Bombana Gelar FGD Raperda Cadangan Pangan dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Bombana, 25 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Plh. Sekda Kabupaten Bombana, H. Rustam, S.Sos., M.Si., yang mewakili Pj. Bupati Bombana.

Acara yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati ini dihadiri oleh berbagai stakeholder penting, di antaranya Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD terkait, serta perwakilan dari sektor hukum dan masyarakat sipil. FGD ini menjadi momentum awal dalam rangkaian proses legislasi dua kebijakan strategis yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, H. Rustam menyampaikan urgensi kolaborasi antar pihak dalam penyusunan regulasi yang efektif. “FGD ini menjadi wadah strategis untuk mendapatkan masukan konstruktif dari berbagai pihak, sehingga Raperda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diaplikasikan secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujar H. Rustam.

Plh. Sekda juga menekankan bahwa tata kelola cadangan pangan yang baik adalah langkah penting dalam menjamin ketahanan pangan daerah, khususnya dalam menghadapi situasi darurat atau bencana. Selain itu, analisis dampak lalu lintas diharapkan mampu menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang memitigasi potensi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

Sesi diskusi dalam FGD berlangsung interaktif. Para peserta, termasuk perwakilan dari OPD yang membidangi ketahanan pangan dan perencanaan wilayah, menyampaikan berbagai tantangan serta solusi terkait pengelolaan cadangan pangan dan dampak lalu lintas akibat kegiatan ekonomi di Bombana.

Ketua panitia FGD, Nina Meirina, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan. “Kita harus mengedepankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan integrasi data yang solid, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan berdaya guna,” jelas Nina.

Beberapa peserta mengusulkan perlunya penguatan infrastruktur penyimpanan pangan, seperti gudang berkapasitas besar yang terintegrasi dengan sistem distribusi digital. Hal ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan pangan, terutama dalam kondisi darurat. Sementara itu, terkait dampak lalu lintas, masukan mencakup pengembangan sistem transportasi berbasis teknologi yang dapat memantau lalu lintas secara real-time.

FGD juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dari daerah lain. Salah satu narasumber memaparkan bagaimana daerah tertentu berhasil mengelola cadangan pangan berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam distribusi dan pengawasan. Dalam sesi lain, narasumber membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi dampak lalu lintas di kawasan ekonomi.

“Kita perlu belajar dari daerah yang telah berhasil, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik Bombana. Tidak ada solusi tunggal, tetapi melalui kolaborasi, kita dapat menemukan pendekatan terbaik,” kata salah satu narasumber.

FGD ini menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan dua kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Plh. Sekda berharap hasil diskusi ini dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk penyusunan Raperda yang efektif dan aplikatif.

“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus melibatkan semua elemen dalam proses legislasi. Partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan, baik dalam ketahanan pangan maupun tata kelola lalu lintas,” tegas H. Rustam.

Dengan berakhirnya FGD ini, diharapkan rancangan Perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dan analisis dampak lalu lintas dapat segera difinalisasi dan menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.




Pemkab Bombana Gelar FGD Penyusunan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bombana, 24 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kamis (24/10/2024). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati ini juga diisi dengan penyerahan santunan kematian kepada keluarga pekerja yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta ahli hukum yang turut memberikan masukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja di Kabupaten Bombana. “Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, kita dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja di daerah kita, khususnya tenaga kerja lokal yang menjadi tulang punggung pembangunan,” ujar Edy Suharmanto.

Bupati Bombana berharap dengan adanya rancangan Perda ini, akan terwujud sebuah peraturan yang mampu memberikan jaminan sosial yang lebih komprehensif dan efisien bagi seluruh pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan terlindungi. Ia juga berharap bahwa dengan adanya FGD ini, berbagai masukan dari berbagai stakeholder dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan Perda tersebut, guna memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Selain pembukaan FGD, kegiatan ini juga meliputi pemberian santunan kematian yang diberikan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia. Santunan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap keluarga pekerja yang kehilangan anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah. “Kami berharap, meskipun ini tidak dapat menggantikan kepergian, santunan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Edy Suharmanto.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta FGD diberikan kesempatan untuk memberikan masukan konstruktif mengenai penyusunan rancangan Perda tersebut. Berbagai pandangan dan saran disampaikan oleh peserta, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Diskusi ini menjadi ruang untuk menampung segala aspirasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta untuk memastikan bahwa regulasi yang akan ditetapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan kondisi pekerja di Kabupaten Bombana.

