Bupati Kudus Terjaring OTT KPK Diduga Terkait Pengisian Jabatan

Jakarta, SultraNET. | Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Jumat (26/7). Operasi kali ini dilakukan KPK di Kabupaten Kudus, ‎Jawa Tengah.

“Benar, KPK mengkonfirmasi telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Kudus sejak Jumat siang ini,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat dikonfirmasi, Jumat (26/7).

Dari operasi senyap itu KPK mengamankan sembilan orang, termasuk Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Staf dan ajudan Bupati, serta calon Kepala Dinas setempat.

Basaria mengatakan OTT tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat.

“Setelah dilakukan pengecekan di lapangan terhadap bukti-bukti awal sehingga KPK segera melakukan tindakan cepat,” katanya.

Basaria mengatakan transaksi suap itu dilakukan terkait dengan pengisian jabatan di Kabupaten Kudus. Tim juga mengamankan sejumlah uang, dalam OTT tersebut.

” Ada uang yang sudah diamankan oleh Tim KPK, yang masih dihitung. Kami menduga terjadi sejumlah pemberian terkait pengisian jabatan ini,” kata Basaria.

Saat ini, lanjut dia, pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap itu dibawa ke kantor kepolisian setempat untuk proses lebih lanjut. Saat ini, pemeriksaan intensif sedang dilakukan.

“Sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku, maka KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangk ataupun saksi,” katanya. (cnnindonesia)

 

 

 

 

 

Sumber Berita dan judul asli : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190726170639-12-415834/kpk-tangkap-bupati-kudus-dan-8-orang?tag_from=wp_wm_cnn




Pukat Sultra Harap CSR Perusahaan Tambang di Pulau Kabaena Dievaluasi

“Khususnya di Pulau Kabaena, terdapat banyak  perusahaan yang melakukan Investasi, namun masih saja ada orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, hal seperti ini mestinya harus dijemput oleh investor”, ujarnya.

Kendari, SultraNET. | Pusat Kajian dan Advokasi Tambang (Pukat) Sulawesi Tenggara (Sultra) berharap agar pengelolaan Dana Coorprate Sosial Responsibility (CSR) dari puluhan perusahan Tambang di Kepulauan Kabena Kabupaten Bombana untuk di pantau dan dievaluasi oleh seluruh stakeholder terkait.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Pukat Sultra, Muh. Amsar pada acara Launcing Diskusi Tematik dan Cofee Morning yang digelar oleh Forum Kemitraan CSR pada Senin (22/7/2019) disalah satu Kadai Cofee di Kota Kendari.

Menurutnya kehadiran Perusahan tambang di sekitar masyarakat diberbagai derah seluruh Indonesia seharusnya memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan juga Sumber daya manusia masyarakat sekitar.

“Khususnya di Pulau Kabaena, terdapat banyak  perusahaan yang melakukan Investasi, namun masih saja ada orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, hal seperti ini mestinya harus dijemput oleh investor”, ujarnya.

Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam itu berharap agar penolakan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap aktifitas pertambangan yang dinilai tidak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar menjadi pelajaran penting bagi para investor untuk memperhatikan tanggung jawab sosial masyarakatnya.

Sehingga diharapkannya dengan terbentuknya Forum Kemitraan CSR tersebut dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi penyaluran CSR pertambangan khususnya di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.

“Saya titip, kedepannya melalui forum kemitraan ini, pengelolaan dan penyaluran CSR kepada masyarakat dipulau kabaena dipantau dan dievaluasi”, pungkasnya.




Kisah Nenek Bungadia, Harap “Baruga Moico” Dari Pemerintah

Rumbia, SultraNET.com | Nenek Bungadia, Seorang Lansia Warga Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi saksi potret kemisikinan di sekitar kita.

Bahkan untuk menyambung hidup, wanita yang diperkirakan berumur hampir satu abad itu, kini hanya mengandalkan belas kasih dari warga sekitar.

