Bombana, SultraNET. | Rapat Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana (7/1/2018) mendadak kacau pasalnya Para Wakil Rakyat itu tidak saja beradu argumen bahkan beradu Fisik hingga yang paling parah Ketua DPRD Bombana, Andi Firman, SE., M.Si mengacungkang Keris mengancam anggota DPRD lainnya.

Dari informasi yang dihimpun media ini, kekacauan tersebut terjadi akibat protes para anggota DPRD terhadap sang Ketua karena pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) para anggota Dewan yang terhormat tersebut tidak dibayarkan ditahun 2018 sedangkan sang Ketua dibayarkan sepenuhnya.

Bukan itu saja, masih dari sumber yang minta identitasnya tidak dipublikasi, diduga kuat protes tersebut juga terkait Indikasi adanya dana siluman ditubuh DPRD Bombana, dikatakan dana Siluman tersebut karena dana tersebut tiba tiba muncul dalam APBD padahal tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (banggar).

“Ada beberapa proyek di DPRD Tidak pernah dibahas di Banggar dan Dana itu seharusnya untuk pembayaran SPPD Anggota yang dialihkan, itu yang membuat para anggota DPRD Murka” Tuturnya.

Saking kacaunya, Salah seorang anggota DPRD Bombana, Herianto, SKM terkena lemparan Botol  berisi Air Mineral dan terjadi aksi saling lempar dan dorong menghalangi ketua DPRD yang murka.

Rumbia, SultraNET. | Setelah menerima Laporan oleh Korban dalam Insiden Kekacauan pada Rapat internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara yang di Gelar pada senin (7/01/2019), Satreskrim Polres Bombana menggelar Perkara sebagai wujud kehati-hatian pada proses hukum selanjutnya.

Kasat Reskrim Res Bombana, AKP Sofwan Rosyidi, SIK, membenarkan adanya laporan yang diterima olehnya terkait insiden Kekacauan di Internal DPRD setempat.

“Betul, kami telah terima dua laporan atas insiden kemarin di DPRD Bombana oleh Saudara Heriyanto yakni terkait dugaan pengancaman dan juga dugaaan penganiayaan yang dialami oleh pelapor, Heriyanto,” cetus AKP Sofwan Rosyid dihadapan beberapa awak media setelah selesai laksanakan gelar perkara di Mabes Res Bombana pada selasa (8/1/2019).

Menurutnya, pelapor menjadi korban dalam kagaduhan yang awalnya bermula saling Adu pendapat dan argumen soal Masalah internal mereka.

“Informasi awal kami dapat dari berbagai keterangan bahwa pada suasana gaduh, mereka saling melempar-lemparan, namun ada laporan bahwa selain ada orang luar juga ada oknum yang mengancam dengan menggunakan Senjata tajam,” tambahnya.

untuk proses hukum kedepan masih lanjut Kepada Satuan bidang Kriminal itu, bahwa terhadap saksi nanti akan dijalankan sesuai aturan namun untuk calon tersangka sudah dikantongi oleh kepolisian setempat.

Atas insiden tersebut, pelaku bisa dikenakan peraturan pasal 170 dan atau 351, dan pasal 335 dan atau Uundang-Undang Darurat akibat perbuatan yang tidak menyenangkan.

MUNA, SultraNET.| Belum beberapa tahun berjalan pemerintah Kabupaten Muna mulai diusik bahkan dituduh dibawah kepemimpinan duet Rusman Ema-Malik Ditu gagal sejahterakan masyarakat. Hal itu diungkap Machdin lewat orasinya pada Selasa(8/1/2019)

Bahkan lelaki yang digelar orator koboi itu menyebut sejumlah kasus korupsi terjadi kurun waktu 2018 lalu terutama menyangkut dana pekan olahraga propinsi (porprov) dengan nilai 9,7 Milyar yang dipakai pihak Dinas Pemuda dan Olahraga(Dispora) setempat.

