NJOP PBB Naik Drastis, Warga Ini Tagih Janji DPRD Bombana

Rumbia, SultraNET. |  Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bombana berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 121 tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 17.a tahun 2014, Tentang Penetapan Klasifikasi Zona Nilai Tanah, Bangunan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Yang berimplikasi Naiknya NJOP PBB di daerah Penghasil Emas itu hingga mencapai 300 persen dikeluhkan banyak pihak.

Kondisi tersebut mengundang keprihatinan banyak pihak Bahkan DPRD Bombana melalui Wakil Ketua DPRD Amiadin, SH berjanji bakal melakukan pemanggilan terhadap instansi teknis terkait untuk didengarkan alasan sehingga terjadi kenaikan NJOP PBB dengan nilai yang sangat fantastis.

Yunus Masse, SE, tokoh pemuda sekaligus Pemerhati Sosial, Politik dan Budaya Kabupaten Bombana menagih janji DPRD Bombana tersebut, betapa tidak kondisi yang dialami masyarakat Kabupaten Bombana hari ini sejatinya DPRD sebagai perwakilan suara rakyat dinilainya tidak boleh diam.

“Kita hari ini menagih janji DPRD itu, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang digaji dari tetes keringat rakyat sejatinya para dewan yang terhormat itu malu tidak dapat berbuat apa apa ditengah rakyat yang diwakilinya menjerit karena pajak yang mencekik,” Beber Yunus Masse penuh semangat

Kondisi ini menurutnya tidak dapat dibiarkan karena yang terjadi dikalangan masyarakat khususnya diwilayah pedesaan masyarakat dalam hal pelayanan pemerintahan terlebih dahulu diwajibkan melunasi PBB sehingga mau atau tidak dengan konsisi apapun masyarakat tetap mengupayakan melunasinya.

“Jika ini berlarut larut, masyarakat kita “terpaksa” membayar pajak itu walaupun dengan konsisi menjerit,” Keluhnya

Untuk itu mantan pekerja sosial bidang Pemberdayaan Masyarakat bidang Sarana Air Bersih, Sanitasi dan Lingkungan itu berharap agar DPRD Kabupaten Bombana segera bersikap apalagi ini merupakan Akhir masa jabatan sebagian besar Anggota DPRD Bombana.

“Setidaknya Kenaikan Pajak ini tidak menjadi kado mereka (anggota DPRD.red) diakhir masa jabatannya yang tidak mampu meringankan beban masyarakat.” Pungkasnya (IH)




Polres Bombana Bagikan SIM Gratis bagi Warga Kelahiran 1 Juli

Rumbia, SultraNET.COM |Empat orang warga Bombana berhasil lulus dan mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis, Setelah melalui berbagai macam tes di gedung Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Bombana, Rabu (3/7/2019).

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bombana, Iptu Izak menuturkan, pelayanan pembuatan SIM secara gratis ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Polres Bombana yang dijadwalkan sejak 24 Juni lalu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-73, dan dikhususkan bagi warga Bombana dengan kelahiran 1 Juli

“Itu tentunya setelah melalui berbagai macam tes berlalulintas, empat warga Bombana kelahiran 1 Juli, dinyatakan lolos dan berhasil memiliki SIM secara gratis,” Bebernya.

Keempat warga tersebut yakni Nurhaeni berhasil memiliki SIM motor atau SIM C, Bigurdin dengan SIM C, dan Rahmaniar SIM C serta Sadris berhasil memiliki SIM A atau Sim Mobil,” Sebutnya, Rabu (3/7/2019)

Selain pelayanan SIM secara gratis, Kata Izak, pihaknya juga melayani pengesahan STNK dan pembayaran pajak Kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bombana.

“Juga pembuatan SKCK di ruang Satuan Intelkam Polres Bombana yang cepat, simpatik dan humanis,” Urainya.

Untuk diketahui, Pelayanan SIM gratis dengan Kelahiran 1 juli tersebut akan berakhir pada tanggal 9 juli 2019 mendatang.