Sebagaimana dilansir sultratopzone.com, Pondok berukuran kecil tempat nenek berlindung merupakan hasil dari patungan warga sekitar, sedangkan untuk penerangan nenek bunga medapatkan bantuan dari seorang dermawan.

Saat orang lain berbahagia menanti hari raya idul adha tahun ini, nenek yang hidup sebatang kara ini  justru memanjatkan doa yang tidak biasa.

“Mungkin saya berdosa, tapi mau diapa. Saya minta doa supaya saya dipanggil Allah secepatnya”. Tutur sang nenek dengan lirih disertai cucuran air mata, seolah lelah dengan nasib yang dialaminya, sabtu (01/7/19).

Diusianya tua membuat fisiknya sudah tidak sejalan dengan keinginannya, tidak jarang nenek bunga menembus pagi karena menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya.

“ saya tidak sanggupmi kasian, sakit sekali saya rasa. Sering saya tidak tidur sampai pagi karena saya tahan sakitnya”. Keluhnya.

Ditanya persiapannya untuk hari lebaran, nenek bunga kembali tertunduk dan hanya mengucapkan beberapa kalimat yang penuh dengan iba.

“saya bisa apa kasian, saya tidak punya apa-apa, mau lebaran saya hanya bisa liat orang lain senang tapi saya hanya tinggal diam di sini”. Tuturnya dengan tersedu sembari menghapus air matanya.

Tak sampai di situ, nenek yang hidup dengan beberapa ekor kucing peliharaannya ini memiliki satu permintaan, ia berharap dapat diberi bantuan rumah yang layak untuk tempat ia berteduh.

Bungadia, Warga Desa Ladumpi, Kec. Rarowatu saat dikunjungi awak media baru-baru ini dipondok tempat tinggalnya
Bungadia, Warga Desa Ladumpi, Kec. Rarowatu saat dikunjungi awak media baru-baru ini dipondok tempat tinggalnya

“kalau bisa kasian saya hanya mau supaya tempat tinggalku ini supaya bagus, di sini saya sama-sama tidur dengan ayam, di tempat tidurku kotor karena tai (kotoran) ayam, karena di atas tempatnya bermalam ayam”. Pintanya.

Terlebih lagi tutur nenek Bungadia, rumah layak huni yang oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dinamai Baruga Moico itu pernah dijanjikan pemerintah kepada nenek Bungadia sekitar satu tahun yang lalu namun hingga kini belum ada kejelasan terkait bantuan itu.

“kalau bisa bantu saya kasian, dulu ada yang pernah bersihkan di samping katanya mau dibikinkan rumah bantuan, tapi sudah adami satu tahun belum ada juga”. Tambahnya. 

Hingga berita ini dirilis, belum ada konfirmasi dari pemerintah setempat maupun dinas terkait (TS)




BPS : Pertumbuhan Ekonomi Wakatobi Lebih Baik Dibanding Ekonomi Nasional

Wakatobi, SultraNET. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara Towedy Marthinus Layico menyampaikan, dari data (BPS) beberapa tahun belakangan perekonomian kabupaten Wakatobi masih lebih baik dibanding ekonomi nasional, Selasa (23/07/2019).

Mantan pegawai BPS Sultra tersebut mengungkapkan, jika pertumbuhan perekonomian indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai 5,07% Wakatobi justru mengalami pertumbuhan diangka presentase yang lebih tinggi yakni mencapai 5,96%.

Belum lagi kata Dia, dihitung dari berbagai sektor pada tahun 2018 ini Perekonomian Wakatobi diprediksikan Badan Pusat Statistik bakal mengalami pertumbuham mencapai 6,5%.

“Memang jika dibandingkan dengan angka presentase provinsi Sultra Wakatobi masih lebih rendah. tercatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 sebesar 6,81 Persen,”ungkapnya.

