Rumbia, SultraNET. | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang baru saja dilantik untuk Periode 2019-2024 nampaknya menjadi harapan besar masyarakat daerah itu untuk menyuarakan aspirasi terhadap berbagai persoalan yang ada.

Hal itu nampak jelas bahkan sejak hari pelantikan anggota DPRD tanggal 01 Oktober 2019 kemarin, para wakil rakyat itu sudah didatangi ratusan massa yang melakukan aksi menuntut perbaikan berbagai ruas jalan yang ada di Kabupaten Bombana khususnya yang ada dipulau di Kabaena yang dinilai kerusakannya sudah sangat parah.

Rupanya Aksi dari berbagai elemen masyarakat Bombana itu kembali hadir dihari Pertama ke 25 Anggota DPRD itu Masuk Kantor, Rabu (02/10/2019).

Berbagai elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (AMP-LSM) itu meminta anggota DPRD yang baru saja dilantik untuk segera fokus menyelesaikan permasalahan yang fital dirasakan masyarakat Bombana saat ini.

Asri salah satu peserta aksi menyebut permasalahan mendasar yang dihadapi bombana saat ini, yang harus segera disuarakan Anggota DPRD Baru yaitu terkait infrastruktur berbagai ruas jalan di seluruh Kecamatan di Bombana yang tidak memadai, mengkaji efektifitas dan transparansi penerapan program gembira cerdas, gembira sehat dan beberapa program pemberdayaan maupun program lain yang digagas Pemkab Bombana, karena realisasi dari program tersebut dinilai sarat kepentingan dan dianggap tidak tepat sasaran.

“ gembira cerdas yang seharusnya diperuntukkan untuk para mahasiswa yang belum sarjana, atau mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan, ini aneh kalau ada sarjana yang menggunakan Gembira Cerdas,” ujarnya.

Salah satu peserta aksi Rezki menambahkan bahwa pendidikan khususnya di Kabupaten Bombana tidak seindah yang dipaparkan di media, seharusnya Pemkab Bombana turun langsung melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa.

“Kasihan kami lihat SD yang ada di pulau masudu sana, siswanya kurang lebih 100 orang dan hanya punya dua guru saja, itupun PHTT dan mereka suami istri, miris,” ucap Rizky

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD terpilih Arsyad mengakui, bahwa program Gembira Cerdas untuk mahasiswa, bukan untuk sarjana. Regulasinya jelas dalam Perbup dan standar nilai perestasi dengan nilai IP tiga koma nol.

“Kalau memang betul-betul ada sarjana yang terima Gembira Cerdas, kirim ke saya namanya dan saya akan tindak lanjuti ke Pansel,” tegas Arsyad.

Arsyad juga meminta, diberi ruang agar membentuk terlebih dahulu alat kelengkapan dewan dan membuat rencana kerja.

“Beri kami dulu ruang untuk membentuk alat kelengkapan, andaikan masih banyak saran-sarannya adik-adik itu, kami akan lebih senang dan akan membuat rencana kerja,” ucap Arsyad.

Sebelum membubarkan diri salah satu peserta aksi, Zainal yang juga Ketua Hippamor meminta agar massa dari AMP-LSM dan seluruh anggota legislatif di ruang rapat untuk komitmen menandatangani poin persetujuan tuntutan massa untuk ditindaklanjut dan disetujui oleh semua peserta rapat yang langsung menandatangani poin yang diajukan tersebut.

Pewarta : Efendi

Rumbia, SultraNET. | Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (1/10/2019), diwarnai aksi unjuk rasa (unras) dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.

Kedatangan ratusan peserta aksi tersebut untuk menuntut Pemerintahan Kabupaten Bombana agar mengeluarkan kebijakan dan menyikapi beberapa isu penting yang sedang hangat ditengah-tengah masyarakat salah satunya mengenai keluhan terkait infrastktur jalan yang tidak memadai dan jauh dari layak yang tersebar dibeberapa wilayah Kabupaten Bombana serta beberapa kebijakan pemerintah Kabupaten yang dinilai tidak pro rakyat.