 

Laporan : Reksan

Reksan / Kontributor SN Bombana

 




Hadiri Halal bi Halal Dikbud Muna, Rusman Emba tekankan Pentingnya Ukhuwah dan Ahlak

MUNA, SultraNET. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar acara Halal Bi Halal Tahun 1440 H / 2019 M bertempat di gedung SOR La ode Pandu, Rabu (3/7/2019)

Kegiatan itu mengangkat tema “Membersihkan Hati, Merajut Ukhuwah Membangun Muna Bermartabat”.

Bupati Muna LM Rusman Emba ST dalam sambutannya menyampaikan dihadapan para guru, pengawas dan jajaran pegawai serta tamu undangan yang hadir di tempat itu permohonan maaf nya jika selama dirinya memimpin ada kebijakan yang kurang berkenan di hati baik kekhilafan secara pribadi maupun secara kelembagaan.

“Dan biasanya silaturahim seperti ini itu amalnya berlipat ganda karena kita bicara habluminannas dan ini adalah bagian dari perintah Allah. Bahwa barang siapa yang memperpanjang silaturahim akan dipanjangkan umurnya,” ucap Rusman.

Lanjut mantan ketua DPRD provinsi Sultra ini, menyebut bahwa akhlak merupakan bagian terpenting dalam dunia Pendidikan. Karenanya Bupati merasa bersyukur selama mengenyam pendidikan dari SD sampai SMA pendidikan akhlak didapat dengan baik.

“Terima kasih kepada guru yang telah mentransferkan nilai mulia sebuah akhlak. dari situ diajarkan toleransi. Kalau dalam politik menurutnya adalah politik yang santun, tidak kasar serta saling menghormati dan menghargai,” Pungkasnya.

Di tempat yang sama Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala Dinas Dikbud Muna, Ashar Dulu mengatakan kegiatan tersebut merupakan kegitatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

” Alhamdulillah kegiatan kali ini juga bertepatan telah selesainya pelaksanaan ujian, pelaksanaan ujian penamatan dan ujian penaikan kelas,” Bebernya.

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut lanjutnya diharapkan dapat menjadikan kita sebagai ummat yang selalu  menjaga kebersihan hati apalagi telah menjalani penggemblengan selama bulan suci ramadhan.

“Sehingga pada akhirnya terjalin ukhuwah di antara kita semuanya sehingga bisa menjadi modal untuk bergerak di dunia pendidikan,”Urainya

Sehingga pada akhirnya dapat membantu pemerintah daerah mewujudkan visi misi yaitu masyarakat muna yang kuat, mendiri, berdaya saing dan bermatabat.

Ashar Dulu berharap dengan terselenggaranya kegiatan  halal bi halal  tersebut dapat menjalin silaturrahim sesama umat muslim dan non muslim sehingga pelaksanaan yang dilakukan itu dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Muna, Ketua TP PKK Muna, Wakapolres Muna, Ketua DPRD Muna, Kejaksaan Muna, Pengadilan Muna, Forum kombinasi Pimpinan Daerah, Para Asisten staf ali, Para Kepala UPD kepala bagian Seketarit Dearah Kabupaten Muna, Seluruh SKPD Kabupaten Muna, Para camat, Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Para Kepala Sekolah dan guru-guru sekolah. (Borju)




Bombana Terapkan Sistem Zonasi, Sekolah Favorit Belum Berlaku

Rumbia, SultraNET. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana telah memberlakukan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru Tahun 2019 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, Abdul Rauf Abidin, S.Pd, kepada awak media ini, selasa (2/7/2019) menuturkan bahwa dasar Penerapan itu berdasarkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019.

“Penerimaan saat ini kita suda berlakukan untuk tingkat Sekolah Dasar dan SMP,” Tutur Abdul Rauf.

Untuk sekolah tingkat TK tahun ini lanjut Abdul Rauf, belum diberlakukan sistem zonasi tersebut sedangkan tingkat SMA telah diberlakukan sistem zonasi namun pemberlakuan sistem zonasi nya merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sedangkan pembagian zonasi tersebut dibagi berdasarkan zona desa/kelurahan atau lokasi sekolah yang terdekat dengan alamat tempat tinggal calon peserta didik.

