah,” tutupnya.

Pemeriksaan kesehatan ini mendapat sambutan positif dari para calon jamaah haji, yang merasa terbantu dengan adanya layanan medis yang komprehensif sebelum keberangkatan. Dengan adanya pemeriksaan yang ketat, diharapkan calon jamaah haji dari Kabupaten Bombana dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan selamat.




Bombana Targetkan PAD Rp64 Miliar di 2025, Teknologi Jadi Senjata Utama

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp64 miliar pada tahun 2025. Target tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 yang telah disusun. Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana, Doddi A. Muchlisi, menyampaikan bahwa target tersebut disusun berdasarkan potensi nyata dari berbagai sektor penerimaan daerah. Senin, 6 Januari 2025.

“Target Rp64 miliar bukan angka asal-asalan. Kami sudah menghitung berdasarkan potensi riil dari berbagai sektor, mulai dari pajak, retribusi, hingga pengelolaan kekayaan daerah,” kata Doddi.

Secara rinci, proyeksi PAD Bombana 2025 mencakup pajak daerah sebesar Rp13,3 miliar, retribusi daerah Rp8,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp26,8 miliar.

Pemerintah daerah memanfaatkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai acuan utama dalam ekstensifikasi sumber pendapatan. Selain memperkuat regulasi, pendekatan teknologi juga menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan.

“Kami terus berinovasi agar sistem pemungutan lebih transparan dan akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran,” ujar Doddi.

Sejumlah layanan digital telah diterapkan dalam dua tahun terakhir. Mulai dari penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS, virtual account dan ATM, hingga pemanfaatan platform e-commerce untuk memfasilitasi pembayaran online. Meski begitu, Doddi mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama dalam menyosialisasikan sistem kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama dengan pihak perbankan.

“Tantangan terbesar ada pada sosialisasi dan kesiapan teknis di lapangan. Tapi kami terus membenahi. Tahun ini kami juga sedang menyiapkan portal parkir elektronik untuk retribusi parkir, sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan sektor jasa,” ucapnya.

Menurut Doddi, kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan agar semua lini bisa bergerak selaras. Dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan strategi fiskal tersebut.

“Kami optimis bisa mencapai bahkan melampaui target ini. Tapi tentu tidak bisa hanya dari pemerintah saja. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Mereka adalah mitra kami dalam membangun Bombana yang mandiri secara fiskal,” tegasnya.

Dengan target ambisius ini, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tak sekadar mengejar angka, strategi ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperluas ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.

Langkah ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem keuangan daerah yang tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Dengan tata kelola yang lebih transparan dan berbasis digital, Bombana menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.




Pj. Bupati Bombana Pimpin Upacara Hari Amal Bakti Kemenag ke-79

Bombana, sultranet.com – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlangsung di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, Jumat (3/1/2025). Upacara ini dihadiri oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara (ASN) Kemenag Bombana, serta sejumlah tokoh agama.

Dalam amanatnya, Pj. Bupati Bombana membacakan sambutan Menteri Agama RI yang menegaskan bahwa peringatan HAB ke-79 mengusung tema “Umat Rukun Menuju Indonesia Emas.” Tema ini menjadi bagian dari misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menekankan bahwa keberhasilan menuju Indonesia Emas hanya bisa terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis.

“Kementerian Agama harus menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan kehidupan yang harmonis, tidak hanya dalam hubungan antarumat beragama, tetapi juga dalam relasi dengan lingkungan, alam, dan budaya. Ini sejalan dengan visi besar pemerintahan saat ini,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menyoroti tantangan global yang dihadapi dunia akibat konflik berkepanjangan, yang membuat banyak negara merindukan kedamaian dan kerukunan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kiblat kerukunan dunia dengan terus memperkuat toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan beragama.

Lebih lanjut, Pj. Bupati Bombana menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di semua jenjang pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas dan terjangkau adalah fondasi utama dalam mencetak generasi yang unggul dan berakhlak.

“Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah cita-cita yang terus diupayakan Kementerian Agama dari waktu ke waktu. Semua warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun kurang mampu,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edy Suharmanto juga menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Agama di Bombana agar menjadi teladan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kita harus memastikan bahwa integritas tetap menjadi nilai utama dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang kita jalankan bukan sekadar formalitas, tetapi harus berdampak nyata bagi peningkatan kepercayaan publik,” tegasnya.

Peringatan Hari Amal Bakti ke-79 ini juga menjadi momen refleksi untuk semakin memperkuat kebersamaan, toleransi, dan persaudaraan antarumat beragama di Kabupaten Bombana. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan semakin kokoh, menjadikan Bombana sebagai daerah yang harmonis dalam keberagaman.




