Bombana, SultraNET. | Kabar Gembira  dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana untuk Pelajar dan Mahasiswa Asal daerah penghasil Emas itu, Pasalnya pada tahun Ajaran 2019 ini, Mahasiswa Akan menerima Kucuran Bantuan Studi melalui Program “Gembira Cerdas” setiap Semesternya dengan nominal Tiga Juta Rupiah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, Abdul Rauf Abidin, S. Pd telah menyusun rencana Tahapan penyuksesan Program Pemerintah yang diperuntukan bagi mahasiswa yang tidak mampu itu.

Dikatakannya, program Gembira Cerdas untuk TA. 2019 diupayakan bisa tersalur pada Bulan Maret dan September 2019.

“Dalam waktu dekat ini, Kami segara melalukan tahapan untuk Verifikasi untuk Semester Genap ini dengan melayangkan surat di setiap Perguruan Tinggi sehingga pada bulan Maret nanti sudah bisa tersalur,” terang Rauf A. Kepada Jurnalis Harapansultra.Com saat di temui diruangkerjanya pada Senin (28/01/2019).

Sedangkan Untuk tahapan Kedua tambah Rauf, Penyaluran akan diupayakan bisa dilaksanakan pada bulan september.

Pihaknya menerangkan bahwa dalam proses Verifaksi tetap menggunakan Standar syarat seperti penyaluran pada Program Gembira Cerdas di Tahun 2018.

“Untuk tahapan Verifikasinya, kami tetap mengacu pada standar yang sama dengan penyaluran tahun 2018 kemarin,” tambahnya.

Justru yang menjadi prioritas menurutnya, pada tahapan Sebelumnya Kuota tidak terpenuhi baik Program Bidikmisi maupun Gembira Cerdas, maka pada Tahun Anggaran 2019 Kuota akan diupayakan agar Terpenuhi yakni 500  untuk Gembira Cerdas dan 100 penerima untuk Bidikmisi.

MUNA, SultraNET. | Ditolaknya usulan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Muna oleh DPRD dinilai sangat merugikan masyarakat.

Dirut PDAM Muna, Nuryayat Fariki, mengaku heran ketika para wakil rakyat mengeluarkan usulan anggaran itu dari APBD dan dikembalikan ke Pemkab. Padahal, anggaran dana tersebut akan digunakan untuk hibah air minum perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagai pancingan untuk mendapatkan dana hibah dari pusat.

“Dana itu sebagai komitmen Pemkab melalui PDAM untuk  mendapatkan dana hibah dari pusat. Sekarang karena gagal, maka hibah dari pusat tidak jadi,” ungkap Nurhayat kepada media ini, umat (25/01/2019).

Menurutnya, seharusnya DPRD berpikir rasional terkait penyertaan modal itu, karena  itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat diwilayah Laino, Wamponiki Pantai, Lagasa dan masyarakat Kota Raha, apalagi DPRD telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal di tahun 2016 lalu.

” Menjadi lucu ketika dewan mengeluarkan anggaranya dari dokumen APBD. Ini sama menjilat ludah sendiri dan bukti bahwa mereka tidak berpihak pada masyarakat. Mereka lebih menyetujui anggaran Rp 1,5 M untuk penelitian yang belum jelas asas manfaatnya” Keluhnya

Apalagi Penolakan dana itu dikait-kaitkan keranah politik. DPRD mengganggap dana itu untuk kepentingan politik. Padahal itu tidak benar. Sesuai rencana dana tersebut akan digunakan di bulan Mei.

” Jadi tidak ada kaitanya dengan Pilcaleg atau apa dana itu juga akan diganti di bulan September,” Bebernya

Saat pembahasan Anggaran pun, para wakil rakyat itu tidak pernah memberi ruang baginya untuk menjelaskan penggunaan dana tersebut namun tiba-tiba saja, anggaran itu dikeluarkan.

“Saya diundang hanya saat rapat gabungan komisi. Itupun tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Tiba-tiba saja dewan mengeluarkan anggaranya dan dikembalikan ke Pemkab,” ucapnya

Selain itu Yayat mengungkapkan bahwa dana pinjaman Rp 10 Milyar untuk instalasi jaringan perpipaan di Kecamatan Kontunaga dan Loghia yang melekat di Dinas PUPR, tidak ada kaitanya dengan usulan penyertaan modal itu.

“Tidak ada hubunganya. Pernyertaan modal itu untuk memenuhi kebutuhan air minum MBR diwilayah perkotaan,” bebernya.

Kini bantuan hibah dari pusat tinggalah kenangan. Sekitar 2.000 masyarakat yang telah mendaftar untuk mendapatkan air bersih hanya bisa gigit jari akibat penolakan anggaran oleh DPRD Muna.