Pj. Bupati Bombana menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor ketenagakerjaan, serta dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. “Kami akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja di Kabupaten Bombana. Salah satu caranya adalah dengan penyusunan Perda ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam menciptakan perlindungan yang lebih optimal bagi tenaga kerja di daerah ini,” lanjut Edy Suharmanto.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat mempercepat penyusunan Perda yang akan memberikan landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bombana. Adanya program jaminan sosial ini menjadi sangat penting sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja, baik itu pekerja formal maupun informal, agar mereka tidak merasa khawatir dengan risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja mereka.

Pj. Bupati juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menyempurnakan rancangan Perda ini, dengan tujuan bersama untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih baik dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. “Penyusunan Perda ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera bagi masyarakat Kabupaten Bombana. Semua pihak harus berkomitmen untuk mewujudkan hal ini demi kepentingan bersama,” tegasnya.

Acara ini diakhiri dengan penegasan bahwa masukan dan rekomendasi dari FGD akan menjadi dasar dalam finalisasi penyusunan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyusunan regulasi ini dapat menjadi lebih matang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pekerja di Kabupaten Bombana.

Ke depannya, pemerintah daerah berharap agar rancangan Perda ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bombana. Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih terorganisir, Kabupaten Bombana diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memberikan jaminan sosial yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing daerah dalam sektor ketenagakerjaan.




Forum Kolaborasi SPBE Kabupaten Bombana: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Transformasi Digital

Bombana, 17 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) bekerja sama dengan PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI) menggelar Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari efektif pada 17-18 Oktober 2024 di Hotel Bumi Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Forum ini dihadiri oleh Pj. Bupati Bombana, Direktur PT TATI, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta staf terkait, serta stakeholder lainnya.

Forum Kolaborasi SPBE ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bombana, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam mendorong transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan. “Transformasi digital ini tidak bisa berjalan tanpa adanya data dan informasi yang dikelola dengan baik. Penggunaan data yang tepat dapat mendorong terciptanya inovasi dalam pelayanan publik yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat,” ungkap Edy Suharmanto.

Bupati Bombana berharap melalui forum ini, seluruh OPD di Kabupaten Bombana dapat mengoptimalkan sistem pemerintahan yang ada dan menerapkannya secara elektronik. Ia menegaskan bahwa implementasi SPBE bukanlah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja, seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, tetapi harus melibatkan kolaborasi antara seluruh OPD yang ada. “Keterpaduan antar OPD sangat penting dalam memastikan penerapan SPBE berjalan lancar dan efektif,” tambahnya.

Forum ini menjadi tempat bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, serta menggali berbagai peluang dan tantangan dalam implementasi SPBE. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan teknologi dalam pemerintahan. Menurutnya, penggunaan teknologi dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. “Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa mempercepat berbagai proses administrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik,” ujarnya.

Salah satu fokus utama dalam forum ini adalah penerapan inovasi teknologi di Kabupaten Bombana, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk pelayanan izin dan pengaduan masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat layanan serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan layanan. Diskusi panel yang digelar dalam forum ini melibatkan berbagai ahli dan praktisi yang membahas tantangan dan peluang dalam penerapan SPBE di pemerintahan daerah. Para pembicara menyampaikan berbagai pandangan terkait pentingnya kolaborasi antar sektor dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada.

“Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar SPBE di Kabupaten Bombana bisa berfungsi dengan optimal. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tambah Ir. Rusdiamin.

