Kendari, SultraNET. | Tahun ini, Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) telah menargetkan sebanyak 250 mahasiswa akan di wisudakan pada pertengahan Februari mendatang.

Hal itu dikatakan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Prof. Dr. Andi Bahrun, M.Sc saat ditemui diruang kerjanya mengatakan,Unsultra pada tahun 2019 telah menargetkan sebanyak 250 mahasiswa berbagai jurusan yang akan diwisudakan pada pertengahan februari ini. Senin (14/1/2019)

“Dari 250 yang kami targetkan itu, tergantung dari mahasiswa apakah sudah menyelesaikan studinya ataukah belum, kami hanya menargetkan saja terlebih dahulu, karena kami telah membentuk tim verifikasi internal. Yang nantinya bertugas untuk memastikan mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak ada kendala, baik secara akademiknya maupun pembayaran lainya” ucap Prof.Andi Bahrun

Selain itu, berkas mahasiswa yang sudah di verifikasi akan di kirim ke lembaga Pendidikan Tinggi atau kordinator korpertisi-korpertisi.

“Nama-nama mahasiswa yang sudah di verifikasi kemudian di verifikasi lagi untuk memastikan secara seksama sejauh ini yang sudah di lakukan Mahasiswa dalam proses akademiknya, setelah itu akan dilakukan pengecekan di pangkalan data tentang kebenaran nama mahasiswa. Baik yang menyangkut aktifitas perkuliahanya dan lain sebagainya” terangnya

Sehingga dengan seleksi yang ketat itu, dirinya berharap, para alumni tidak mengalami kesalahan identitas setelah pelaksanaan wisuda.

“Itulah upaya – upaya yang kami lakukan untuk memastikan ijazah yang di terima tidak bermasalah karena kita harapkan jangan sampai salah nama saja itu menjadi masalah nantinya” tutup Prof.Andi Bahrun

MUNA, SultraNET. | Dalam Rangka HUT IKABA 2002 Two Thousand and Two (TTNT) dan Angkatan Sepolwan Dua Enam (Asade) angkatan 21 Polres Muna melaksanakan anjang sana dan baksos dipondok pesantren Ibnu Abbas yang diterima langsung oleh pimpinan Ibnu Abbas di jalan lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecematan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada hari sabtu 12 januari 2019.

Ketua Pembina Ikaba 2002, Bripka Subair yang juga ps. Kanit Bintibmas  Polres Muna mengatakan kepada media harapansultra.Com bawah kegiatan TTNT-Asade angkatan 21 yang dilakukan ini merupakan salah satu kepedulian terhadap masyarakat.

” Jadi anjang sana ini atau kunjungan kasih ini berketepatan dengan HUT Ikaba 2002 angkatan 21, pada tahun 2019 ini, pada kesempatan ini Ikaba 2002 Polres Muna memberikan bantuan alqur’an dan iqra serta santunan berupa sembako terhadap pesantren Ibnu Abbas dan masyarakat yang kurang mampu, ” Ujarnya.

Lebih Bripka Subair, bahwa kegiatan yang diprakasai oleh seluruh angakatan 21 ini, ia berharap agar mendapatkan berkah dari Tuhan yang maha esa, dan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan bantuan ini.

“Dan kami berharap agar seluruh angkatan 21 khususnya di Polres Muna tetap bisa menjaga kekompakan baik dalam menjalankan tugas maupun dikehidupan sehari hari” Tuturnya

Kegiatan yang juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya mendekatkan kepolisian dengan masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dan kerjasama untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

” Masyarakat sekitar berharap, kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut dan dan dapat menjadi contoh bagi yang lainnya, ” pungkasnya.

Raha, SultraNET. | Pergantian sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Muna menjadi sorotan ketua komisi 1, Awal Jaya Bolombo. Kamis (10/01/2019).

Bolombo sapaan akrab Awal Jaya Bolombo geram dengan pernyataan Plt. Kepala BKPSDM, Rustam terkait pergantian Sekretaris Dewan (Sekwan) tanpa harus melalui persetujuan DPRD.

Ia menilai Rustam membuktikan kualitasnya tidak mampu memimpin instansi yang mengurusi Aparatur Sipil Negara (ASN). Awal menyebut Rustam tidak paham aturan terkait pergantian Sekwan.

Sebagai rujukan disebutkan aturan sesuai PP no 11 pasal 127 angka 4 yang menjadi landasan pergantian lalu PP no.11 mengatur tentang manajemen PNS sementara PP 18 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Plt kepala BKPSDM jangan setengah-setengah baca aturan. PP 11 itu seharusnya dibaca dari angka 1, itu untuk calon pejabat hasil lelang. Memang benar hanya dikonsultasikan ke pimpinan dewan sebelum PPK menetapkan salah satu pejabatnya, ” ucapnya.

Bahkan konsultasi yang dilakukan pihak BKPSDM pada pimpinan dewan dianggap telah melecehkan lembaga DPRD karena itu dilakukan hanya via ponsel itupun melalui Kepala Bappeda, La Mahi.

