Bombana, SultraNET. | Lahan perkebunan jambu mente milik Umi Kalsum, Warga Desa Pongkaero Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami keretakkan parah dan terancam amblas.

Retaknya tanah perkebunan tersebut diduga akibat aktifitas pertambangan nikel PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS) yang lokasinya berbatasan langsung dengan perkebunan warga setempat.

Kondisi ini, lanjut Umi Kalsum sempat dikeluhkan kepada pihak PT. CMI dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 lalu, perwakilan perusahaan bersama warga memeriksa kondisi retakan tanah di kebun tersebut.

“Pihak perusaan sudah mengecek tapi sampai saat ini belum ada kepastian,” Keluhnya

Bahkan diakuinya, ia dan beberapa warga yang terkena dampak sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak perusahaan namun hingga lima kali pertemuan, tidak ada hasil dan kepastian dari perusahaan terkait ganti kerugian.

“Tuntutan saya dan warga lainnya yg juga terkena dampak agar PT TBS membayar ganti rugi atau ganti untung atas kerusakan lahan kebun tersebut,” tuturnya.

Akibat retakan tersebut, kebun yang sudah menjadi penopang hidup dan keluarganya sejak tahun 1974 terancam gagal panen.

Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Tambang (Pukat) Sulawesi Tenggara. Muh Amsar usai mengecek langsung lahan warga tersebut mengungkapkan bahwa akibat retaknya tanah tersebut dapat mengancam keselamatan dan penghasilan ekonomi warga.

“Sudah berpuluh puluh tahun lamanya Jambu mente menopang hidup warga, bahkan sudah banyak dari kita yang sekolah hingga sarjana menggantungkan hidupnya di jambu, kalau sudah begini kejadiannya tidak hanya lahan warga yang terancam tapi keselamatan dan ekonomi warga desa pongkaleoro Juga terancam,” Bebernya

Aktivis mantan Ketua MPM IAIN Kendari itu berharap agar perusahaan tidak menutup mata terhadap kerusakan lingkungan tersebut dan segera menemukan solusi terbaik agar kerusakan dan dampak yang lebih besar tidak terjadi.

“Saya harap Perusahaan PT. TBS ini untuk segera selesaikan persoalan ini dan jangan dibiarkan berlarut-larut,” Pungkasnya

Hingga berita ini dirilis Pihak Perusahaan belum terkonfirmasi. (Efendy)

Batauga, SultraNET. | Tim Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Buton Selatan kompak dalam meningkatkan perannya sebagai penggerak Pembangunan Desa di Daerah itu.

Tim P3MD berhasil melakukan Provokasi positif terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera mengintegrasikan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa menjadi satu sistim yang tidak terpisahkan.

Atas keberhasilan tersebut, kini Tim P3MD dipercaya dan didaulat untuk menjadi Narasumber dan Moderator pada acara Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan yang digelar, Senin (26/8/2019) di Gedung Lamaindo, Batauga.

Zainal Abidin, SE selaku koordinator P3MD Kabupaten Buton Selatan menjelaskan bahwa untuk Rapat Koordinasi ini pihaknya telah membagi tugas kepada masing masing tenaga Ahli untuk berperan dalam mensukseskan agend Rakor tersebut.

Dimana dalam kegiatan tersebut Dirinya sendiri Lanjut Zainal Abidin selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar menyampaikan Materi Tentang Kebijakan dan Strategi Fasilitasi Konvergensi Stunting di Desa dengan Moderator Sekertaris TIK, Laode Risawal, S.Sos,M.Si.

Amiruddin Majid selaku Tenaga Ahli Perencanaan partisipatif menyampaikan Materi Skenario Kolaborasi perencanaan Desa dan renja SKPD 2020 dengan Moderator yakni Tenaga Ahli PMD, Abady Makmur.

Sedangkan Materi yang disampaikan Kadis PMD Buton Selatan yakni Urgensi Pengembangan Prudes menuju Buton Selatan yang produktif 2020 dengan moderator Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Waode Salawati.