Selain itu, forum ini juga membuka kesempatan untuk memaparkan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan SPBE yang lebih baik di masa depan. Harapan besar disampaikan oleh para peserta bahwa melalui forum ini, pemerintah Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien, serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari forum ini, juga dilaksanakan sesi workshop yang memungkinkan peserta untuk mempraktikkan berbagai aspek teknis terkait implementasi SPBE, mulai dari manajemen data hingga aplikasi sistem pemerintahan elektronik. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola dan menerapkan teknologi di masing-masing instansi.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga menargetkan agar semua OPD dapat mengimplementasikan SPBE secara penuh dalam waktu dekat. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat.

Forum Kolaborasi SPBE Kabupaten Bombana ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih maju, serta memperkuat koordinasi antara seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Kabupaten Bombana dapat lebih siap menghadapi tantangan di era digital dan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Sebagai penutupan, Pj. Bupati Bombana menyampaikan harapannya agar seluruh peserta forum dapat membawa pulang pemahaman dan wawasan yang bermanfaat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana. “Kita harus bersatu dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan, yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutup Edy Suharmanto.

Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat penting dalam perjalanan Kabupaten Bombana menuju transformasi digital yang lebih baik. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid, Kabupaten Bombana diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih responsif di masa depan.




Pemkab Bombana Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik, Wujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Inklusif

Bombana, 15 Oktober 2024 – Dalam upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) menggelar sosialisasi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan tema “Menuju Pemerintahan yang Responsif dan Inklusif.” Acara yang berlangsung di Aula Diskominfos ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana, serta para Admin Informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada pemberian pemahaman yang lebih mendalam tentang hak akses informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat, serta bagaimana keterbukaan informasi dapat berfungsi sebagai salah satu alat pencegah potensi korupsi di daerah.

Dalam sambutannya, Sofian Baco menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan publik. “Dengan komunikasi yang terbuka dan informasi yang jelas, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka mereka akan lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan,” ujar Sofian Baco.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan informasi yang baik, yang tidak hanya mengutamakan penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi ini juga menghadirkan pembahasan mengenai strategi komunikasi yang efektif dalam pemerintahan. Diskusi interaktif yang berlangsung sepanjang kegiatan memberi kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan memberikan masukan terkait cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi yang telah disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana.

Melalui sesi diskusi ini, para peserta diundang untuk memberikan ide dan rekomendasi mengenai cara-cara yang dapat diterapkan untuk memperkuat partisipasi publik, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya, dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah yang tersedia. “Kami berharap dengan kegiatan ini, pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan,” ujar Sofian Baco.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, PPID Kabupaten Bombana juga memberikan apresiasi kepada para Admin Informasi OPD yang aktif dalam merilis berita dan mengelola informasi publik. Penghargaan berupa plakat dan handphone diberikan kepada Admin OPD dengan kategori “Rilis Berita Terbanyak” dan “Viewers Berita Terbanyak.” Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi para pengelola informasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam menyajikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas kepada masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan dari kegiatan ini, diharapkan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Bombana dapat lebih maksimal dalam pengelolaan informasi, baik dalam hal kualitas data yang disajikan, maupun dalam hal penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Diharapkan juga bahwa dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

Sosialisasi yang digelar ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bombana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Melalui pengelolaan informasi yang lebih baik, diharapkan akan terjalin komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan kemitraan antara kedua belah pihak.

Dalam penutupan kegiatan, Sofian Baco menyampaikan harapannya agar dengan adanya pelatihan dan sosialisasi ini, semua pihak, khususnya para Admin OPD, semakin termotivasi untuk menjaga kualitas dan kuantitas informasi publik yang disajikan. “Transparansi dalam pemerintahan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah bekerja demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi publik. Ke depannya, diharapkan PPID Kabupaten Bombana akan semakin baik dalam menyediakan akses informasi, sehingga proses pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan masyarakat pun lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan terbuka, yang mampu memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.




Komisi Informasi Sultra Lakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi di Kabupaten Bombana

Bombana, 15 Oktober 2024 – Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana ini diterima langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Sofian Baco, ST., MPW. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda tahunan Komisi Informasi Sultra (KIP) untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi publik diterapkan oleh badan publik di wilayah Provinsi Sultra.

