Kabaena, SultraNET. | Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pemerintah Desa Puu Nunu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, fokus memaksimalkan penggunaan dana desa (DD) untuk pembenahan Infrastruktur fisik dan pemberdayaan di desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Jika sebelumnya sukses membangun Gedung Serba Guna Desa dan Membangun Talud Beton, kali ini Pemerintah Desa Puu Nunu bakal membagikan perahu penangkap ikan jenis fiberglass untuk warganya yang berprofesi sebagai penangkap Nelayan.

Kepala Desa Pu’u Nunu, Sahluddin saat dikonfirmasi awak media ini di lokasi pembuatan perahu jenis fiberglass, Minggu (3/8/19), mengatakan, potensi ikan dan pariwisata didaerah itu sangat besar sehingga diharapkan jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan warga desanya.

Untuk itu pihaknya berinisiatif melalui dena desa mencanangkan pengadaan perahu yang telah dilengkapi dengan mesin tersebut agar warganya yang berprofesi sebagai nelayan dapat terbantu dan dimudahkan dalam mencari ikan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Masih banyak nelayan kami yang kesulitan melaut, ini karena keterbatasan fasilitas, jadi kami berinisiatif memanfaatkan dana desa untuk berikan bantuan berupa perahu fiber ini,” Tutur Sahluddin.

Adapun jumlah bantuan yang bakal dikucurkan yaitu sebanyak 10 unit perahu fiber yang sudah dilengkapi dengan mesin dengan anggaran perunitnya yaitu sebesar 14 juta hingga 15 juta rupiah  yang pengerjaannya dengan meberdayakan warga desa yang berprofesi sebagai pembuat kapal jenis fiber.

“Daripada saya pesan perahunya di tempat lain, takutnya tidak sesuai apa yang di harapkan, jadi saya berdayakan warga saya yang memang berprofesi sebagai pembuat perahu jenis fiberglass,”tuturnya.

Pembuatan Kapal tersebut diperkirakan bakal rampung dan dapat dibagikan pada bulan Agustus tahun 2019 ini. Untuk diketahui, tahun sebelumnya Pemerintah Desa Puu Nunu telah membagikan kapal serupa kepada 5 orang janda yang berprofesi sebagai nelayan di desa tersebut. (FENDI)

SultraNET. | Polisi bakal menyelidiki dugaan peredaran buku yang memuat paham komunisme Karl Marx dan Lenin di Gramedia Trans Mal Makassar. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Dicky Sondani mengatakan pihaknya akan meminta keterangan saksi ahli terkait buku-buku yang disweeping sekelompok orang dari Brigade Muslim Indonesia.

“Tentu Polda akan meminta pendapat dari para saksi ahli apakah buku yang dijual pihak Gramedia itu menyebarkan ajaran komunisme atau tidak,” kata Dicky saat dikonfirmasi sebagaimana dilansir Merdeka, Minggu (4/8).

Selain itu, polisi mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan buku-buku berpaham komunisme di pasaran. “Disarankan untuk memberitahu Polri sehingga Polri yang akan melakukan tindakan hukum,” ujar Dicky.

Berdalih bebaskan Makassar dari paham Marxisme dan Lenismisme, empat orang yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan menggerebek gerai Gramedia Trans Mall, Sabtu (3/8) pukul 16.00 WITA.

Mereka mengumpulkan kurang lebih 20 buku yang berhubungan dengan paham komunis yang dilarang di Indonesia berdasarkan Tap MPRS No 25 tahun 1966 itu. Buku-buku itu kemudian diserahkan ke pihak Gramedia untuk dikembalikan ke penerbitnya. Selanjutnya mereka memviralkan lewat media sosial kegiatan yang disebutnya sweeping.

Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulsel, Muhammad Zulkifli yang dikonfirmasi, Minggu (4/8) mengatakan, mereka melakukan aksinya setelah berkoordinasi dengan Pihak Polda Sulsel melalui direktorat intelkam dan pihak Kodam XIV/Hasanuddin. Namun karena digelar tiba-tiba, tak satu anggota dari dua institusi yang bergabung saat datangi gerai Gramedia itu.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kodam dan AKBP Parenrengi dari direktorat Intelkam Polda tapi karena tiba-tiba, tidak ada yang bergabung,” ujar Muhammad Zulkifli. [ray/merdeka]

Sumber Asli : https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-minta-keterangan-ahli-terkait-buku-karl-marx-lenin-di-gramedia-makassar.html

Rumbia, SultraNET. | Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Panitia pelaksana membuka pendaftaran bagi pemuda yang siap menjadi Ketua KNPI di Daerah penghasil emas tersebut.