Salah satu peserta aksi, Muh. Arham dalam orasinya meminta Pemkab Bombana lebih bijak dan serius menangani persoalan jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat kabaena, mataoleo, poleang dan beberapa titik jalan di ibu Kota Bombana yang sampai saat ini belum sama sekali di sentuh pembangunan yang memadai.

” Infrastur jalan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat hari ini, mengingat ada banyak jalan di bombana ini yang sangat mempriharinkan,” Sebutnya

Senada dengan Arham, Ketua Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Moronene, Zainal  mendesak keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam menyikapi beberapa permasalahan hari ini yang memang berdampak langsung kepada masyarakat karena menurutnya pembentukan Kabupaten Bombana Menjadi otonomi baru tujuanya tidak lain yakni kesejatraan masyarakat.

” sudah tujuh tahun Haji Tafdil memimpin, tapi infrastktur jalan di Kabupaten ini masih sangan memprihatinkan terlebih Kabaena, Mataoleo, Lantawonua, Poleang dan beberapa ruas jalan ibu kota yang masih memprihatinkan,” Bebernya

Asri, orator lain yang juga Putra Bombana asal Mataoleo menyayangkan sikap aparat kepolisian melakukan penjagaan yang sangat ketat, padahal menurutnya pergerakan yang dibangun merupakan aksi damai yang tidak akan berujung pada aksi anarkis.

“Jika kami percaya kepolisian sudah seharusnya pihak kepolisian juga mempercayai kami untuk berada di kantor bupati, kami hanya ingin menyampaikan Aspirasi kami ,” Tutur pria yang akrab disapa acci itu.

Asri juga menyayangkan sikap Pemkab yang lamban menemui massa yang hadir di gedung megah itu untuk menyampaikan aspirasinya

” Kami hadir di tempat ini bukan untuk menggurui Pemerintah, kami hanya ingin mendengar penjelasan Pemda Bombana terkait beberapa masalah yang terjadi di Daerah ini,” Urainya

Dengan kesabaran para demostran, Ahirnya Wakil Bupati Bombana, Johan Salim hadir dan menemui massa aksi didamping Arsyad selaku Ketua DPRD sementara dan Iskandar, Wakil Ketua DPRD sementara.

Kehadiran Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD sementara disambut dengan suguhan tarian teatrikal yang sangat menghibur namun sarat bermakna kritikan.

Menanggapi tuntutan masa aksi Wakil Bupati Bombana, Johan Salin mengapresiasi tuntutan massa aksi yang datang langsung di Kantor Bupati menyampaikan aspirasinya.

” saya senang ada penyampaian begini agar kami juga merasa diawasi oleh adik adik, terkait apa tutuntanya saya akan sampaikan ke Bupati,” Tutur Johan Wakil Bupati Bombana

Arsad, Ketua DPRD Bombana sementara yang juga hadir di tengah massa aksi mendukung penyampaiyan aspirasi bahkan iya meminta agar dirinya selalu di awas.

” saya inginnya DPRD itu di awasi terus, namun untuk sementara kami belum bisa berbuat apa apa karna kami mau berkoordinasi dengan semua anggota dewan yang baru saja di lantik ini,” Tuturnya.

Pewarta : Efendi

Rumbia, SultraNET. | Sebanyak 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 lalu dilantik secara resmi, bertempat di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (01/10/2019) .

Ke 25 Anggota dewan yang dilantik tersebut yaitu untuk  Dapil 1 Bombana yaitu Andi Wawan Idris (Gerindra), Salman (Nasdem), Abdul Rauf (PAN), Hasan Hanani (PPP) dan Herlin (PDIP).