Untuk itu Yayat akan terus berusaha untuk mendapatkan hibah tersebut. Kini surat-surat administrasi yang dibutuhkan seperti, Perda penyertaan modal, idele kapasiti dan surat minat bupati telah disiapkan.

“Dengan terpaksa, kita harus bersabar tahun depan (2020). Karena kalau untuk APBD-P tidak memungkinkan lagi,”pungkasnya

Kendari, SultraNET. | Istri Wali Kota Kendari Sri Lestari,S.Pd., M.Si resmi menjabat sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Kendari sisa masa bakti 2017-2022. di lantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sultra Agista Ali Mazi

Dalam sambutanya, Kamis (24/1/19). Agista Ali Mazi menjelaskan, gerakan PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga demi membangun kesejahteraan masyarakat yang menjadikan keluarga kedesaan dan perkotaan sebagai sasaran utama.

Selain itu, kata Agista, Dekranasda bertujuan untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya melalui pembinaan dan pengembangan seni kerajinan yang ada  untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan para perajin.

“Dengan jabatan yang diemban di harapkan mampu menguatkan sepuluh program pokok PKK serta meningkatkan preJstasi melalui inovasi kearifan lokal. Salah satu caranya yaitu, pembinaan yang berkesinambungan secara berjenjang,” ungkap Agista

Menanggapi hali itu, Ketua Tim Pembina TP-PKK Kota Kendari, Sulkarnain mengatakan, dengan keragaman dan potensi yang dimiliki Kota Kendari, baik meliputi makanan khas, tenunan dan berbagai kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat, peran PKK sangat penting sebagai mitra kerja pemerintah kota. Dalam berkontribusi tim PKK akan mendukung peningkatan pembangunan daerah mulai dari unit terkecil di masyarakat melalui program pokoknya.

“Mari senantiasa kita meningkatkan semangat kerja dan jiwa patriotisme, inovasi dan kreatif serta sadar akan komitmen, tugas dan tanggung jawab dalam memajukan daerah yang kita cintai ini,” tutupnya.

MUNA, SultraNET. | Usulan anggaran sebesar Rp 2 miliar buat penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Muna ditolak oleh DPRD. Anggaran tersebut selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

” Untuk itu Kita kembalikan ke Pemkab untuk digunakan pada program lain. Kalau untuk penyertaan modal di PDAM tidak boleh,” kata  Irwan.

La Irwan, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muna mengatakan pada media ini, kamis (24/01/2019) bahwa penyertaan modal itu ditolak lantaran pihak PDAM belum melakukan presentase untuk penggunaan dana itu.

Ditambah lagi bila untuk kebutuhan air bersih telah dianggarkan melalui dana pinjaman di bank sebesar Rp 10 miliar.

“Bagaimana mau ada penyertaan modal lagi, sementara untuk air bersih sudah ada pinjaman. Ini menjadi rancu,”  katanya.

Lanjut politisi Hanura itu, anggaran Rp 10 M untuk perpipaan itu melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, bila nantinya pekerjaan tersebut telah selesai, maka akan diserahkan ke PDAM sebagai penyertaan modal Pemkab.

“PDAM yang akan kelola sebagai penerima manfaat” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Muna, Abdul Radjab Biku menerangkan, pengalihan usulan anggaran Rp 2 miliar itu merupakan suara dari seluruh fraksi yang dibawa paska rapat gabungan komisi.

“Alasanya sangat jelas. Karena kalau pekerjaan nantinya yang di PU itu selesai, maka akan diserahkan ke PDAM sebagai penyertaan modal,” jelasnya.

Bombana, SultraNET. | Tiga anggota KPU Kabupaten Bombana, menyusuri tiap desa di Kecamatan Rarowatu, Rabu (23/1/2019) lalu. Mereka keluar masuk rumah-rumah warga yang teridentifikasi sebagai pemilih penyandang disabilitas, memberi informasi soal Pemilu 2019 sekaligus ajakan mencoblos ke TPS, 17 April mendatang.

Setidaknya, ada 27 pemilih yang hari itu disasar. Metodenya, para komisioner bersama PPK, PPS termasuk Relawan Demokrasi (Relasi) menyambangi tiap rumah pemilih yang teridentifikasi disabilitas.

“Kami anggap cara ini (mengunjungi ke rumah), lebih manusiawi,” kata Abdi Mahatma, komisioner KPU Bombana, soal alasan sosialisasi door to door itu.

Bersama dua anggota KPU Bombana lain, Kasjumriati Kadir dan Soeherman, mereka menemui para calon pemilih di rumahnya, berbincang dengan empati, dan menyampaikan bila Pemilu akan segera digelar.

“Mereka juga kami kenalkan soal 5 surat suara, jumlah dan nama Peserta Pemilu,” tambah Kordiv Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Bombana itu.