” Untuk kegiatan rakor hari ini saya selaku Koordinator telah membagi beberapa TIM P3MD untuk mengambil peran dalam pelaksanaan rakor,” imbuhnya

Anggota Tim P3MD, Abady Makmur menambahkan bahwa Acara Rapat Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Agenda besar Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan itu merupakan ide dari Tim P3MD bersama Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan.

“Ide ini merupakan ide brilian Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Buton Selatan, Amiruddin Majid yang digagas setelah empat bulan bertugas dan menjelajahi Desa desa di Buton Selatan ini, dengan pertimbangan bahwa pada Tahapan perencanaan Desa sudah memasuki Tahap akhir pada Bulan September 2019 untuk Kegiatan Tahun 2020 kedepan.” Jelasnya.

Setelah Ide itu dicetuskan dan pihaknya berkoordinasi dengan Sekertaris Tim Inovasi Desa, Ketua Tim Inovasi Desa Kabupaten dalam hal ini Kepala Dinas PMD dan Kepala Bappeda  menyetujui untuk menggabungkan dua kegiatan tersebut.

“Mengingat didalam Sinkronisasi Perencanaan kita harus mengakomodir Komitmen Bursa Inovasi yang harus direflikasi dalam APBDes 2020, karena semua Kartu Komitmen sudah ditanda tangani oleh masing-masing kepala desa pada acara Bursa Inovasi beberapa bulan lalu,” Bebernya.

Mantan Sekretaris Desa di Kabupaten Bombana tersebut berharap agar kegiatan ini akan mendapatkan output yang terukur dan maksimal (AM)

Rumbia, SultraNET. | Polemik Penjualan besi PT. SSU secara kiloan terus berlanjut. Sekelompok massa yang mengatas namakan koalisi barisan muda pulau kabaena bersatau( KBMPKB ) mendatangi Kantor syahbandar Kabaena mempertanyakan izin berlayar yang dikeluarkan untuk pemuatan besi yang diduga dibeli oleh perusahaan asal Surabaya, Senin (26/8/2019) pagi tadi.

Massa aksi yang datang dari berbagai kecamatan di Pulau Kabaena itu datang dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. aksi terus merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di Kantor Imigrasi Kendari dan di Polda Sultra.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra, Muh Amsar dalam orasinya mempertanyakan tanggung jawab Kepala Syahbandar Kabaena atas lolosnya penjualan besi dengan cara yang diduga ilegal tersebut melalui jalur laut.

“Bagaimana bisa kapal sandar dan berlayar kalau tidak di ketahui pihak syahbandar,” Tutur Amsar.

Menjawab pertanyaan Orator Aksi, Kepala Sahbandar Kabaena, Muhammad Arfa menuturkan bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah atasan dalam mengeluarkan surat izin.

“Saya hanya menerima surat yang sudah di ACC Melanjutkan sesuai perintah atasan kami yaitu Kepala Sahbandar Bau-Bau,” Tuturnya.

Menanggapi pernyataan kepala syahbandar, salah satu orator Muh. Arham memperlihatkan bukti hasil investigasinya yang menyatakan bahwa beberapa kapal tongkang yang kerap digunakan pemuatan Besi-Besi itu sudah di tangani TNI angkatan laut.

“Kami sampaikan bahwa ini nama-nama kapal sudah sementara ditangani Angkatan Laut ditengah lautan Jawa, kenapa di Kabaena bisa sebebas-bebasnya keluar masuk kapal ini”, geram Arham.

Usai mendengar respon Kepala sahbandar, Massa Aksi menarik diri dengan komitmen bakal terus mengawal kasus tersebut dan pihak sahbandar juga akan melakukan Pengecekan lapangan bersama masyarakat dan pihak keamanan. (Efendi)

Batauga, SultraNET. | Sebanyak 13 Orang jama’ah Haji asal Buton Selatan dipastikan tiba di Buton Selatan tanggal 6 September 2019. Kepastian Kepulangan Jamaah Haji asal Buton Selatan itu, disampaikan Kepala Bagian Kesra Setda Buton Selatan, Insanu, SKM, M,Si saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (23/8/2019).