“Itu berlaku diseluruh SD dan SMP se Kabupaten Bombana, kita ambil contoh SMP 2 Rumbia zonasinya seperti Lauru, Doule, Kasipute, Lampopala, semua disini, sedangkan untuk kelurahan lameroro Zonasinya masuk ke SMP 29 Bombana,  jadi setelah penetapan zona ini harus daftar disana,” tegasnya.

Walaupun merujuk pada surat edaran perubahan yang mengatur tentang penerimaan kuota jalur prestasi sekolah favorit sebanyak 10% dan 5% untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah, Kata Rauf, hal itu tidak diberlakukan dengan alasan Kabupaten Bombana belum ada pembagian dan penunjukan sekolah favorit.

“Kan ada surat edaran perubahan dari permen itu, sepuluh persen sekolah favorit dan lima persen yang orang tuanya pindah, tapikan kita disini belum ada kita tentukan yang mana sekolah favorit,” Tutupnya (Reksan)

 

Reksan / Kontributor SN Bombana




Putera Bombana ini Pimpin STIMIK Bina Bangsa Kendari

Kendari, SultraNET. | Kabar membanggakan datang dari Salah satu putera terbaik Bombana, Baco, S.Kom., MM, di usia 40 tahun, sukses terpilih sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Bina Bangsa Kendari setelah unggul dari 4 kandidat lainnya.

Saat ditemui awak media ini, Selasa (02/07/2019), Ayah dari 3 orang Putera tersebut mengungkapkan Optimismenya untuk menjadikan kampus STIMIK Bina Bangsa Kendari menjadi Kampus terbaik dibidang Ilmu Teknologi Informasi.

Untuk itu, berbagai langkah dan strategi mulai ia canangkan agar kampus dengan dua jurusan unggulan yaitu jurusan Sistem Informasi (S1) dan jurusan Sistem Komputer (S1) itu dapat menjadi kampus dengan lulusan terbaik dibidang IT khususnya menjelang era industri 4.0.

“Kami berharap kedepannya kampus ini dapat mencetak lebih banyak lagi lulusan lulusan handal dibidang IT apalagi saat ini kita telah memasuki revolusi industri 4.0, yang menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation,” Urainya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut lanjutnya, pengajaran di perguruan tinggi yang dipimpinnya itupun dituntut untuk berubah, termasuk dalam menghasilkan dosen dan fasilitas yang berkualitas bagi generasi masa depan bangsa.

“Untuk meningkatkan kualitas semua dosen kita, telah di programkan untuk disekolahkan hingga program Doktor dibidang IT disamping itu Faslitas ruang lab agar nyaman telah kami lengkapi dengan ruang yang full AC serta komputer terbaru.” Pungkasnya




Wakil Bupati Baca Raperda, Sejumlah Kepala OPD Justru Asyik “Main” HP

Rumbia, SultraNET. | Merasa tidak diperhatikan, Wakil Bupati Bombana, Johan Salim, SP geram pada para pejabat eselon dan Kepala OPD Kabupaten Bombana, pasalnya saat orang nomor 2 di Kabupaten Bombana itu membaca Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, para pejabat Kabupaten Bombana itu justru asyik memainkan handphone.

” Saya membaca Raperda tapi justru mereka (kepala OPD) hanya sibuk main Hendphone (HP),” Tutur Mantan Wakil Ketua DPRD Bombana itu, Senin (1/7/2019).

Seharusnya lanjut Johan Salim, para Pimpinan OPD tersebut tidak menunjukkan sikap tak acuhnya saat pembacaan Raperda APBD 2018 tersebut karena yang dibacakan itu merupakan hasil kinerja OPD itu sendiri.

” Karena yang dibacakan itu hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya mereka menyimak agar bisa memahami,” Keluhnya.

Atas kejadian tersebut tambah Johan Salim bakal dijadikan sebagai bahan Laporan Kepada Bupati Bombana H. Tafdil agar kejadian kejadian serupa tidak terulang kembali. (Efendi)




Hadiri Halal Bi Halal Di Desa Kondongia, LM Rajiun Tumada : “Muna dan Mubar Bersaudara, Tidak Ada Perbedaan”

MUNA, SultraNET. | Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan saudara yang tidak ada perbedaan sedikitpun, hal itu disampaikan Bupati Muna Barat (Mubar) Drs LM Rajiun saat menghadiri undangan halal bi halal 1440 H / 2019 M di Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Pada hari Minggu (30/6/2019), pukul 13.50 wita bertempat di kediaman Bapak La Rono.