Desakan terhadap kejaksaan Negeri Muna dan KPK disuarakan oleh Machdin guna segera memeriksa Kadis Dispora Muna, bendahara Dispora dan PPK

“Pemeritah jangan seenaknya meminta kepada DPRD Kabupaten Muna membahas tambahan dana porprov, sebelum pertanggung jawaban secara transparan itu dilaksanakan.Agar publik tahu jangan selalu mengatasnamakan atlet namun tujuannya pemerintah hanya berselimut dan bersembunyi dibalik kesalahan”, Ungkap Machdin

Terpisah dari masalah dugaan korupsi. Machdin menyebut kegagalan Pemkab. Muna membangun pasar harian rakyat (Pasar Laino,-red) yang bisa melahirkan perputaran ekonomi pasar dimana dibuktikan semakin sengsaranya para pedagang akibat pendapatan mereka berjualan di pasar itu tak sesuai harapan.

Kata dia, pasar moderen itu seharunya tak terbengkalai bila pemerintah benar-benar peduli terhadap nasib para pedagang apalagi pengembangan pasar ditaksir hanya menelan dana sebesar 4 milyar saja untuk bisa bertambah luas dipakai oleh seluruh pedagang yang ada.

“Pemerintah harusya jeli melihat potensi. Yang mana yang harus diproritaskan jangan mencari keuntungan besar sehingga mengutamakan penimbunan pantai laino sampai motewe yang sudah menelan biaya sekitar 50 milyar yang tujuannya hanya untuk WFC ( Water From City )”, Ungkap.

Ia menduga anggaran sebesar itu mubazir dan tidak dinikmati masyarakat justru umumnya pembangunan berada dijalur pantai dikemudian hari hanya akan menjadi tempat prostitusi apalagi kondisi pantainya sepih dan jauh dari keramaian kota.

“Pemda dan DPRD Kabupaten Muna buktikan destinasi wisata di Kabupaten Muna yang sudah mendapatkan penganggaran ratusan bahkan milyaran rupiah dapat menyaingi perputaran ekonimi pasar laino yang terlihat kumuh dan diterlantarkan Pemda apalagi jika pasar itu menjadi moderen”, Papar Machdin

Terkait dugaan korupsi, Ia berjanji aksi serupa akan digelar di Kejaksaan Tinggi, Kendari serta Mapolda Sultra yang dijadwalkannya pada Rabu (16/1/ 2019) mendatang. (Rustam)

Bombana, SultraNET.| Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana terus melakukan pembaharuan Manageman hingga pada palayanan masyarakat Bombana. Pasalnya diawal pemerintahannya Syahrun, ST mengetahui bahwa penerimaan daerah pada tahun 2017 dari Retribusi dan biaya lainnya yang bersumber pada bidang Transportasi Darat sangat Minim.

“Pada awal maret 2018 saya dilantik sebagai kepala dinas, dan yang pertama saya lakukan adalah mempelajari Standar kerja perhubungan. Ternyata pendapatan daerah yang bersumber dari pembayaran retribusi dan pengawasan kendaraan angkutan barang sangat minim sekalai,” terang Syahrun kepada jurnalis Harapansultra.com (8/1/2019).

Dengan memperlihatkan tumpukan lembaran surat tagihan retribusi, Syahrun menjelaskan bahwa nominal yang tertera dalam setiap lembaran kertas tersebut tidak ditemukan pada pos PAD.

“Coba lihat ini semua, ada banyak kartu-kartu pengawasan kendaraan yang tidak ditemukan di PAD,” tambahnya.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat berlangsung ditengah-tengah Anggota DPRD pun, kadishub itu memperlihatkan Surat-tersebut.

“Jadi, Ini adalah bukti-bukti bahwa kebiasaan yang mungkin kerap dilakukan oleh Pegawai yang sering bergerak tanpa diawasi,” ucapnya.

Kendari, SultraNET. | Masa Kampanye Pemilu 2019 yang tersisa tiga bulanan lagi dimanfaatkan betul oleh Rusda Mahmud, salah satu Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat, dengan melakukan sosialisasi dan konsolidasi diseluruh wilayah pemilihannya.