Tim dari Komisi Informasi Sultra yang dipimpin oleh Andi Ulil Amri, S.Sos., M.Cd, selaku Ketua KIP Sultra, didampingi oleh Rahmawati, S.Pd., MA selaku Komisioner KIP Sultra, melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kinerja PPID Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID berfungsi sesuai dengan amanat undang-undang, serta mematuhi peraturan yang berlaku dalam menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat.

“Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID Kabupaten Bombana berfungsi dengan baik dan optimal, dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Andi Ulil Amri, Ketua KIP Sultra, dalam sambutannya.

Selama kegiatan visitasi, tim Komisi Informasi Sultra melakukan penilaian terhadap lima indikator utama yang menjadi parameter dalam menilai kinerja PPID, antara lain pengumuman informasi publik, penyediaan dokumen informasi publik, pengembangan website sebagai sarana publikasi informasi, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan PPID. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apakah PPID Kabupaten Bombana sudah menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik dengan baik dan memadai.

Andi Ulil Amri juga memberikan apresiasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Bombana yang dinilai cukup baik. “Secara umum, saya mengapresiasi kinerja PPID Kabupaten Bombana. Kami mencatat bahwa hampir 80% dari parameter yang dinilai sudah dipenuhi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana telah berupaya keras untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Lebih lanjut, tim Komisi Informasi Sultra memberikan beberapa masukan dan rekomendasi untuk perbaikan, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di PPID juga menjadi salah satu fokus penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Tim KIP juga mendorong agar anggaran untuk pengelolaan PPID dapat dialokasikan dengan lebih optimal, guna mendukung kelancaran tugas PPID dalam menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat.

Plh. Sekda Kabupaten Bombana, Sofian Baco, mengungkapkan apresiasi dan komitmennya terhadap pentingnya transparansi informasi di Kabupaten Bombana. “Kami menyambut baik kunjungan ini. Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat transparansi informasi kepada publik. Dengan adanya pemantauan ini, kami berharap PPID Kabupaten Bombana dapat lebih efektif dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sofian Baco juga menekankan bahwa Pemkab Bombana akan terus berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas informasi, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang berbasis informasi yang lebih baik di masa depan. “Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kami untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diharapkan PPID Kabupaten Bombana dapat segera menindaklanjuti masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim Komisi Informasi Sultra, untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan informasi publik di daerah. Pemkab Bombana juga berharap agar dengan adanya pemantauan ini, pelayanan informasi publik akan semakin transparan, mudah diakses oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Ke depannya, diharapkan Kabupaten Bombana dapat menjadi contoh dalam penerapan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, informasi yang akurat dan tepat waktu akan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sultra ini memberikan gambaran jelas mengenai sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh PPID Kabupaten Bombana dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Bombana.




Pemerintah Bombana Resmikan Laica Data Lakomea, Dorong Peningkatan Kapabilitas Statistik Desa

Bombana, 10 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, secara resmi membuka Expose Data Peresmian Laica Data Lakomea di Kantor Desa Lakomea. Acara yang digelar dalam rangka Pembinaan Desa CANTIK (Cinta Statistik) ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Desa, serta pihak-pihak yang mendukung program pembinaan desa berbasis data.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana. Pembinaan desa CANTIK diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelolaan data desa di seluruh Kabupaten Bombana, sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan relevan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan valid sebagai dasar perencanaan pembangunan di desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan, yang tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintah, tetapi juga berperan dalam pengumpulan data sektoral yang sangat penting bagi pengambilan keputusan pembangunan. “Penting bagi setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana untuk memiliki sistem pengelolaan data yang presisi, sehingga dapat menjadi acuan yang kuat dalam merencanakan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, desa diharapkan dapat menjadi subjek dan motor penggerak pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan yang ada. Oleh karena itu, pengelolaan data yang baik di tingkat desa menjadi sangat vital, dan hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam upaya ini, Pemerintah Kabupaten Bombana telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bombana, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data di tingkat daerah dan desa.