Mantan Kasat POl PP Provinsi Sulawesi Tenggara itu merasa tersanjung dan berterimakasih karena telah di undang ke Desa tersebut karena wilayah tersebut juga merupakan tempat ia semasih belum menjadi Bupati Muna barat.

Pada kesempatan itu juga ia sempat menyinggung adanya anggapan sebagian kalangan bahwa dalam memimpin Kabupaten Muna Barat, dirinya bersikap otoriter namun diakuinya bahwa sikap tersebut bukanlah sikap otoriter tetapi merupakan bentuk ketegasan kepada para pegawai Organisasi Perangkat Daerah agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kepentingan masyarakat

“Jadi saya sampaikan bahwa saya bukan otoriter, tetapi saya tegas kepada unsur OPD yang tidak bekerja untuk memberikan kontribusi kepentingan masyarakat.” Urainya

Ditempat yang sama, Drs La Ode Aho yang didaulat membuka kegiatan tersebut menyampaikan rasa trimakasih kepada bapak Bupati Muna Barat beserta Wakil Bupati yang telah hadir dalam acara yang selenggarakan itu dan berharap agar kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan politik.

” Untuk kunjungan beliau jangan disalah tanggapi, beliau datang untuk memupuk tali silaturahmi persaudaraan sesama umat muslim,” ucapanya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Bupati Muna Barat Drs. LM. Rajiun Tumada, Wakil Bupati Muna Barat Drs. Achmad Lamani, Sekda Muna Barat Husein Tali, Ust Abd Hak Idrus MH, Drs. La Ode Aho sanyala M.Si, Para Tokoh Adat, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Kondongia kurang lebih 300 orang. (Borju)




Tunaikan Tri dharma Perguruan Tinggi, Mahasiswa STAI YPIQ Baubau Kunjungi Panti Asuhan

Baubau, SultraNET. | Puluhan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Sulawesi tenggara berkunjung ke panti asuhan Madin Al-Ikhlas kelurahan sorowolio kota Baubau, minggu (30/06/2019).

Dalam kunjungannya, mahasiswa yang terdiri dari tiga fakultas tersebut tidak hanya datang bersilaturahmi dengan pimpinan panti asuhan atau dengan anak-anak panti semata, akan tetapi juga hadir untuk memberi bantuan berupa makanan, pakaian dan alat tulis kepada anak-anak panti setempat.

Asrul Sany dalam sambutannya menyebut kunjungan mahasiswa STAI YPIQ Baubau merupakan bentuk pengabdian terhadap masyarakat kota Baubau dan sekitarnya khususnya anak-anak panti asuhan.

“Kegiatan yang kami lakukan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kami terhadap masyarakat kota Baubau dan sekitarnya terkhusus kali ini anak-anak panti asuhan Madin Al-Ikhlas,” ucapnya.

Senada disampaikan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI YPIQ Baubau, Riswan bahwa bentuk pengabdian dimaksud merupakan bagian dari realisasi tri dharma perguruan tinggi dimana menjadi salah tujuan pengabdian kepada masyarakat.

Pimpinan panti asuhan, La Jamadi, menyambut baik sekaligus menyebut niat mahasiswa STAI YPIQ Baubau turut serta melibatkan diri ke panti asuhan yang menjadikan bentuk pengabdian dinilainya sangat mulia dan memiliki nilai ibadah.

“Kami sangat berterimakasih kepada seluruh jajaran pengelola kampus STAI YPIQ Baubau, beserta mahasiswa program studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Pendidikan Agama Islam (PAI) dan juga progam studi Pendidikan Islam anak usia dini (PIAUD), karena pada hari ini berkesempatan mengunjungi dan berbagai dengan anak-anak panti asuhan Madin Al-Ikhlas, semoga kegiatan ini bernilai ibadah dan bukan awal sekaligus akhir untuk kita saling bersilaturahmi,”tutupnya.