Anggota Panitia Penyelenggara Jama’ah haji Daerah Kabupaten Buton Selatan ini menjelaskan Pihak Pemerintah Daerah telah siap untuk menyambut para jama’ah dan telah membuat skenario penjemputan jama’ah haji mulai dari Makasar hingga diterima di Batauga, termasuk Koordinasi dengan Pihak Kepolisian terkait Permintaan pengawalan dari polisi lalu lintas Kepolisian resort Batauga.

“Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Sudah siap untuk menyambut para jama’ah dan telah membuat skenario penjemputan jama’ah haji mulai dari Asrama Haji Makassar hingga tiba di Batauga, kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak Polsek Batauga terkait permintaan pengawalan mengingat pasti banyak keluarga yang menggunakan kendaraan utk menjemput Jama’ah haji,” Ungkapnya.

Suami dari Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur ini berharap, jama’ah dari Buton Selatan tidak mengalami hambatan dalam perjalanan hingga mereka tiba di keluarga masing masing.

“Kelancaran dan keselamatan jama’ah sangat diharapkan karena keluarga sudah menunggu,” Tutur Insanu.

Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buton Selatan, Drs. H. Larija, M.Pd.I saat ditemui di kantornya mengatakan bahwa jumlah jama’ah haji asal Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 ini sebanyak 13 orang yang terdiri dari 7 orang laki laki dan 6 orang perempuan.

Para jamaah akan tiba di embarkasi Makasar pada tanggal 5 September 2019 dini hari dan langsung diistrahatkan di Asrama Haji Sudiang makassar. selanjutnya tanggal 6 September 2019 akan bertolak dari Bandara Makasar menuju Bandara Betoambari Bau-Bau. Selanjutnya dari Panitia penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten akan menyiapkan tenda untuk tempat istrahat sementara di Bandara Betoambari dan setelah itu para jama’ah akan dikawal oleh petugas Polisi lalulintas hingga tiba di Masjid Raya Safitri di Batauga.

“Panitia akan menyiapkan tempat berupa tenda di halaman Bandara Betoambari guna mengantisipasi keluarga jama’ah yang menjemput jama’ah haji selanjutnya kita akan antar sampai di masjid Safitri Batauga untuk diterima oleh Pemerintah Kabupaten,” Urainya

Dikonfirmasi mengenai kondisi Kesehatan para jama’ah, mantan aktifis Pemberdayaan dan Guru SMA tersebut yang juga sebagai Sekertaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPHI) Buton selatan menyampaikan jika berdasarkan laporan dari panitia penyelenggara Semua jama’ah haji asal Buton selatan dalam keadaan sehat wal afiat.

“Alhamdulillah semua jama’ah sehat wal afiat termasuk salah satu jama’ah atas nama Wa Sego yang usianya 93 Tahun masih dalam keadaan fit.” Pungkasnya. (Abady)

Bombana, SultraNET. | Jalur utama yang menghubungkan Kelurahan Teomokole dan beberapa Desa menuju objek wisata negeri diatas awan Tangkeno, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara terputus akibat proyek pengerjaan jalan yang diduga dikerjakan asal dan tidak melalui perencanaan matang.

Hal itu terlihat saat awak media SultraNET turun langsung kelokasi proyek, Minggu (24/8/2019). Benar saja longsoran dan galian tanah proyek menimbun badan jalan hingga tidak bisa lagi dilalui kendaraan warga.

Arham (36), warga Desa Tirongkotua, mengungkapkan akibat putusnya jalan tersebut, warga harus melalui jalur lain didusun olondoro yang sangat beresiko karena kondisi jalan yang sudah rusak parah.

