Muna Barat, SultraNET. | Memasuki bulan suci ramadhan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Muna Barat mengalami pengurangan, hal itu berdasarkan surat dari Kemenpan RB  yang di teruskan oleh bupati Muna Barat, LM. Rajium Tumada.

Pengurangan jam kerja yang tadinya masuk jam 07.30 Wita diundur menjadi 08.00 Wita dan jam pulang kantor dari 15.30 dipercepat menjadi pukul 15.00 Wita.

Namun dengan berkurangnya Jam kerja ASN itu harap Kabag Humas Muna Barat, Ali Abdin tidak mengurangi semangat pelayanan Publik kepada masyarakat Muna Barat.

“Menjalankan ibadah puasa bukan alasan bagi ASN untuk tidak bekerja dengan baik. Pimpinan meminta kepada semua ASN yang ada di lingkup Pemda Mubar untuk tetap bekerja dengan baik terutama dalam hal pelayanan terhadap Masyarakat,” tandasnya

Meski ASN harus menjalankan tugas dalam kondisi sedang berpuasa, namun pimpinan berharap hal tersebut tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan.

“Absen dari PTI tetap jalan seperti hari- hari biasanya, yang berubah hanya jam masuk kantor dan jam pulang serta istrahat dari Pukul 12:00 – 12:30 setelah itu masuk kantor seperti biasanya dan Jika selama ini kita apel pulang jam 15:30, selama bulan suci ramadhan ini Pukul 15:00 wita, jelasnya.

Muna, SultraNET. | Girman (35) Sorang nelayan Asal Desa Lagasa Kelurahan Lagasa, Kecamatan Duruga, Kabupaten Muna diduga tenggelam ketika hendak memancing ditengah laut. korban diketahui hilang sejak tiga hari lalu hingga saat ini (18/5/2018) belum juga ditemukan.

Tim yang dilibatkan dalam pencarian korban yakni Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muna, Basaranas Pasar Bau-Bau dan salah satu awak Media lokal Muna belum hingga menemukan titik terang lokasi korban sekarang berada mengingat minimnya fasilitas peralatan yang di kerahkan.

Kepala BPBD Kab. Muna, La Ode Ikbar Rifai mengatakan, pencarian kali ini adalah yang kedua kalianya dan korban belum juga ditemukan namun pihaknya terus melakukan penyisiran.

Rencananya lanjut Laode Ikbar besok (19/5/2018) timnya bersama Basarnas dan bantuan dari dinas perikanan dan media lokal bakal melanjutkan pencarian di lokasi dimana peralatan korban pertama ditemukan .

“Kendalanya hanya peralatan belum lengkap namun untuk penyisiran besok kita akan fokus pada tempat ditemukannya gabus dan pukat korban dan dinas perikanan juga membantu menyiapkan alat-alat perlengkapan selam untuk digunakan mencari korban serta siap turun di lapangan” Ujarnya

Laode Ikbar menambahkan bahwa setelah menerima laporan dari pihak desa sekitar Jam 10 malam dihari kejadian bahwa kalau korban diduga tenggelam pihaknya langsung mempersiapkan pencarian.

“Paginya kita langsung terjun lapangan melakukan penyisiran dilaut sampe sore meski cuaca buruk dan ombak keras, kami juga akan trus melakukan penyisiran lagi sampe jasad korban ditemukan.” Pungkasnya.

Kendari, SultraNET.| [18/05/2018] Demonstran yang tergabung dalam Lingkar Masyarakat Pemerhati Demokrasi (LIMID) Sulawesi Tenggara menggelar Aksi Unjuk rasa di Mapolda Sultra (18/05/2018),

Para Demonstran menuntut agar Lembaga itu segera memanggil Lukman Abunawas atas Kasus Pemborosan Anggaran Pemprov Sultra Pada Tahun 2015 dan 2016 yang di duga merugikan keuangan Negara.

Aksi itu digelar dengan harapan agar pada Pilkada mendatang yang diikuti oleh Lukman bisa melahirkan Pemimpin Sultra yang bersih dari indikasi Tindakan Merugikan Negara.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator lapangan, shifu bahwa kasus ini telah disuarakan sebelumnya, namun hilang tak ada kabar bagamana kelanjutan kasusnya.