Lebih lanjut, Ir. Rusdiamin menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bombana dalam rangka Desa CANTIK bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas statistik desa, terutama dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. “Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola oleh desa, yang pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Lakomea menyampaikan laporan mengenai kegiatan statistik yang telah dilakukan di desanya. Desa Lakomea, yang terletak di salah satu wilayah di Kabupaten Bombana, telah berhasil menjalani seluruh tahapan kegiatan statistik dengan baik. Salah satu pencapaian yang luar biasa adalah rilisnya buku “Lakomea Dalam Angka”, yang menyajikan berbagai data penting mengenai kondisi sosial-ekonomi desa, dengan fokus pada sektor pertanian yang menjadi sektor utama di desa ini. Buku tersebut memuat informasi yang berguna bagi perencanaan pembangunan, serta memberikan gambaran mengenai potensi dan kebutuhan yang ada di Lakomea.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di Lakomea sangat sesuai dengan karakteristik desa, di mana sektor pertanian merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Buku “Lakomea Dalam Angka” berisi data tentang jumlah penduduk, komoditas pertanian utama, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta indikator sosial lainnya yang penting untuk dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan di desa tersebut.

BPS Kabupaten Bombana juga mempresentasikan hasil survei terbaru yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Survei tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, yang semuanya penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil survei ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan yang lebih berbasis pada data dan fakta di lapangan.

“Dengan adanya data yang lebih lengkap dan terstruktur, kami berharap desa-desa di Kabupaten Bombana dapat lebih berdaya dan mandiri dalam merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” kata Kepala BPS Kabupaten Bombana dalam presentasinya.

Pemanfaatan data statistik yang lebih baik ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Selain itu, dengan pengelolaan data yang lebih efisien dan transparan, diharapkan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran dan memiliki dampak yang lebih besar.

Ir. Rusdiamin juga mengungkapkan harapannya agar desa-desa di Kabupaten Bombana dapat terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola data, serta memanfaatkan teknologi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan relevan. “Kami sangat mendukung program pembinaan ini dan berharap ke depan akan semakin banyak desa yang dapat menerapkan pengelolaan data yang baik dan menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam pembangunan,” ujarnya.

Dengan diluncurkannya Laica Data Lakomea, Pemkab Bombana berharap dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bombana untuk lebih giat dalam meningkatkan kapabilitas statistiknya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat program-program pembinaan desa CANTIK dan memperluas cakupan pengelolaan data desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Dengan adanya data yang lebih akurat dan terintegrasi, diharapkan pembangunan yang dilakukan akan lebih optimal, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.




Bombana Siap Tinjau Rancangan Perda Berbasis Data Presisi untuk Peningkatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Bombana, 8 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Seminar Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana. Seminar berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Bombana, dengan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, akademisi, praktisi, serta Kepala Desa dan Lurah se-Bombana.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pemanfaatan data presisi dalam mendukung kebijakan pemerintahan daerah. Menurutnya, di era digital yang serba cepat ini, penggunaan data yang akurat dan berbasis teknologi bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. “Di Bombana, kita menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik yang merata. Semua tantangan ini hanya bisa kita hadapi dengan perencanaan yang berbasis data presisi dan terkini,” ujar Rusdiamin.

Pentingnya data yang akurat dan relevan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Raperda tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan data yang lebih sistematis dan efisien di level desa dan kelurahan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum ini menjelaskan bahwa raperda ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data, dengan harapan data yang dikumpulkan akan lebih lengkap, akurat, serta dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan adanya payung hukum ini, kita ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya lebih akurat, tetapi juga dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Harapannya, data ini dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rusdiamin menyampaikan bahwa proses penyusunan Raperda ini tidak hanya akan fokus pada aspek teknis pengelolaan data, tetapi juga memperhatikan faktor regulasi, sosial, dan budaya yang melekat pada masyarakat desa dan kelurahan di Bombana. Oleh karena itu, masukan dari seluruh pihak yang hadir dalam seminar ini sangat diharapkan untuk memperkaya substansi Raperda, sehingga bisa menghasilkan regulasi yang realistis dan aplikatif di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa Raperda ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kita. Masukan dari semua pihak sangat penting untuk membuat regulasi yang mampu menjawab tantangan di lapangan,” tambahnya.