Menariknya, rata-rata para penyandang disabil, lebih paham jika diedukasi dengan pendekatan bahasa lokal. Komunikasi dengan berbahasa ibu, yakni Bahasa Moronene diselingi dengan candaan khas lokal, ternyata mencairkan suasana.

“Kebetulan, saya bisa berkomunikasi dengan bahasa lokal, jadi sangat membantu sosialisasi. Sesekali kita juga sampaikan rasa simpati terhadap situasi mereka, dan doa agar bisa segera lebih baik kondisinya,” tambah Abdi.

Seorang penyandang disabilitas bernama Irsan, mengaku sangat senang KPU Bombana bisa berkunjung ke rumahnya, yang berlantai tanah dengan dinding papan yang sudah lapuk tersebut. Menurutnya, meski tak bisa melihat, ia selalu berusaha ke TPS saat pemilihan.

“Saya juga kan punya hak pak, Insya Allah saya ke TPS nanti,” kata pria yang mengaku bekerja sebagai pemanjat kelapa ini.

Di Desa Taubonto, lain lagi. Seorang perempuan tua yang tuna netra dan rungu, menangis ketika anggota KPU Bombana mendatangi kediamannya. Perempuan yang saat masih sehat bekerja sebagai dukung bersalin ini khawatir jika usianya tak panjang lagi, dan tak bisa sempat ke TPS.

Selain di Rarowatu, sehari sebelumnya, tiga anggota KPU Bombana yakni Abdi Mahatma, Kasjumriati Kadir dan Muh Safril juga menggelar sosialisasi di Kecamatan Matausu, sebuah wilayah dengan medan yang sulit dijangkau. Sasaranya adalah pemilih perempuan.

Untuk sampai ke lokasi sosialisasi, harus dengan kendaraan khusus. Roda empat, harus double handle. Sedangkan roda dua, lebih mudah dengan motor jenis trail.

“Kalau sedang hujan, bukan hanya lumpur dan jalan licin, kadang harus berhadapan dengan tiga anak sungai yang meluap,” kata Kasriwanto, Ketua PPK Matausu.

Rumbia, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat kucuran anggaran senilai Rp 6,5 miliar untuk pembangunan pelabuhan di Desa Paria, Kecamatan Poleang Tengah. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bombana Syahrun, ST  mengungkapkan, usulan pembangunan pelabuhan itu diusulkan sejak tahun 2018 lalu dan Kemendes PDTT merespon usulan itu melalui DAK Afirmasi dengan dukungan berbaagai indikator serta dokumen yang ada.

“Alhamdulillah, pembangunan pelabuhan yang kami usulkan dapat jawaban dari pemerintah pusat dan di dua desa yakni Desa Paria dan Desa Mulaeno  akan di kerjakan tahun ini melalui pelelangan,” ungkap Syahrun di Rumbia, Rabu (23/1/2019).

Pembangunan pelabuhan tersebut lanjut syahrun disebabkan kondisi fisiknya yang cukup memprihatinkan. Mengingat wilayah tersebut sangan strategis dan dapat menjadi akses ke beberapa pulau yang ada di bombana, juga dapat memudahkan akses ke pulau buton, pajaladan bajoe.

” Mudah mudahan rencana pembangunan pelabuhan ini dapat membantu masyarakat Poleang menuju daerah lain tanpa harus memutar lagi melalui Pelabuhan Kasipute” Bebernya.

Selain itu, saat ini pihaknya tengah mengupayakan pembangunan pelabuhan di wilayah Kabaena.

“ Kami menargetkan dapat membangun pelabuhan di kabaena, meski anggaran cukup besar. Kami masih sementara melengkapi dokumennya untuk diusulkan ke Kemendes PDTT,” tutupnya. (Efendi)

Wakatobi, SultraNET. | Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan gelombang tinggi mencapai 4.0 meter pada akhir januari 2019 yang akan melanda beberapa wilayah perairan di indonesia termasuk Kepulaun Wakatobi Sulawesi tenggara (Sultra).

Pelaksana Kepala Syahbandar wilayah kerja I pelabuhan wanci, Abdul Rahim menghimbau agar nelayan yang befaktifitas disekitar Peraian kepulauan Wakatobi menunda keberangkatannya.

“Bagi para nelayan yang ingin berangkat menuju bagian selatan, contohnya kapal dari wanci menuju wakatobi dua agar menunda keberangkatan,” ujarnya.

Sedangkan untuk kapal yang beroparasi di wilayah bagian utara seperti kapal yang menuju bau-bau dan kendari dipersilahkan oleh syahbandar.

“Asal jangan kapal kapal kecil, kapal pelni kami persilahkan,”ucapnya.

Selain gelombang tinggi, diperkirakan wilayah yang masuk dalam wilayah sulawesi tenggara akan berpotensi hujan lebat.