“Kasus Pemborosan Anggaran Hingga memakan anggaran  sebesar 1, 8 Meliar telah diusut dulu, tapi hingga saat ini tidak ada kabarnya”, Tuturnya.

Shifu mengingatkan kepada pihak yang pernah terlibat dalam pengadaan Sound System dengan Anggaran yang sangat mustahil mencapai meliaran, bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 telah Ada mahasiswa dan masyarakat sultra yang Menyampaikan kepada KPK RI untuk segera ditelisik Kasus yang diduga tidak direspon oleh Polda Sultra ini.

“Ingat, untuk semua pihak yang terlibat dalam pengadaan sound system di Aula Bahteramas pada tahun 2016 dan dirumah oknum Kepala Daerah pada tahun 2015 bahwa bukan hanya kami yang suarakan ini, tapi teman-teman pergerakan suarakan hingga di KPK”, tambahnya.

Berdasarkan perkembangannya Rumah Politika Indonesia di Jakarta Sudah meminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tuntutan sama yang disuarakan oleh LIMID Sultra, seperti yang dilangsir dalam media Nasional Nusantara pada tanggal 7 mei 2018.

Koordinator lapangan menuntut kepala Kepolisian Daerah Sultra dan KPK untuk melakukan Pemanggilan kepada Lukman Abunawas dan meminta BPK-RI untuk membuka hasil pemeriksaan Anggaran tahun 2015 dan 2016 tentang penggunaan Anggaran penggadaan Sound System yang memakan Anggaran sebesar 1.8 Miliar tersebut.

Rumbia, SultraNET.| [18/5/2018] Rencana pembangunan Pabrik Smelter di Desa Liano Kecamatan Mataole Kab. Bombana, Prov. Sulawesi tenggara,  mendapat reaksi penolakan keras dari Masrakat.

Penolakan keras dari warga ditandai dengan beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa, hingga mengadukan PT. Artamining Industri  Ke Kekantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bombana.

Dalam rapat hearing yang dipimpin Langsung Ketua DPRD Bombana, Andi Firman, para wakil rakyat itu menyatakan akan terus mengawal kepentingan masyarakat dan bersedia turun melakukan investigasi dilokasi rencana pembangunan smelter tersebut.

Di temui usai rapat, Subur Nalmlin salah seorang perwakilan warga Mataoleo mengungkapkan, penolakan warga atas rencana  pembangunan smelter di Mataoleo akan terus dilakukan agar perusahaan tersebut mengurungkan niatnya untuk membangun pabrik di Mataoleo.

“Belum pernah ada sosialisi, tapi sudah lebih 40 hektar tanah masyarakat yang dijual keperusahaan. Baik kecamatan dan pemerintah Desa sudah pasti mendukung, karena kepala desa yang mengurus administasi. ” tutur Subur Namlin.

Menurutnya, lanjut Subur, Pembangunan Pabrik pemurnian hasil tambang tersebut hanya akan menyengsarakan masyarakat mataoleo dikemudian hari. Kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut akan terus terjadi secara masif, yang hanya akan menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya seperti yang banyak terjadi didaerah lain.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM Dan PTSP) Kab. Bombana, Pajawa Tarika menyatakan, Lokasi rencana pembangunan Smelter oleh PT. Arthamining Industry di Kec. Mataoleo tersebut sudah sesuai dengan tata ruang Daerah Bombana.

Hal itu, lanjut Pajawa Tarika, tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013. Salah satunya memuat tentang penetapan wilayah Kec. Mataoleo sebagai lokasi kawasan industri.

“Itu sudah clear dan tidak ada masalah, karena sudah sesuai dengan Perda tataruang daerah, wilayah itu untuk lokasi industri. “Terang Pajawa.

Penelusuran lebih lanjut, diketahui pencaharian utama masyarakat Mataoleo khususnya Desa Liano, berprofesi sebagai Nelayan dan selebihnya sebagai petani.