Towedy Marthinus Layico menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Wakatobi dapat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Katanya, ada dua faktor besar yang mempengaruhi perekonomian, yaitu faktor kinerja produksi dan kinerja retribusi.

Dengan melihat presentase pertumbuhan perekonomian Wakatobi tersebut, Kepala BPS menambahkan bahwa perekonomian di daerah pimpinan Arhawi ini tidak bisa dikatakan anjlok. Pasalnya, angka-angka tersebut bukan merupakan presentase yang terbilang negatif melainkan masih merupakan angka presentase ekonomi yang positif.

“Perekonomian kita ini tumbuh. yang tidak bisa dibilang tumbuh hanya terjadi pada tahun 98 yang mana terjadi inflasi secara besar-besaran dan jika wakatobi dibilang anjlok saya tidak setuju” pungkasnya.

Laporan : Samidin




Diduga Karena Cemburu, 2 Warga di Jeneponto Tewas, Ini Kronologinya

SultraNET. | Peristiwa berdarah terjadi di Dusun Batu Le’leng Barat, Desa Mallasoro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Rabu (24/07/2019), sekitar pukul 04.30 WITA.

Dua orang warga setempat tewas, masing masing bernama Mappaence berusia 73 tahun, pekerjaan Nelayan dan Bisa Dg Kulle berusia 71 tahun.

Kronologi kejadian sesuai informasi yang diperoleh dari Kasubbag Humas Polres Jeneponto AKP Syahrul, awalnya pelaku Bisa Dg Kulle mendatangi rumah Korban Mappaence yang sedang membersihkan alat penangkap ikan yang rumahnya berhadapan dengan rumah pelaku dengan membawa sebilah Parang yang terhunus dan langsung memarangi Korban beberapa kali.

“Setelah Korban jatuh dan tidak berdaya lagi pelaku meninggalkan korban dan kembali kerumahnya lalu mengunci pintu rumahnya,” ungkap Syahrul, Rabu pagi (24/07/2019).

Sekitar pukul 06.00 Wita, lanjut Syahrul, keluarga korban berdatangan mengepung rumah pelaku dan hendak melakukan pembalasan namun pelaku bertahan sehingga massa semakin banyak berdatangan melempari rumah pelaku serta membongkar dinding rumah pelaku sehingga pelaku turun dari rumah lalu melarikan diri sambil membawa parang sehingga dikejar oleh massa dan dilempari batu yang mengakibatkan pelaku terjatuh,

“Saat itulah pelaku (Bisa Dg Kulle) dianiaya oleh beberapa orang massa dengan cara dipukul menggunakan kayu balok beramai-ramai dan sehingga pelaku tidak sadarkan diri,” kata AKP Syahrul, mengurai kronologi kejadian.

Bisa Dg Kulle mengalami luka di kepala bagian bawah kanan, luka pada bibir dan hidung serta bengkak pada kepala dan di rujuk ke RSU Lanto Dg. Pasewang Jeneponto.

“Namun sekitar pukul 09.20 WITA, Bisa Dg Kulle meninggal dunia di RS Lanto Dg Pasewang,” imbuh Syahrul.

Sementara itu korban Mappaence yang meninggal dunia di lokasi kejadian mengalami luka terbuka pada Leher Kanan, Luka terbuka pada Dada Kanan, luka terbuka pada pelipis kiri, luka terbuka pada lengan kanan, dan jari tangan kiri putus.

“Adapun motif pada kejadian itu, diduga pelaku BISA DG KULLE merasa dendam dengan Korban MAPPAENCE karena merasa cemburu karena mencurigai korban (Mappaence) menjalin hubungan asmara dengan istri Pelaku,” pungkas Syahrul. (AB/Britasulsel.com)

 

Sumber Asli :

https://beritasulsel.com/baca/terjadi-pembunuhan-di-jeneponto-2-warga-tewas-begini-kronologinya




Bupati Muna Letakkan Batu Pertama Proyek SPAM di Desa Pentiro

Raha, SultraNET. | Bupati Muna LM. Rusman Emba ST meletakkan batu pertama pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan menandatangani Akta Hibah di Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, Kabupenten Muna, Sulawesi Tenggara ( Sultra ) Rabu 23 Juli 2019.

