Diduga Langgar Netralitas, Bawaslu Muna Rekomendasikan 10 ASN ke KASN, Ini Daftarnya

SultraNET, Muna | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) memproses dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada serentak 2020 dengan merekomendasikan 10 (sepuluh) nama ASN ke ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua Bawaslu Muna Al Abzal Naim, Sabtu (08/02/2020) membenarkan pihaknya telah merekomendasikan 10 ASN ke KASN.

Pria yang kerap disapa Bram itu menerangkan, proses hingga keluarnya rekomendasi ke KASN itu dilakukan setelah melakukan klarifikasi terhadap para ASN tersebut dan berdasarkan kajian hukum, mereka ke sepuluh (ASN) itu diduga melakukan pelanggaran netralitas sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN dan surat edaran MenPAN-RB no B71 M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak.

” Rekomendasinya sudah kami kirim ke KASN,” ungkap Al Abzal Naim.

Ditanya terkait sanksi yang akan diberikan terhadap 10 ASN itu, ia tidak dapat memastikan. Pasalnya, itu merupakan kewenangan penuh KASN.

” Soal sanksi tergantung KASN, karena tugas kita hanya menertibitkan rekomendasi,”  Tutur Bram.

Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan para ASN itu yakni, mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati, memfasilitasi balon dan memberi dukungan pada balon melalui postingan di Media Sosial (Medsos).

“Kita tidak akan berhenti melakukan pengawasan terkait netralitas ASN,” tegasnya

Untuk diketahui 10 ASN adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin Udu (SU) dan 9 ASN yakni, Kadishub Mubar, La Ode Hanafi, Abidin Onto (ASN Mubar), Ali Moktar Jaya (ASN) Mubar), Sahibuddin Saga (ASN Mubar), LM Syahruddin, Kabid Akuntansi BPKAD Mubar dan Saidiman, staf di Sat Pol PP Damkar Muna, Asiten I Pemkab Mubar, La Ode Takari, La Rata dan La Rafini (ASN Mubar).

Laporan : Rustam




PT. Trias Jaya Agung Diduga Rusak Kawasan Hutan dan Sewakan Tersus (Jetty) Ke Perusahaan Lain

Bombana, SultraNET. | Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi Sulawesi Tenggara (LKPD-Sultra) menuding salah satu perusahaan penambangan nikel PT. Trias Jaya Agung yang beroperasi di Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan dua pelanggaran serius yaitu perusakan kawasan hutan saat proses pembangunan jalan (houling) dan menyewakan tersus (Jetty) ke perusahaan lain.

Direktur LKPD Sultra, Muh Arham, Jum’at (7/2/2020). mengatakan berdasarkan hasil investigasi terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Trias Jaya Agung diduga kuat telah melakukan perusakan kawasan hutan untuk kepentingan membangun jalan (houling) menuju Jetty yang terletak di Pesisir Pantai Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana

Hal itu lanjutnya, diperkuat oleh Data Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana sebagimana dimuat oleh Antara News 18 Oktober 2012 lalu yang menyebutkan bahwa PT. Trias Jaya Agung telah melakukan perusakan hutan mangrove pada kawasan seluas satu hektare saat membangun jalan sepanjang 356 meter dengan lebar 20 meter.

”Disamping dugaan persoalan perusakan kawasan hutan, PT. Trias Jaya Agung Juga kami duga telah melakukan pelanggaran terkait pemanfaatan terminal khusus sebagaimana tersebut pada pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri,” Tutur Arham.

“Fakta dilapangan saat ini terminal khusus milik PT. Trias Jaya Agung diduga kuat juga digunakan oleh perusahaan lain,” Tegas Arham

Untuk itu ia meminta agar Pihak kepolisian menindak lanjuti hasil investigasi dan temuan dari LKPD-Sultra agar semua persoalan tersebut dapat terjawab secara jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang dapat meresahkan masyarakat.