“DPRD itu bukan lembaga kaleng-kaleng. Jangan seenaknya saja, konsultasi lewat telepon. Lagian, surat yang disampaikan perihalnya bukan itu pergantian Sekwan, tetapi hanya pemberitahuan rotasi”,Tambahnya.

Ia menyebut secara kolektif DPRD lewat komisi 1 masih tetap menganggap belum ada pergantian. Sekwan yang sah disebutnya masih tetap dijabat Edi Ridwan.

“Kita akan tetap hearing, agar jelas mana aturan yang resmi. Karena itu, Komisi I akan memanggil pihak BKPSDM, ” pungkasnya. (rustam)

Rumbia, SultraNET. | Pasca Kericuhan yang terjadi pada saat Rapat internal DPRD Kab. Bombana yang membahas masalah Internal tanggal 7/1/2019 merupakan sebuah Tindakan yang melanggar etika dan melanggar hukum, pasalnya Sebagai Anggota DPRD yang menyandang status terhormat seharusnya dapat menahan diri untuk menempuh cara penyelesain Masalah dengan cara premanisme.

Sejatinya sebagai pejabat yang terhormat, maka akan lebih bijak jika menyelesaikan masalah dengan cara cara yang terhormat pula.

Abady Makmur salah satu Tokoh masyarakat Bombana sangat menyayangkan kejadian memalukan yang dilakonkan oleh Andi Firman sebagai ketua DPRD, apalagi diketahui bahwa patut diduga jika yang jadi penyebab kekisruhan adalah soal jatah alias pembagian kue yang tidak proporsional dan pengalihan belanja DPRD ke Belanja Publik.

“ini sangat memalukan sekali dan sangat disayangkan. apalagi pemicu keributan bukan karena memperjuangkan aspirasi konstituen yang diwakilinya. tentu saya selaku masyarakat sangat kecewa,” Ungkapnya

Untuk itu, Mantan anggota DPRD Kab. Bombana dua periode ini menilai jika kekisruhan saat rapat internal di DPRD terdapat empat hal yang harus segera di tindak lanjuti.

Pertama yaitu persoalan pelanggaran kode etik yang harus segera ditindak lanjuti oleh Badan kehormatan DPRD sesuai dengan Peraturan Tata tertib DPRD karena ini ranahnya Badan Kehormatan Dewan perwakilan rakyat.

” BK seharusnya segera mengambil sikap dan mengagendakan pemanggilan Andi Firman selaku ketua DPRD Bombana untuk dimintai keterangan lanjut Abadi Makmur.

Sementara masalah kedua adalah dugaan kepemilikan senjata tajam yang sempat dihunus oleh ketua DPRD itu wajib diproses sesuai undang undang Darurat sesuai pasal 2 ayat (1)dan (2) hal ini sudah di laporkan oleh Beberapa anggota DPRD Bombana pada Polres Bombana dengan LP : 05/1/2019/SPKT/Res.

Yang ketiga adalah penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum yang belum diketahui identitasnya dengan korban Heryanto, SKM yang berpotensi merlanggar ketentuan pidana pasal 170 atau pasal 351 dan pasal 335 KUHP.

Yang ke empat adalah kasus pengrusakan barang negara yang harus daporkan oleh sekrertaris Dewan.

“jadi Sekertaris Dewan juga harus segera melaporkan kerugian yang diakibatkan oleh kekadian atau insiden tersebut karna barang tetsebut adalah barang negara yang dibeli dengan Anggaran Negara,” tutupnya.

Bombana, SultraNET. | Rapat Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana (7/1/2018) mendadak kacau pasalnya Para Wakil Rakyat itu tidak saja beradu argumen bahkan beradu Fisik hingga yang paling parah Ketua DPRD Bombana, Andi Firman, SE., M.Si mengacungkang Keris mengancam anggota DPRD lainnya.

Dari informasi yang dihimpun media ini, kekacauan tersebut terjadi akibat protes para anggota DPRD terhadap sang Ketua karena pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) para anggota Dewan yang terhormat tersebut tidak dibayarkan ditahun 2018 sedangkan sang Ketua dibayarkan sepenuhnya.

Bukan itu saja, masih dari sumber yang minta identitasnya tidak dipublikasi, diduga kuat protes tersebut juga terkait Indikasi adanya dana siluman ditubuh DPRD Bombana, dikatakan dana Siluman tersebut karena dana tersebut tiba tiba muncul dalam APBD padahal tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (banggar).

“Ada beberapa proyek di DPRD Tidak pernah dibahas di Banggar dan Dana itu seharusnya untuk pembayaran SPPD Anggota yang dialihkan, itu yang membuat para anggota DPRD Murka” Tuturnya.

Saking kacaunya, Salah seorang anggota DPRD Bombana, Herianto, SKM terkena lemparan Botol  berisi Air Mineral dan terjadi aksi saling lempar dan dorong menghalangi ketua DPRD yang murka.