Dalam sambutannya, Mantan anggota DPD RI itu mengatakan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya ketika Usulannya diterima Pemerintah Pusat, karena menurutnya proyek yang terletak di Desa Pentiro  ini sangat dirindukan keberadaannya oleh masyarakat.

Orang nomor satu dibumi sowite ini menceritakan perjalanan panjang untuk mendapatkan bantuan ini pada kesempatan tersebut pula, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPR RI, Ridwan BAE yang telah memfasilitasi hingga bantuan tersebut dapat berwujud.

Terlebih lagi proyek serups diprediksi bakal diterima Kabupaten Muna di tahun berikutnya dengan nilai anggaran sebesar 25 Milyar Penempatan proyek berlokasi di Kecamatan Kontunaga.

“Saya meminta kepada tokoh-tokoh masyarakat Napabalano untuk menjaga aset ini sebagai bentuk syukur kepada Tuhan yang maha kuasa, ketika kita bersyukur maka Tuhan menjanjikan rejeki berikutnya,”Tutur Rusman

Sementara itu, PPK Program Air Minum dinas PU Prov. Sultra, Eka Agus Subiantoro menyampaikan bahwa proyek dengan nilai 10 Milyar lebih ini terwujud berkat kerja keras Pemda Muna menarik bantuan untuk turun di Muna. Hal ini diakui Kepala Balai PPW Dirjen Cipta Karya, KemenPUPR.

Menurut Eka, peran aktif Pemda Muna mengusulkan kegiatan-kegiatan strategis untuk kemajuan masyarakat di Muna adalah aksi nyata terbukti

“Pembangunan SPAM sudah dimulai tahun sebelumnya dan tahun ini turun lagi dengan kapasitas air 10 Liter / detik,” bebernya.

Diprediksi proyek yang dimulai sejak bulan Juli ini, diperkirakan usai pada Desember 2019, setelahnya bangunan tersebut bakal dihibahkan Pemda Muna dan dikelola PDAM.

Acara tersebut turut hadir, Plt Sekda Muna Ali Basa, Para Asisten staf ali, Dirut PDAM, Kepala UPD, Ketua DPRD Kabupaten Muna, Camat dan Tokoh Masyarakat setempat. (BORJU)

Borju.




Hadiri HUT Ke-5 Buteng, Rusman Emba Tekankan Persaudaraan Muna-Buteng

Labungkari, SultraNET. | Bupati Muna LM. Rusman Emba, ST menekankan nilai persaudaraan antara Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah, hal itu disampaikan orang nomor satu di Bumi Sowite itu usai mengikuti pelaksanaan upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-5, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang diselenggarakan di Lapangan J Wayong Lombe, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Selasa (23 Juli 2019).

Mantan senator DPR-RI itu mengaku kedatanganya untuk menghadiri hari jadi Kabupaten Buteng bertujuan untuk mempererat silahturahmi kekeluaragaan antara kedua kabupaten tersebut .

“Kabupaten Muna dan Buteng adalah saudara yang tidak bisa dipisahkan, kita akan terus jaga suasana kekeluargaan ini dengan terus menjalin silaturahmi,” kata Rusman.

Pada kesempatan itu juga Rusman Emba turut mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Kabupaten Buteng, ia berharap agar di hari jadi yang ke-5 Tahun ini, Buteng dapat menjadi Kabupaten yang maju, aman, damai dan berkembang.