“Ini tidak bisa dibiarkan, karena kita duga penyalahgunaan tersus ini sudah berlangsung lama,” Tutupnya. (Is1)




Penambang Pasir “Nakal” Rambah Pesisir Pantai Desa Puununu Kabaena Selatan

SultraNET. – Bombana | Rupanya godaan untung besar sektor pertambangan di Pulau Kabaena mulai menggelapkan mata beberapa penambang yang diduga secara terang terangan melabrak aturan dan mengabaikan potensi dampak yang bakal ditimbulkan di kemudian hari.

Parahnya penambang “Nakal” itu, tidak hanya mengeruk Tanah dengan kandungan Nikel saja namun kini sudah menyasar dan merambah Pesisir Pantai Desa Puununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diketahui bersama bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah penanaman mangrove oleh Dinas  Kehutanan Kabupaten Bombana beberapa tahun yang lalu dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikannya.

Menyikapi hal tersebut rupanya para aktivis dan penggiat masalah lingkungan setempat tidak tinggal diam, salah satunya aktivis dari Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara yang langsung melaporkan aktivitas perusakan lingkungan itu ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara.

Dikonfirmasi media SultraNET., Muh. Arham. Direktur LKPD Sultra Sabtu (8/2/2020) membenarkan perihal pelaporan oleh lembaga yang dipimpinnya itu ke Polda Sultra.

Muh. Arham. Direktur LKPD Sultra
Muh. Arham. Direktur LKPD Sultra

Menurutnya Pulau Kabaena adalah wilayah dalam kategori pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 Km2 dengan merujuk pada Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, sehingga sejatinya Pulau Kabaena membutuhkan perhatian khusus terhadap praktek dan atau perbuatan-perbuatan ilegal melawan hukum khususnya dibidang Pertambangan.

” Penambangan Pasir di Desa Puununu ini kita sudah cek di Dinas ESDM Provinsi, sama sekali tidak ada izinnya  dan kita simpulkan bahwa kegiatannya ini Ilegal,” Tegas Arham.

Arham mengingatkan kepada semua pihak bahwa penambangan ilegal merupakan kegiatan pelanggaran hukum karena tidak memiliki izin dari pemerintah atau negara dengan merujuk pada pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar).

” Ini kejahatan lingkungan yang sangat serius di Kabaena,  jadi kami harap Polda Sultra tidak membiarkan Kegiatan Penambangan Ilegal ini terus terjadi dan dilakukan secara terang terangan, karena kalau terus dibiarkan dampak kerusakan terhadap pesisir pantai Desa Puununu akan semakin Parah,” Pungkasnya.

Hingga berita ini dirilis Div Humas Polda Sultra belum terkonfirmasi. (SN1)




DPRD Busel Dorong Pengembangan Budi Daya Rumput Laut

Batauga, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berkomitmen dan terus berupaya untuk mendorong Percepatan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Selatan.

Salah satu bentuk komitmen para Anggota Dewan dari Negeri Beradat tersebut adalah melakukan studi tentang Bagaimana teknis Pengembangan Rumput laut yang rencana akan diterapkan di Kabupaten Buton Selatan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, Aliadin, saat dihubungi Media Harapan Sultra melalui aplikasi WhatsApp. Sabtu, (11/1/2020) menuturkan bahwa untuk tujuan tersebut, saat ini sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Buton selatan sedang melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar dengan Agenda Mempelajari Teknis Pengembangan Rumput laut di Balai Perikanan Makassar.

“ Kegiatan ini diikuti sejumlah anggota Dewan yang merupakan gabungan dari beberapa komisi yang berlangsung selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 9 sampai dengan 13 januari 2020,“ Tutur Ketua DPC Hanura Busel itu.

Anggota Dewan dua periode ini menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka mencermati bagaimana teknik mengembangkan dan budidaya rumput laut sehingga dapat diterapkan di sejumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buton Selatan.

” Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Tahun sebelumnya, dimana Pihak Balai telah memberikan bantuan Benih kepada petani agar agar sebanyak 200 kilo gram pada tahun 2019 lalu,“ Tambahnya.