Penolakan masyarakat terhadap Rencana pembangunan pabrik didaerah itu rupanya bukan tanpa alasan. Kekhawatiran penduduk setempat terhadap potensi kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut, yang akan di akibatkan oleh limbah pabrik, bak monster menakutkan yang bakal merenggut mata pencaharian mereka secara perlahan.

Sebut saja seperti yang dialami masyarakat dibeberapa Desa di Kec. Kabaena Utara. Masyarakat didaerah itu mengeluhkan sumber air untuk kebutuhan sehari hari mereka, telah tercemar oleh Limbah Pabrik Smelter PT. Surya Saga Utama.

Selain itu, pencemaran dilaut juga telah merusak pencaharian nelayan, akibat lalulintas kapal pengangkut batu bara sebagai bahan bakar Pabrik tersebut.

Rumbia, SultraNET. | (18/05/2018) Sebagai wujud perhatian Pemerintah kepada masyarakat, Pada Anggatan Tahun 2018/2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Membukan Peluang Bagi mahasiswa dan calon mahasiswa yang berprestasi untuk mendapatkan bantuan Study.

Semua mahasiswa dan Calon Mahasiswa berhak untuk Mendapatkan bantuan tersebut selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bombana sebagai tanggung jawab bersama dan mendukung program gembira cerdas itu.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bombana, Abdul rauf saat ditemui oleh awak media harapansultra.com diruang kerjanya pada Rabu (16/05/2018).

Ungkapnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima gembira cerdas ini, yakni Pertama mahasiswa harus melampirkan surat keterangan aktif kuliah. Kedua, IPK bagi mahasiswa aktif kuliah 3,0. Ketiga,Kartu Indonesia pinta(KIP) bagi yang ada. Keempat, Surat Keterangan tidak mampu dari desa / kelurahan.

Sendangkan bagi calon penerima Bidikmisi yakni Calon Mahasiswa Baru, harus menyediakan syarat yang membuktikan dirinya layak untuk menerima bantuan seperti Kartu PKH, Fotocopy Buku Rapor Hasil Study Tingkatan SMA/sederajat, dan Kartu Indonesia Pintar ( KIP).

“Kalau yang punya kartu bantuan miskin dalam hal ini penerima PKH itu jelas masuk dalam golongan masyarakat tidak mampu”, kata Abdul Rauf.

Dengan adanya program Gembira Cerdas ini, Pemerintah daerah mengharapkan di manfaatkan dengan baik karena ini bantuan pemerintah bisa di hentikan secara otomatis apabila mahasiswa penerima telah melampaui batas waktu yang telah di tetapkan yaitu 8 semester juga penerima berhenti di tengah jalan dapat di hentikan secara otomatis.

Rumbia, SultraNET. | (17/05/2018) Pemerintah Kab. Bombana melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan siap mengucurkan dana bantuan kepada Mahasiswa asal Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas  pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bombana, Abdul Rauf mengatakan bahwa program yang dilabeli gembira cerdas ini sesuai dengan program Bupati Bombana.

Menurutnya, program gembira cerdas terdiri dari 2 program yaitu bantuan calon mahasiswa baru di istilahkan Bidik Misi sebanyak 100 orang dan 500 bagi mahasiswa yang cerdas.

“Program ini hanya untuk 100 calon mahasiswa yang baru mau masuk kuliah, sedangkan yang  500 orang adalah mahasiswa yang sudah kuliah dan memenuhi syarat akademik”, kata Abdul Rauf.

Ia pun menambahkan bahwa calon mahasiswa yang baru tamat SMA harus menunjukan nilai akumulatif rapor sejak ia menginjak SMA hingga tamat sedangkan gembira cerdas ini dibuktikan dengan nilai akumulatif yang di peroleh sejak masuk kampus.

“Bagi siswa yang baru tamat SMA harus menunjukan nilai rapor selama menempuh pendidikan ditempat ia tamat sekolah, untuk gembira cerdas itu minimal IPK nya 3,00″, jelas Rauf.

Dengan Banyaknya Mahasiswa Bombana yang diperkirakan berjumlah Kurang lebih 2000-an orang yang tersebar di 22 perguruan tinggi Se Indonesia Lanjut rauf bahwa Pemkab Bombana akan melakukan seleski sebaik-baiknya.