Laporan ; Muh. Alwi




Operasi Kemanusiaan TNI di Konut Selesai

Konut, SultraNET. | Usai melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan di Konawe Utara, Bupati Konut Ruksamin melepas Satgas Udara dan penanggulangan bencana banjir dari satuan TNI sebanyak 132 orang dari Korem 143/Ho dan 725/Woroagi, Sabtu (29/6/2019), di Kantor Bupati Konawe.

Bupati Konawe Utara, Ruksamin menyampaikan terima kasihnya kepada pihak TNI khususnya Dandim 1417/Kendari Letkol Cpn Fajar Lutvi Haris Wijaya selaku Dansatgas Udara dan kepada pilot dan Copilot yang telah berbuat maksimal dalam tugasnya menyelesaikan misi kemanusiaan di Konawe Utara.

” Berkat operasi udara, masyarakat dapat tertolong dalam pendistribusian logistik dan evakuasi korban terdampak banjir, ” kata Ruksamin, Bupati Konut sembari menambahkan bahwasanya tanpa bantuan dari Skadron Udara yang ada saat sekarang ini membantu kami, maka saya yakin bukan hanya puluhan dan bahkan bisa ribuan jatuh korban karena terisolir.

Menanggapi hal itu, Dandim 1417/Kendari Letkol Cpn Fajar Lutvi Haris Wijaya mengatakan dalam menjalankan operasi penanganan bencana banjir merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu rakyat yang terkena musibah/bencana banjir.

“Selama kurang lebih tiga pekan keberadaan helikopter BNPB Pusat sangat membantu mempercepat penyaluran bantuan logistik dan memudahkan evakuasi masyarakat yang sakit ke RSU Konut,” kata Letkol Cpn Fajar Lutvi Haris.

Upacara pelepasan satgas berlangsung dengan penuh haru. Tampak keharuan tergambar nyata sebagai bentuk ucapan terimakasih dari kalangan masyarakat kabupaten Konawe dan pemerintah daerah kabupaten Konut.




KPK RI Turun Tangan Atasi Persoalan Aset Kota Baubau dan Pemkab Buton

Baubau, SultraNET. | Persoalan sengketa aset antara pemerintah kota Baubau dan Pemkab Buton kini picu KPK untuk bertindak tegas. Tim KPK RI, memanggil pemerintah kabupaten Buton, guna penyelesaian persoalan aset bak benang kusut tersebut.

Koordinator Wilayah (Korwil) Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sultra, Adlinsyah Nasution menuturkan, Persolaan aset daerah antara Pemerintah kota Baubau dan buton sudah seharusnya diselesaikan. Pasalnya, masalah tersebut sudah berlangsung dalam kurun waktu 18 tahun sejak Buton mekar menjadi daerah otonom.

“Saya mendengar ada banyak aset yang bersengketa dengan Pemkab Buton, padahal sengketa itu sudah sejak tahun 2001 dan sampai sekarang belum selesai,” beber Adlinsyah, usai rapat tertutup dengan Pemerintah Kota Baubau, Rabu (26/06/2019) kemarin.

Meski telah mengantongi berbagai jenis aset itu, Adlinsyah enggan menyebutnya secara terpirinci aset apa saja yang bakal dipersoalkan.

“Intinya banyak aset yang terbengkalai saat ini di Baubau makanya besok saya akan panggil pemkab Buton,” tandasnya.

Bukan hanya itu, Adlinsyah juga menyebut persoalan Aset yang bertahun-tahun belum dikembalikan oleh para mantan pejabat Kota Baubau.

“Pokoknya yang mobil di mantan pejabat itu, kembalikan,” tegasnya

“Aset ini harus dioptimalkan, kalau namanya aset kendaraaan harus digunakan oleh orang yang berhak, kalau orang tidak berhak menguasai aset itu, berarti ada apa”. Pungkasnya

Untuk diketahui agenda utama Kehadiran KPK RI di Kota Baubau pertama adalah terkait Monitoring Centre for Prevention (MCP), berupa fungsi Pencegahan yang harus diselesaikan serta terkait persoalan aset dan peningkatan hasil pajak daerah.

Laporan ; Muh. Alwi