Untuk diketahui, Kunjungan kerja kali ini didampingi oleh Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan. (Abady Makmur)




Lantik Arusani Sebagai Bupati Busel, Gubernur Ali Mazi Tekankan Empat Hal

Kendari, SultraNET. | Usai melantik H. Laode Arusani sebagai Bupati Buton Selatan definitif untuk sisa masa jabatan 2017-2022, Selasa (31/12/2019) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, SH menegaskan kepada Arusani untuk segera menindaklanjuti empat hal penting sebagai upaya menggenjot Pembangunan Daerah.

Empat hal yang dimaksud adalah pertama, Agar dapat meningkatkan daya saing daerah dalam mendorong investasi yang bertujuan menggerakan sektor ekonomi Masyarakat, kemudian yang Kedua agar segera menetapkan Tata Ruang wilayah Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya Ketiga agar  Berupaya untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat dan yang Keempat, menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam memberi semua jenis pelayanan pada tataran Birokrasi.

Suami Agista Aryani ini memaparkan bahwa untuk mewujudkan Daya saing Daerah dalam upaya mendorong investasi yang bertujuan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, maka diperlukan fasilitas yang memadai untuk menunjang terciptanya iklim investasi yang kondusif serta adanya kepastian hukum dan proses pengurusan Perizinan yang cepat, tepat dan efisien.

Demikian pula dalam mempersiapkan Penyusunan tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Selatan agar dapat menginisiasi dan menyelesaikan Persoalan batas Wilayah adminstrasi pemerintahan antara Kabupaten Buton Selatan dan Kota bau-Bau.

” Sedangkan untuk upaya meningkatkan Ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton Selatan, dibutuhkan keberanian dalam mengambil terobosan strategi yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan yang terakhir adalah, bahwa untuk Pelayanan Standar minimal saya menegaskan agar segera menetapkan Regulasi yang mengatur tentang Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat dalam tataran Birokrasi di seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.” Tegas Ali Mazi.

Sementara itu ditempat terpisah, saat menggelar Konferensi Pers di Salah satu Hotel di Kota Kendari, Bupati Buton Selatan yang baru saja dilantik berdasarkan Surat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74/4312 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Buton Selatan dan Pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Buton Selatan menguraikan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah melaksanakan dan mempersiapkan hal hal yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti empat penegasan Gubernur Sulawesi tenggara, Ali Mazi, SH tersebut.

Hal-hal yang dilaksanakan urainya, yaitu yang Pertama, terhadap upaya Peningkatkan daya saing daerah dalam mendorong investasi yang bertujuan menggerakan sektor ekonomi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang salah satunya adalah menggelar Festival Budaya Buton Selatan yang telah di klaim sukses dan diselenggarakan pada awal Bulan Desember 2019.

Kemudian lanjutnya, yang Kedua. Penegasan untuk segera menetapkan Tata Ruang wilayah Kabupaten Buton Selatan, Suami dari Hj. Waode Ruhania Arusani ini menegaskan bahwa Permasalahan Penetapan tata Ruang wilayah dipastikan akan selesai dalam waktu yang tidak lama.

” Poin Ketiga, dalam hal upaya untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Buton selatan bersama seluruh Organisasi perangkat Daerah telah berupaya untuk menggenjot Pembangunan melalui upaya mendorong peningkatan dan pengembangan sektor unggulan seperti Sektor Perikanan dan kelautan,” Bebernya.

Dan yang terakhir Tambah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Buton Selatan ini, bahwa saat ini Pihaknya telah menerapkan Standar pelayanan Minimal dalam memberi semua jenis pelayanan pada masyarakat pada tataran Birokras (AM)




Arusani Resmi Jabat Bupati Busel, Ali Mazi Harap Pembangunan Digenjot

Kendari, SultraNET. | Plt. Bupati Buton Selatan,  H. Laode Arusani akhirnya resmi dilantik Sebagai Bupati Buton Selatan definitif untuk sisa masa jabatan 2017-2022, bertempat di Rumah  Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, di Kendari, Selasa, (31 Desember 2019)

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74/4312 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Buton Selatan dan Pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Buton Selatan.