“Aneh memang ini proyek, ini perbaikan atau pengrusakan, Jalan menuju desa tetangga putus. tiang listrik juga di robohkan,” Tutur Arham

Sebagai masyarakat Kabaena yang memanfaatkan jalan tersebut, berharap agar pelaksana proyek tidak asal melakukan pengerukan, melainkan harus memikirkan juga bahwa ada masyarakat yang sedang beraktifitas.

“Kalau begini caranya orang mau lewat dimana. Sementara banyak warga yang hendak Kepasar, sekolah dan aktifitas lain bisa terhenti,” Kesalnya

Senada diungkapkan Kalsum (52) salah seorang warga setempat yang mengingatkan pihak pelaksana proyek bahwa dengan melaksanakan pekerjaan secara serampangan itu, rentan menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Harus ada pengawasan yang baik. Sehingga pekerjaan tidak sampai merugikan pihak lain. Terutama warga,” tandasnya.

Lebih lanjut kalsum juga mengingatkan agar pekarjaan tersebut jangan hanya mencari keuntungan semata, tapi juga harus memperhatikan hal hal yang bisa merugikan kepentingan masyarakat.

“Dengan rubuhnya tiang listrik akibat proyek itu, terjadi pemutusan arus liatrik. Ini sangat merugikan kami masyarakat,” Keluhnya 

Dikonfirmasi terpisah, Sunarnio Kepala Desa Rahadopi mengungkapkan bahwa pengalihan jalan akibat putusnya jalan utama tersebut bukan merupakan solusi yang baik karena jalan alternatif rawan  terjadi kecelakan karena kondisinya yang sudah sangat tidak layak di gunakan.

“Mereka pernah sampaikan sama saya bahwa jalan akan di alihkan, tapi saya sampaikan bahwa saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi hal hal yang tidak di inginkan apalagi untuk anak yang yang melintas pagi menuju ke sekolah,” Pungkasnya. (Efendi)

Bombana, SultraNET. | Rotasi ditubuh pemerintahan Kabupaten Bombana kembali bergulir, sembilan pejabat dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Eselon II, Jumat (23/08/2019).

Proses pelantikan sembilan pejabat eselon dua itu dipimpin Sekda Bombana Burhanuddin A HS Noy. menggantikan Bupati Bombana H Tafdil yang berhalangan hadir.

Kepada awak media, Sekda Bombana Burhanuddin A HS Noy mengatakan pelantikan itu telah sesuai aturan yang berlaku, menurutnya pelantikan dan pengukuhan sembilan JPT itu berdasarkan rekomendasi yang diterima dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Saya jamin pelantikan ini tidak melanggar peraturan. Saya bertanggung jawab sebagai ketua baperjakat kalau ada yang komplain, jangan ada lagi yang mempermasalahkan pelantikan ini,” Tuturnya.

Enam pejabat eselon dua mengalami pergeseran, sementara tiga lainnya dilantik ulang diposisi semula karena telah menduduki jabatan kepala Dinas di instansi masing-masing selama lima tahun.

Enam pejabat eselon dua yang mendapat promosi pergeseran yaitu Man Arfa dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang digeser menjadi Inspektur Inspektorat. Muhammad Subur eks Inspektur Inspektorat dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mahyuddin, Asisten 1 dilantik menjadi Sekretaris DPRD Bombana. menggantikan posisi Alimuddin.

Alimuddin dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sitti Sapiah Rustam, yang sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggantikan Abd Rahman yang dilantik menjadi Asisten 1.

Sementara itu tiga Pejabat lain yang dilantik diposisinya kembali yaitu Sitti Djanariah, kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sunandar dilantik kembali menjadi kepala Dinas Kesehatan dan Muh Aris dilantik ulang sebagai Asisten II Setda Bombana. (Efendi).

