Bombana, SultraNET.| Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana terus melakukan pembaharuan Manageman hingga pada palayanan masyarakat Bombana. Pasalnya diawal pemerintahannya Syahrun, ST mengetahui bahwa penerimaan daerah pada tahun 2017 dari Retribusi dan biaya lainnya yang bersumber pada bidang Transportasi Darat sangat Minim.

“Pada awal maret 2018 saya dilantik sebagai kepala dinas, dan yang pertama saya lakukan adalah mempelajari Standar kerja perhubungan. Ternyata pendapatan daerah yang bersumber dari pembayaran retribusi dan pengawasan kendaraan angkutan barang sangat minim sekalai,” terang Syahrun kepada jurnalis Harapansultra.com (8/1/2019).

Dengan memperlihatkan tumpukan lembaran surat tagihan retribusi, Syahrun menjelaskan bahwa nominal yang tertera dalam setiap lembaran kertas tersebut tidak ditemukan pada pos PAD.

“Coba lihat ini semua, ada banyak kartu-kartu pengawasan kendaraan yang tidak ditemukan di PAD,” tambahnya.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat berlangsung ditengah-tengah Anggota DPRD pun, kadishub itu memperlihatkan Surat-tersebut.

“Jadi, Ini adalah bukti-bukti bahwa kebiasaan yang mungkin kerap dilakukan oleh Pegawai yang sering bergerak tanpa diawasi,” ucapnya.

Kendari, SultraNET. | Masa Kampanye Pemilu 2019 yang tersisa tiga bulanan lagi dimanfaatkan betul oleh Rusda Mahmud, salah satu Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dari Partai Demokrat, dengan melakukan sosialisasi dan konsolidasi diseluruh wilayah pemilihannya.

Hal itu disampaikan oleh mantan Bupati Kolaka Utara (Kolut) dua periode itu kepada Awak media, Minggu 6 Januari 2o18.

“Kami mulai bergerak sejak tanggal 2 Januari 2019 lalu, Ini sesuai dengan nomor urut saya, yakni nomor 2,” ujar Ketua Dewan Pengawas Partai Demokrat itu.

Di kesempatan tersebut kader terbaik Partai Demokrat Sultra ini, juga mengajak semua masyarakat yang mempunyai hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya dengan melihat secara menyeluruh rekam jejak calon wakilnya di DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Sehingga, kedepannya rakyat tidak boleh susah. Ini juga sesuai dengan tagline dari Partai Demokrat yaitu ‘Rakyat tidak boleh susah,” jelas Rusda Mahmud.

Untuk diketahui, Rusda Mahmud merupakan sosok yang berperan penting dalam pengembangan Kabupaten Kolaka Utara, yang telah menjadikan daerah tersebut sebagai kabupaten yang dikenal makmur dan memiliki daya saing dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sultra, khsususnya daerah yang bersaman mekar menjadi daerah otonom baru.

Sejak tahun 2007 Rusda Mahmud terpilih menjadi orang nomor Satu di Kolaka Utara, di awal pemekaran Kolaka Utara memiliki 6 kecamatan, yakni Lasusua, Pakue, Batu Putih, Ranteangin, Ngapa dan Kodeoha awalnya Enam kecamatan diwilayah paling Utara Sultra tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi sebuah kabupaten.

Sejak periode pertama memimpin Kolaka Utara, kondisi keterbatasan Infrastruktur yang lebih awal ditangani menjadi priorotas, guna mewujudkan wajah Ibukota. Sehingga pembangunan dapat dikatakan dipusatkan di ibukota kecamatan Lasusua.

Arah kebijakan pembangunan terutama ditujukan pada pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, jalan dan jembatan demi menjalin aksesibilitas antar wilayah, barulah pada periode kedua Rusda Mahmud sedikit demi sedikit program diarahkan untuk pembangunan di kecamatan-kecamatan. (HR)

MUNA, SultraNET.| Kematian Nurmiati (12) warga di Desa Wakadia Kecamatan Watoputeh Kabupaten Muna sontak membuat kaget warga pasalnya tiba-tiba ditemukan dengan posisi kepala telungkup didalam sebuah baskom dirumah milik La Paenadi pada Sabtu (5/1/2019) dini hari sekitar pukul 08.30 Wita.

Dijelaskan saksi mata Marlian bahwa korban menuju dapur untuk cuci tangan usai makan sementara ia menyapu diruangan depan.

“Pada saat saksi (Marlian) menuju ke dapur maka saat itu saksi menemukan korban dalam keadaan kepala tertelungkup ke dalam baskom berisi air,” Ungkap Kapolres Muna AKBP Agung Ramos P Sinaga kepada media harapansultra.Com minggu (06/01/2019).

Agung menambahkan, saat itu pula ia bersama Marlin mengangkat korban lalu menghubungi Samsir dengan tujuan bersama-sama mengantar korban ke Puskesmas Wakadia.