Ketua Panitia Musda ke-IV KNPI Bombana, Andi Hasman menjelaskan jadwal pelaksanaan Musda jatuh pada Rabu 7 Agustus 2019.

“Pembukaan pendaftaran tersebut dimulai pada Senin hingga selasa tepatnya tanggal 5-6 Agustus 2019 dan berakhir tepat pukul 0.0 Wita,” Katanya.

Adapun persyaratan pendaftaran menjadi calon ketua KNPI adalah sebagai berikut pertama tidak menjabat melebihi dua periode, kedua berusia maksimal 40 tahun dibuktikan dengan fotocopy KTP.

Ketiga berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota serta memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI.

Hal ini dibuktikan dengan menyetorkan fakta integritas yang memuat pernyataan mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif.

Keempat Pernah atau sedang menjabat unsur pimpinan DPD KNPI Kabupaten atau unsur pimpinan OKP Nasional tingkat Kabupaten dibuktikan dengan menyetorkan copy SK kepengurusan dilembaga masing-masing.

Kelima Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis minimal tiga dari DPK KNPI Kecamatan dan minimal enam dari OKP nasional tingkat Kabupaten Bombana yang berhimpun dalam KNPI dan berstatus peserta Musda KNPI Kabupaten/Kota.

Keenam Menyampaikan daftar riwayat hidup dan pokok-pokok pikiran memgenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan dalam memajukan KNPI dihadapan peserta musyawarah

Pendaftaran di Sekretariat KNPI Kabupaten Bombana.

“Persyaratan ini telah mengalami pembahasan berkali- kali dimulai dari tataran pengurus melalui Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) hingga difinalisasi oleh stering comitte.” Tutupnya (rls)

Lasusua, SultraNet. | Beruntung upaya Pemerkosaan terhadap Lisa (15) yang masih berstatus pelajar warga Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara tidak berhasil dilakukan oleh terduga pelaku Agus, Warga Desa Rante Limbong, Kecamatan Kodeoha.

Dilansir dari laman fb Beritaku.com, Kejadian bermula Pada hari Kamis, (01/08/2019) sekitar pukul 20.00 Wita, korban dijemput oleh seorang lelaki bernama Cilonk menuju ke area by Pass Lasusua.

Selanjutnya sekitar pukul 20.45 Wita, ditempat tersebut korban kemudian dijemput oleh Agus menuju ke Desa Rante Limbong.

Pukul 21.00 Wita korban tiba dirumah Terduga Pelaku dan langsung masuk ke kamar dan Agus kemudian kembali keluar meninggalkan rumah.

Sekitar pukul 23.45 Wita Agus kembali kerumah dan langsung masuk kamar dan mencium korban (bekas cuppang pada leher).

Namun sekitar 03.00 Wita, (2/8/2019) korban melarikan diri karena pelaku mencoba membuka celana korban dan akan melakukan percobaan pemerkosaan.

Pukul 03.30 Wita tepatnya dijembatan Desa Rante Limbong korban ditemukan oleh Anggota Polres Kolut selanjutnya korban dibawa ke Kantor Polres untuk ditindak lanjuti.

Kejadian tersebut diduga terjadi akibat pengaruh media sosial dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, beruntung korban bisa melarikan diri sehingga tidak terjadi TP Pemerkosaan.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terungkap fakta yang mengejutkan dimana Korban (lisa) bukan melarikan diri akan tetapi korban di usir oleh Agus karena telah sadar bahwa korban Lisa berjenis kelamin Laki-laki. (int)

SultraNET. | Diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah Kepala Desa, dua oknum dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang, Provinsi Bengkulu melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (30/7/) sekitar pukul 11,00 WIB

Dikutip dari Teropongpublik.com, Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, H. Lalu Syaifudin membenarkan telah terjadi OTT terhadap oknum LSM tersebut di salah satu rumah makan di Pasar Kepahiang.

