Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar penyambutan dan ramah tamah untuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bombana yang baru, Andi Helmi Adam, S.H., M.H., menggantikan Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H. Bertempat di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Selasa malam, 29 Juli 2025.

Penyambutan ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian Kajari sebelumnya, sekaligus pengantar tugas bagi pejabat baru dalam menjalankan peran penegakan hukum di wilayah Bombana.

Kajari Andi Helmi Adam menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia juga memperkenalkan perjalanan kariernya yang panjang di institusi kejaksaan, mulai dari Kalimantan, Sulawesi Selatan, hingga terakhir di Sumatera.

“Saya datang ke Bombana dengan niat baik dan semangat pengabdian. Saya berharap dapat diterima dengan tangan terbuka, dan saya siap mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ucapnya.

Suami Rahmawati A. Helmi itu menegaskan bahwa peran kejaksaan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawasi dan mengawal program pembangunan, terutama proyek strategis daerah.

“Kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan memberi rasa aman bagi para pelaksana,” tuturnya.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. yang mewakili Bupati H. Burhanuddin karena sedang melaksanakan ibadah umrah, menyampaikan terima kasih atas dedikasi Kajari sebelumnya dan menyambut kehadiran Kajari baru dengan penuh optimisme.

“Selamat datang di Bombana, Pak Kajari. Kami siap bersinergi dan mendukung tugas-tugas kejaksaan demi kemajuan daerah ini. Bombana dikenal sebagai daerah yang aman dan masyarakatnya hidup rukun. Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik, penegakan hukum dan pembangunan akan berjalan seiring,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menambahkan bahwa Kejari sebelumnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pemkab Bombana dan hampir tidak pernah absen dalam kegiatan pemerintahan.

“Semoga semangat kebersamaan ini dapat diteruskan bahkan ditingkatkan oleh Pak Helmi Adam,” imbuhnya.

Ia berharap sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Bombana semakin kuat dalam menjaga stabilitas dan membangun daerah ke arah yang lebih baik.

Nampak hadir dalam acara tersebut Jajaran Forkopimda, Ketua dan anggota DPRD, Pj. Sekda, asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat, dan jajaran Kejaksaan Negeri Bombana, serta tamu undangan lainnya. (IS)

Jakarta, sultranet.com – Organisasi Pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) resmi menyerahkan dokumen persyaratan awal untuk mendaftarkan diri sebagai calon konstituen Dewan Pers tahun 2025. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, kepada Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Organisasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, MH, di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih No. 32–34, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.

Dalam agenda penyerahan dokumen itu, Mahmud didampingi Ketua Divisi Humas dan Komunikasi DPP PJS, Muhammad Yasir, serta Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan DPP PJS, Wina Alfianti.

Mahmud mengatakan, penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari komitmen PJS untuk mengambil peran dalam pembenahan ekosistem pers nasional secara legal dan profesional.

“Kami merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 07/Peraturan-DP/V/2008 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai dasar pendaftaran. Prinsipnya, kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Pers,” ujar Mahmud.

Surat resmi DPP PJS bernomor 13/EKS/PJS/DPP/VII/2025 tertanggal 28 Juli 2025 menjadi pengantar dalam proses pendaftaran tersebut. Dokumen awal yang diserahkan meliputi fotokopi akta notaris pendirian PJS, salinan SK Kementerian Hukum dan HAM RI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PJS, struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat, serta surat keputusan pembentukan 16 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS.

Yogi Hadi Ismanto menyambut baik proses yang dilakukan PJS dan menyatakan bahwa langkah itu adalah hak setiap organisasi pers.

“Secara pribadi, saya mendukung rencana pendaftaran ini. Selanjutnya, keputusan akhir ada di tangan anggota Dewan Pers,” kata Yogi kepada Ketua Divisi Humas dan Komunikasi DPP PJS usai menerima dokumen.

PJS saat ini telah memiliki jaringan di 27 provinsi dengan jumlah anggota aktif mencapai 1.200 wartawan yang bekerja di media siber. Dari jumlah tersebut, sebanyak 164 wartawan telah mengantongi Sertifikat Kompetensi Wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diinisiasi oleh PJS.

Mahmud menegaskan bahwa PJS terus berupaya menghadirkan wartawan yang profesional, berintegritas, dan kompeten.