Hal itu disampaikan oleh mantan Bupati Kolaka Utara (Kolut) dua periode itu kepada Awak media, Minggu 6 Januari 2o18.

“Kami mulai bergerak sejak tanggal 2 Januari 2019 lalu, Ini sesuai dengan nomor urut saya, yakni nomor 2,” ujar Ketua Dewan Pengawas Partai Demokrat itu.

Di kesempatan tersebut kader terbaik Partai Demokrat Sultra ini, juga mengajak semua masyarakat yang mempunyai hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya dengan melihat secara menyeluruh rekam jejak calon wakilnya di DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Sehingga, kedepannya rakyat tidak boleh susah. Ini juga sesuai dengan tagline dari Partai Demokrat yaitu ‘Rakyat tidak boleh susah,” jelas Rusda Mahmud.

Untuk diketahui, Rusda Mahmud merupakan sosok yang berperan penting dalam pengembangan Kabupaten Kolaka Utara, yang telah menjadikan daerah tersebut sebagai kabupaten yang dikenal makmur dan memiliki daya saing dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sultra, khsususnya daerah yang bersaman mekar menjadi daerah otonom baru.

Sejak tahun 2007 Rusda Mahmud terpilih menjadi orang nomor Satu di Kolaka Utara, di awal pemekaran Kolaka Utara memiliki 6 kecamatan, yakni Lasusua, Pakue, Batu Putih, Ranteangin, Ngapa dan Kodeoha awalnya Enam kecamatan diwilayah paling Utara Sultra tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi sebuah kabupaten.

Sejak periode pertama memimpin Kolaka Utara, kondisi keterbatasan Infrastruktur yang lebih awal ditangani menjadi priorotas, guna mewujudkan wajah Ibukota. Sehingga pembangunan dapat dikatakan dipusatkan di ibukota kecamatan Lasusua.

Arah kebijakan pembangunan terutama ditujukan pada pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, jalan dan jembatan demi menjalin aksesibilitas antar wilayah, barulah pada periode kedua Rusda Mahmud sedikit demi sedikit program diarahkan untuk pembangunan di kecamatan-kecamatan. (HR)

MUNA, SultraNET.| Kematian Nurmiati (12) warga di Desa Wakadia Kecamatan Watoputeh Kabupaten Muna sontak membuat kaget warga pasalnya tiba-tiba ditemukan dengan posisi kepala telungkup didalam sebuah baskom dirumah milik La Paenadi pada Sabtu (5/1/2019) dini hari sekitar pukul 08.30 Wita.

Dijelaskan saksi mata Marlian bahwa korban menuju dapur untuk cuci tangan usai makan sementara ia menyapu diruangan depan.

“Pada saat saksi (Marlian) menuju ke dapur maka saat itu saksi menemukan korban dalam keadaan kepala tertelungkup ke dalam baskom berisi air,” Ungkap Kapolres Muna AKBP Agung Ramos P Sinaga kepada media harapansultra.Com minggu (06/01/2019).

Agung menambahkan, saat itu pula ia bersama Marlin mengangkat korban lalu menghubungi Samsir dengan tujuan bersama-sama mengantar korban ke Puskesmas Wakadia.

“Berdasarkan pemeriksaan medis bahwa korban telah meninggal dunia dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, ” Bebernya.

Hanya saja sebelumnya diketahui jika korban mengidap penyakit epilepsi sejak umur 3 tahun.”Atas kejadian tersebut orang tua atau pihak keluarga Korban tidak keberatan,” Tutupnya. (Rustam)

Wakatobi, SultraNET. | Setelah dilakukan seminar akhir terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) jembatan penghubung pulau Wangi-Wangi Kelurahan Mandati 3 ke Pulau Kapota akhirnya dinyatakan rampung.

Proyek perencanaan Pemda Wakatobi kurun waktu 2016 lalu itu dinyatakan tuntas segala perizinannya per tanggal 26 Desember tahun lalu. Kini tinggal menungggu respon pemerintah pusat untuk menetapkan proyek tersebut sebagai proyek nasional.