“Iya benar, tadi kurang lebih jam 11 yang dilakukan oleh tim gabungan atas perintah penyelidikan di Pidsus,” katanya saaat dikonfirmasi melalui pesan via Whatshaap.

Penangkapan tersebut sambungnya berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada beberapa kades yang ditekan dan diintimidasi agar para kades menyerahkan sejumlah uang kepada oknum LSM tersebut terkait dana desa.

“Ikut diamankan uang senilai 30 juta, kemudian handphone dua dan 1 unit mobil hilux,” jelasnya

H. Lalu menjelaskan, kedua orang tersebut merupakan suami istri yang tergabung di LSM Badan Penelitian Aset Daerah berinisial R dan CS.

Kemudian, kata Haji Lalu dari Informasi sementara mereka meminta 50 juta kepada setiap kades. adapun kepala desa yang mendapat pemerasan yakni Kades Babatan, Bayung, Cerebon dan Benuang Galing.

“Tapi sekarang yang ada 30 juta, untuk sementara kedua oknum masih diperiksa terlebih dahulu selama 24 jam, hasil pemeriksaan nanti baru dianalisa dan masuk perbuatan tipikor atau umum. Kalau korupsi kita akan tetapkan sendiri sebagai tersangka, kalau ini umum kita akan serahkan kepihak kepolisian,” tutupnya (kutip/Teropongpublik.com)

Rumbia, SultraNET. | Mantan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bombana, Suriadin ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu untuk menjadi Ketua DPC PDIP Bombana periode 2009-2024 menggantikan Hasrat yang sesuai hasil Konferensi Daerah (Konferda), Sabtu (27/7/2019) lalu terpilih sebagai sebagai Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Tenggara.

Ditemui disalah satu warkop di Ibu kota Bombana, Selasa (30/7/2019). Suriadin menuturkan ditunjuknya ia sebagai Ketua di Partai Berlambang Banteng itu, berdasarkan rekomendasi ke DPP PDIP melalui musyawarah bersama Konfercab penyempurnaan menggantikan Hasrat yang oleh Partai ditugaskan naik level sebagai Sekretaris DPD PDIP Sultra mendampingi Abu Hasan sebagai Ketua DPD terpilih.

“Dengan naiknya beliau (Hasrat.red) kelevel lebih tinggi sebagai Sekretaris DPD, tentu memberi kesempatan terhadap kader lain untuk berproses melanjutkan kepemimpinannya dan partai mempercayakan itu kesaya, sebagai kader tentu saya harus selalu siap,” Ucap pria yang akrab disapa Surya itu.

Untuk itu, berkaca pada kepemimpinan Hasrat sebelumnya yang dinilai berhasil karena mampu mencetak tiga anggota DPRD pada pemilu 2019 lalu, diamana satu diantaranya sebagai anggota DPRD Provinsi, maka sebagai Ketua terpilih diakui Surya bakal berusaha lebih baik lagi agar pencapaian partai dimasa mendatang dapat mengalami peningkatan.

“Segera setelah kegiatan Kongres V di Bali dalam waktu dekat ini, kami segera melakukan kunjungan sekaligus konsolidasi ke seluruh PAC Kecamatan secara bergilir di Seluruh wilayah Bombana ini agar kosolidan partai semakin baik lagi,” Bebernya

Ditambahkannya bahwa keberhasilan partai PDIP menambah perolehan kursi DPRD di Kabupaten Bombana dan satu kursi untuk DPRD Provinsi tidak lepas dari kerja sama DPC dan seluruh PAC yang ada di wilayah itu.

“Jadi partai ini solid karena semua pengurus PAC di 22 Kecamatan bekerja untuk membesarkan Partai pada Pemilu yang lalu, saya berharap dan berupaya agar kedepannya bisa lebih solid lagi apalagi dalam menghadapi Pilkada atau Pemilu mendatang.” Pungkasnya

Pada Konfercab Penyempurnaan tersebut dipilih sebagai Sekretaris DPC PDIP Bombana Herlin dan sebagai Bendahara yaitu Yuslia, keduanya adalah Anggota DPRD Kabupaten Bombana terpilih untuk periode 2019-2024.  (IS)

Jakarta, SultraNET. | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui lokasi pemindahan ibu kota adalah Kalimantan. Meski demikian, dia belum menyampaikan di provinsi mana lokasi pemindahan Ibu Kota Negara nanti.