“Kami terus mendorong lahirnya jurnalis yang berintegritas, kompeten, dan profesional, sesuai visi organisasi dengan menggelar UKW di setiap daerah yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dalam naungan Dewan Pers,” pungkasnya. (IS)

Kendari, sultranet.com – Pendaftaran calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup pada Jumat malam, 26 Juli 2025 pukul 24.00 WITA. Tiga kader terbaik Hanura dinyatakan resmi mendaftar dan akan bersaing memperebutkan posisi Ketua DPD Partai Hanura Sultra periode 2025–2030.

Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda), Ahmad Muhaimin, menyampaikan bahwa dari lima orang yang mengambil formulir pendaftaran, hanya tiga yang mengembalikan dokumen secara lengkap hingga batas waktu yang ditentukan.

“Jadi hanya tiga kandidat yang kami nyatakan resmi mendaftar karena sampai penutupan tadi malam, hanya tiga orang yang mengembalikan dokumen pendaftaran,” ujar Ahmad Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, Sabtu, 27 Juli 2025 di Kendari.

Ketiga kandidat tersebut adalah Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, SE, MH yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi Sultra, Muhamad Rum, SE yang merupakan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sultra, dan Ali Kamar Halim, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Wakatobi.

Sementara dua tokoh lainnya, yakni La Baso, S.Pd, M.Pd (mantan Sekretaris DPC Hanura Muna Barat) dan La Ode Muh. Al Fajir (non kader) tidak mengembalikan formulir pendaftaran hingga tenggat waktu.

Panitia Musda selanjutnya akan menyusun berita acara resmi yang memuat ketiga nama pendaftar dan melaporkannya ke Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Hanura Sultra, Patrice Rio Capella, untuk diteruskan ke Tim Musda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

“Panitia hanya mengakui tiga pendaftar yang mengembalikan berkas. Ketiganya akan dimasukkan dalam berita acara dan diusulkan ke DPP sebagai calon Ketua DPD Partai Hanura Sultra,” jelas Cak Imin, yang juga anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dua periode.

Proses Musda selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan verifikasi, pemaparan visi-misi, hingga pemilihan calon ketua oleh forum Musda dan DPP. Panitia berharap seluruh proses berlangsung demokratis dan menjaga soliditas partai.

Musda Hanura Sultra tahun ini menjadi momentum strategis untuk memilih pemimpin baru yang mampu memperkuat konsolidasi dan membawa partai semakin diterima masyarakat.

Tag:
Frasa kunci:
Topik:

Kolaka Utara, sultranet.com – Kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Kolaka Utara tahun 2025 resmi dimulai. Upacara pembukaan berlangsung khidmat di salah satu hotel di Lasusua, dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH. Minggu (27/7)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kolaka Utara ini diikuti 70 pelajar terpilih, terdiri dari 35 putra dan 35 putri hasil seleksi ketat dari berbagai sekolah se-Kabupaten Kolaka Utara. Mereka akan menjalani pelatihan hingga 17 Agustus 2025 dalam rangka persiapan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian penting dari proses pembentukan karakter generasi muda yang cinta tanah air dan bangsa.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk pembangunan karakter bangsa. Kita ingin nilai-nilai patriotisme dan semangat kebangsaan tertanam kuat dalam diri anak-anak kita,” ucap Nurrahman.

Ia juga mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh proses dengan semangat dan tanggung jawab. “Dari sekian banyak pelajar di Kolaka Utara, kalianlah yang terpilih. Jalani amanah ini dengan kedisiplinan dan kebanggaan. Ini kepercayaan dari negara dan masyarakat,” tegasnya.

Pelatihan ini turut dihadiri oleh Plh. Sekda H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, serta kepala OPD lingkup Pemkab Kolaka Utara. Bupati juga berharap kolaborasi yang solid antara pelatih, panitia, dan peserta menjadi kunci kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Menariknya, selain 70 peserta tingkat kabupaten, dua pelajar terbaik Kolaka Utara juga diberangkatkan sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai pemusatan latihan Paskibraka bukan hanya simbolik, tetapi sarat makna strategis dalam membentuk jati diri generasi muda.

