Sikapi Kenaikan PBB, Kahmi Bombana Harap Pemkab dan DPRD Tidak Menutup Mata

Rumbia, SultraNET. | Maraknya keluhan masyarakat Kabupaten Bombana terkait Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berimplikasi naiknya PBB di daerah itu hingga mencapai 300 persen disoroti Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD-KAHMI) Kabupaten Bombana.

Munawar, Presidium MD-Kahmi Bombana kepada awak media, Jumat, (12/7/2019) mengungkapkan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat seharusnya Pemerintah Daerah dan DPRD tidak menutup mata atas jeritan masyarakat itu.

Apalagi Lanjut Nawar sapaan akrabnya,  Keputusan Bupati Bombana Nomor : 121 tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014, Tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Kabupaten Bombana itu dinilai tidak tersosialisasi dengan baik ke Masyarakat baik sebelum maupun setelah diberlakukan.

” Seharusnya masyarakat itu di ajari taat pajak bukan kemudian dibuat terpaksa membayar pajak,” Ucap Nawar

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah kabupaten dapat mengambil kebijakan agar polemik kenaikan PBB dikalangan masyarakat tidak berlarut larut.

“Kenaikkan PBB itu harus dijelaskan kemasyarakat secara transparan dan metode perhitungan juga,” Tuturnya.

Disamping itu tambah Nawar peran DPRD sebagai perpanjangan lidah masyarakat sedang diuji, karena dengan fungsi kontrol yang melekat seharusnya dapat mengambil sikap sesuai kewenangannya untuk melakukan pemanggilan pada instansi terkait.

Terlebih lagi dengan tidak adanya koordinasi Pemkab ke DPRD Bombana terkait pembuatan dan penerapan SK 121 tahun 2019 yang sempat dituturkan Pimpinan DPRD itu dinilainya sebagai tanda lemahnya pengawasan ditubuh DPRD Bombana.

“Bagaimana ceritanya SK Bupati terkait beban masyrakat begini tidak dikordinasikan ke  DPRD,” Inikan lucu  tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana, Andi Indrawati,  menjelaskan, tidak dilakukannya koordinasi ke DPRD karena menurutnya dasar dikeluarkannya  SK Bupati Bombana itu telah mengacu pada  Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

“Saya rasa SK Bupati Bombana itu sudah mengacu pada Perda yang ditetapkan DPRD,” sebutnya.

Namun dirinya tidak menampik banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kenaikan pajak tersebut, untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat yang merasa berat atau ada yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dapat melaporkan agar dilakukan kajian dan perbaikan.

“Kami terbuka jika ada masyarakat yang merasa berat dengan kenaikan ini, silahkan datang ke kantor untuk mengadu,” Pungkasnya. (IS)




Kunjungi Muna, Tim Penilai 10 Program PKK Disambut Tarian Adat

Raha, SultraNET. | Kedatangan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di Desa Kontunaga, Kecamatan Kontunaga yang mewakili Kabupaten Muna dalam ajang bergengsi tersebut mendapat sambutan meriah dari warga setempat, Rabu 10 Juli 2019.

Penyambutan tersebut dilakukan dengan Tarian Silat adat khas Kabupaten Muna (Ewa Wuna) yang diiringi musik gong dan nyanyian-nyanyian,

Kehadiran Tim dibawah pimpinan Dr. H. Ir. Siti Leomo Bahrun turut didampingi Bupati Muna, LM Rusman Emba, Ketua TP PKK Muna, Yanti Setiawati Rusman dan rombongannya, Para Asisten, Staf Ali, Kepala UPD, Kepala bagian Seketariak Daerah dan Dirut PDAM Muna.

Bupati Muna LM Rusman Emba ST saat memberikan sambutan mengatakan bahwa jika tahun sebelumnya Kecamatan Kontunaga juga menjadi wakil Kabupaten Muna dimana saat itu Desa Liabalano yang menjadi lokasi penilaian.

Mantan senator DPD RI itu, memuji Kontunaga dihadapan tim penilai karena Kecamatan ini dinilai banyak menyimpan kader-kader terbaik didesanya.

“Kontunaga memiliki enam desa, dua diantaranya telah wakili Muna dalam penilaian 10 Program Pokok PKK,” ucapanya.