Mengawali Sambutanya usai mengambil Sumpah  orang Nomor satu di Kabupaten yang bergelar Kabupaten Beradat itu, Gubernur Sulawesi tenggara, Ali Mazi,SH mengungkapkan rasa Syukurnya kepada Allah Swt atas limpahan dan karunia yang diberikan kepada seluruh Masyarakat Sulawesi tenggara terkhusus masyarakat Buton Selatan.

” Sehingga pelaksanaan Moment yang sangat bersejarah ini dapat terlaksana dengan baik,aman dan lancar,” tuturnya

Ali Mazi juga menguraikan bahwa Pelantikan Bupati Buton Selatan sedikit agak berbeda, hal itu karena pelaksanaanya baru terlaksana pada saat menjelang pergantian Tahun baru 2020 Masehi.

Pasangan Lukman Abunawas ini mengharapkan agar Pimpinan Daerah yang baru dilantik untuk bekerja keras dan membuktikan kinerjanya dalam menggenjot Pembangunan Daerah demi membawa perubahan di Wilayah eks Otorita Kabupaten Buton itu.

” Berkenaan dengan Pelantikan Bupati Buton Selatan yang bertepatan dengan moment pergantian Tahun Baru, saya menitip harapan agar dalam memimpin Masyarakat dapat mengemban amanah yang baik dan bijak agar membawa perubahan yang lebih baik demi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buton Selatan,” harapnya

Pada kesempatan tersebut ia juga berharap agar Bupati Busel. H. Laode Arusani dapat bekerja keras dan membuktikan dengan kerja kerja yang nyata dalam menggenjot Pembangunan Daerah demi membawa pembaharuan dan perubahan di Buton Selatan.

Nampak hadir pada pelantikan tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rektor Universitas Haluoleo kendari, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pimpinan Jabatan Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kabupaten Buton Selatan, Pimpinan dan Anggota KPU dan Bawaslu kabupaten Buton Selatan, Pimpinan Jabatan Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Buton Selatan,

Para Camat se Kabupaten Selatan, Para Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Buton Selatan, dan para Parabela se kabupaten Buton Selatan serta Tokoh Agama, Pemuda dan Tokoh Masyarakat. (AM)




Muna Masuk Urutan Kedua Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Sultra

MUNA, SultraNET. |  Badan Narkotika Nasional (BNN)  Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Press Release akhir tahun 2019 tentang pengungkapan kasus dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika yang bertempat di Aula BNN Muna Jumat, (27/12/2019).

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNNK Muna. La Hasariy menyampaikan bahwa di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna masuk urutan kedua setelah Kota Kendari yang berada pada zona merah penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

” Pengguna Narkotika menyasar semua kalangan mulai dari dewasa maupun pelajar SMA bahkan hingga pelajar tingkat SLTP,  mereka disamping ada yang menggunakan sabu adapula yang menggunakan salah satu lem merek tertentu,” sebutnya.

Lanjut La hasariy,  di Kabupaten Muna khususnya di Kecamatan Katobu terdapat dua Kelurahan yang terus dipantau yakni, Kelurahan Raha I dan Wamponiki, Begitu juga dengan Kecamatan Duruka, Loghia dan Batalaiworu.

“Semua masuk pantauan khusus, karena rata-rata banyak pengguna dan pengedar Narkoba,” Bebernya

Dalam melakukan pengawasan, BNNK lebih mengedepankan pada pencegahan dengan melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di tingkat sekolah hingga ke masyarakat dan melakukan tes urin bagi sopir dan kru kapal.

“Kegiatan sosialisasi  non Dipa yang sudah kita lakukan sebanyak 32 kali, serta 36 orang sopir menjalini tes urine,” ujarnya.

Disisi lain, BNNK melakukan penindakan terhadap para pengedar barang haram tersebut. Tercatat ada 1 kasus yang berhasil diungkap dan telah mendapat putusan tetap dari Pengadilan Negeri (PN) Raha.