Kepala Dinas Pekerjaan Umun (PU) dan Tata Ruang, Kamaruddin menyebut mega proyek yang akan menghabiskan uang negara hingga 500 milyar lebih itu tidak akan ditangani oleh pemerintah daerah melainkan akan membebankan anggaran yang digelontorkan melalui dana APBN.

“Untuk pemicu awal agar segera dibangun jembatan tersebut harus ada jalan nasional yang dibangun oleh pemerintah pusat di daerah,” Bebernya pada Jum’at (04/01/2019).

Jembatan penghubung ini kata dia, merupakan kesinambungan proyek jalan lingkar nasional dimana pembangunannya sudah dilaksanakan dibeberapa daerah di kabupaten Wakatobi.

“Proyek ini akan mendukung pariwisata di wakatobi, apalagi nantinya masterplane jembatan yang dibuat itu akan melewati pinggir pinggir pulau, sehingga nantinya pulau pulau itu akan menjadi ruang publik,”ucapnya.

Karena melewati jalur pelintasan kapal, rencananya akan dibangun tiang pancang sehingga aktifitas kapal tak terganggu.

“Akan dipasang tiang pancang sekitar 6 meter agar tidak mengganggu kapal kapal kecil yang melintas” Tutupnya.

Bombana, SultraNET. | Sikap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Syahrun, ST yang melaporkan berita hoax dirinya ke Polda Sultra yang diduga disebarkan Yudi Utama Arsyad (YUA) dinilai berlebihan. Hal ini disampaikan Ketua Organisasi Masyarakat Putra Bangsa Indonesia (PBI) Sulawesi Tenggara, Abady Makmur kepada Harapan Sultra melalui release persnya pada Senin (31/12/2018).

Ia menilai status yang di posting oleh Caleg PPP, tersebut merupakan Hal yang biasa terjadi apalagi diera sekarang ini, dimana setiap orang dapat menyampaikan ungkapan perasaan dan atau kritikan baik di forum resmi maupun di media sosial. Sejatinya sebagai Pejabat Pemerintah tidak perlu kebakaran jenggot atas status itu apalagi jelas tidak mengatakan Operasi Tangkap tangan (OTT) tetapi hanya membuat status OTT yang didefinisikan sebagai Operasi Tipu-tipu.

“Mengapa harus kebakaran jenggot dengan Status saudara Yudi yang menuliskan OTT yang versinya adalah Operasi Tipu-Tipu,” terang Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bombana itu.

Sebagai Pejabat pemerintah lanjut Abadi Makmur representasi publik di republik ini seharusnya siap menerima kritikan seperti itu apalagi kalau memang hal tersebut terjadi seperti diberitakan sebelumnya.

“Jika itu ada benarnya , maka Kadis Perhubungan cukup mengklarifikasi di media mengenai kebenaran Status YUA bukan malah mengkriminalisasi hal yang biasa menjadi luar biasa,” tambahnya.

Tambahnya, Jika semua Pejabat memiliki sikap seperti ini, maka kita patut prihatin karena ini adalah gejala untuk menutup ruang dalam demokrasi. Seharusnya, Kata dia sebagai Pejabat harus siap dikritik.

Upaya pelaporan yang dilakukan oleh kepala Dinas Perhubungan tersebut dinilai sebagai upaya mengaburkan masalah yang sebenarnya dimana problem perhatian publik adalah dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN yang telah memungut sejumlah uang diluar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Mantan Anggota DPRD kabupaten Bombana 2 periode itu meminta kepada pihak berwajib (Polisi,-red) agar fokus pada dugaan pungli yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 E UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan itu cenderung merugikan negara ketimbang laporan hoax oleh pihak Dinas Perhubungan.

Berkaitan dengan dugaan pungutan liar itu, tenaga ahli P3MD Kabupaten Buton Selatan ini menyarankan kepada YUA agar melaporkan kasus tersebut kepihak berwajib agar diproses lebih lanjut.