Seminar ini diikuti dengan diskusi aktif antara peserta yang mencakup berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Beberapa masukan konstruktif diberikan terkait dengan mekanisme pengumpulan dan penggunaan data, dengan harapan agar sistem yang akan diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan karakteristik masyarakat Bombana. Salah satu hal yang ditekankan dalam diskusi adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Para peserta seminar juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah perlunya pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa dan kelurahan agar mereka dapat memahami pentingnya data dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, seminar ini juga membuka kesempatan bagi akademisi dan praktisi untuk memberikan pandangan mereka mengenai penggunaan data presisi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Mereka menyarankan agar sistem yang dibangun tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada di setiap desa dan kelurahan. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, dimana data yang tersedia dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penyusunan Raperda ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bombana untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern dan berbasis data. Diharapkan, dengan adanya peraturan daerah yang mengatur sistem pemerintahan berbasis data desa dan kelurahan presisi, akan ada peningkatan dalam kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih efektif.

Ke depan, Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem yang berbasis data presisi, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini menjadi titik awal penting dalam menyusun regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat Bombana, dengan harapan dapat menghadirkan solusi nyata atas tantangan pembangunan yang ada.




Bombana Raih Penghargaan Kabupaten Cerdas Berkarakter, Bukti Komitmen dalam Penguatan Pendidikan

Bombana, 7 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), berhasil meraih penghargaan Apresiasi Kabupaten Cerdas Berkarakter pada acara puncak Pekan untuk Sahabat Karakter (Pusaka) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Acara tersebut digelar di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Lantai 1, Kemendikbudristek, Jakarta, pada Senin (7/10/2024).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemkab Bombana atas kontribusinya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga berkarakter. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. dalam sebuah acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari berbagai daerah dan kementerian terkait. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bombana dalam memperkuat pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada generasi muda.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga siswa yang terlibat aktif dalam membangun sistem pendidikan di Bombana. “Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas usaha kita bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan penuh karakter. Ini merupakan kerja keras semua pihak yang terlibat, mulai dari guru, siswa, dan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu,” ungkap Edy Suharmanto.

Keberhasilan Bombana dalam meraih penghargaan ini juga tak terlepas dari berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah melalui kampanye anti-bullying yang digalakkan di media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dari kekerasan dan diskriminasi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga perilaku positif di kalangan pelajar.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bombana juga aktif dalam mengembangkan kurikulum berbasis karakter yang sesuai dengan kebutuhan zaman, di antaranya dengan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bombana juga berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan program penguatan karakter ini dengan menyediakan anggaran yang memadai.

Salah satu program unggulan yang telah dilaksanakan adalah Festival Kurikulum Merdeka, yang berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Program ini juga mencakup pengajaran Kurikulum Muatan Lokal yang tidak hanya fokus pada pendidikan akademik tetapi juga pada penguatan nilai-nilai lokal yang dapat membentuk karakter generasi muda.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, A. Muh. Arsyad, S.Sos., M.Si, juga menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Menurutnya, penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen Dinas Pendidikan dalam memperkuat karakter di lingkungan pendidikan di Bombana. “Penghargaan ini bukan hanya milik Dinas Pendidikan, tetapi juga milik semua pihak yang telah berperan aktif dalam pengembangan pendidikan di Bombana. Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi kami dan semua stakeholder pendidikan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Bombana,” ujarnya dengan penuh semangat usai menerima penghargaan.

Selain itu, A. Muh. Arsyad juga berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi daerah lainnya untuk melakukan hal yang serupa, sehingga pendidikan di Indonesia, khususnya di Bombana, dapat terus berkembang dan menghasilkan pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter yang baik. “Semoga dengan penghargaan ini, kami semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan penguatan karakter di Bombana,” tambahnya.