Rumbia, SultraNET. | Setelah menerima Laporan oleh Korban dalam Insiden Kekacauan pada Rapat internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara yang di Gelar pada senin (7/01/2019), Satreskrim Polres Bombana menggelar Perkara sebagai wujud kehati-hatian pada proses hukum selanjutnya.

Kasat Reskrim Res Bombana, AKP Sofwan Rosyidi, SIK, membenarkan adanya laporan yang diterima olehnya terkait insiden Kekacauan di Internal DPRD setempat.

“Betul, kami telah terima dua laporan atas insiden kemarin di DPRD Bombana oleh Saudara Heriyanto yakni terkait dugaan pengancaman dan juga dugaaan penganiayaan yang dialami oleh pelapor, Heriyanto,” cetus AKP Sofwan Rosyid dihadapan beberapa awak media setelah selesai laksanakan gelar perkara di Mabes Res Bombana pada selasa (8/1/2019).

Menurutnya, pelapor menjadi korban dalam kagaduhan yang awalnya bermula saling Adu pendapat dan argumen soal Masalah internal mereka.

“Informasi awal kami dapat dari berbagai keterangan bahwa pada suasana gaduh, mereka saling melempar-lemparan, namun ada laporan bahwa selain ada orang luar juga ada oknum yang mengancam dengan menggunakan Senjata tajam,” tambahnya.

untuk proses hukum kedepan masih lanjut Kepada Satuan bidang Kriminal itu, bahwa terhadap saksi nanti akan dijalankan sesuai aturan namun untuk calon tersangka sudah dikantongi oleh kepolisian setempat.

Atas insiden tersebut, pelaku bisa dikenakan peraturan pasal 170 dan atau 351, dan pasal 335 dan atau Uundang-Undang Darurat akibat perbuatan yang tidak menyenangkan.

MUNA, SultraNET.| Belum beberapa tahun berjalan pemerintah Kabupaten Muna mulai diusik bahkan dituduh dibawah kepemimpinan duet Rusman Ema-Malik Ditu gagal sejahterakan masyarakat. Hal itu diungkap Machdin lewat orasinya pada Selasa(8/1/2019)

Bahkan lelaki yang digelar orator koboi itu menyebut sejumlah kasus korupsi terjadi kurun waktu 2018 lalu terutama menyangkut dana pekan olahraga propinsi (porprov) dengan nilai 9,7 Milyar yang dipakai pihak Dinas Pemuda dan Olahraga(Dispora) setempat.

Desakan terhadap kejaksaan Negeri Muna dan KPK disuarakan oleh Machdin guna segera memeriksa Kadis Dispora Muna, bendahara Dispora dan PPK

“Pemeritah jangan seenaknya meminta kepada DPRD Kabupaten Muna membahas tambahan dana porprov, sebelum pertanggung jawaban secara transparan itu dilaksanakan.Agar publik tahu jangan selalu mengatasnamakan atlet namun tujuannya pemerintah hanya berselimut dan bersembunyi dibalik kesalahan”, Ungkap Machdin

Terpisah dari masalah dugaan korupsi. Machdin menyebut kegagalan Pemkab. Muna membangun pasar harian rakyat (Pasar Laino,-red) yang bisa melahirkan perputaran ekonomi pasar dimana dibuktikan semakin sengsaranya para pedagang akibat pendapatan mereka berjualan di pasar itu tak sesuai harapan.

Kata dia, pasar moderen itu seharunya tak terbengkalai bila pemerintah benar-benar peduli terhadap nasib para pedagang apalagi pengembangan pasar ditaksir hanya menelan dana sebesar 4 milyar saja untuk bisa bertambah luas dipakai oleh seluruh pedagang yang ada.

“Pemerintah harusya jeli melihat potensi. Yang mana yang harus diproritaskan jangan mencari keuntungan besar sehingga mengutamakan penimbunan pantai laino sampai motewe yang sudah menelan biaya sekitar 50 milyar yang tujuannya hanya untuk WFC ( Water From City )”, Ungkap.

Ia menduga anggaran sebesar itu mubazir dan tidak dinikmati masyarakat justru umumnya pembangunan berada dijalur pantai dikemudian hari hanya akan menjadi tempat prostitusi apalagi kondisi pantainya sepih dan jauh dari keramaian kota.

“Pemda dan DPRD Kabupaten Muna buktikan destinasi wisata di Kabupaten Muna yang sudah mendapatkan penganggaran ratusan bahkan milyaran rupiah dapat menyaingi perputaran ekonimi pasar laino yang terlihat kumuh dan diterlantarkan Pemda apalagi jika pasar itu menjadi moderen”, Papar Machdin

Terkait dugaan korupsi, Ia berjanji aksi serupa akan digelar di Kejaksaan Tinggi, Kendari serta Mapolda Sultra yang dijadwalkannya pada Rabu (16/1/ 2019) mendatang. (Rustam)