Hal itu Lanjut Rusman tentu menjadikan motivasi tersendiri karena dengan adanya penilaian dari tim bakal mendatangkan manfaat ditingkat desa sehingga apapun hasil penilaian itu bakal menjadi bahan evaluasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penilai Dr. H. Ir. Siti Leomo Bahrun terkesan dengan sambutan Bupati Muna yang diperolehnya, menurutnya sambutan itu menjadi pelecut semangat tim penilai, apalagi Muna merupakan Kabupaten pertama yang dikunjungi Tim nya dari 17 kabupaten kota se-Sultra, .

“Masyarakat meriah karena melihat siapa Bupatinya,” Tuturnya.

Dijelaskan Sitti Leomo, secara teknis beberapa hal yang menjadi objek penilaian yaitu ketertiban administrasi, pola asuh anak dan remaja, UP2K PKK dan pencegahan kanker leher rahim.

Juga terdapat tiga indikator utama yaitu Pertama Input yakni dukungan kebijakan  maupun keuangan, kedua yakni proses dan ketiga output atau hasilnya.

“Tambahan nilai dapat diperoleh dari inovasi-inovasi yang dilakukan semisal dukungan tekhnologi serta kreativitas-kreativitas,” Bebernya

Pemenang dari lomba itu lanjutnya bakal mewakili Sultra ketingkat nasional

 

Selain penilaian lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Tim Penggerak PKK bakal melaksanakan kegiatan besar di Kabupaten Muna yaitu Jambore Kader PPK tingkat Provinsi yang di adakan bulan depan dan selesai pada tanggal 17 Agustus 2019 mendatang.

“Kenapa diadakan di Kabupaten Muna, kerena Kabupaten Muna tahun lalu menjadi juara umun, sehinga pelaksanaan tahun ini di kabupaten muna,” kata Sitti.

Untuk itu pihaknya sangat mengharapkan dukungan Bupati Muna bersama jajarannya untuk suksesnya kegiatan dimaksud.

“Saya yakin dan terpecaya Kabupaten Muna ini bakal menjadi tuhun rumah yang terbaik, karena masyarakat muna terkenal dengan sosialnya yang tinggi.” Tutupnya. (Borju)




Sukses Tangkap Pelaku Perampokan, Tim Resmob 78 Polres Bombana Diberi Penghargaan

Rumbia, SultraNET. | Tim Resmob 78 Polres Bombana diberikan Penghargaan oleh Polres Bombana atas keberhasilan tim tersebut dalam mengungkap kasus perampokan yang terjadi di depan bank BDP cabang Bombana pada Tanggal 19 Juni 2019 lalu.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kapolres Bombana, AKBP Andi Adnan Syafruddin, SH, SIK, MM disela Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara yang ke 73 tahun bertempat di Lapangan Ex. MTQ Kabupaten Bombana, Rabu (10/07/2019).

Tim Resmob dianggap sukses mengungkap dan menangkap pelaku perampokan yang sempat menghebohkan warga ibu kota bombana itu karena terjadi disiang hari dan berlokasi hanya 200 meter dari Kantor Polsek Rumbia.

Penangkapan terhadap pelaku terjadi hanya berselang kurang dari 24 jam setelah kejadian, hal itu disampaikan Bripka Arsyad Kepala unit Intelkam Polsek Rumbia salah satu anggota Tim Resmob 78 Polres Bombana kepada awak media SultraNET. usai Tim nya menerima penghargaan.

“Pengungkapan kasus perampokan itu dianggap berhasil karena penangkapan dan pengungkapannya hanya berselang kurang dari 24 jam,” Tutur Arsyad.

Atas penghargaan tersebut lanjut arsyad menjadi motivasi tersendiri bagi Pihaknya agar dalam menjalankan tugas kepolisian dapat lebih baik lagi kedepannya.

“Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk berbuat dan bekerja lebih baik lagi,” Singkat Arsyad

Adapun kedelapan anggota Tim 78 yang diberikan penghargaan antara lain, AKP Muhammad Sofwan Rosyidi selaku Kasat Reskrim Polres Bombana, IPDA Ridlo Muzayyin Sih Basuki, StrK, Aiptu Muhammad Ridwan, Bripka Arsyad, Brigpol Yusuf, Briptu Adi Suswanto, Briptu Adrianus dan Briptu Andy Syamsualam.

Sebagaimana diketahui pada tanggal, 29 Juni 2019 lalu terjadi perampokan di depan Bank BPD Cabang Bombana, saat itu pelaku menggasak uang salah satu nasabah BPD yang menyebabkan korban mengalami kerugian materi sebesar 50 juta rupiah. (IS/SN01).