SultraNET., batauga | Komunitas adat Wapulaka  yang berada di Tiga Desa yaitu Desa Bahari, Bahari Dua dan Bahari Tiga Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara  mendapatkan Pembinaan dari Kementerian Perikanan Republik Indonesia.

Pembinaan terhadap komunitas adat yang dimaksud berupa penguatan Kelembagaan adat bagi masyarakat adat yang berdomisili di pesisir.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Bahari, La Jidi saat ditemui Awak Media ini di rumah jabatannya, Selasa (20/8/2019)

“Untuk tahap awal, tahun 2019 ini masuk pada tahap Sosialisasi yang akan digelar besok (21/8/2019) di Desa Bahari yang dikemas dalam Forum Grouf Discusion (FGD).

Menurutnya, Pihak Pemerintah Desa dalam hal ini Desa Bahari, Bahari Dua dan Bahari Tiga sangat berharap kegiatan ini dapat memberi ruang bagi Pemerintah utamanya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan guna memberi pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Wapulaka dengan menetapkan Peraturan Daerah atau regulasi lainya yang dibutuhkan dalam rangka kesinambungan program ini.

“Harapan kami dari Pemerintah Trio Bahari (Desa Bahari Bahari Dua dan Bahari Tiga) agar pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Buton Selatan segera menerbitkan peraturan Daerah atau Perbup tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat wapulaka,” Harapnya

Ditemui terpisah. Telly, salah satu Tim Fasilitasi dari Kementerian Kelautan dan perikanan menuturkan bahwa kunjungannya kedaerah tersebut dalam rangka implementasi program dan merupakan kunjungan yang kedua kalinya, dimana sebelumnya adalah tahapan identifikasi terhadap masyarakat adat wapulaka.

Dari hasil identifikasi sebelumnya disimpulkan bahwa masyarakat adat wapulaka memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.

Adapun empat syarat itu adalah pertama memilik komunitas adat, kedua, memiliki wilayah hukum adat, ketiga, memiliki peraturan adat dan yang ke empat memiliki kelembagaan adat.

“Kegiatan kami kali ini merupakan kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana kami sudah awali dengan kegiatan identifikasi. saat ini kami bekerjasama dengan ahli antropologi dan sosiologi utk melakukan pemetaan atau mapping selanjutnya akan dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD),” Ungkapnya

Lebih jauh Pegawai Kementerian yang dikendalikan oleh Susi Puji Astuti itu mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat adat Wapulaka merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat,

“Kebetulan kementerian Kelautan dan perikanan juga terus mengimplementasikan amanat Peraturan menteri kelautan dan perikanan No 8 tahun 2018 tentang Penetapan wilayah kelola Masyarakat Hukum adat dalam pemanfaatan ruang di WP 3 K,” Katanya

Diakhir pernyataanya, Telly mengharapkan kepada Bupati untuk memberi dukungan dalam penyusunan regulasi mengenai peengakuan dan perlindungan Masyarakat adat demi keberlangsungan program ini.

“Harapan kami adalah bahwa pemda dapat menetapkan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Adat, baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Surat keputusan Bupati agar Program ini dapat dijalankan secara sustainable,” Pungkasnya (Abady)

Bombana, SultraNET. | Rumah milik Nurliamin (39), warga Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, Sulawasi Tenggara (Sultra) dilalap sijago merah, Kamis (23/8/2019) pagi tadi sekitar pukul 08.00 Wita.

Beruntung petugas Pemadam Kebakaran bertindak cepat memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik arus pendek, sehingga api tidak menghanguskan seluruh bangunan rumah permanen tersebut.

Nurliamin mengungkapkan, informasi kebakaran rumah miliknya diketahuinya dari tetangga karena saat kejadian, ia bersama istrinya tidak berada dirumah.

“Saya dapat infomasi dari tetangga karena saya lagi antar istri ke sekolah,” Ungkapnya

Mendengar informasi itu, ia pun bergegas pulang dan sesampainya di rumah, Petugas pemadam kebakaran sudah berjibaku berusaha memadamkan api.