“Paskibraka adalah wadah pembinaan mental dan nasionalisme yang nyata. Mereka tidak hanya belajar baris-berbaris, tapi juga belajar tentang tanggung jawab, disiplin, dan mencintai bangsa. Ini adalah bentuk nyata dari investasi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa publikasi kegiatan semacam ini sangat penting untuk menumbuhkan inspirasi dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

“Anak-anak kita harus punya kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air. Melalui pelatihan ini, kita semua diajak untuk kembali menyemai nilai-nilai itu,” pungkas Syahlan. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Pj. Sekretaris Daerah Kolaka Utara (Kolut) H. Muh. Idrus, S.Sos., M.Si. kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 2025–2030 dalam Konferensi Kabupaten yang digelar di Aula Puri Yasmin Lasusua, Sabtu, 26 Juli 2025.

Konferensi ini dibuka langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH, dan turut dihadiri oleh perwakilan PGRI Sulawesi Tenggara, Dr. Kasmawati, S.Pd., M.Pd., pengurus PGRI Kolaka Utara, serta guru-guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara menyampaikan bahwa PGRI merupakan kekuatan positif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pendidikan.

“Kehadiran PGRI ini untuk menghimpun kekuatan. Ketika para guru bersatu dalam organisasi ini, akan tercipta kekuatan besar untuk mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengisi pembangunan,” kata Nur Rahman.

Sementara itu, Dr. Kasmawati yang hadir mewakili Ketua PGRI Sultra mengungkapkan apresiasinya terhadap capaian PGRI Kolaka Utara yang dinilai menjadi salah satu organisasi terbaik di provinsi.

“PGRI Kolaka Utara menjadi satu dari sedikit cabang yang mampu mengangkat Bupatinya hingga dianugerahi Wija Praja Nugraha. Itu pencapaian luar biasa,” ucap Kasmawati.

Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus. “Orang hebat bukan yang bekerja sendiri, tetapi yang mampu menggerakkan orang-orang hebat di sekitarnya,” tambahnya.

Setelah penetapan, Kasmawati langsung melantik Idrus sebagai Ketua PGRI Kolaka Utara di lokasi dan hari yang sama. Usai pelantikan, Idrus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin kembali organisasi guru tertua ini.

“Kita harus belajar dari masa lalu. Yang kurang akan kita benahi, yang baik akan kita lanjutkan dan tingkatkan. Terima kasih atas amanah yang kembali diberikan kepada saya,” ujarnya.

Idrus yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan juga Penjabat Sekda Kolaka Utara menyatakan siap mendorong sinergi yang lebih kuat antara guru dan pemerintah daerah demi kemajuan pendidikan.

Konferensi ini juga mendapatkan perhatian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara. Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo, Syahlan Launu, SH, menyebut keberlanjutan kepemimpinan Idrus akan memperkuat kolaborasi pendidikan dan komunikasi publik.

“PGRI adalah mitra strategis. Kepemimpinan Pak Idrus yang sudah terbukti mampu menyatukan para guru akan terus kami dukung. Ini menjadi modal besar untuk memperkuat literasi publik di bidang pendidikan,” ucap Syahlan.

Konferensi Kabupaten ini menjadi momen konsolidasi organisasi sekaligus semangat baru bagi insan pendidik di Kolaka Utara dalam membangun generasi yang cerdas dan berkarakter. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Ketua TP PKK Kabupaten Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nurrahman, resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Kolaka Utara. Pengukuhan dilakukan secara serentak bersama 17 Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Sultra, dalam sebuah upacara resmi di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur, Kendari.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya, memperkuat sinergi pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan budaya baca dan pendidikan anak usia dini yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menekankan bahwa peran Bunda Literasi dan Bunda PAUD sangat strategis dalam membangun karakter generasi sejak usia dini. “Peran para bunda tidak hanya simbolis, tetapi menjadi ujung tombak penggerak literasi keluarga dan PAUD berkualitas di daerah masing-masing,” ujarnya.

Andi Nurhayani menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendukung program-program literasi dan PAUD di Kolaka Utara. Ia menilai, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan generasi cerdas dan berkarakter yang dimulai dari usia dini. “Mari secara bersama kita bersinergi untuk menciptakan generasi bangsa dimulai dari usia dini,” tegasnya.

Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kolaka Utara dalam mempertegas peran perempuan, khususnya dalam sektor pendidikan dan pengembangan literasi keluarga. Dengan adanya Bunda PAUD dan Bunda Literasi, diharapkan program-program pembinaan anak usia dini serta gerakan membaca di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat bisa lebih terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, keberadaan Bunda PAUD dan Bunda Literasi diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat hingga ke tingkat desa, serta menjadi motivator dalam menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Pemerintah daerah juga mendorong agar gerakan literasi tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, melainkan menyasar daerah pelosok agar akses terhadap pendidikan dasar dan budaya baca dapat merata.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program literasi dan PAUD berjalan secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan peran aktif para bunda di lapangan, Kolaka Utara menatap optimistis masa depan generasi muda yang lebih berkualitas, madani, dan siap bersaing secara global. (IS)

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi membentuk Panitia Pelaksana Program Beasiswa Bombana Berani dan Beasiswa Berani Berprestasi tahun 2025. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.2.2-1589 Tahun 2025 tertanggal 23 Juli 2025.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bombana, Hj. Suarni, SP., MP. ditunjuk sebagai Ketua Tim Panitia. Ia menegaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan langkah awal untuk memastikan proses seleksi dan penyaluran beasiswa berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.

“Panitia ini akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari seleksi, verifikasi hingga validasi di perguruan tinggi. Kami berkomitmen menjaga integritas agar beasiswa ini benar-benar dinikmati oleh putra-putri Bombana yang berhak,” ungkap Hj. Suarni.

Dalam susunan panitia, Bupati Bombana, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Bombana ditetapkan sebagai pengarah, sementara Pj. Sekretaris Daerah Bombana bertindak sebagai penanggung jawab. Susunan kepanitiaan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah terkait, pejabat teknis, hingga unsur pers.

Tim seleksi terdiri atas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Bagian Hukum Setda, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo setempat. Selain itu, sejumlah wartawan lokal juga dilibatkan dalam kepanitiaan ini.

Lebih lanjut, Pemkab Bombana juga membentuk Tim Administrasi dan Verifikasi Faktual yang dibagi ke dalam tiga wilayah besar, yaitu Rumbia dan pemekarannya, Kabaena dan pemekarannya, serta Poleang dan pemekarannya. Tim ini bertugas memverifikasi data calon penerima dan melakukan validasi ke perguruan tinggi.

“Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Bombana yang putus kuliah hanya karena kendala biaya,” tegas Hj. Suarni.

Dengan adanya panitia resmi, Pemkab Bombana berharap program beasiswa tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberi manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk melihat susunan panitia lengkap silahkan klik Link dibawah ini :

[SALINAN-ASLI] SK PEMPENTUKAN PANITIA BEASISWA BOMBANA BERANI DAN BEASISWA BERANI BERPRESTASI TAHUN 2025

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana menandatangani Pakta Integritas sekaligus penyerahan Surat Perintah Pengamanan dan Pembangunan Strategis (PPS) dalam sebuah seremoni resmi di Aula Kejaksaan Negeri Bombana, Selasa, 23 Juli 2025.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan program strategis pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Bombana. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan melalui PPS bukanlah bentuk intervensi, melainkan dukungan konkret dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah potensi penyimpangan. Tugas kami adalah mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tegas Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang konstruktif dengan setiap instansi teknis yang membutuhkan pendampingan, termasuk Dinas Pariwisata Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., melalui Sekretaris Dinas, Sarwana Amir, Sp., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum dari Kejari. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Kami siap bekerja secara profesional dan akuntabel. Pendampingan dari Kejari menjadi bekal penting bagi kami untuk melangkah lebih percaya diri, tanpa rasa khawatir, namun tetap patuh pada aturan,” ujarnya.

Sarwana menambahkan bahwa pihaknya akan menjadikan kerja sama ini sebagai momentum refleksi dan penguatan internal di tubuh Disparpora Bombana agar program-program strategis kepariwisataan dapat terlaksana secara maksimal, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu mengangkat potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor, memperkuat pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, dan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan yang bersih dan berkualitas.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran Kejari dan Disparpora sebagai simbol sinergitas dan komitmen bersama menuju tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan terpercaya di Kabupaten Bombana.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus menggenjot percepatan pembangunan kawasan industri smelter yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rapat strategis bersama manajemen PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP) di Jakarta, Senin (21/7/2025), Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar memimpin langsung pembahasan penting tersebut, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Direktur PT KRIP, Mr. Kevin.