Dengan munculnya isu ini, harga tanah di lokasi bakal calon Ibu Kota Indonesia yang baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mulai naik hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya.

“Masyarakat sekarang banyak berbondong-bondong ada yang menjual tanahnya, karena harganya sedang naik empat kali lipat,” kata Binartha salah satu masyarakat saat ditemui Kantor Berita Antara di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dikutip Antara, Selasa (30/7).

Binartha menjelaskan, bahwa kenaikan harga tanah di dekat lokasi pemukiman terjadi karena masyarakat banyak yang termakan tingginya harga tanah setelah isu pemindahan ibu kota. Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Gunung Mas, satu kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20×30 meter, dengan harga Rp10 juta jika jauh dari pemukiman. Sedangkan harga tanah yang dekat dengan pemukiman, biasanya dihargai Rp25 juta.

Dengan munculnya informasi akan dijadikan ibu kota, tanah melonjak menjadi Rp 40 juta per kavling dan Rp 100 juta per kavling bila dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat. Menurutnya, hal tersebut adalah langkah yang kurang tepat, sebab belum dipastikan secara tepat mengenai lokasi Istana Negara ataupun pusat ibu kota nantinya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Manuhing Sugiarto juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu ambil langkah spekulatif dengan aksi jual beli tanah. Dia mengimbau masyarakat tidak terbawa isu mengenai tingginya harga tanah yang akan diganti nantinya, menyusul pembangunan Istana Negara yang akan dicanangkan.

“Lokasinya saja belum dipastikan titiknya, kok sudah pada jual beli, nanti kalau salah kan rugi besar, tidak usah beli-beli tanah dulu,” kata Sugiarto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Presiden Joko Widodo usai mengunjungi Kecamatan Manuhing, Gunung Mas, pada Mei 2019, mulai menaruh hati dengan lokasi tersebut. Namun saat ini kajian masih dilakukan.

Data menunjukkan, prediksi kebutuhan lahan untuk Istana Negara akan memakan luas sekitar 121 hektare, jika administrasi tanah milik warga tidak diperoleh dengan cara yang benar, ditakutkan lahan yang terkena dampak pembangunan tidak akan mendapat ganti rugi. [azz/merdeka.com]

Telah Terbit di : https://www.merdeka.com/uang/ramai-isu-pemindahan-ibu-kota-harga-tanah-di-kalteng-naik-4-kali-lipat.html

Rumbia, SultraNET. | Salah satu rumah bantuan Pemerintah Kabupaten Bombana “Baruga Moico” milik warga dusun Patengge, Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra) rusak parah akibat diterjang angin, pada Senin (39/7/19) sekitar pukul 10.00 Wita.

Saat dikonfirmasi, Ernawati, pemilik rumah membenarkan peristiwa tersebut, namun saat angin kencang terjadi hingga merubuhkan atap rumahnya itu, ia sedang tidak berada dirumah.

“Benar itu rumah milik saya, pada saat kejadian itu, saya berada di poleang bukan dikabaena. Tapi kata tetangga saya kejadiannya kemarin sekitar pukul 10.00,” ungkap Ernawati sebagaimana dilansir Kabaenapos.

Ia menambahkan, dari penuturan para tetangga, akibat dahsyatnya angin membuat rangka atap rumah yang berbahan baja ringan dan beratap seng miliknya roboh dan rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut,

“Terpaksa saya perbaiki dulu biar bisa ditempati lagi,” tutupnya.

Kerusakan rumah bantuan pemda akibat angin kencang bukan cuma kali ini terjadi, sekitar tanggal 4 Januari 2019 lalu, hal yang sama terjadi di Baliara selatan Kecamatan Kabaena Barat, dilaporkan rumah tersebut rata dengan tanah akibat terjangan angin kencang.

Diketahui, “Baruga Moico” adalah program bantuan pemerintah Bombana yang diperuntukan bagi keluarga miskin. Baruga Moico dibangun dengan anggaran RP. 31 juta per unitnya. Dana tersebut sudah termasuk potongan pajak, tukang dan bahan bangunannya menggunakan baja ringan, batako ringan dan seng termasuk lantai yang diplur. (As/KP)