‘Kami akan adakan seleksi calon penerima ini agar betul betul sesuai yang diharapakan dan akan menyeleksi hingga Juni nanti”, tutup Abd. Rauf

Muna, HarapanSultra.COM | Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara ( Sultra) menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pada Rabu (16/5/2018) di Aula Arya Guna Polres Muna.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menangkal paham radikal dan aksi terorisme serta menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang damai dan kondusif.

Dalam rapat, Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga meminta kepada Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna untuk bersama-sama mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan sembako dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

Ia juga mengharapkan terjalinnya hubungan antara umat beragama melalui FKUB, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara umat beragama.

“Kita akan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang keluar masuk di Muna untuk mengantisipasi masuknya teroris di wilayah ini,” ujar Agung.

Dari hasil rapat ini, pria dengan dua melati di pundaknya itu menjelaskan jika pihaknya bakal menindak lanjuti kembali rapat kordinasi bersama untuk mengundang para Ulama, imam Masjid, Pimpinan Pondok Pesantren, dan Tokoh Adat yang rencana akan dilaksanakan di Polres Muna.

“Semua ini dilakukan agar tercipta keharmonisan dan toleransi sesama umat beragama,” terangnya.

Muna, SultraNET. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, Agus Susanto berjanji bulan ini akan segera menuntaskan apa yang menjadi keluhan para tenaga honor yang hingga bulan ketujuh hak atau “jasa” mereka belum juga dibayarkan.

“Saya bersama staf rumah sakit sudah adakan rapat dan kami juga mengundang pihak perwakilan perawat honor membahas persolan ini dan hasilnya semua tutuntan mereka akan dituntaskan bulan ini.” terang Agus

Terkait persoalan insentif yang selama ini disebut sebut sebenarnya bukan persoalan itu yang menjadi persoalan urai agus karena untuk para tenaga perawat honor yang ada adalah “Jasa” dan Jasa inilah yang akan dituntaskan bulan ini.

“Untuk jasa para perawat honor pastinya akan kami bayarkan bulan ini terhitung dari bulan oktober.” singkatnya

Ditempat yang sama, Iskandar salah satu perawat honorer RSUD mengungkapkan dari hasil rapat tadi hasilnya sudah terjawab yakni gaji para tenaga honor yang selama tujuh bulan tidak dibayar akan dituntaskan bulan ini.

“Memang kita sempat mogok tapi sesuai kesepakatan rapat maka Kami akan kembali melakukan aktifitas seperti semula tinggal menunggu saja dari pihak Bank Sultra untuk menuntaskan pembayaran karena RAB nya udah clear tingga tunggu laporan pertanggung jawaban kemudian diasetor ke pihak bank untuk dicairkan.” Tutupnya

Sebelumnya seluruh Tenaga Perawat Honorer Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pagi tadi melakukan aksi kompak mogok

Muna, SultraNET. | Puluhan perawat Honorer RSUD Raha mogok kerja akibat gaji dan insentif yang harus diterima sejak Januari hingga Mei 2018 saat ini belum juga terbayarkan.

Mogok masal ini dimulai sejak Rabu (16/5/2018). Sebelumnya para perawat sudah menuntut agar gajinya dapat segera terbayarkan. Namun Direkturnya malah menyuruh untuk resign.

Perawat yang tidak ingin disebutkan namanya ini. Mengaku kecewa dengan kebijakan Rumah Sakit yang menjanjikan gaji para honorer bakal terbayarkan pada bulan 8 mendatang.

“Masa kita mau tunggu sampai bulan 8. Sementara kita juga butuh uang untuk keperluan sehari-hari.” Ujarnya

Pantauan harapansultra.com. terlihat ada beberapa perawat yang sempat datang ke RSUD dengan tidak menggunakan seragam dinas mengajak kawan-kawannya untuk pulang.

Sementara itu salah satu staf Direktur RSUD Raha saat awak media ini hendak menemui Pimpinan Rumah Sakit mengatakan kalau pak direktur lagi sibuk dengan alasan rapat.