Bukan Hanya Besi, PT. SSU Juga Jual Kiloan Alat Vital Smelter dan Genset

Rumbia, SultraNET. | Drama penjualan asset PT. Surya Saga Utama (SSU) Perusahaan Pabrik Pemurnian Biji Nikel (Smelter) yang beroperasi Di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara terus berlanjut.

Dari pantauan awak media ini, Senin (08/07/2019) puluhan kendaraan besar hilir mudik mengangkut besi yang rata rata berukuran besar yang tidak nampak sama sekali sebagai besi bekas potongan.

Besi dan Alat Smelter itu diangkut menuju jetty milik Perusahaan yang sempat digadang gadang sebagai perusahaan  terbesar di Sultra untuk kemudian diangkut menggunakan kapal tongkang yang telah siap menunggu.

Bukan itu saja nampak pula diangkut kontainer kontainer yang berisi Alat alat smelter yang sejatinya peralatan mesin tersebut adalah bagian dari alat yang bakal dibangunkan pabrik sebagai satu kesatuan.

Hal itu menjadi sorotan LSM Gerakan Pemerhati Hukum dan Kebijakan Daerah (LSM-Gerhana) Kabupaten Bombana karena Alat dan besi sebagai bahan pembangunan smelter itu masuk ke Indonesia dengan fasilitas bebas pajak sehingga proses penjualan jika tidak jadi digunakan memiliki mekanisme tersendiri yang harus ditempuh perusahaan.

Namun PT. SSU nampaknya mengabaikan kewajiban tersebut, hal ini bahkan telah diakui oleh Kasra J Munara selaku Direktur perusahaan yang belakangan diketahui banyak mempekerjakan tenaga kerja asing asal Russia dan Ukraina tersebut.

“Saya sudah ingatkan ke Pihak yang mengaku direksi perusahaan untuk tidak melakukan penjualan besi besi bahan smelter itu, karena ini bertentangan dengan regulasi dan itu benar memang Alat Smelter ini masuk dengan Pembebasan Pajak,” Ucap Kasra J Munara kepada SultraNET. (8/7/2019)

Bukan itu saja tampak pula mesin genset perusahaan itu turut diangkuti dan seluruh pekerjaan pengangkutan tersebut nampaknya dikerjakan terburu buru.

 

 

Laporan : IS

 




Kasus Nickle LGS Dinilai Mandek, APHI-Sultra Jadwalkan Audiance Ke Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejagung RI

Kendari, SultraNET. | Aliansi Pemerhati Hukum Indonesia (APHI) Provinsi Sulawesi Tenggara mengagendakan untuk melakukan audiensi dengan Tim Tangkap Buronan (Tim-Tabur) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Audiance itu dimaksudkan untuk membahas persoalan Mandeknya Eksekusi Hukum terhadap buron  Kasus Pidana Pertambangan NICKEL LGS yang melibatkan beberapa Perusahaan Tambang Besar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas kasus tersebut beberapa oknum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka sejak tahun 2014 Silam namun hingga saat ini masih menghirup udara bebas.

Jendral Lapangan APHI-Sultra Mardiansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/7/2019) mengungkapkan langkah itu bakal ditempuh pihaknya karena dari pertemuan-pertemuan dan Aksi yang dilakukan Pihaknya belakangan ini tak kunjung mendapatkan kepastian penanganan maupun tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Kolaka maupun dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

‌“Karena di Kejari dan Kejati tidak ada kepastian, makanya dalam waktu dekat ini kami akan melakukan Audiance dengan Tim Tangkap Buron Kejagung untuk memperjelas perkembangan dan kejelasan kasus korupsi Atto. S dan BM,” Beber Mardiansyah.

Hal itu dilakukan pihaknya sebagai bentuk komitmen dalam mengawal proses penegakan hukum di bumi Anoa Sulawesi Tenggara agar jika persoalan ini tidak mampu diselesaikan oleh Kejari maupun Kejati Sultra agar dapat ditangani oleh Kejagung melalui Tim Tangkap Buron Kejagung RI.

Kasus Nickle LGS belakangan ini kembali mencuat, pasalnya sejak terbitnya Putusan Mahkamah Agung (No:199/PID.SUS/2014_Red) yang menyatakan bahwa Saudara BM dan Atto. S ditetapkan sebagai tersangka atas kasus NICKEL LGS Antara PT. KMI dan PT. VALE namun Oknum tersebut hingga saat ini belum dilakukan eksekusi. (IS)




Terbanyak se Sultra, Kabupaten Muna Dapat Kuota BSPS 1.120 Unit Rumah

Raha, SultraNET. | Dari 5.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke 17 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna mendapatkan kuota terbanyak yakni sebesar 1.120 unit rumah yang tersebar di 56 desa dan kelurahan.

Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara H. Eka Rahendra SST., MSP dalam sambutannya pada Sosialisasi dan Serah Terima Buku Tabungan Program BSPS SNVT yang dilaksankan di Gedung Sarana Olah Raga (SOR) Raha, Kabupaten Muna, Senin (8/7/2018), mengatakan Bahwa Program BSPS merupakan stimulan terhadap masyarakat itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat penerima sehingga dari kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.

“Nantinya setiap rumah yang mendapat jatah rehab bakal memperoleh dana sebesar 17,5 juta rupiah dengan rinciannya, 15 juta untuk material bangunan dan 2,5 juta untuk ongkos tukang,” tuturnya.

Bantuan tersebut bakal langsung dikirimkan ke rekening penerima melalui Bank Sultra, kendati demikian penggunaan dana tersebut akan diawasi oleh aparat penegak hukum setempat.

Sementara itu, TP4D Kejati Sultra, Sugiatno Migano, meminta masyarakat yang menerima bantuan agar menggunakan bantuan itu sesuai peruntukannya sehingga bila terdapat penyimpangan dalam penggunaannya agar segera dilaporkan.

“Dan bagi toko penyediaan bahan bangunan, usahakan sebelum dikirim barangnya dibuatkan berita acara dan dokumentasinya,” pesan Sugiatno.

Di tempat yang sama, Bupati Muna, LM Rusman Emba mengatakan, besarnya BSPS yang diterima Kabupaten Muna itu tidak terlepas dari perjuangan Ridwan Bae, anggota DPR-RI.

“Insya Allah hubungan dengan pak Ridwan akan terus dijaga sehingga ke depan bantuan bisa bertambah lagi,” ucapanya.

Dalam sosialisasi tersebut turut hadir Bupati Muna Rusman Emba, Plt Sekda Muna Ali Basa, Perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, dan PPK Rumah Swadaya, Musniar M. Silondae, ST., MT, Para Asisten staf ahli, Dirut PDAM, Para Lurah, dan Masyarakat yang mendapatkan bantuan. (Borju)




Sukses Antisipasi Kebakaran, Damkar Bombana Himbau Masyarakat Manfaatkan Call Centre

Rumbia, SultraNET. | Perumahan penduduk yang kerap dijadikan pasar sore yang terletak di Depan RTH Bombana, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana nyaris terbakar akibat Api dari tumpukan sampah pada Minggu, 7 Juli 2019 sore kemarin.

Beruntung Damkar Bombana berhasil memadamkan api tersebut sebelum merembet membakar rumah warga yang ada disekitarnya.

Berkaca dari peristiwa tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Damkar Bombana, Waridin sangat menyesalkan ketidak pedulian warga daerah itu terhadap nomor Call Center sebagi tempat pelaporan jika terjadi kebakaran.

“Kemarin untung saja ada Danton saya lagi cukur di sekitaran pasar, dia liat ada kebakaran sampah dengan api besar, akhirnya dia telfon armada untuk kelokasi lalu padamkan api,” jelas Waridin di ruang kerjanya, Senin, (8/7/2019).

Padahal menurutnya, pihaknya sudah menyebar luaskan nomor Call Center damkar sebagai pusat aduan warga jika ada titik api yang dapat mengakibatkan kebakaran.

“Padahal kita sudah pasang nomor Call Senter di pos Kamling, Rumah Ibadah, di pohon, Rumah Warga dan juga sarana milik Pemerintah,” bebernya.

Selain itu, pihak Damkar juga mengeluhkan bayaknya kabel jaringan listrik dan jaringan Telkom yang dipasang rendah dari dataran tanah. Karena kondisi tersebut kata Waridin dapat menjadi penghambat bagi Damkar dalam menjalankan tugas pemadaman api ketika terjadi kebakaran.

“Kami juga keluhkan jaringan listrik, telpon Indihome yang rendah sekali. Kita jangan terhambat dengan kabel itu,” jelasnya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat daerah itu, untuk melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui nomor Call Center yang telah disiapkan. Berikut nomor Call Senter Damkar Bombana, 082347960011.