APBD Bombana 2025 Tembus Rp1,167 Triliun, Pendapatan dan Belanja Seimbang

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp1,167 triliun. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan KUA-PPAS sebelumnya yang hanya Rp1,088 triliun. Kenaikan ini disebabkan tambahan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari pemerintah pusat. Kamis, 2 Januari 2025.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana, Doddy A Muchlisi, menyampaikan bahwa peningkatan ini adalah peluang untuk mempercepat pembangunan sekaligus tantangan dalam mengelola anggaran dengan lebih efektif. “APBD 2025 Bombana terdiri dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kenaikan pendapatan ini bersumber dari bertambahnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk dana desa, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Doddy.

Ia menjelaskan, dari total pendapatan Rp1,167 triliun, sebesar Rp64 miliar ditargetkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara Rp1,093 triliun berasal dari Dana Transfer ke Daerah. PAD mencakup empat komponen utama: pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp26,8 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13 miliar, pajak daerah Rp13,3 miliar, dan retribusi daerah sebesar Rp8,8 miliar.

Sedangkan Dana Transfer ke Daerah terdiri atas pendapatan transfer pusat yang tidak ditentukan penggunaannya seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp615 miliar. Dana transfer yang penggunaannya telah ditentukan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, DAU tambahan, dan Dana Desa mencapai Rp360 miliar. Kabupaten Bombana juga mendapat transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp39 miliar.

Tak hanya itu, pendapatan sah lainnya seperti dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) juga menyumbang sekitar Rp10 miliar dalam total pendapatan daerah.

Menyesuaikan dengan besarnya pendapatan, Pemkab Bombana menyusun belanja daerah 2025 dengan nilai yang sama, yaitu Rp1,167 triliun. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal antara penerimaan dan pengeluaran. “Belanja kami rancang setara dengan pendapatan agar tidak menimbulkan defisit. Ini bentuk kehati-hatian fiskal,” jelas Doddy.

Belanja daerah itu terdiri dari empat komponen utama. Pertama, belanja operasional sebesar Rp748 miliar yang meliputi belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah, dan bantuan sosial. Kedua, belanja modal dialokasikan Rp243 miliar yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah.

Selanjutnya, Pemkab menetapkan belanja tak terduga sebesar Rp8 miliar untuk kebutuhan mendesak yang tak bisa diprediksi. Terakhir, belanja transfer senilai Rp169 miliar ditujukan sebagai bantuan keuangan untuk desa, termasuk dana desa dan alokasi dana desa.

Doddy menekankan bahwa anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari rencana kerja pemerintah daerah dalam menyentuh kebutuhan publik. “Kita dorong agar setiap rupiah dari APBD 2025 bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Fokus kita pada pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.

Ia juga menyebut peran aktif masyarakat sangat diperlukan agar pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran berjalan baik. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan APBD tahun ini.

Dengan penambahan dana dari pusat dan optimalisasi PAD, APBD Bombana 2025 diharapkan menjadi instrumen kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, terutama di wilayah perdesaan yang masih membutuhkan sentuhan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis, dengan perencanaan matang dan dukungan berbagai pihak, target-target pembangunan tahun 2025 bisa dicapai secara maksimal.




Pemkab Bombana Gelar Apel Akbar, Pj. Bupati Edy Suharmanto Tekankan Adaptasi dan Inovasi

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengawali tahun 2025 dengan melaksanakan Apel Akbar yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah. Apel berlangsung di halaman Kantor Bupati Bombana pada Kamis (2/1/2025) dan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si.

Dalam amanatnya, Edy Suharmanto menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin berkembang. Ia mengajak seluruh ASN untuk bekerja lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan melakukan terobosan dalam sistem pemerintahan.

“Kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang semakin cepat. Karena pada prinsipnya, orang yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal dan terlindas oleh perubahan zaman,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga mengingatkan agar ASN di Bombana terus menjaga integritas dan disiplin dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kedisiplinan merupakan kunci dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Jika di tahun 2024 masih ada kekurangan dalam kinerja kita, mari di tahun ini kita buat perubahan nyata,” tegasnya.

Selain itu, Edy Suharmanto menyinggung soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi perhatian ASN. Ia memastikan bahwa pembayaran TPP akan segera ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku dan akan diberikan berdasarkan evaluasi kinerja masing-masing pegawai.

“Kami akan segera membayarkan TPP sesuai ketentuan. Namun, pembayaran ini tetap mempertimbangkan kinerja pegawai agar lebih adil dan sesuai harapan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati juga menyampaikan selamat kepada tenaga honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahun ini, sebanyak 902 tenaga honorer di Bombana resmi diangkat sebagai PPPK.

Apel Akbar ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Bombana, serta ASN dan non-ASN dari berbagai instansi pemerintah daerah. Acara ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugas pemerintahan di tahun 2025.

Setelah apel, seluruh peserta melaksanakan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan semangat baru dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bombana.