Untuk Dapil 2  Bombana yaitu, Ardi (PAN), Arsyad (Nasdem), Andi Samba Loge (Gerindra), Yuslia (PDIP) dan Nasruddin (PKB)

Dapil 3 Bombana yaitu, Ashkar (PAN), Suryadi (Gerindra), Akmal (Golkar), Kal Ahsyar Yusuf (Nasdem), Andi Masyhar (Hanura) dan Salma (PKS)

Dapil 4 Bombana yaitu, Khusnul Fuadi (Nasdem), Andi Firman (PAN), Rumianto (Demokrat) dan Nurkholis (PKB)

Dan untuk Dapil 5 Bombana, Musrif (PAN), Ashari Usman (Nasdem), Iskandar (PKB), Amiadin (PPP), Ahmad Mujahid  (Golkar).

(IS)

Rumbia, SultraNET. | Hasan Hanani pria kelahiran 13 Desember 1994  hari ini, Selasa, (01/10/2019) resmi dilantik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masa bhakti tahun 2019-2024.

Di usia ke 24 Tahun, menjadikan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpilih dari Dapil 1 Bombana itu menjadi Anggota Legislatif termuda di DPRD Bombana.

Ditemui awak media ini sebelum prosesi pelantikan, Hasan Hanani mengaku bahwa di usia yang masih terbilang muda itu, tidak menjadi penghalang bagi Putera Alm. Hanani dan Samsiar itu untuk dapat langsung bekerja untuk masyarakat Bombana.

Menurutnya kerja kerja politik dan masyarakat telah ia tekuni dan belajar dari sang ayah Alm. Hanani yang juga politisi Partai berlambang Ka’bah dan mantan Anggota DPRD Bombana Periode 2014-2019, sehingga bukan hal baru lagi baginya untuk berinteraksi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Di DPRD ini kita sepakat bahwa bukan tempat untuk kita belajar lagi, tetapi disini sudah tempat kita mengaktualisasikan ilmu dan pengalaman kita mengawal aspirasi masyarakat,” Imbuhnya

Terlebih lagi lanjut Pria yang masih tercatat sebagai Mahasasiswa di Unviversitas Muhammadiyah Kendari itu, jalur politik yang ia tempuh saat ini merupakan Amanah dari Almarhum Ayahnya yang sebelum meninggal dunia mewasiatkan agar perjuangan almarhum dijalur Politik dilanjutkan oleh sang Anak.

“Sebelum orang tua saya meninggal, beliau menitip pesan kepada Ketua PPP Bombana Pak Amiadin, agar di Pemilu 2019 saya selaku Anak yang beliau titip untuk maju. Jadi bagi saya ini amanah almarhum yang harus saya jalankan dengan sebaik baiknya,” Pungkasnya (IS)

Kendari, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Senin (30/9/2019).

Penetapan anggaran tersebut setelah melalui proses pembahasan legislatif dan eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana untuk Tahun Anggaran 2020, APBD Prov. Sultra mengalami peningkatan dan menjadi sebesar 4 Triliun Lebih.

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi Mengatakan bahwa kita Patut Bersyukur, Karena Pembahasan APBD Tahun anggaran 2020, meskipun dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan diwarnai hiruk-pikuk penyampaian aspirasi dari elemen masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Dan dinamika pembahasan yang kondusif serta tetap mengikuti proses dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku”, Tutur Ali Mazi

Ia berharap agar dengan usainya Rapat Paripurna Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, dengan anggaran yang ada dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara khusunya dibidang kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat.

“Atas keseriusan dan dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi saya berharap agar dapat berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Ekonomi dan pendidikan masyarakat di Sulawesi Tenggara,” Urainya.

Setelah Sambutan dari Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan kesempatan kepada Bapak Gubernur menanda tanggani Persetujuan bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sultra Tahun Anggaran 2020.

Pantauan awak media SultraNET. rapat yang berlangsung nyaman dihadiri DANLANAL Kendari, LANUD Haluoleo, KA BASARNAS, Para Pejabat Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala OPD dan Kepala Biro Lingkup Pemprov  Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal baik TNI dan POLRI, Pimpinan BUMD Lingkup Pemprov  Sultra, Pimpinan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Insan Pers baik cetak maupun Online.