” Di tahun 2019 ini, penyalahgunaan narkotika sekitar 60 persen yang menjalani rehabilitasi sebanyak yaitu sebanyak 77 orang dari tiga daerah yakni, Muna, Muna Barat dan Buton Utara,” Tutup Hasariy

Pewarta : Borju




GP Ansor dan Banser Bombana Siap Jaga Keamanan dan Ketertiban Perayaan Natal dan Tahun Baru 2020

Rumbia, SultraNET. | Jelang perayaan Natal tanggal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 1 Januari 2020, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmenya siap menjaga keamanan dan ketertiban berlangsungnya kedua perayaan tersebut.

Hal ini di ungkapkan Firdaus Ketua GP Ansor Kabupaten Bombana, Selasa (24/12/2019) menurutnya untuk tujuan itu, saat ini GP Ansor dan Banser tengah giat melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dari paham radikalisme di Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Bombana, Karena pemahaman radikalisme dapat mengancam keutuhan dan keamana negara.

” Semua tindakan GP Ansor dan Banser berangkat dari komitmen tersebut, tentunya hal ini sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah,” Tegas Firdaus

Komitmen Banser lanjutnya diwujudkan dengan menyiapkan Banser Lalu Lintas, Banser Tanggap Bencana, Badan Ansor Anti Narkoba, Banser Maritim, Pengawalan Pengajian, Penjaga Kiyai, Banser Husada dan Relawan Kebakaran.

” Tujuan semua itu agar pemuda Banser bisa menjadi “khairunnas anfauhum linnas” dan kegiatannya riil dirasakan masyarakat dan agar masyarakat lebih memahami betul organisasi organisasi kepemudaan maupun yang lainya yang masuk di tengah tengah mereka,” Beber Firdaus

Banser Bombana lanjutnya juga berkomitmen kuat menjaga empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD45 dan siap menjadi lokomotif di garda terdepan menjaga Indonesia dari berbagai ancama yang dapat mengganggu ketetraman warga negara terkhusus di Kabupaten Bombana.

“Jadi sangat aneh sekali bila Banser dikatakan intoleran dan memecah persatuan bangsa,” sebut Alumni UIN Alaudin Makassar ini.

Pada kesempatan tersebut Firdaus menghimbau agar generasi muda dan masyarakat Bombana di semua elemen dapat memahami betul organisasi yang masuk di tengah masyarakat dan mewaspadai hal hal yang belum sama sekali di pahami asal usul organisasi kemasyarakat tersebut sehingga dapat terhindar dari hal hal yang yang bertentangan dengan dasar negara terutama UUD 45 dan Keagamaan.

” Sebaiknya pemuda bombana, masyrakat dari semua elemen mewaspadai hal hal yang berkaitan dengan faham radikalisme, ini dapat mengancam keutuhan dan persatuan negara kita terkhusus daerah kita wonua bombana.” Pungkasnya. (Efendi)

 




Menwa IAIN Kendari Gelar Aksi Donor Darah, Target 100 Kantong

Kendari, SultraNET. | Resimen Mahasiswa (MENWA) Haluoleo dan Satuan 242 Jihad Chakti IAIN Kendari menggelar Kegiatan Aksi Donor Darah, bertempat di Auditorium IAIN Kendari, Rabu (27/11/2019).

Kegiatan yang merupakan Program kerja pengurus Resimen mahasiwa setiap tahunnya itu Mengangkat Tema “Setetes darah anda Selamatkan jiwa sesama”.

Pada kesempatan tersebut, Unit Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara digandeng sebagai tim medis .

Saat membuka kegiatan Aksi donor darah itu, Dr. Herman, M.Pd.I Selaku Wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan IAIN Kendari menegaskan selaku unsur Pimpinan di IAIN Kendari, ia sangat mengapresiasi kegiatan aksi donor darah yang diselenggarakan Resimen mahasiswa Haluoleo dan Satuan Jihad Chakti IAIN Kendari.

” ini adalah bentuk aksi nyata secara umum dalam membantu sesama,” Tuturnya

Muhammad Jakbal, Ketua Panitia kegiatan aksi donor darah itu menyebutkan bahwa panitia kegiatan merupakan remaja baru satuan 242 Jihad Chakti IAIN Kendari.