PT SSU Jual Alat Smelter Kiloan, LSM-Gerhana Harap Penegak Hukum dan Cukai Turun Tangan

Rumbia, SultraNET. | Penjualan Besi bahan pembangunan Smelter PT. Surya Saga Utama (SSU) di Lampangi Jaya, Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana mendapat perhatian serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati Hukum dan Kebijakan Daerah (LSM-Gerhana) Kabupaten Bombana.

Hal itu disampaikan Mayon Susanto Husin, Direktur Eksekutif LSM-Gerhana kepada awak media SultraNET., (8/7/2019), menurutnya penjualan asset perusahaan yang masuk ke Indonesia dengan fasilitas bebas pajak itu sejatinya tidak disalah gunakan apalagi dilakukan penjualan dengan cara kiloan sebelum bahan pembangunan smelter tersebut dipergunakan.

Karena hal tersebut bertentangan dengan semangat pembebesan pajak yang diberikan pemerintah sehingga kendatipun akan dilakukan penjualan kembali maka kewajiban terhadap negara dalam hal cukai dan pajak masuk serta pajak penjualan tidak boleh diabaikan.

“Peralatan Smelter ini masuk ke Indonesia dengan Fasilitas Bebas Pajak, tujuannya jelas untuk dibangunkan pabrik smelter. Sehingga jika pembangunannya itu batal, maka tidak serta merta dapat dijual sebagai besi tua, Ini yang perusahaan itu tidak pahami,” Kata Aktivis yang fokus pada masalah lingkungan dan pendampingan masyarakat itu.

Atas kejadian tersebut lanjut Mayon Susanto, negara sangat dirugikan olehnya itu Lembaga yang dipimpinnya itu meminta agar penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan bea cukai di negeri ini dapat mengambil tindakan guna mencegah terjadinya kerugian Negara yang lebih besar lagi.

“Kami harap aparat penegak hukum dapat turun sekaligus melihat proses penjualan besi smelter itu, apalagi ini bukan terjadi saat ini saja tetapi diduga penjualan itu sudah dilakukan berkali kali bahkan hingga ribuan ton banyaknya, silahkan hitung berapa kerugian Negara,” Bebernya.

Saat dikonfirmasi terkait kebenaran penjualan besi dengan cara dikilo layaknya penjualan besi tua pada Alat pembangunan smelter tersebut, Direktur PT. SSU, Kasra J. Munara membenarkan adanya penjualan besi-besi peralatan smelter oleh pihak internal perusahaan yang mengatas namakan investor melalui surat kuasa direksi.

Namun Kasra menampik dugaan dirinya melakukan pembiaran terhadap tindakan yang diduga melanggar hukum itu bahkan diakuinya dirinya telah mengingatkan bahkan berusaha mencegah dilakukannya penjualan besi-besi peralatan smelter karena ia mengetahui bahwa hal itu tidak sejalan dengan rencana perusahaan untuk menghidupkan kembali smelter.

“Saya sudah ingatkan ke Pihak yang mengaku direksi perusahaan untuk tidak melakukan penjualan besi besi bahan smelter itu, karena ini bertentangan dengan regulasi dan itu benar memang Alat Smelter ini masuk dengan Pembebasan Pajak,” Beber mantan Calon Bupati Bombana itu.

Ketika ditanya sehubungan dengan kabar pergantian direksi PT. SSU, Kasra menjelaskan bahwa dirinya telah melihat surat yang beredar tersebut dari beberapa orang yang mengirimkan, bahkan surat itu beredar di grup Whatsapp KNPI Bombana, namun Kasra menilai terdapat beberapa keganjilan pada surat tersebut.

“Bisa jadi ada unsur pemalsuan dokumen disurat itu dan ini sudah saya laporkan kepada yang berwajib, saya duga memang ada pihak internal yang ingin menyingkirkan saya karena saya menghalang halangi penjualan besi yang melanggar aturan itu,” Pungkasnya.

Untuk diketahui sebelum melakukan PHK Massal pada November 2018 lalu, PT. SSU berjanji bakal melakukan pembenahan dengan meng-upgrade teknologi agar dapat beroperasi kembali, sehingga nantinya akan memperkerjakan kembali karyawan yang di PHK.

Namun hingga kini, tanda-tanda PT SSU bakal mengoperasikan kembali smelternya belum nampak. Justru sebaliknya, bahkan sebagian bahan dan peralatan smelter telah di jual kiloan.