Sementara itu, Bupati Buteng H. Samahudin saat bertindak sebagai Inspektur Upacara menyampaikan harapannya agar momentum hari jadi ke-5 Kabupaten Buteng sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) agar masyarakat senantiasa mengingat sejarah panjang perjuangan pemekaran yang digagas sejak tahun 2003 lalu oleh para perintis dan akhirnya baru berhasil dengan disahkannya Kabupaten Buteng sebagai DOB berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2014.

Orang nomor satu di Buteng ini mengakui keberhasilan pemekaran ini juga tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat Buteng secara keseluruhan dengan satu keyakinan masyarakat yakni dengan adanya pemekaran itu, percepatan pembangunan dan kesejahteraan yang merata dapat tercipta melalui kebersamaan.

“saya yakin dengan kebersamaan itu kita akan mampu menyelesaikan persoalan dan tantangan pembangunan. Saya berharap semua elemen masyarakat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kebersamaan dan kerjasama dalam pembangunan diberbagai bidang,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut H. Samahudin menghaturkan terimakasih kepada Bupati Muna LM Rusman Emba ST dan seluruh tamu undangan lainnya yang telah hadir secara langsung untuk merayakan peringatan hari jadi Buteng yang Ke- 5 tahun.

Upacara perayaan HUT Buteng itu turut di hadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan daerah (Forkipinda) Kabupaten Buton Tengah Turut hadir Pula, Bupati Muna LM Rusman Emba ST bersama jajarannya, Wakil Bupati Muna Barat dan rombongan, Bupati busel dan jajaran, yang mewakili walikota Bau-Bau bersama rombongannya, pimpinan anggota DPRD Buteng, kepala Kejaksaan negeri Bau-Bau atau yang mawakili, Kapolres Bau-Bau dan jajaran, Komdam Kodim 1413 buton bersama jajarannya, tokoh agama dan tokoh pemekaran. (Borju)




Hari ini, 109 JCH Bombana Dilepas Ketanah Suci

Rumbia, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Departemen Agama Kabupaten Bombana. Resmi melepas 109 jemaah calon haji (JCH) ke tanah suci, pelepasan itu dipimpin oleh Wakil Bupati Bombana, Johan Salim yang dilaksanakan di Mesjid Raya Bombana, Rabu (24/7/2019) pukul 09.00 wita.

Saat memberikan sambutan, Johan Salim mengucapkan selamat selamat kepada para jamaah yang mendapatkan undangan untuk menunaikan ibadah Haji.

dari 110 JCH namun yang diberangkatkan hanya 109 jamaah dikarena salah satu Jamaah Haji asal Kabaena Barat meninggal dunia pada tanggal 5 juli 2019 lalu.

“109 Jamaah Calon Haji yang diberangkatkan hari ini, bisa dikatakan sebagai orang-orang terpilih,” katanya.

Johan salim berharap agar seluruh jamaah dapat menjaga kesehatannya di Tanah Suci, mengingat cuaca di tanah suci saat ini sangat extrim.

“Jaga baik-baik kesehatannya agar dapat melaksanakan ibadah haji dan dengan baik dan khusyuk, juga kami ingatkan selalu berkoodinasi dengan petugas Haji agar ibadah berjalan dengan lancar,” tutupnya.

Ketua Panitia Jemaah Calon haji, Asham Abubakar menyampaikan bahwa tahun 2019 berjumlah 110 orang namun satu jamaah meninggal dunia sebelumnya.  Jamaah tersebut terdiri dari 40 Laki-laki dan 70 orang perempuan yang berasal dari seluruh wilayah di Kabupaten Bombana.

“Untuk Jamaah calon Haji termuda usia 31 tahun bernama Kasmawati dari Kecamatan Poleang Tenggara dan yang tertua itu berusia 94 tahun bernama Muh. Nurung Daeng Manessa yang berasal dari Kecamatan Poleang Tenggara.” (F)




Penyesuaian NJOP PBB, Abady Makmur Harap Bupati Bombana Respon Rekomendasi DPRD

Rumbia, SultraNET. | Keluarnya tiga poin rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemerintah Kabupaten Bombana terkait terbitnya Surat Keputusan Bupati Bombana nomor 121 tahun 2019 yang banyak dikeluhkan masyarakat hingga ramai menjadi topik pemberitaan media belakangan ini mendapat tanggapan positif dari warga di daerah itu.