Menurutnya kegiatan Aksi donor darah sebagai bentuk Bakti sosial dan kepedulian nyata kepada sesama dan mempromosikan kegiatan MENWA Kepada mahasiswa IAIN Kendari Sekaligus menjalin silahturahmi antar pengurus Satuan Jihad Chakti IAIN Kendari.

” Kami Mengajak teman-teman untuk beramal, Kegiatan ini memang kecil tapi memiliki dampak yang luar biasa,” Tutur Muhammad Jakbal.

Sementara itu, dalam Sambutannya Muhammad Nur Alim, Komandan Resimen Mahasiswa Satuan Jihad Chakti IAIN Kendari menyebutkan bahwa kegiatan aksi donor darah itu sejatinya diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 14 November lalu namun karna satu dan lain hal sehingga kegiatan ditunda.

Walau sempat ditunda namun tidak menyurutkan niat Resimen Mahasiswa (MENWA) Haluoleo dan Satuan 242 Jihad Chakti IAIN Kendari untuk tetap melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati hari pahlawan yang jatuh pada 10 November lalu itu.

” Kegiatan ini membuktikan kepedulian nyata kepada sesama dalam beramal sebagai bekal diakhirat kelak,” Tutupnya

Pewarta : Awal Kurniawan

 




Partai Hanura “Sapu Bersih” Alat Kelengkapan Dewan DPRD Muna

MUNA, SultraNET.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bertempat di gedung DPRD Muna Senin 25 November 2019

La Irwan S.IP Ketua Bapilu Partai Hunura Kabupaten Muna pada saat di temui awak media harapansultra.com selasa 26 November 2019 mengatakan bawah partai hunura menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Muna.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Muna dari Partai Hunura itu, berterimah kasih kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Muna yang telah melakukan komunikasi  baik dengan Partai Hunura sehingga semua dapat unsur  pimpinan di alat kelengkapan dewan.

” Keberhasilan itu tidak lepas dari La Saemuna sebagia Ketua DPC Muna sekaligus Ketua DPRD Muna yang mengkomunikasikan semua untuk kebaikan partai Hanura dan tidak lepas juga  peran-peran Ketua fraksi  Irwan sehingga komunikasi itu terbangun baik dengan semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Muna,” ucapanya.

Menurutnya berkomunikasi dengan partai ini tidak segampang yang dipikirkan karena harus juga dibangun komitmen sehingga kemudian dapat terbangun komunikasi yang baik kepada semua fraksi sehingga di fraksi Hunura itu, semua anggota dapat unsur pimpinan di AKD.

“Alhamdulillah ini patut kita sukuri karena posisi strategis itu semua dari fraksi hanura,” bebernya.

Untuk itu ia berharap agar Fraksi Hanura senantiasa bersinergi  dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Muna sehingga dapat menguatkan kelembagaan DPRD itu sendiri.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua PAC Batalaiworu, Ketua PAC Kabawo, Ketua PAC Lohia mengatakan bahwa  mereka sangat mengapresiasi langkah langkah yang di lakukan Ketua DPC partai Hanura Muna sebagai Ketua DPRD dan ketua fraksi Hunura dengan upaya sehingga menjadikan anggota DPRD dari partai Hanura semua mengisi unsur pimpinan di alat kelengkapan dewan DRPD Kabupaten Muna.

” Saya mengucapakan selamat kepada pimpinan-pimpinan komisi dari partai hanura yang menjanjikan partai hunura itu disegani di Kabupaten muna,” ucapkan.

Adapun Nama-nama Ketua Komisi, Wakil Ketua dan Seketaris DPRD Muna, selaku Komisi I Ketua : La Usa dari Partai Golkar, Wakil Ketua : Syahril Baitul dari Partai Hunura, Sekretaris : Iksan dari Partai Gerindra, untuk Komisi II, Ketua : Muhammad Alan dari Partai PKB, Wakil Ketua : Sahlan dari Partai Hunura, Sekretaris : Suhudin dari Partai Nasdem

Sedangkan untuk Komisi III, Ketua : Irwan dari Partai Hunura, Wakil Ketua : Andi Sapril dari Partai PDIP, Sekretaris : Murida dari PKS

Pewarta : Borju