“Berdasarkan pemeriksaan medis bahwa korban telah meninggal dunia dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, ” Bebernya.

Hanya saja sebelumnya diketahui jika korban mengidap penyakit epilepsi sejak umur 3 tahun.”Atas kejadian tersebut orang tua atau pihak keluarga Korban tidak keberatan,” Tutupnya. (Rustam)

Wakatobi, SultraNET. | Setelah dilakukan seminar akhir terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) jembatan penghubung pulau Wangi-Wangi Kelurahan Mandati 3 ke Pulau Kapota akhirnya dinyatakan rampung.

Proyek perencanaan Pemda Wakatobi kurun waktu 2016 lalu itu dinyatakan tuntas segala perizinannya per tanggal 26 Desember tahun lalu. Kini tinggal menungggu respon pemerintah pusat untuk menetapkan proyek tersebut sebagai proyek nasional.

Kepala Dinas Pekerjaan Umun (PU) dan Tata Ruang, Kamaruddin menyebut mega proyek yang akan menghabiskan uang negara hingga 500 milyar lebih itu tidak akan ditangani oleh pemerintah daerah melainkan akan membebankan anggaran yang digelontorkan melalui dana APBN.

“Untuk pemicu awal agar segera dibangun jembatan tersebut harus ada jalan nasional yang dibangun oleh pemerintah pusat di daerah,” Bebernya pada Jum’at (04/01/2019).

Jembatan penghubung ini kata dia, merupakan kesinambungan proyek jalan lingkar nasional dimana pembangunannya sudah dilaksanakan dibeberapa daerah di kabupaten Wakatobi.

“Proyek ini akan mendukung pariwisata di wakatobi, apalagi nantinya masterplane jembatan yang dibuat itu akan melewati pinggir pinggir pulau, sehingga nantinya pulau pulau itu akan menjadi ruang publik,”ucapnya.

Karena melewati jalur pelintasan kapal, rencananya akan dibangun tiang pancang sehingga aktifitas kapal tak terganggu.

“Akan dipasang tiang pancang sekitar 6 meter agar tidak mengganggu kapal kapal kecil yang melintas” Tutupnya.

Bombana, SultraNET. | Sikap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, Syahrun, ST yang melaporkan berita hoax dirinya ke Polda Sultra yang diduga disebarkan Yudi Utama Arsyad (YUA) dinilai berlebihan. Hal ini disampaikan Ketua Organisasi Masyarakat Putra Bangsa Indonesia (PBI) Sulawesi Tenggara, Abady Makmur kepada Harapan Sultra melalui release persnya pada Senin (31/12/2018).

Ia menilai status yang di posting oleh Caleg PPP, tersebut merupakan Hal yang biasa terjadi apalagi diera sekarang ini, dimana setiap orang dapat menyampaikan ungkapan perasaan dan atau kritikan baik di forum resmi maupun di media sosial. Sejatinya sebagai Pejabat Pemerintah tidak perlu kebakaran jenggot atas status itu apalagi jelas tidak mengatakan Operasi Tangkap tangan (OTT) tetapi hanya membuat status OTT yang didefinisikan sebagai Operasi Tipu-tipu.

“Mengapa harus kebakaran jenggot dengan Status saudara Yudi yang menuliskan OTT yang versinya adalah Operasi Tipu-Tipu,” terang Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bombana itu.

Sebagai Pejabat pemerintah lanjut Abadi Makmur representasi publik di republik ini seharusnya siap menerima kritikan seperti itu apalagi kalau memang hal tersebut terjadi seperti diberitakan sebelumnya.

“Jika itu ada benarnya , maka Kadis Perhubungan cukup mengklarifikasi di media mengenai kebenaran Status YUA bukan malah mengkriminalisasi hal yang biasa menjadi luar biasa,” tambahnya.

Tambahnya, Jika semua Pejabat memiliki sikap seperti ini, maka kita patut prihatin karena ini adalah gejala untuk menutup ruang dalam demokrasi. Seharusnya, Kata dia sebagai Pejabat harus siap dikritik.

Upaya pelaporan yang dilakukan oleh kepala Dinas Perhubungan tersebut dinilai sebagai upaya mengaburkan masalah yang sebenarnya dimana problem perhatian publik adalah dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN yang telah memungut sejumlah uang diluar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Mantan Anggota DPRD kabupaten Bombana 2 periode itu meminta kepada pihak berwajib (Polisi,-red) agar fokus pada dugaan pungli yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 E UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan itu cenderung merugikan negara ketimbang laporan hoax oleh pihak Dinas Perhubungan.

Berkaitan dengan dugaan pungutan liar itu, tenaga ahli P3MD Kabupaten Buton Selatan ini menyarankan kepada YUA agar melaporkan kasus tersebut kepihak berwajib agar diproses lebih lanjut.