Pertemuan ini juga dihadiri Pls. Sekretaris Daerah H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., bersama para kepala dinas terkait, termasuk Kadis PUPR, Kadis Perumahan, Kadis Perikanan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Plt. Kadis Perindustrian, Sekretaris Dinas PTSP, dan Sekretaris Bappeda. Fokus utama diskusi adalah menuntaskan seluruh tahapan administrasi dan teknis untuk memastikan proyek pembangunan smelter bisa dimulai pada 2026.

“Kita menyepakati target bersama, yakni tahun 2026 pembangunan smelter sudah on progress. Seluruh kelengkapan administrasi dan kesiapan lainnya kita dorong untuk dituntaskan di tahun ini,” ujar Pls. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus. Ia menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini karena menyangkut harapan besar masyarakat.

Menurut Idrus, kehadiran industri smelter bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyentuh langsung masalah-masalah fundamental daerah, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. “Fenomena lapangan kerja di Kolaka Utara menjadi tantangan utama. Maka, kehadiran smelter ini harus mampu menjawab itu. Dan tadi sudah disepakati, PT KRIP mengutamakan tenaga kerja lokal Kolaka Utara dalam proses rekrutmen,” tegasnya.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi harapan besar dari pemerintah daerah. Idrus mengatakan, dengan beroperasinya smelter, geliat ekonomi lokal di berbagai sektor akan terdongkrak. “Proyek ini juga diharapkan mendongkrak PAD dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pihak PT KRIP dalam pertemuan itu juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan dan menjaga stabilitas iklim investasi di Kolaka Utara. Perusahaan yang menggandeng investor asing seperti Huayu Group ini menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam merealisasikan investasi besar tersebut.

“Stabilitas daerah adalah syarat mutlak dalam menarik investasi. Karena itu kami juga memberikan garansi keamanan untuk menghadirkan investor luar negeri untuk mendukung realisasi proyek ini,” tutup Idrus.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan smelter ini kepada masyarakat. “Kami akan aktif menyampaikan perkembangan proyek ini agar masyarakat tahu dan turut mendukung. Ini momentum besar bagi Kolaka Utara untuk maju bersama,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan investor seperti PT KRIP menjadi bukti bahwa Kolaka Utara serius menciptakan iklim investasi yang ramah dan terbuka. “Transparansi dan komunikasi menjadi kunci utama. Kami pastikan keterbukaan informasi kepada publik terus kami jaga,” pungkasnya.

BOMBANA, Sultranet.com – Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menggelar pertemuan penting bersama para pemangku kepentingan, Senin (07/07/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) cetak sawah yang akan dilaksanakan tahun ini.

Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Bombana dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa dari berbagai kecamatan yang wilayahnya akan menjadi lokasi program cetak sawah. Hadir pula tim konsultan dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, dipimpin oleh Dr. Samsu Alam, SP., MP., serta jajaran pejabat teknis Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, SH, dalam arahannya menekankan bahwa percepatan pelaksanaan SID harus sejalan dengan kualitas desain yang matang agar hasilnya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tim teknis, hingga masyarakat desa.

“Percepatan SID ini harus kita kawal bersama. Kualitas desain menjadi kunci agar cetak sawah benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya tegas.

Sarif juga mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk aktif mendukung proses percepatan SID, termasuk dalam hal koordinasi di lapangan dan pengumpulan data awal. Dukungan pemerintah desa dinilai sangat penting untuk memperlancar proses di wilayah masing-masing.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Rahmatia, SP., MP. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SID cetak sawah tahun 2025 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendukung program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Kami berharap semua kepala desa dapat berperan aktif. Ini bukan hanya proyek pertanian, tapi langkah bersama membangun ketahanan pangan daerah,” katanya.

Program cetak sawah ini direncanakan akan membuka lahan baru seluas 750 hektar pada tahun 2025. Lahan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Rarowatu, Mataoleo, Poleang Utara, Tontonunu, dan Poleang Tenggara. Potensi lahan yang luas dan dukungan masyarakat menjadi modal besar untuk keberhasilan program ini.

Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, SKM., M.Kes, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat akan menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi cetak sawah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi setiap tahapan agar program berjalan lancar.

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan program cetak sawah ini dapat segera terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi petani. Kehadiran lahan baru ini tidak hanya menambah luas tanam, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana. (adv)