“Kemungkinan kebakaran dari arus pendek listrik,” tuturnya.

Tempat yang sama, Kabid Damkar Bombana, Waridin mengatakan, penanggulan kebakaran tidak terlalu sulit, sebab jarak kantor pemadam tidak jauh dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan jalan yang bagus, sehingga penanggulan kebakaran terukur.

“Yang mendukung karena jalannya bagus dan waktu mendapatkan informasi juga cepat sehingga kebakaran dapat ditangani secara tepat,” terangnya.

Kapolsek Rarowatu, Iptu Sukoyo menuturkan, saat memeriksa di TKP dan berdasarkan informasi sementara diduga kebakaran dipicu dari arus pendek listrik.

“Yang punya rumah sudah menuju kantor dan anaknya juga ke Sekolah, tapi kipas angin masih tercuk,” Jelasnya.

Kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, namun kerugian korban ditaksir mencapai puluhan jutaan rupiah. (Efendi)

Rumbia, SultraNET. | Dinas Pertanian (Distan), Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyalurkan sebanyak 340 karung bantuan pupuk dan herbisida, serta tangki alat semprot tanaman kepada 8 kelompok tani yang ada diwilayah itu.

Kabid Perkebunan Distan Bombana. Rimbu, menuturkan bahwa bantuan pupuk untuk para petani itu merupakan upaya Pemda Bombana untuk mendukung peningkatan kualitas produksi petani palma.

Terlebih untuk tanaman kelapa genja, aren genja, dan juga tanaman sela, yakni marica, yang bibitnya telah dibagikan pada tahun 2018 yang lalu melalui program Gerakan Pembangunan Palma Terpadu (GP2T).

“Ini program lanjutan Gerakan Pemgembangan Palma Terpadu (GP2T) tahun kemarin,” jelas Rimbu, Selasa, (21/8/2019).

Ditemui terpisah, Ketua Kelompok Tani Pu,u sangia Desa Pangkuri Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana Nariddin mengatakan, pihaknya merasa sangat bersyukur atas bantuan dari Pemerintah Daerah (Bombana) tersebut.

Menurutnya, pupuk dan herbisida serta tangki semprot yang diterimanya dapat menunjang kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

“Kami bersukur karena Pemerintah memberi bantuan, yang paling penting adalah racun rumput. Alhamdulilah kami diberikan juga, semoga dengan ini, hasil semakin meningkat,” Singkatnya (Efendi)

SultraNET, rumbia | Poleang Trail Adventure Community Bombana (Poltrac Bombana) bakal menggelar Event berskala nasional bertema Jelajah Alam Poleang (Jempol) Part I, nantinya rider bakal menjajal wilayah timur poleang meliputi wilayah Poleang Timur, Poleang Tenggara, Poleang Utara, Poleang Selatan, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara,  pada 26 Oktober 2019 mendatang.

Panitia Pelaksana Jempol I, Yudi Utama Arsyad kepada awak Media HarapanSultra.COM (19/8/2019) menargetkan event yang baru pertama kali digelar di bombana tersebut dapat menghadirkan 1.000 rider dari seluruh Indonesia.

“Kita menargetkan 1.000 peserta bisa hadir menjajal jalur timur poleang bombana,” Tutur Aktivis  Ketua OKK KNPI Bombana itu.

Nantinya lanjut Yudi, para rider bakal melalui rute yang memanjakan mata, sehingga dengan event tersebut juga sekaligus dapat mempromosikan potensi wisata alam yang ada di wilayah penghasil emas tersebut.

“Rute kita juga bakal melewati bukit teletabies dan padang pajongang ini kita harapkan agar para rider termanjakan dengan keindahan alam bombana,” Bebernya

Ia berharap agar event yang bertepatan dengan hari ulang tahun bombana tersebut dapat memperkenalkan potensi alam dan wisata kepada para rider yang datang dari seluruh wilayah Indonesia. (IS)