Penghargaan Apresiasi Kabupaten Cerdas Berkarakter yang diterima oleh Kabupaten Bombana ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Pemkab Bombana, tetapi juga menjadi bukti bahwa Bombana memiliki komitmen kuat dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di dunia global. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, yang mengedepankan karakter seperti gotong royong, integritas, dan rasa tanggung jawab, Bombana terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan berkeadilan.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Bombana berencana untuk terus memperkuat upaya-upaya penguatan karakter di sektor pendidikan dengan melibatkan lebih banyak pihak, baik pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Program-program baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan akan dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap anak di Bombana memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas dan penuh karakter. Penghargaan ini pun diharapkan menjadi landasan untuk terus berinovasi dan berkomitmen dalam membentuk karakter generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Dengan penghargaan ini, Kabupaten Bombana semakin menunjukkan dedikasinya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan prestasi akademik, tetapi juga nilai-nilai moral dan karakter yang dapat membentuk pribadi yang lebih baik.




Staf Ahli Bupati Bombana Resmi Buka Kejuaraan Tarkam 2024, Dorong Kesejahteraan Melalui Olahraga

Bombana, 6 Oktober 2024 – Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, H. Rustam, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Eks MTQ, Kelurahan Lauru, pada Minggu (6/10/2024). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Kejuaraan Tarkam ini adalah kegiatan perdana yang digelar di Kabupaten Bombana dengan tema “Transformasi Menuju Kesejahteraan Indonesia.” Sebagai salah satu inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta memperkenalkan potensi lokal melalui olahraga, Tarkam ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membangun karakter dan semangat olahraga di kalangan pemuda.

Dalam sambutannya, H. Rustam, mewakili Pj. Bupati Bombana, menyampaikan bahwa kegiatan Kejuaraan Tarkam 2024 ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkenalkan serta melestarikan nilai-nilai dan tradisi budaya khas masyarakat Bombana. Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam memperkuat rasa persatuan, meningkatkan kebugaran tubuh, serta mendorong semangat juang yang tinggi.

“Tarkam ini menjadi bukti bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi di lapangan, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkenalkan budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Kami berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal kesehatan dan kebugaran jasmani,” ujar H. Rustam dalam sambutannya.

Kejuaraan Tarkam 2024 ini juga diadakan untuk mendukung visi besar Indonesia Bugar 2045, yang bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kebugaran yang optimal di usia emas kemerdekaan. Dengan adanya ajang seperti Tarkam, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menggali potensi atlet lokal dan memberi kesempatan bagi mereka untuk tampil di tingkat yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) bekerja sama dengan berbagai cabang olahraga (Cabor) untuk mengorganisir kejuaraan ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat potensi atlet daerah, sekaligus memperkenalkan Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah yang aktif dalam mengembangkan dunia olahraga.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bupati juga menyampaikan pesan kepada seluruh peserta dan pihak yang terlibat dalam Kejuaraan Tarkam 2024. Ia mengingatkan para atlet untuk bertanding dengan semangat sportifitas dan penuh dedikasi, serta mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. H. Rustam juga mengingatkan kepada juri dan wasit yang terlibat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, objektif, dan adil.

“Kepada seluruh peserta, saya harap untuk menunjukkan kemampuan terbaik, bermain dengan sportif, dan menjaga nilai-nilai fair play. Kepada juri dan wasit, saya harap agar bertugas dengan tegas dan sesuai dengan panduan yang ada, untuk memastikan pertandingan berjalan lancar dan adil,” pesan H. Rustam.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap dunia olahraga, kegiatan Tarkam ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antar kampung, mengasah keterampilan atlet muda, serta mengembangkan potensi-potensi olahraga yang ada di daerah tersebut. Di samping itu, diharapkan ajang ini dapat menjadi wadah untuk menyaring bibit-bibit unggul yang kelak dapat mewakili Bombana di tingkat yang lebih tinggi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain kompetisi olahraga, Kejuaraan Tarkam 2024 juga diharapkan dapat menjadi ajang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia olahraga. Tidak hanya para atlet, kegiatan ini juga terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin mendukung tim kampungnya, menjadikan olahraga sebagai sarana rekreasi yang menyenangkan sekaligus mendukung kesehatan fisik dan mental.