Reporter : Awal Kurniawan

Rumbia, SultraNET. |  Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan 30 September Pemuda Kabaena (G-30S-PK) menggelar aksi di Bundaran Tugu Brimob Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019).

Dalam orasinya massa aksi menuntut Pemerintah Kabupaten Bombana untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bombana khususnya dibidang infrastruktur jalan Pulau Kabaena.

Salah satu orator Muh Amsar mengatakan, Bahwa jalan merupakan syarat utama untuk peningkatan ekonomi rakyat, sehingga perlu dilakukan pemerataan pembangunannya di setiap wilayah yang ada Di Kabupaten Bombana.

“Jalan di Kabaena sehurusnya bisa lebih baik, karena menghasilkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan sedangkan jalan Kabaena kambing saja tidak bisa lewat,” tutur Amsar

Lebih lanjut Muh Amsar menilai dengan hadirnya perusahaan tambang yang bergelimpangan di pulau kabaena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bombana seharusnya lebih meningkat dan dapat menopang meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabaena tapi kenyataanya tidak.

“Tapi faktanya, PAD menurun dari Rp800 miliar, menjadi Rp700 miliar,” urainya.

Amsar menjelaskan Kehadiran mahasiswa dan pemuda kabaena menuntut janji Bupati saat kampanye Pilkada lalu, dimana janji Tafdil-Johan saat itu bakal memperbaiki jalan lingkar Kabaena hingga layak dilalui dan menjadikan pembangunan jalan di Pulau Kabaena sebagai program Bupati Bombana, H.Tadlil dan Wakil Bupati, Johan Salim .

“Kita tidak meminta bagi-bagi kue soal pembangunan jalan. Kita hanya meminta janji Tafdil dan Johan Salim yang akan membangun aspal (jalan) lingkar di Pulau Bombana,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa G-30S PK Yang di mulai sejak pukul 10 wib dengan titik kumpul tugu brimob dilanjutkan ke Kantor DPRD Bombana,selanjutnya ke Kantor Bupati dan berahir di kantor BAPPEDA.

Pantauan awak media ini, nampak massa Aksi dikawal ketat pihak keamanan dari Kepolisian Resort Bombana dan berlangsung tertib. (Efendy)

Kendari, SultraNET. | Ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Menggelar aksi demonstrasi di Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019)

Dalam orasinya Enggi Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi mendesak lembaga itu segera mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat aksi 26 September 2019 lalu yang menyebabkan dua orang mahasiswa Randi dan M. Yusuf gugur akibat terkena peluru tajam.

“HMI Kendari mendesak KEMENKUMHAM segera membentuk Satgas pengusutan Kasus Penembakan dan Pemukulan serta tindak refresif pihak Kepolisian Sultra terhadap massa aksi 29 September 2019,” Tutur Ujang.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan, S.Sos,.S.H.,M.H saat menerima massa aksi mengklaim bahwa pihaknya telah membentuk tim pengusutan kasus tersebut.

“Dan kami siap mengawal bersama sama kawan-kawan HMI dan Membentuk tim investigasi, Pengumpulan bukti dan data data dan kami akan segera sampaikan kepusat,” Imbuhnya.

Setelah berhasil menemui Kakanwil KEMENKUMHAM, Massa Aksi dari HMI Cabang Kendari mengggelar Konfrensi Pers di Sekretariat HMI Cabang Kendar dengan Pembicara Ujang selaku Ketua Umum HMI Cabang Kendari dan Enggi Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi pada aksi 30 September 2019 yang berlangsung dikantor KEMENKUMHAM Kendari.

Dalam Konferensi Pers tersebut, HMI Cabang Kendari menyampaikan bakal melakukan aksi lanjutan dipolda SULTRA, sembari menunggu kedatangan Kapolda SULTRA baru dan menunggu intruksi dari Ketua Umum HMI Cabang Kendari.

Reporter : Awal kurniawan