Smelter PT. SSU sempat menjadi salah satu proyek kebanggaan di Sultra khususnya di Bombana karena digadang gadang bakal meluncurkan investasi sebanyak puluhan triliun rupiah. (IS/SN01)




Polres Bombana, Gelar Upacara Penghormatan di Makam Pahlawan Lameroro.

Rumbia, SultraNET. | Wakil Kapolres Bombana, Kompol Muhadi Walam, S.Sos memimpin upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Kelurahan Lameroro Kabupaten Bombana, Senin, 8 Juli 2019.

Upacara tersebut merupakan rangkaian Hari Bhayangkara ke 73 dan dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana, Perwira dan para Kapolsek serta Ketua Bhayangkari Cabang Bombana.

Wakapolres Bombana, Kompol Muhadi Walam menuturkan upacara penghormatan di TMP Lameroro itu, merupakan bentuk penghormatan kepolisian Bombana dalam memperingatan Hari Bhayangkara ke 73 yang jatuh pada 1 Juli 2019 yang lalu.

“Ini salah satu program Polres Bombana dalam HUT Bhayangkara yang ke 73,” ujar Polisi Berpangkat satu melati emas dipundaknya itu.

Selain itu Lanjut Muhadi Walam, kepolisian Polres Bombana juga melakukan prosesi penaburan bunga di makan Pahlawan Lameroro yang dianggap telah berjasa untuk bangsa Indonesia.

“Setelah melakukan upacara kiita juga rangkaikan dengan melakukan prosesi penaburan bunga di atas Makam,” singkatnya.

Hingga upacara dan prosesi penaburan bunga dilakukan, situasi di area Makam Pahlawan Lamororo aman dan kondusif.

Laporan :

Reksan / Kontributor SN Bombana




Silaturahmi ke Koperasi TKBM, Rusman Emba Bantu Dana Pribadi 25 Juta

Raha, SultraNET. | Dalam rangkaian acara HUT Kabupaten Muna yang ke 60 Tahun, Bupati Muna LM Rusman Emba, ST menjalin silaturrahmi kepada anggota koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Kabupaten Muna, bertempat di Pelabuhan Nusantara Raha, Minggu 7 juli 2019.

Saat membawakan sambutan pada kegiatan yang mengangkat Tema “Mari Bersama Melanjutkan Cita-Cita Leluhur” itu, Bupati Muna Rusman Emba, ST menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir ini pelabuhan Nusantara Raha mengalami perkembanganyang signifikan.

“Pelabuhan ini sudah luar biasa sekali, berbeda dengan dua tahun yang lalu dan masih banyak lagi program-program yang bakal kita lakukan kedepannya,” tutur orang nomor satu di bumi sowite itu.

Lanjut Mantan Ketua DPRD Sultra itu, kehadirannya ditengah-tengah anggota TKBM merupakan suatu kebahagian tersendiri baginya hal itu bukan karena ada kepentingan politik, namun hubungan komunikasi TKBM dengan dirinya telah terjalin sejak lama.

“Bisa jadi ada orang awalnya kelihatan baik, tapi pada akhirnya meninggalkan kita, kalau saya dengan TKBM sudah baku tau-tau hati,” beber mantan Senator DPD RI itu.

Diakuinya walau dirinya tidak setiap saat bersama TKBM, hal itu karena banyak aktifitas pemerintahan yang harus dikerjakan yang muaranya  adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Namun melihat situasi koperasi TKBM yang membutuhkan perhatian maka pada kesempatan itu, Rusman Emba secara pribadi bakal memberikan bantuan sebesar 25 juta rupiah.

“Kalau sudah klir peruntukannya dan melihat perkembangan dari koperasi TKBM cukup baik, kita bisa menambah anggarannya lewat APBD, biar sampai 200 juta bisa kita usahakan, saat ini saya bantu 25 juta dulu sebagai awal dari dana pribadi,” Ucapkannya.

Ditempat yang sama, Ketua TKBM La Hardin Awe mengatakan kepada semua anggota TKBM yang ada untuk membantu program – program Pemeritah kedepan dan seterusnya dari segi apapun untuk kemajuan Kabupaten Muna.

Tak lupa pula La Hardin menghaturkan terima kasih kepada Rusman Emba karena telah memberikan bantuan dari dana pribadi kepada koperasi yang dipimpinnya itu.

” Kami juga berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan untuk koperasi TKBM ini,” tutupnya. (rustam)