Di akhir sambutannya, Staf Ahli Bupati juga mengungkapkan harapannya agar Kejuaraan Tarkam ini bisa menjadi agenda tahunan yang dapat diikuti oleh lebih banyak peserta dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. “Kami berharap Kejuaraan Tarkam ini tidak hanya menjadi ajang tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari kebudayaan dan tradisi olahraga masyarakat Bombana,” pungkas H. Rustam.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Bombana semakin dikenal sebagai daerah yang aktif mengembangkan sektor olahraga serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang mengedepankan kebugaran fisik, semangat persatuan, dan pembentukan karakter unggul. Kejuaraan Tarkam 2024 di Bombana bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sebuah langkah menuju masyarakat Indonesia yang lebih sehat, berprestasi, dan sejahtera.




Bombana Percepat Digitalisasi Transaksi Pemerintah, Indeks ETPD Capai 89,6%

Kendari, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintahan. Langkah ini ditandai dengan digelarnya High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai bagian dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Acara berlangsung pada Selasa (5/10/2024) di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan bahwa upaya digitalisasi merupakan langkah strategis dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah membentuk Satuan Tugas TP2DD sebagai motor penggerak digitalisasi, melibatkan seluruh perangkat daerah, serta menggandeng mitra perbankan dan sektor swasta.

“Kami telah menyusun regulasi, menyediakan sarana dan prasarana penunjang, mengalokasikan anggaran, hingga membangun kolaborasi strategis dengan pihak perbankan dan sektor swasta. Semua langkah ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendorong penerapan transaksi berbasis digital,” ujar Edy.

Transformasi Digital di Bombana

Pemerintah Kabupaten Bombana telah mengubah pola transaksi pendapatan dan belanja daerah dari manual ke digital. Langkah ini diwujudkan melalui penyediaan kanal pembayaran digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pj. Bupati juga menyebutkan bahwa capaian Indeks ETPD Bombana pada semester satu tahun 2024 mencapai 89,6%, meningkat 2,2% dibandingkan semester dua tahun 2023.

“Capaian ini menunjukkan progres yang signifikan dalam transformasi digital kita. Kami akan terus menjaga konsistensi ini untuk memastikan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Apresiasi dan Arahan kepada Perangkat Daerah

Edy Suharmanto memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam mendukung implementasi ETPD. Ia juga meminta kepala perangkat daerah, khususnya pengelola pajak dan retribusi, untuk lebih giat mensosialisasikan kanal pembayaran digital kepada masyarakat.

“Kami harap ASN juga dapat menjadi teladan dalam memanfaatkan transaksi digital, khususnya dalam pembayaran kewajiban pajak dan retribusi daerah,” tegasnya.

Peran Kolaborasi dalam Digitalisasi

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor terkait. Mereka bersama-sama mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi sebagai bagian dari program nasional. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Dengan implementasi ETPD yang semakin matang, Kabupaten Bombana diharapkan dapat menjadi contoh sukses digitalisasi pemerintah daerah di Indonesia. Komitmen ini sekaligus sejalan dengan visi Indonesia menuju era digital dalam tata kelola pemerintahan.

Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah diharapkan menjadi simbol penting transformasi keuangan pemerintah menuju era non-tunai. Kanal pembayaran berbasis digital yang telah disediakan menjadi pondasi kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Ini adalah wujud nyata langkah maju kita bersama. Kami optimistis, dengan kerja sama semua pihak, digitalisasi akan membawa manfaat besar bagi pembangunan di Kabupaten Bombana,” pungkas Edy.

Dengan capaian Indeks ETPD yang terus meningkat, Kabupaten Bombana optimis menghadapi tantangan digitalisasi di masa mendatang, sekaligus mendukung transformasi Indonesia sebagai negara berbasis ekonomi digital.