Abady Makmur, salah satu warga yang turut hadir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, kepada awak media SultraNET., Senin (22/7/2019) mengapresiasi langkah DPRD yang mengeluarkan tiga rekomendasi  kepada pemerintah Kabupaten Bombana.

Menurut mantan Anggota DPRD Kabupaten Bombana selama dua periode itu, rekomendasi peninjauan kembali terhadap SK No 121 Tahun 2019 itu merupakan langkah tepat karna ada mekanisme yang diabaikan oleh Pihak OPD dalam penentuan NJOP dimana sesuai penjelasan saat RDP bahwa penentuan NJOP dilakukan dengan cara mengambil sampel pada 6 Kecamatan saja dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana.

“Jadi pihak BKD tidak menerapkan ketentuan pasal 4 ayat 3 PMK No 208/pmk.7/2018,” Tutur Abady Makmur.

Pria yang kerap digadang-gadang sebagai bakal Calon Bupati Bombana kedepan tersebut juga mendukung rekomendasi agar Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2013 yang menjadi salah satu rujukan payung hukum diberlakukannya SK Bupati Bombana Nomor 121 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Bombana agar segera direvisi.

“Karena Perda itu sudah tidak relevan lagi dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No 208/pmk.7/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan” Bebernya

Untuk itu, ia mewakili masyarakat Kabupaten Bombana yang hadir pada rapat RDP tersebut mengharap agar dengan dikeluarnya tiga poin rekomendasi DPRD itu, Pemerintah Kabupaten Bombana dapat merespon dan menjalankan rekomendasi DPRD sebagai representasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Bombana.

“Dengan keluarnya rekomendasi DPRD itu, saya berharap Bapak Bupati Bombana dapat merespon agar mekanisme penentuan NJOP dapat diterapkan sesuai ketentuan yang ada,” Pungkasnya

Adapun ketiga poin rekomendasi sesuai hasil RDP yaitu pertama DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengkaji ulang perhitungan NJOP dalam SK 121 tahun 2019, kedua DPRD merekomendasikan untuk mengevaluasi kembali perda nomor 1 tahun 2013, ketiga DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana agar Memastikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sampai ke masyarakat sebelum menetapkan Perbup terkait penyesuaian NJOP. (IS)




Akhirnya DPRD Rekomendasikan Pemkab Bombana Kaji Ulang Keputusan Penyesuaian Pajak

Rumbia, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana akhirnya menyahuti keluhan masyarakat Kabupaten Bombana yang menganggap kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan di daerah itu sangat memberatkan masyarakat karena naik hingga 300 persen dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dan Badan Keuangan Daerah (BKD) mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana yang turut dihadiri beberapa elemen masyarakat yang digelar Di Aula rapat DPRD, Senin (22/7/2019).

Dari pantauan awak media ini, setelah melalui proses RDP yang cukup alot, diakhir rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bombana Andi Firman tersebut, DPRD akhirnya mengeluarkan tiga rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari BKD dan keluhan masyarakat DPRD Kabupaten Bombana sepakat untuk merekomendasi 3 hal kepada Pemerintah daerah,” tuturnya sembari membacakan tiga poin rekomendasi tersebut

Adapun ketiga poin rekomendasi tersebut yaitu pertama DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengkaji ulang perhitungan NJOP dalam SK 121 tahun 2019.

Kedua DPRD merekomendasikan untuk mengevaluasi kembali perda nomor 1 tahun 2013.

Ketiga DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana agar Memastikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sampai ke masyarakat sebelum menetapkan Perbup terkait penyesuaian NJOP. (R)